Djibouti

 
​Nama Resmi Negara                  :   Republik Djibouti, Republique de Djibouti
Bentuk Negara                           :   Republik
Ibukota                                       :   Djibouti City
Luas Wilayah                              :   23.200 km2 (Indonesia: 1.990.250 km2)
Jumlah Penduduk                      :   969.732 (worldometers, 22 Mei 2018)
Lagu Kebangsaan                      :   Djibouti
Agama                                       :   Islam 94%, Kristen 6%
Bahasa                                       :   Perancis dan Arab (bahasa resmi), Somali, Afar
Mata Uang                                 :   Djibouti Franc (DJF). Kurs: US$1 = DJF177,721 (Banque Centrale de Djibouti, 21 Mei 2018)
Hari Nasional                             :   22 Juni (Hari Kemerdekaan Djibouti)
Etnis/Suku                                 :   Somali 60%, Afar 35%, lainnya 5% (termasuk Perancis, Arab, dan Ethiopia)
Sistem Pemerintahan                :   Republik semi-presidensial
Presiden                                    :   Ismail Omar Guelleh
Perdana Menteri                       :   Abdoulkader Kamil Mohamed
Menteri Luar Negeri                 :   Mahamoud Ali Youssouf
Duta Besar Djibouti Untuk RI
(Residen di Tokyo, Jepang)      :   Ahmed Araita Ali
Duta Besar RI untuk Djibouti
(Residen di Addis Ababa,
Ethiopia)                                   :   Imam Santoso
GDP                                          :  US$ 2,3 milyar (World Bank, 2017)
GDP per kapita                        :   US$ 2.405 (World Bank, 2017)
Komoditas eksport utama        :   Re-ekspor, kulit hewan, kopi (in transit), scrap metal
Komoditas import utama         :   Bahan makanan, minuman, peralatan transportasi, bahan kimia, produk minyak bumi, pakaian jadi
Keanggotaan di Organisasi
Regional dan Internasional      :   ACP, AfDB, AFESD, AMF, AU, CAEU (kandidat), COMESA, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, .                                                    IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ITU, ITUC (NGOs), .                                                    LAS, MIGA, MINURSO, NAM, OIC, OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, .                                                    UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO
 
Djibouti map.gif 
 
Bendera Djibouti
 
 
 

Bendera Djibouti terdiri dari dua garis warna sejajar warna biru muda (di bagian atas), warna hijau muda (di bagian bawah) dan garis segitiga dengan latar belakang berwarna putih serta sebuah bintang segi lima berwarna merah di bagian tengah segitiga putih.

Warna biru muda melambangkan langit dan laut serta suku bangsa Issa Somali; warna hijau muda melambangkan bumi dan bangsa Afar; warna putih melambangkan kedamaian; dan bintang segi lima berwarna merah melambangkan perjuangan kemerdekaan dan persatuan rakyat Djibouti.

Etimologi Djibouti

Suku bangsa Afar di Djibouti menyebut wilayahnya sebagai Gabod, secara literasi berarti plato atau dataran tinggi. Oleh sebab itu para pelaut Arab menyebutnya Gabouti, dan beralih menjadi Djibouti ketika menjadi wilayah kolonial Perancis.

Geografi

A.     Letak geografis

Djibouti terletak di Afrika Timur dengan luas wilayah yakni sebesar 23.200 kilometer persegi. Titik koordinat Djibouti adalah 11. 30 Utara, 43. 00 Timur. Djibouti berbatasan langsung dengan Eritrea di sebelah Barat (sepanjang 125 km), Somalia di sebelah Timur (sepanjang 61 km), Ethiopia di sebelah Selatan (sepanjang 342 km), dan Yaman di sebelah Utara (dipisahkan oleh Laut Merah).

B.     Keadaan/ Rentang Alam

Wilayah Djibouti pada umumnya terdiri dari plato, dataran rendah semi-gurun, dan beberapa wilayah berdataran tinggi. Djibouti memiliki 8 (delapan) pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1000 m, diantaranya ialah pegunungan Mousa Ali yang terletak di perbatasan dengan Eritrea di sebelah Barat Djibouti, dengan ketinggian mencapai 2028m. Titik terendah terdapat di beberapa wilayah gurun di Djibouti selatan antara lain danau Assal yang berada 150 meter di bawah permukaan laut.

C.     Cuaca 

Cuaca serta iklim di Djibouti relatif kering, terik dan beriklim gurun. Ketika musim panas, suhu udara di beberapa wilayah di Djibouti dapat mencapai lebih dari 50 derajat Celcius (pada bulan April - September) dan ketika musim hujan mencapai 28 derajat Celcius (pada bulan Oktober - Maret).

D.     Pembagian Wilayah Administratif 

Wilayah administratif di Djibouti dibagi menjadi 6 Distrik, yaitu: Ali Sabieh, Arta, Dikhil, Djibouti, Obock, dan Tadjourah. 

E.     Demografis

Jumlah penduduk Djibouti ialah sebesar 969.732 (perkiraan Mei 2018).. Etnis/ suku bangsa utama terdiri dari Somali 60%, Afar 35%, lainnya 5% (termasuk orang Perancis, Arab, Ethiopia, dan Italia). Lebih dari 75% populasi Djibouti tinggal di Djibouti City. Bahasa nasional Djibouti adalah Perancis dan Bahasa Arab, Bahasa Somali dan Afar menjadi bahasa pergaulan yang digunakan sehari-hari.

Mengingat letak geografis Djibouti yang strategis, Djibouti saat ini menjadi tempat transit oleh para imigran dari negara-negara Afrika seperti Ethiopia, Eritrea, dan Somalia. dengan tujuan antara lain ke negara-negara Teluk.

Politik

Djibouti menganut sistem Republik semi-presidensial. Kepala Pemerintahan Djibouti dipimpin oleh seorang Presiden, dan Presiden menunjuk seorang Perdana Menteri dalam membantu tugasnya.  Sistem Parlemen Djibouti mengadopsi sistem unikameral yang di jalankan oleh the National Assembly of Djibouti, yang terdiri dari 65 anggota parlemen yang terpilih dengan masa kerja selama 5 tahun. Walupun Djibouti mengadopsi sistem unikameral, Undang-undang Djibouti juga memperbolehkan dalam membentuk senat di Parlemen.

Hukum dan praturan perundang-undangan di Djibouti mengadopsi beberapa elemen hukum, yang terdiri dari undang-undang hukum Perancis (French civil law), hukum Syariah (hukum Islam) serta hukum adat suku bangsa Somali dan Afar.

Sejak berlakunya sistem multipartai tahun 1999, Djibouti menjadi salah satu wilayah yang cukup stabil di Afrika. Lokasinya yang sangat strategis menjadikan Djibouti sebagai pilihan markas pangkalan militer asing seperti Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Tiongkok dan beberapa negara lainnya. 

Ekonomi

Perekonomian di Djibouti banyak ditopang oleh jasa pelabuhan serta penyewaan tanah bagi markas besar pasukan asing. Guna memperbaiki perekonomiannya, Pemerintah Djibouti telah menetapkan tahun 2035 sebagai tahun pencapaian target mereka menjadi hub perdagangan dan logistik di Afrika. Untuk itu, pemerintah Djibouti telah menetapkan rencana pembangunan 5 tahun yang dimulai tahun 2015 lalu sampai dengan 2019 dengan nama Strategy of Accelerated Growth and Promotion of Employment (SCAPE). Berbagai rencana pembangunan di bidang Ekonomi dalam SCAPE sampai dengan tahun 2019 adalah: 

  • Mencapai pertumbuhan GDP sebesar 10% tiap tahun
  • Mengurangi jumlah pengangguran sampai dengan 38% dari jumlah populasi.
  • Mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sampai dengan 20% dari jumlah populasi
  • Mewujudkan posisi Djibouti sebagai hub regional
  • Menyelaraskan sistem pendidikan tingkat dasar dan mengadakan berbagai pelatihan/ pendidikan vokasi agar SDM yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
  • Menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan secara nasional serta mengurangi jumlah kematian pada saat proses persalinan menjadi 15%, kematian bayi baru lahir menjadi 25%; dan kematian balita menjadi hanya 30%.
  • Mengurangi ketidaksetaraan jender.
  • Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih melalui proyek penyulingan air laut, penyambungan pipa air dari Ethiopia serta pengeboran mata air di wilayah utara sehingga akses terhadap air bersih mencapai 85% dari total populasi.
  • Mengurangi jumlah pemukiman kumuh (target 0%) melalui penyediaan rumah layak bagi rakyat kurang mampu.
  • Meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan penduduk terhadap efek dari perubahan iklim global.
  • Melakukan diversifikasi profesi ke sektor-sektor yang masih belum digarap secara serius yaitu pariwisata dan perikanan laut modern.


Pertumbuhan GDP di Djibouti diperkirakan akan stabil pada angka 6% untuk jangka panjang, dengan pertimbangan proyek-proyek investasi besar seperti pembangunan pelabuhan-pelabuhan laut dalam, jalur kereta api, dan sumber daya telah difungsikan dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah


Pemerintah Djibouti sangat bergantung pada pinjaman luar negeri dalam menyelesaikan berbagai proyek pembangunan infrastrukturnya, termasuk dalam hal ini pembangunan jalur kereta api dari Ethiopia dan pembangunan berbagai pelabuhan laut dalam. Jumlah pinjaman luar negeri yang mencapai 80% dari GDP telah menimbulkan kekhawatiran dari IMF dan oleh karena itu Pemerintah Djibouti disarankan untuk menyusun ulang strategi peminjaman luar negeri mereka. Apabila Pemerintah Djibouti tidak mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada angka 6%, maka diperkirakan pada tahun 2021 hutang luar negeri Djibouti akan melebihi dari GDP.

Hubungan Bilateral dengan Indonesia

Bidang Politik

Pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Djibouti diresmikan pada tahun 1979. Namun baik Indonesia maupun Djibouti tidak mempunyai perwakilan di negara masing-masing. Urusan mengenai Djibouti dilakukan melalui KBRI di Addis Ababa, sementara urusan mengenai Indonesia dilakukan melalui Kedutaan Besar Djibouti di Tokyo, Jepang. Hingga saat ini baru dihasilkan satu dokumen kerjasama bilateral yakni "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Djibouti mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik" yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 1997 oleh kedua Menteri Luar Negeri. 

Untuk membantu tugas KBRI Addis Ababa, pada bulan November 2013, Presiden RI telah mengangkat Konsul Kehormatan Indonesia untuk Djibouti, yakni Mr. Liban Houssein Farah, sebagai wakil Pemerintah Indonesia di Djibouti. Konsul Kehormatan RI di Djibouti ditujukan untuk meningkatkan Government to Government Relation (G-to-G), People to People Relation (P-to-P) dan Business to Business Relation (B-to-B). 

Bidang Ekonomi

Berdasarkan data dari IMF Directory of Trade Statistics yang diakses pada 1 Mei 2016, sampai dengan tahun 2015 lalu, barang impor asal Indonesia menempati urutan ketiga setelah RRT dan Saudi Arabia. Berbagai produk dari Indonesia yang telah memasuki pasaran Djibouti dan cukup diminati adalah produk makanan, minuman, alat transportasi, kimia dan produk perminyakan. Produk sarung dari Indonesia bahkan sudah sangat dikenal dan diminati oleh masyarakat Djibouti.

Pada tahun 2015, KBRI Addis Ababa telah melakukan pendampingan terhadap 20 orang delegasi yang tergabung dalam misi dagang dari Chambre de Commerce de Djibouti (CCD) yang dipimpin oleh Presiden CCD, Youssouf Moussa Dawaleh. Di sela-sela kunjungan ke TEI 2015, delegasi CCD melakukan pertemuan dengan KADIN Indonesia. Delegasi CCD  diterima langsung oleh Ketua Umum KADIN Suryo B. Sulitsto, Ketua Komisi Bilateral dan Multilateral KADIN untuk Afrika, beserta jajarannya. Pada pertemuan tersebut juga dilangsungkan penandatanganan MoU antara kedua kamar dagang yang pada intinya mendukung peningkatan kerjasama dan fasilitasi kunjungan/misi dagang dari anggota kedua kamar dagang.

Pada tahun 2016, KADIN Djibouti yang dipimpin oleh Youssouf Moussa Dawaleh, kembali memimpin delegasi pengusaha Djibouti yang berjumlah 30 orang pada TEI 2016.

Di sela-sela kegiatan Indonesia Africa Forum (IAF), Pelindo II dan Djibouti Ports and Free Zones Authority (DPFZA) melakukan penandatanganan kesepakatan (MoU) kerjasama antar kedua pelabuhan pada tanggal 10 April 2018. Kesepakatan tersebut ditandatangai oleh Direktur Operasi dan Sistem Informasi Pelindo II, Prasetyadi dan Direktur Administrasi DPFZA, Mohamed Aden Cheikh.

Fokus dari penandatanganan MoU adalah pengembangan bidang teknologi, peningkatan operasional, pelayanan pelanggan, dan pengembangan saling menguntungkan terkait dengan bisnis maritim dan perdagangan. Selain itu, dengan adanya MoU tersebut, kedua pelabuhan akan berbagi informasi dan kebijakan pelatihan personil, praktek kerja lapangan, studi banding, perbaikan operasional, dengan tujuan meningkatkan perdagangan dan jasa maritim.

Pada kesempatan Indonesia Africa Forum pula telah dilakukan pertemuan kedua kalinya antara Kadin Indonesia dan Djibouti yang dipimpin oleh Ketua KADIN Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dan Ketua KADIN Djibouti, Youssouf Moussa Dawaleh. Pertemuan membicarakan antara lain upaya kerjasama kedua Kadin di bidang perdagangan dan Free Zone Area di Djibouti pada tanggal 11 April 2018. Sebagai tambahan, masih pada tanggal yang sama, PT Wika Indonesia berhasil menandatangani MoU dengan Dawaleh Construction untuk membangun perumahan di Djibouti.

Berikut Neraca Perdagangan Indonesia dan Djibouti dari tahun 2012 – 2017:

dj.JPG

Bidang Sosial Budaya

KBRI Addis Ababa senantiasa berupaya untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Djibouti termasuk di bidang sosial budaya. Upaya tersebut antara lain berupa penawaran beasiswa dan bantuan kerjasama teknik dari Pemerintah Indonesia kepada Djibouti.

Bidang Perlindungan WNI/ BHI

Di bidang perlindungan WNI, pada tahun 2015, KBRI Addis Ababa telah membantu evakuasi lebih dari 100 WNI dari Yaman ke Djibouti dan memulangkan mereka ke Indonesia.