Profil PPID KBRI Abu Dhabi

​​Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel.

KBRI Abu Dhabi sebagai Badan Publik menjalankan amanat UU KIP dengan membuka akses publik terhadap informasi-informasi publik secara akurat, tidak menyesatkan, sesuai kepatutan penggunaan, dan tetap memperhatikan hak Badan Publik untuk menentukan informasi-informasi publik yang dikecualikan.

Melalui Keputusan Kepala Perwakilan Nomor: 083/PSB/07/2017/SK tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kedutaan Besar Republik Indonesia Abu Dhabi, Fungi Penerangan, Sosial dan Budaya ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KBRI Abu Dhabi.

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KBRI Abu Dhabi berpedoman pada Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.