Kaleidoskop Politik dan Pertahanan Belgia 2009: Sebuah Kilas Balik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memasuki tahun 2010, kiranya bermanfaat untuk melakukan kilas balik terhadap peristiwa-peristiwa yang menandai dunia politik Belgia selama tahun 2009 guna mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang perkembangan yang telah terjadi dan kemungkinan dampaknya terhadap perkembangan di masa mendatang. Adapun peristiwa-peristiwa utama yang terjadi secara kronologis di Belgia adalah sebagai berikut.

 

Januari 2009

Pada 3 Januari, Perdana Menteri Belgia yang baru tiga hari ditunjuk Raja Albert II secara cukup mengejutkan, Herman Van Rompuy (Kristen Demokrat, Christen-Democratisch & Vlaams/CD&V), meminta mosi kepercayaan dari Parlemen Federal Belgia. Van Rompuy menghadapi tugas yang berat, yaitu memulihkan kepercayaan di antara koalisi 5 partai (CD&V, Open Vlaamse Liberalen en Democraten/Open VLD, Mouvement Réformateur/MR, Parti Socialiste/PS, dan Centre Démocrate Humaniste/CDH) yang masih terpengaruh oleh perbedaan antarkomunitas (berbahasa Belanda dan Perancis), oleh krisis keuangan yang parah, dan oleh dampak kasus rekapitalisasi Bank Fortis (Belgia) yang menyebabkan mundurnya PM Yves Leterme (CD&V) pada Desember 2008. Tugas itu semakin berat jika diingat bahwa pada tahun sebelumnya Belgia mengalami tiga pemerintahan, tiga perdana menteri, dan dua pengunduran diri perdana menteri.

 

Pada 14 Januari, enam anak yang luka berat akibat serangan Israel ke Jalur Gaza tiba di Brussel, setelah Belgia memutuskan menampung dan merawat mereka. Anak-anak itu berusia antara 2-18 tahun dan masing-masing didampingi oleh seorang keluarga dekatnya dan dirawat di lima rumah sakit di Brussel. Mereka telah memperoleh visa kemanusiaan dan akan kembali ke Gaza setelah kondisinya membaik.

 

Perserikatan Bangsa-bangsa menerima tawaran Belgia untuk memimpin satuan laut UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) selama tiga bulan dengan kapal fregat “Leopold I” sejak 1 Maret hingga 31 Mei 2009, di bawah komando Kapten Kapal Thierry Pynoo. Fregat membawa awak 23 perwira Belgia dan asing, serta 144 kelasi, dan dipimpin Kapten Fregat Jean-Marc Claus.

 

Februari 2009

Pemerintah federal menghadapi tantangan akibat sekelompok pemegang saham Bank Fortis yang mempermasalahkan tidak dilibatkannya mereka dalam keputusan pemerintah federal untuk melakukan rekapitalisasi Bank Fortis oleh Bank BNP Paribas (Perancis). Perkembangan ini mengancam kredibilitas pemerintah federal baik di dalam maupun di luar negeri apabila rekapitalisasi dibatalkan.

 

Menteri Luar Negeri Belgia saat itu, Karel De Gucht (Open VLD) mengumumkan bahwa krisis diplomatik antara Belgia dan Kongo telah berakhir, yang ditandai dengan persetujuan prinsip antara kedua negara untuk membuka kembali Konsulat Belgia di Bukavu dan Lubumbashi. Kedua pihak sepakat bahwa dialog antara kedua negara akan dilakukan secara permanen, terus terang, terbuka dan konstruktif. Krisis diplomatik antara Belgia dan Kongo merebak ketika pada Juni 2008 Kongo menarik kembali Duta Besarnya dari Belgia dan menutup Konsulat di Antwerpen. Kongo juga meminta Belgia menutup dua Konsulatnya di Bukavu dan Lubumbashi. Pemicu krisis diplomatik adalah pernyataan Menlu De Gucht yang menuduh pemerintah Kongo melakukan tindak korupsi, dan menyatakan bahwa Belgia mempunyai kewajiban moral untuk mengkritik hal tersebut.

 

Pada 16 Februari, Ketua dialog antarkomunitas, Menteri-Presiden Vlaanderen, Kris Peeters, menghentikan proses dialog antara kelompok partai berbahasa Belanda dan Perancis menyusul pernyataan Ketua partai MR, Didier Reynders, pada hari yang sama bahwa sebelum pemilu regional Juni 2009 tidak akan ada persetujuan apapun menyangkut reformasi negara.

 

Maret 2009

Mengingat beratnya tuduhan campur tangan lembaga eksekutif terhadap lembaga yudikatif terkait rekapitalisasi Bank Fortis, maka Parlemen Federal membentuk Komisi untuk memeriksa tuduhan itu. Komisi itu mulai bersidang pada 2 Maret.

 

Pada 13 Maret, pemerintah federal memutuskan menunjuk Letnan Jenderal Charles-Henri Delcour sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Belgia, menggantikan Jenderal August Van Daele.

 

April 2009

Pemerintah federal akhirnya dapat bernafas lega setelah rapat pemegang saham Bank Fortis dapat menerima rekapitalisasinya oleh Bank BNP Paribas. Di lain pihak, pemerintah federal berhasil mengesahkan ketentuan mengenai pengangguran ekonomi sebagai salah satu langkah mitigasi terhadap dampak krisis keuangan.

 

Pada 25 April 2009, Menteri Pertahanan Belgia, Pieter De Crem (CD&V) menyatakan bahwa penggelaran sekitar 500 pasukan militer dan 6 pesawat tempur F-16 di Afghanistan telah memulihkan kredibilitas Belgia di mata NATO. Sedangkan penggelaran sekitar 1500 pasukan militer di Kosovo, Afghanistan, Kongo, Libanon, dan Somalia dinilai membawa dampak yang besar terhadap citra Belgia.

 

Pada 29 April, di Kinshasa, Kongo, Belgia dan Republik Demokratik Kongo telah menandatangani enam kesepakatan yang menetapkan garis besar kerja sama pembangunan untuk tahun-tahun mendatang. Guna memberikan semangat baru pada kerja sama dengan Kongo, Menteri Kerja Sama Pembangunan Belgia, Charles Michel, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut akan difokuskan pada sektor infrastruktur, pengajaran, dan pertanian. Kesepakatan itu akan menjadi dasar bagi penyusunan “Programme Indicatif de Coopération/PIC” Belgia-Kongo untuk 2010-2013, yang akan menggantikan PIC 2007-2009 senilai €195 juta, atau €65 juta per tahun, yang tidak dapat dituntaskan akibat krisis hubungan Belgia-Kongo pada tahun 2008.

 

Mei 2009

Menjelang pemilu regional dan pemilu Eropa pada 7 Juni, suhu politik meningkat, di mana persaingan antarpartai berbahasa Perancis, yaitu MR dan PS, untuk menjadi partai utama di Brussel dan Wallonia mengancam keberlanjutan koalisi 5 partai, setelah kedua wakil perdana menteri dari kedua partai itu sempat bersitegang. Walau demikian, ancaman perpecahan koalisi tidak terwujud, namun Ketua partai PS, Elio Di Rupo, menyatakan tidak akan berkoalisi dengan partai MR baik untuk pemerintah Brussel maupun Wallonia setelah pemilu regional.

 

Pada 25 Mei, Menteri Luar Negeri Belgia saat itu, Karel De Gucht (Open VLD), menegaskan bahwa guna meningkatkan efektivitas diplomasi ekonomi maka semua tingkat pemerintah perlu mengembangkan pendekatan konsensus dan meningkatkan kerja sama. Untuk itu, antara lain, diperlukan pendekatan non-kompetitif antara “merek dagang” kota-kota, daerah-daerah, dan negara, serta direkomendasikan pembentukan suatu “dewan citra” untuk mengembangkan merek-merek dagang tersebut, dan peningkatan pendidikan serta riset guna menciptakan keunggulan ekonomi kompetitif di masa depan.

 

Juni  2009

Pemilu regional 7 Juni memberikan hasil yang bertolak belakang. Di wilayah utara yang berbahasa Belanda, partai-partai berhaluan kanan semakin mengukuhkan posisinya. Sedangkan di wilayah selatan yang berbahasa Perancis kecenderungan ke kiri dipertahankan. Hasil pemilu regional ini tidak membuat kerja pemerintah federal semakin mudah, dengan melemahnya kelompok liberal pada tingkat regional dan masuknya partai ekstrim kanan Nieuw-Vlaamse Alliantie/N-VA ke dalam pemerintah Daerah Vlaanderen.

 

Pada 19 Juni, Dewan Hak-hak Asasi Manusia PBB telah memilih Alex Van Meeuwen, Wakil Tetap Belgia untuk PBB di Jenewa sebagai Presidennya untuk periode 19 Juni 2009 hingga 18 Juni 2010. Pemilihan ini, yang terjadi satu bulan setelah terpilih sebagai anggota Dewan HAM, dipandang Belgia sebagai pengakuan atas kemampuannya di bidang HAM, dan mencerminkan kebijakan teguhnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM serta hak-hak dasar di seluruh dunia, maupun dalam membela universalitas HAM.

 

Juli 2009

Pemerintah federal berhasil mencapai kesepakatan atas isu sensitif yang lama mengalami kebuntuan politik, yaitu isu pemberian suaka. Menyusul pemilu regional dan pemilu Eropa, dilakukan “reshuffle” pemerintah federal dengan memasukkan Yves Leterme sebagai Menteri Luar Negeri, menggantikan Karel De Gucht (Open VLD) yang menjadi Komisioner Eropa untuk Pembangunan dan Bantuan Kemanusiaan dengan menggantikan Louis Michel (MR), yang menjadi anggota Parlemen Eropa (susunan selengkapnya pemerintah di Belgia terlampir).

 

Menjelang hari nasional Belgia pada 21 Juli, Raja Albert II menekankan perlunya etika dalam dunia keuangan dan ekonomi. Untuk itu, perlu dikembangkan peraturan dan norma guna mengelola produk-produk keuangan. Diingatkan pula bahwa dunia keuangan perlu dijalankan bagi perekonomian, namun juga harus dimaksudkan bagi kemanusiaan. Raja mengajak untuk memberikan tempat bagi nilai-nilai keluarga, solidaritas, dan saling menghormati. Raja juga mengundang pemerintah komunitas dan daerah untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. dengan kemajuan di bidang etika, reformasi negara, dan pendidikan itu, Belgia dipandang akan dapat mempertahankan posisi sebagai negara terkemuka di antara negara-negara industri.

 

Agustus 2009

Pada 17 Agustus, Belgia mengirimkan fregat “Louise Marie” ke Teluk Aden guna turut dalam misi Uni Eropa, Atalanta, untuk mengatasi pembajakan di perairan Tanduk Afrika dan pesisir Somalia. Fregat Angkatan Laut Belgia itu dipimpin Kapten Jan De Beurme, dan memiliki 168 awak, termasuk 8 pasukan komando dari Batalion Pertama Diest. Fregat “Louise Marie” bertugas dalam misi Atalanta sejak 1 September hingga 13 Desember 2009, dan, apabila dibutuhkan, awaknya dapat menaiki kapal pembajak atau mengawal kapal sipil. Saat Belgia menjabat Presidensi UE pada semester kedua 2010, maka terdapat kemungkinan Angkatan Laut Belgia akan memegang komando Atalanta dengan fregat “Louise Marie” pula. Selain “Louise Marie”, Belgia juga memiliki fregat “Léopold I”, yang bertugas di pesisir Libanon dan memimpin misi maritim United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada Maret-Mei 2009.

 

Kementerian Kehakiman Belgia menerbitkan laporan “Justice en Chiffres 2009“, yang berisikan kegiatan kehakiman pada 2008 hingga 2009. Pada awal 2009, tercatat jumlah tahanan sebanyak 10.159 orang, suatu rekor historis baru. Untuk anggaran 2009, terjadi kenaikan 5,7 persen dibanding pada 2008, di mana 74 persen dialokasikan untuk personel dan 26 persen untuk sarana operasi. Dari segi personel, tercatat lebih dari 2.500 hakim dan 8.000 pegawai administratif, dengan perbandingan laki-laki perempuan yang hampir setara.

 

September 2009

Pada 1 September, PM dan kelima Wakil PM sepakat mencari dukungan dari pihak oposisi dalam rangka mereformasi sektor peradilan Belgia, yang mendapatkan tanggapan cukup positif. Partai oposisi meminta agar semua pihak diperlakukan sama dan sejajar. Pemerintah federal menganggap berbagai krisis kepercayaan yang melanda dunia peradilan di Belgia perlu mendapat perhatian luas dan serius.

 

Pemerintah federal berupaya menyelaraskan arah kebijakan ekonomi pemerintah ketiga Daerah di Belgia dan juga berupaya melakukan penghematan guna menanggulangi dampak krisis ekonomi. Selanjutnya, pemerintah federal berhasil mencapai kompromi dengan GDF Suez mengenai perpanjangan masa kerja 3 PLTN di Belgia, yang seharusnya berakhir pada 2015.

 

Menteri Luar Negeri Belgia saat itu, Yves Leterme (CD&V), setuju menerima mantan tersangka tindak terorisme yang ditahan di penjara militer Guantanamo Bay. Sebelumnya, Amerika Serikat bekerja sama dengan Uni Eropa untuk mengembangkan kerangka kerja sama di mana para tahanan yang telah dinyatakan dapat dibebaskan dari Guantanamo Bay dapat dipindahkan ke negara anggota UE. Sebelum Belgia, negara anggota UE yang bersedia menerima mantan tahanan Guantanamo adalah Portugal dan Irlandia. Menurut Menlu, mantan tahanan yang diterima Belgia tidak sedang menghadapi proses peradilan, dan akan menerima visa masuk dan status residen sehingga dapat memperoleh izin kerja.

 

Pada 24 September, di New York, Menlu Yves Leterme, menandatangani Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Dengan demikian, Belgia menjadi salah satu negara pertama yang menandatangani protokol tersebut. Jika telah berlaku, protokol akan memungkinkan warga negara Belgia mengajukan keluhan kepada PBB berkaitan dengan penerapan hak-hal ekonomi, sosial, dan budayanya. Menlu Leterme menjelaskan bahwa Belgia senantiasa ingin berada di garis depan dalam membela hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

 

Pada 26 September, Menlu Yves Leterme menyampaikan pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB di New York. Menlu menginginkan agar PBB memainkan peran lebih penting, dan mendesak dilakukan reformasi agar lembaga multilateral tersebut dapat memiliki wewenang lebih besar dalam mengatasi berbagai masalah global. Menlu juga menyesalkan adanya “multilateralisme tidak lengkap,” di mana beberapa kelompok negara berupaya menyelesaikan sendiri berbagai masalah. Dalam kaitan itu, media massa Belgia menyebutkan bahwa istilah “multilateralisme tidak lengkap” itu merujuk pada Kelompok-20, yang dikatakan berkumpul secara informal dalam upaya menyelesaikan krisis. Kelompok itu dipandang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan lembaga multilateral global, namun tidak boleh menggantikan peran dan fungsi lembaga tersebut.

 

Oktober 2009

Pada 5 Oktober, pemerintah Federal Belgia memutuskan mengirimkan tim B-Fast ke Indonesia, dengan anggaran €110.000, untuk memberikan bantuan tambahan kepada para korban bencana alam di Sumatra. Tim B-Fast akan memperkuat berbagai organisasi nasional dan internasional yang telah lebih dahulu aktif beroperasi di Sumatra. Tim B-Fast juga akan mengoperasikan dua mesin penyulingan air bersih, 4000 jerrycans dan perlengkapan obat-obatan yang akan diserahkan kepada organisasi lokal yang aktif membantu penduduk yang menjadi korban. Selain itu, pemerintah regional Vlaanderen juga mengirim tim medis Vlaanderen di bawah pimpinan Dokter Luc Beaucourt, dan terdiri dari 8 dokter. Misi tim medis merupakan kerja sama pemerintah Vlaanderen dan yayasan Vlaamse Medische Interventie (V-Med). Kedelapan dokter itu menjalankan tugas secara gratis, sedangkan biaya penerbangan dan akomodasi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Vlaams.

 

Menyusul terjadinya berbagai kasus korupsi yang melibatkan para hakim dan jaksa, Menteri Kehakiman, Stefaan De Clerck (CD&V), menginginkan dibentuknya pengadilan disipliner untuk menertibkan para pejabat di lingkungan Kementerian Kehakiman.

 

Dalam rangka reformasi Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan, Pieter De Crem (CD&V), mengumumkan rencana pengurangan jumlah pasukan Angkatan Bersenjata Belgia dari 39.000 (2009) menjadi 34.000 (2012). Selain itu, akan ditutup 32 markas militer, armada pesawat tempur F-16 juga akan dikurangi dari 60 (2009) menjadi 54. Namun De Crem menegaskan akan tetap menghormati komitmen terhadap misi NATO/Uni Eropa, dan PBB.

 

Pada 13 Oktober, PM Belgia saat itu, Herman Van Rompuy menyampaikan pidato State of the Union di hadapan Parlemen Federal, yang menguraikan kebijakan pemerintahnya untuk tahun mendatang. Pidato menegaskan tekad pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan, merampungkan anggaran belanja negara, menghemat pembelanjaan pemerintah, mereformasi berbagai institusi (seperti peradilan dan pertahanan), dan mereformasi sistem keuangan belgia agar lebih mampu bertahan menghadapi krisis.

 

Pada awal Oktober, Pemerintah Federal berhasil menyepakati APBN untuk 2010-2011. Sedangkan pada 21 Oktober, setelah hampir 8 bulan, Komisi Penyelidikan Parlemen Federal yang memeriksa proses rekapitalisasi Bank Fortis mengumumkan hasil penyelidikan yang tidak menemukan bukti keterlibatan pemerintah federal untuk mempengaruhi hakim terkait kasus Bank Fortis itu. Putusan ini tentunya melegakan pemerintah, terutama Yves Leterme.

 

Pada 26 Oktober, Parlemen Komunitas berbahasa Jerman mengajukan prosedur konflik kepentingan guna membekukan proses pembahasan rancangan undang-undang mengenai pemisahan wilayah pemilihan Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV). Prosedur ini merupakan yang ke-4, sejak RUU itu disahkan Komisi Dalam Negeri Parlemen Federal pada 2007, dalam pemungutan suara yang hanya diikuti anggota berbahasa Belanda.

 

Guna mengatasi masalah overpopulasi penjara di Belgia, pada 31 Oktober, Menteri De Clerck dan Menteri Kehakiman Belanda, Nebahat Albayrak, menandatangani kesepakatan penahanan tahanan Belgia di penjara Tilburg di Belanda.

 

November 2009

Pada 17 November, Menlu Belgia saat itu, Yves Leterme (CD&V), menyampaikan nota kebijakan umum politik luar negeri untuk dua tahun mendatang. Nota menegaskan pendekatan multilateralisme serta perdamaian, keamanan, dan HAM yang tetap perlu dibela. Belgia hendaknya mengembangkan diplomasi ekonomi, dan perlu berperan dalam semua organisasi internasional, termasuk menghormati kewajibannya terhadap NATO. Mulai 2010, Belgia akan mengalokasikan 0,7 persen dari PDB untuk bantuan pembangunan, dan menekankan Afrika Tengah tetap menjadi perhatian belgia. Terkait Eropa, nota menekankan bahwa presidensi Belgia atas Uni Eropa pada paruh kedua 2010 akan memperhatikan pelaksanaan Traktat Lisabon yang akan bersifat “memasyarakat dan tidak antarpemerintah”. Karenanya, diperlukan kerja sama efisien antara Ketua Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa, dan Wakil Tinggi untuk Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan.

 

Pada 19 November, rapat kabinet terbatas memutuskan melakukan pengurangan tunjangan bagi anggota keluarga kerajaan Belgia tanpa melanggar ketentuan Konstitusi. Pengurangan tunjungan itu diberitakan sebesar €423.000 pada 2010 dibanding tunjangan pada 2009.

 

Pada 19 November, Perdana Menteri Herman Van Rompuy berhasil terpilih sebagai Presiden Tetap Dewan Eropa pertama, menyusul selesainya proses ratifikasi Traktat Lisabon. Satu minggu kemudian, pada 25 November, Yves Leterme kembali ditunjuk sebagai perdana menteri menggantikan Van Rompuy, dan menekankan bahwa prioritas pemerintahnya adalah pada aspek sosial-ekonomi. Leterme menegaskan bahwa ia kembali dengan semangat baru yang bersifat menenteramkan. Selain itu, Raja Albert II juga menunjuk Jean-Luc Dehaene, mantan perdana menteri untuk memimpin perundingan terkait isu antarkomunitas, seperti BHV.

 

Pada 27 November, Karel De Gucht, Komisioner Eropa untuk Pembangunan dan Bantuan Kemanusiaan, ditunjuk sebagai Komisioner Eropa untuk Perdagangan. Terpilihnya De Gucht diperkirakan merupakan kompromi setelah kelompok Kristen Demokrat dan Sosialis memperoleh jabatan penting di Uni Eropa.

 

Desember 2009

Setelah keberhasilan dua orang Belgia sebelumnya, pencalonan Louis Michel sebagai Presiden Majelis Umum PBB periode September 2010-2011 mengalami kegagalan, dengan hanya selisih satu suara dari pemenangnya, Joseph Deiss (Swiss). Sementara itu, pemerintah federal memutuskan memperpanjang kebijakan khusus untuk membantu para tenaga kerja mengatasi akibat krisis keuangan hingga 30 Juni 2010.

 

Pada 23 Desember, Belgia meratifikasi Konvensi Munisi Curah (Convention on Cluster Munitions) di Markas Besar PBB di New York, dan menjadikannya negara ke-26 yang telah meratifikasi Konvensi. Pada 2006, Belgia merupakan negara pertama di dunia yang melarang pembuatan, transfer, penyimpanan dan penggunaan senjata dengan munisi curah, dan untuk pendanaannya satu tahun kemudian. Dalam kaitan itu, UU Belgia tahun 2006 mengharuskannya memusnahkan simpanan munisi curahnya hingga 9 Juni 2009. Konvensi baru akan berlaku enam bulan setelah diratifikasi 30 negara.

 

Dalam pesan Natal dan Tahun Baru pada 24 Desember, Raja Albert II mengimbau agar pemerintah mampu menempatkan diri di atas semua kelompok agar dapat mengatasi berbagai masalah antarkomunitas yang sedang dihadapi belgia. Raja menyatakan jika konflik antarkomunitas tidak dapat diselesaikan maka hal itu dapat berpengaruh terhadap kredibilitas Belgia di mata Eropa dan dunia internasional. Dalam konteks Eropa, Raja Albert II menyatakan bahwa terpilihnya Herman Van Rompuy sebagai Presiden Tetap pertama Dewan Eropa merupakan kehormatan besar bagi Belgia.

 

Catatan

Pada tingkat nasional, tahun 2009 secara keseluruhan ternyata membawa dampak yang baik bagi Belgia, seperti tumbuhnya kembali stabilitas politik. Namun demikian, tantangan besar masih menunggu, seperti penanganan dampak krisis keuangan terhadap daya beli masyarakat, dan terutama terkait isu politik seperti reformasi negara dan pemisahan wilayah pemilihan Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV).

 

Di tingkat internasional, Belgia mendapat kehormatan dan kepercayaan dengan menjabat posisi-posisi penting di Eropa, seperti Herman Van Rompuy sebagai Presiden Tetap Dewan Eropa pertama, dan Karel De Gucht sebagai Komisioner Eropa untuk Perdagangan (yang masih menunggu persetujuan Parlemen Eropa).

 

Tahun 2010, khususnya menjadi krusial bagi Belgia karena sorotan mata dunia akan tertuju ke Belgia saat memegang presidensi Uni Eropa pada paruh kedua dan saat menjadi tuan rumah pertemuan ASEM pada Oktober. Untuk menyukseskan presidensinya, Belgia akan mengalokasikan anggaran sekitar €100 juta. Karena itu, akan dilihat apakah agenda nasional akan berpengaruh terhadap komitmen internasional Belgia, atau justru sebaliknya agenda nasional itu akan diupayakan solusinya dengan metode kompromi à la Belgia guna mengamankan program internasionalnya itu.

 

Dalam kaitan itu, Belgia menyadari perlunya mempertahankan citra positif Belgia, sebagaimana diungkapkan PM Belgia saat itu, Herman Van Rompuy, dalam pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss. Ketika itu, Van Rompuy menjelaskan Belgia perlu segera memperbaiki citranya di luar negeri, akibat krisis politik yang cukup lama telah merusak citra belgia. Karena itu, Belgia perlu menampilkan kembali aspek positif, termasuk berbagai keunggulan yang dimiliki. (PLE|CMY)