Pengusaha Swiss ingin isu paten segera selesai

​Hal ini diungkapkan oleh sejumlah pengusaha Swiss yang ikut dalam pertemuan Join Economic and Trade Commission (JETC) ke-6 di Bern tanggal 22 Oktober 2018. Wakil dari Federation of Swiss Watch Industry dan Scienceindustries mengangkat isu Intellectual Property Rights (IPR) terkait pemalsuan jam tangan dan jaminan paten untuk hasil temuan dibidang iptek. Perusahaan farmasi terkemuka di Swiss Novartis juga mengangkat isu yang serupa pada praktek pelanggaran HAKI di Indonesia pada produk farmasi. Pihak Swiss menyatakan bahwa lebih dari 45% dari ekspor Swiss ke Indonesia terkait isu IPR. Menanggapi hal ini Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Muhammad Anshor sebagai ketua delegasi RI dalam JETC ke-6 menyatakan permasalahan IPR adalah bagian dari perundingan Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) yang akan selesai akhir tahun 2018. “Ketika IE-CEPA disetujui dan ditanda-tangani kedua pihak maka semua permasalahan IPR dengan sendirinya akan teratasi” ujar Anshor.

JETC adalah pertemuan bilateral tahunan antara Indonesia dan Swiss. Dalam JETC ke-6 ini, Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Jenderal Amerop Kemlu didampingi Duta Besar RI Bern Muliaman Hadad dan Direktur Eropa II Kemlu Hendra Halim serta staf Ditjen Amerop dan KBRI Bern sebagai anggota Delri. Sejumlah agenda yang dibahas dalam pertemuan tahunan ini antara lain perkembangan perundingan Bilateral Investment Treaty (BIT)  yang dibahas kembali akhir tahun ini, pembaharuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda serta perkembangan IE-CEPA yang akan memasuki perundingan tahap akhir pada akhir Oktober 2018.

Pihak Swiss yang dipimpin oleh Duta Besar Erwin Bollinger Kepala divisi ekonomi bilateral SECO Kementerian Ekonomi Swiss  menyinggung bantuan Swiss yang disalurkan melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan Swiss di Indonesia. Dirjen Amerop Kemlu menyatakan bahwa Pemerintah terus mendorong dan terlibat dalam program CSR sektor swasta. Dalam pertemuan tersebut Duta Besar RI Bern Muliaman Hadad mengungkapkan peran CSR dapat lebih diarahkan untuk membantu UKM Indonesia. “Internasionalisasi UKM dan pembentukan  research center UKM bekerja sama dengan kalangan akademisi kedua negara merupakan bagian dari upaya mendorong perkembangan UKM melalui mekanisme CSR” ungkap Muliaman.

Di sektor perdagangan, kedua pihak sepakat untuk mengoptimalkan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Swiss untuk membantu ekspor produk industri dan pertanian Indonesia ke Swiss. Selain itu, sinergi antara KADIN Indonesian dengan Swiss Business Hub dan SwissCham akan terus diperkuat. Swiss Business Hub adalah bagian dari Swiss Global Enterprises yang mendorong ekspor Swiss ke Indonesia. Sementara SwissCham adalah asosiasi pengusaha Swiss dan Indonesia. Kedua institusi ini baru dibentuk di Jakarta beberapa bulan lalu.

Mengenai investasi, Erwin Bollinger menegaskan bahwa Indonesia adalah tujuan investasi Swiss yang paling penting di Asia.”Investasi Swiss di Indonesia sebagian besar berada di sektor jasa, kimia, farmasi telah menyerap lebih dari 20 ribu tenaga kerja” papar Bollinger. Oleh sebab itu kedua pihak sepakat untuk segera menyelesaikan perundingan Bilateral Investment Treaty (BIT) atau Perjanjian Perlindungan dan Peningkatan Penanaman Modal (P4M). Dirjen Amerop M. Anshor menyatakan bahwa Indonesia masih menunggu tanggapan Swiss atas counterdraft Indonesia guna dirundingkan lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya Desember 2018 di Swiss.

Perundingan IE-CEPA juga merupakan salah agenda penting dalam pertemuan JETC. Kedua pihak setuju bahwa perundingan IE-CEPA dapat diselesaikan pada pertemuan wrap-session di Bali tanggal 29-31 Oktober 2018. Akses pasar kelapa sawit Indonesia adalah isu penting dalam kelompok kerja Trade in Goods IE-CEPA, diharapkan isu sawit ini akan dapat diselesaikan dalam pertemuan di Bali mendatang.

Kedua pihak juga mencatat berbagai kegiatan dalam bidang kerjasama pembangunan khususnya dalam sektor pelatihan dan pendidikan vokasi. Program Swiss Contact dalam membantu petani kakao di Sulawesi telah meningkatkan kualitas produk ekspor kakao Indonesia ke Swiss dan Eropa. Swiss juga menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan bantuan pada pendidikan vokasi pariwisata di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar Erwin Bollinger bahwa pembangunan pariwisata melalui pendidikan vokasi pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) akan terus dikembangkan di Lombok. Pengembangan pendidikan vokasi dalam kerangka S4C sudah mulai diterapkan pada 4 politeknik di Indonesia. Delegasi RI menyampaikan apresiasi atas peran SITECO, lembaga pelaksana program pendidikan vokasi Swiss di Indonesia.

Pihak Swiss juga mencatat adanya kemajuan dalam bidang perluasan tenaga kerja di Indonesia untuk mengurangi pengangguran. Untuk periode 2017-2020 kerjasama pembangunan Indonesia-Swiss diprioritaskan untuk mendukung kebijakan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Terkait hal ini, pihak Swiss telah menyampaikan MOU kepada Kemenaker RI dan mengusulkan perlunya dialog rutin di bidang ketenaga-kerjaan.

Dalam menggali potensi kerjasama sektor lainnya, Indonesia menggagas kegiatan misi dagang atau fact finding mission industri Fintech Indonesia ke Swiss. Industri fintech yang tengah berkembang pesat di kedua negara merupakan sektor yang menguntungkan untuk dikerjasamakan. “Untuk memanfaatkan potensi kerjasama di bidang fintech ini, KBRI Bern akan mengadakan fact finding mission sektor fintech di Swiss dengan mendatangkan sekitar 30 pelaku usaha fintech dan pihak regulator fintech Indonesia tanggal 6-10 Nopember 2018” ujar Dubes RI Bern Muliaman Hadad. Pertemuan dengan pihak Swiss akan dilakukan antara lain dengan Crypto Valley Association, Swiss ICT Investor Club, Swiss National Bank, Swiss Global Enterprises dan beberapa start-up sektor fintech.

Selain itu, pihak swasta yang hadir dalam pertemuan JETC dan mengungkapkan isu yang mereka hadapi dalam pasar Indonesia adalah EconomiesSuisse, Asosiasi Jam Swiss Scienceindustries dalam isu IPR dan Novartis mengenai tingkat kandungan dalam negeri sebesar 20-25%. Isu lain adalah sertifikasi halal untuk produk farmasi dan makanan yang diungkapkan oleh Swiss Asia Chamber of Commerce dan Ricola.

Hari berikutnya, 23 Oktober 2018, delegasi RI dipimpin Dirjen Amerop Kemlu didampingi Duta Besar RI Bern menghadiri pertemuan Dialog Politik ke-4 di Bern. Penandatangan Mutual Legal Assistance merupakan isu utama dalam pertemuan ini. Kedua pihak sepakat agar perjanjian ini segera ditanda-tangani pada tingkat Menteri dalam waktu yang disetujui bersama. Dalam kesempatan ini, pihak Swiss menyatakan akan mendukung pencalonan Indonesia pada UNCITRAL periode 2021-2023 akan  mempertimbangkan pemberian dukungan pada pencolanan Indonesia pada ECOSOC dan UN Human Rights Council.

Peran Swiss sebagai dialogue parter ASEAN menjadi pembicaraan dalam dialog politik serta tekad Swiss untuk membantu perkembangan good governance dan environment sustainability. Hal lain yang diungkapkan dalam pertemuan ini adalah penyelesaian MOU kerjasama ristek dan pendidikan tinggi yang tengah diselesaikan oleh kedua pihak.

Ketua Delegasi Swiss dalam Dialog Politik Ambassador Raphael Nageli menyampaikan ia akan hadir mewakili Swiss pada Bali Democracy Forum tanggal 6-7 Desember 2018 di Bali. Relevansi ASEM, masalah Rohingya dan peranan ASEAN Regional Forum (ARF) dalam menjaga stabilitas kawasan juga merupakan topik pembahasan dalam Dialog Politik.