Indonesia dan UE Gagas Kelanjutan Peningkatan Rezim Hukum dan Kerjasama Keamanan Laut

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebagai tindak lanjut dari Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Regional Forum (ARF) di Phuket (23/7), Indonesia bersama Uni Eropa (UE) menjadi tuan rumah bersama penyelenggaraan “Seminar on Measures to Enhance Maritime Security: Legal and Practical Aspects? yang diadakan di Crown Plaza Hotel di Brussel (19-20/11). Acara yang merupakan inisiasi Indonesia tersebut dibantu oleh Mr. Karl-Olof Anderson, ARF SOM Leader, Swedish Presidency EU,. Acara ini diadakan sebagai sebuah wadah bertukar wacana dan berbagi pengalaman praktis (best practices) mengenai masalah-masalah berkaitan dengan keamanan maritim (Maritime Security) di dalam forum ARF, demikian disampaikan PLE Priatna, Korfungsi Diplik/Pensosbud KBRI Brussels.

Hasil pelaksanaan seminar akan dibahas pada pelaksanaan 2nd ARF ISM on Maritime Security yang direncanakan berlangsung di Selandia Baru pada bulan Maret 2010 sebelum kemudian diusulkan menjadi salah satu rekomendasi pada Pertemuan Tingkat Menteri di Viet Nam pada pertengahan 2010.

Direktur Jenderal ASPASAF, Hamzah Thayeb, sebagai Ketua Delri yang bertindak selaku pimpinan sidang bersama-sama dengan Mr. Tomasz Kozlowski, Principal Adviser European Commission ARF SOM Leader dalam seminar tersebut, telah menyampaikan opening statement yang menyatakan bahwa peningkatan dan pergeseran berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah perairan belakangan ini sangatlah variatif, mulai dengan bentuk kejahatan yang bersifat tradisional seperti pembajakan (piracy) hingga penyelundupan manusia (people smuggling) yang bersifat non-tradisional. Tantangan dan ancaman demikian, tidak hanya memengaruhi stabilitas keamanan satu negara saja, namun juga memengaruhi keamanan regional.

“Indonesia ada pada posisi mendukung perbaikan dan peningkatan rezim hukum serta mempererat kerjasama antar instansi terkait dalam rangka mengatur dan memperkuat komitmen untuk mengatasi segala bentuk gangguan dan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan di laut sesuai dan selaras dengan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) maupun aturan-aturan Hukum Internasional lainnya”, demikian menurut Hamzah.

Dubes RI Brussels, Nadjib Riphat Kesoema yang bertindak selaku Penasehat Delri, menyambut baik kerjasama Indonesia dengan UE dalam forum ARF tersebut. Hal ini membuktikan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan UE sangat hanngat dan berada pada tingkat yang sangat kondusif.

“Banyak hal yang dapat dilakukan bersama antara Indonesia dengan UE. Kerjasama pada bidang politik dan keamanan merupakan salah satunya. Diharapkan bahwa ke depannya, hubungan bilateral Indonesia-UE akan semakin hangat dengan berbagai kegiatan dan kerjasama yang saling menguntungkan yang telah menunggu”, demikian tutur Nadjib dalam informal gathering dengan para peserta di Ruang Garuda KBRI Brussel (19/11)