RI Nilai Situasi di Myanmar Bukan Ancaman

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Republik Indonesia memandang situasi di Myanmar tidak cukup kuat untuk menjadikan negara itu sebagai ancaman perdamaian dan keamanan dunia.
 
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Jurubicara Departemen Luar Negeri (Deplu-RI) Desra Percaya di Jakarta, Sabtu, mengenai sikap abstain Indonesia dalam pemungutan suara di DK PBB mengenai rancangan resolusi Myanmar yang diajukan Amerika Serikat (AS).
 
Menurut Jubir Deplu-RI, substansi rancangan resolusi DK PBB mengenai Myanmar lebih banyak mengakomodasi tentang masalah pelanggaran HAM yang terjadi di negeri itu.
Oleh karena itu, lanjut dia, Pemerintah RI memandang bahwa organisasi yang lebih tepat untuk membahas kasus Myanmar adalah Dewan HAM PBB, dimana Indonesia juga terlibat sebagai salah satu anggotanya.
 
Sekalipun tidak menyetujui rancangan resolusi DK PBB mengenai Myanmar, Pemerintah RI menyadari pentingnya restorasi demokrasi dan penghormatan HAM di Myanmar dan akan senantiasa bekerjasama dengan PBB dan ASEAN untuk menciptakan perubahan positif di Myanmar, kata Jubir Deplu-RI.
Dalam pemungutan suara di New York, Jumat malam (12/1), China dan Rusia menveto rancangan resolusi itu, sedangkan Afrika Selatan yang baru bergabung menjadi anggota tidak tetap DK PBB awal 2007 menolak.
 
Sementara itu Indonesia, Qatar dan Kongo bersikap abstain dan sembilan negara lainnya, yakni Belgia, Peru, Prancis, Ghana, Panama, Italia, Slovakia, Inggris, dan Amerika Serikat, setuju.
Dalam rangka membantu Myanmar dalam menuju proses demokratisasi, Indonesia akan menyelenggarakan pertemuan komisi bilateral RI-Myanmar di Jakarta, pada Februari 2007 setelah rencana penyelenggaraan pada April dan November tahun lalu tertunda.
 
"Kita akan menyelenggarakan (pertemuan) komisi bilateral RI-Myanmar bulan depan tapi bukan karena resolusi (DK-PBB tentang Myanmar) itu ada," kata Menlu-RI di sela-sela berlangsungnya pertemuan puncak KTT ke-12 ASEAN di Cebu.
Dalam pertemuan bilateral itu nanti, wakil pemerintah kedua negara akan membahas berbagai aspek kerja sama bilateral, seperti hal-hal apa saja yang mungkin dapat dibantu Indonesia kepada Myanmar, katanya.
 
Menyinggung tentang persoalan rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB tentang Myanmar yang kandas karena Rusia dan RRC sebagai anggota tetap DK memvetonya, Menlu mengatakan, Myanmar memahami posisi Indonesia dan langkah-langkah ASEAN.(*)