Sawit Indonesia Bukan Penyebab Utama Deforestasi Global

3/24/2017

No. E.005/PEN/III/2017

 

Sawit Indonesia Bukan Penyebab Utama Deforestasi Global

 

Pasca dikeluarkannya Report on Palm Oil and Deforestastion of Rainforests oleh Parlemen Eropa di Brussels, 9 Maret 2017, Pemerintah Indonesia diwakili Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead, menyuarakan concerns Indonesia terkait perkembangan deforestasi dan sustainability di Indonesia kepada para Member of Parliaments (MEPs) dan wakil dari Komite Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) serta Komite International Trade (INTA), pada 21-22 Maret 2017.

Hal tersebut dilakukan Kepala BRG di sela-sela menjadi narasumber utama acara diskusi terbuka "Café Crossfire Debate: Deforestation – A Sustainable Dilemma yang diselenggarakan oleh Friends of Europe (FoE) bekerja sama dengan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) di Brussels pada 21 Maret 2017. Diskusi dihadiri aktif para MEPs, kalangan diplomatik dari Uni Eropa (UE) serta perwakilan asing di Brussels, NGO, think-tank serta media.

Selama di Brussels, Nazir Foead menjelaskan berbagai komitmen dan implementasi Indonesia pada tingkat nasional dan internasional terkait penyelesaian isu deforestasi, kebakaran hutan dan sustainability products termasuk manajemen tata kelola lahan gambut di Indonesia yang jauh lebih baik daripada negara lain di dunia, termasuk dibandingkan dengan UE.

Mempertajam posisi Indonesia terkait dengan deforestasi dan sustainability di Indonesia khususnya dikaitkan dengan produk kelapa sawit Indonesia, Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa, Yuri O. Thamrin menggarisbawahi bahwa "Indonesia mencatat concerns UE terkait deforestasi dan sustainability.  Namun, pada saat yang sama sangat disayangkan bahwa data yang digunakan Parlemen Eropa dalam menyusun Report on Palm Oil and Deforestastion of Rainforests tersebut keliru, karena kelapa sawit bukan penyebab utama deforestasi. "Upaya UE yang hanya ditargetkan kepada kelapa sawit tidak akan menyelesaikan masalah deforestasi secara global", ditegaskan Dubes Yuri.

"Berbagai kebijakan dan regulasi telah dikeluarkan dan diimplementasikan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bersama industri dan petani kelapa sawit dalam rangka memperbaiki laju deforestasi dan upaya menciptakan produk kelapa sawit yang sustainable untuk pasar global.  Kebijakan tersebut termasuk memperpanjang moratorium untuk perluasan perkebunan sawit yang baru kecuali kegiatan re-planting. Presiden RI juga mengarahkan penggunaan lahan gambut untuk mixed cropping tidak saja untuk kelapa sawit", ujar Nazir Foead di depan para MEPs dan peserta diskusi.

Senada dengan Kepala BRG, Dubes Yuri menyebutkan pula bahwa "Indonesia sudah menjalankan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) secara mandatory yang saat ini dalam tahap pengembangan dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait.  Selain itu, sebagian besar industri dan smallholders Indonesia juga telah comply dengan RSPO dan RSPO plus, dimana upaya ini mengeluarkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan waktu yang panjang". Untuk itu, Dubes Yuri juga menekankan bahwa untuk mempercepat capaian target maksimal yang diharapkan UE, kiranya pendekatan melalui peningkatan kriteria sustainability dan deforestasi ISPO dan RSPO untuk kelapa sawit merupakan pilihan yang tepat dibandingkan dengan menyusun single certification scheme yang baru.

Indonesia juga mengajak UE agar menghargai upaya yang dilakukan Pemri dan industri khususnya industri kecil dan petani kelapa sawit antara lain melalui kerja sama membangun open dialog dalam perbaikan kriteria sustainability termasuk no-deforestation yang lebih baik. Indonesia juga meminta dukungan UE dalam program tata kelola lahan gambut tropis melalui prakarsa Global Peatland Initiative (GPI) oleh Indonesia, Peru dan Kongo. Indonesia, sebagai negara pemilik separuh lahan gambut tropis dunia, berkomitmen menjadi leader dalam tata kelola gambut tropis global.

 

KBRI Brussel
24 Maret 2017