Paspor Diplomatik dan Dinas

​Paspor diplomatik, dikeluarkan untuk diplomat dan pejabat pemerintah lainnya untuk tugas yang berhubungan dengan perjalanan internasional, dan untuk tugas pendampingan. Meskipun sebagian besar orang dengan kekebalan diplomatik membawa paspor diplomatik, namun memiliki paspor diplomatik tidak sama dengan memiliki kekebalan diplomatik. Pemberian status diplomatik, hak istimewa dari yang kekebalan diplomatik, harus berasal dari pemerintah negara yang memberikan status diplomatik. Juga, memiliki paspor diplomatik tidak berarti bebas visa perjalanan. Seorang pemegang paspor diplomatik harus mendapatkan visa non-diplomatik ketika bepergian ke negara di mana ia saat ini tidak juga akan diakreditasi sebagai diplomat, jika visa diperlukan untuk warga negaranya.
Sementara itu, Paspor Dinas (Layanan Paspor atau Paspor khusus) yang dikeluarkan untuk pegawai pemerintah untuk tugas yang berhubungan dengan perjalanan internasional, dan untuk tugas pendampingan.
Paspor Diplomatik dan Dinas dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Hubungan diplomatik dan konsuler antara negara diatur masing-masing dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963.