Namibia

Nama Resmi Negara

:

Republic of Namibia

Bentuk Negara

:

Republik

Terbagi oleh 13 wilayah Propinsi yaitu Caprivi, Erongo, Hardap, Karas, Khomas, Kunene, Ohangwena, Okavango, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa

Ibukota

:

Windhoek

Luas Wilayah

:

825.418 km2 yang seluruhnya merupakan wilayah daratan

Lagu Kebangsaan

:

Namibia Land of the Brave

Jumlah Penduduk

:

2.088.669 jiwa (estimasi bulan Juli 2008), jumlah penduduk diperhitungkan dari tinggi tingkat kematian akibat AIDS

 

 

terdiri atas masyarakat kulit hitam (87,5%), masyarakat kulit putih (6%) dan campuran (6,5%)

Agama

:

Kristen (80% - 90%), Kepercayaan Adat (10% - 20%)

Bahasa Resmi

:

: Afrikaans (60%), Jerman (32%), bahasa daerah

Mata Uang

:

Dolar Namibia (NAD), Rand Afrika Selatan (ZAR)

Hari Nasional

:

Hari Kemerdekaan (21 Maret), Hari Buruh (2 Mei), Cassinga Day (4 Mei), Africa Day (25 Mei), Hari Pahlawan (26 Agustus) dan hari raya umat Kristen

Kepala Negara

:

Presiden Hifikepunye Pohamba (21 Maret 2005) dari Partai SWAPO

Kepala Pemerintahan

:

Perdana Menteri Nahas Angula  dari Partai SWAPO

Wakil Kepala Pemerintahan

:

Dr. Libertine Amathila dari Partai SWAPO

Menteri Luar Negeri

:

Marco Hausiku

Sistem Pemerintahan

:

Presidential dengan Sistem Demokrasi

Sistem Kepartaian dan

Partai Politik

:

Multipartai antara lain: South West African People’s Organization (SWAPO-Sam Nujoma), Congress of Democrats (CoD-Ben Ulenga), Democratic Turnhall Alliance (DTA-Katuutire Kaura), National Unity Democratic Organization (NUDO-Kuaima Riruako), United Democratic Front (UDF-Chief Justus Garoeb), Republican Party (Henk Mudge), Monitor Action Group (MAG-Kosie Pretorius)

Partai Politik yang Memerintah

 

SWAPO

GDP

 

N$ 61,5 milyar atau sekitar US$ 8,57 milyar (estimasi 2007)

GDP per Kapita

 

N$ 24,058.00 atau sekitar US$ 3,350.70 (estimasi 2007

Komoditas Ekspor Utama

 

Berlian, tembaga, emas, timah hitam, seng, uranium, ternak dan daging, ikan olahan, minuman dan minuman keras

Komoditas Impor Utama

 

Barang dari besi atau baja, minyak bumi dan bahan bakar, mesin dan peralatan listrik, produk farmasi, plastik dan barang dari plastik, perhiasan

Keikutsertaan Dalam Organisasi Regional dan Internasional

 

African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP Group), African Development Bank (AfDB), African Union (AU), Kelompok Negara Persemakmuran, Food and Agriculture Organization (FAO), Group of 77 (G-77), International Atomic Energy Agency (IAEA), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Civil Aviation Organization (ICAO), International Criminal Court (ICCt), International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU), International Red Cross and Red Crescent Movement (ICRM), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Finance Corporation (IFC), International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCS), International Labor Organization (ILO), International Monetary Fund (IMF), International Maritime Organization (IMO), Interpol, International Olympic Committee (IOC), International Organization for Migration (IOM-Observer), International Organization for Standardization (ISO-Correspondent), International Telecommunication Union (ITU), Multilateral Investment Geographic Agency (MIGA), Non-Aligned Movement (NAM), United Nations Operation in Burundi (ONUB), Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Southern African Customs Union (SACU), Southern Africa Development Community (SADC), United Nations (UN), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE), United Nations Mission in Liberia (UNMIL), United Nations Operation in Cote d’Ivoire (UNOCI), Universal Postal Union (UPU), World Confederation of Labor (WCL), World Customs Organization (WCO), World Health Organization (WHO), World Intellectual Property Organization (WIPO), World Meteorological Organization (WMO), World Tourism Organization (WtoO), World Trade Organization (WTO)

  1. Sejarah Singkat Hubungan Bilateral
  2. Kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik sejak Kemerdekaan Namibia tahun 1990 dan Indonesia telah membuka perwakilannya di Windhoek pada tahun 1994 (namun demikian, mengingat keterbatasan finansial dan SDM, Namibia belum membuka perwakilannya di Jakarta melainkan dirangkap oleh Kedutaan Namibia di Kuala Lumpur). Sejak saat itu, Indonesia dan Namibia memiliki hubungan diplomatik yang solid, ditandai dengan hangatnya hubungan persahabatan dan kerjasama kedua negara dan masyarakatnya.

    Berdasarkan UUD Republik Indonesia dan sebagai salah satu anggota masyarakat internasional, Indonesia memiliki tanggungjawab untuk membuka hubungan kerja sama dengan negara-negara sahabat di seluruh dunia, termasuk Namibia. Terlebih Indonesia dan Namibia memiliki kesamaan sejarah sebagai negara yang pernah mengalami tekanan kekuasaan kolonialis. Indonesia yang pernah dijajah lebih dari 300 tahun telah merasakan cobaan berat dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Oleh karenanya, Indonesia dapat lebih mudah berempati terhadap perjuangan rakyat Namibia memperjuangkan kemerdekaannya melawan rejim Apartheid. Dalam rangka membantu Namibia dalam perjuangannya, Indonesia bersama dengan negara-negara Asia dan Pasifik, Eropa, Kanada dan Amerika Latin melalui jaringan diplomatik mengupayakan kemerdekaan Namibia.

    Saat ini, kedua negara menjalin hubungan bilateral yang multi-dimensional meliputi kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan sebagainya. Tujuan utama hubungan bilateral Indonesia dan Namibia saat ini adalah untuk meningkatkan perdagangan, investasi, pertanian, kesehatan dan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, kedua negara telah menandatangani pembentukan Komisi Bersama Kerjasama RI-Namibia pada tanggal 11-12 Mei 2009.

    Sebagai sesama negara berkembang, Indonesia sangat memahami kesulitan dan tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan standar kehidupan wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, dengan semangat persahabatan dan keinginan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, Indonesia melalui KBRI Windhoek secara terus menerus telah memberikan dukungan dan bantuan untuk beberapa sekolah, proyek-proyek dan organisasi-organisasi di Namibia. Secara resiprokal, Pemerintah Namibia memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia di berbagai forum internasional.

    Dalam konteks capacity building, Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program pelatihan melalui the Third Country Training Program for African Region dan menawarkannya kepada negara-negara sahabat, termasuk Namibia. Program-program pelatihan tersebut menawarkan berbagai bidang antara lain micro-finance, keluarga berencana, pengentasan kemiskinan, agricultural engineering & technology dan pengawasan kualitas obat-obatan untuk hewan ternak. Dalam hal ini, Indonesia sangat menghargai tanggapan Pemerintah Namibia yang selalu mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi dalam program-program pelatihan tersebut.

  3. Kerjasama dan Hubungan Politik
  4. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Namibia telah terjalin lama sebelum Namibia merdeka. Indonesia senantiasa mendukung perjuangan rakyat Namibia dibawah pimpinan SWAPO (South West African People’s Organization) untuk memperoleh kemerdekaan dari rezim Apartheid Afrika Selatan. Eratnya hubungan kedua negara terlihat dengan dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek, Namibia, pada tahun 1991 yang disusul dengan adanya saling kunjung antar Kepala Negara dan para pejabat tinggi kedua negara.

    Indonesia selalu pro aktif memperjuangkan kemerdekaan Namibia, khususnya dalam forum PBB, di mana Indonesia duduk sebagai salah satu anggota Komite Dekolonisasi dan Dewan Namibia.  Indonesia juga mengirimkan 50 perwira polisi untuk membantu mengawasi pemilu pertama di Namibia dalam naungan UNTAG (United Nations Transitional Assistant Group).  Bantuan dan solidaritas Indonesia pada perjuangan rakyat Namibia sebelum dan saat kemerdekaan sangat dihargai oleh Pemerintah Namibia.

    Selain itu, keikutsertaan delegasi Namibia pada Konperensi Asia-Afrika (KTT-AA) tahun 2005 serta keinginannya untuk ikut aktif didalam mewujudkan kerjasama Selatan-Selatan melalui wadah GNB merupakan perwujudan nyata dukungan Namibia atas hubungan bilateralnya dengan Indonesia. Dalam perkembangannya, Namibia juga berpartisipasi dalam Konperensi Tingkat Menteri NAASP dalam upaya pembangunan kapasitas rakyat Palestina yang diadakan di Jakarta, tanggal 14-15 Juli 2008.

    Selain level multilateral, Indonesia dan Namibia juga bekerjasama dalam menghadapi beberapa tantangan global, antara lain terbukti dari keterlibatan Namibia dalam 13th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change dan the Third Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol yang diadakan di Bali, akhir tahun 2007. Lebih lanjut, Namibia juga mengirimkan perwakilannya dalam the Second Conference of the State Parties of the UN Convention against Corruption, yang juga diadakan di Bali, awal tahun 2008. Dalam hal upaya pengawasan pembuangan sampah berbahaya, Namibia juga berpartisipasi dalam the United Nation to host the Ninth Meting of the Conference of the Parties to the Basel Convention, yang diadakan di Bali, tanggal 27 Juni 2008.

    Di forum internasional, Namibia juga mendukung pencalonan Indonesia untuk duduk sebagai anggota dalam berbagai badan internasional, antara lain : sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB dan anggota Dewan HAM-PBB.

    Kedua negara senantiasa saling mendukung dalam berbagai forum Internasional di PBB maupun organisasi internasional lainnya. Pemerintah Indonesia memandang Namibia sebagai negara yang terkemuka di Afrika dan memiliki peran yang cukup aktif di fora internasional dan regional.

    Adapun pemberian dukungan Pemerintah Namibia kepada Indonesia antara lain :

    1. Dukungan politis bagi integritas territorial RI pada saat kunjungan PM Namibia ke Indonesia, pada Oktober 2000;
    2. Dukungan yang disampaikan langsung oleh Presiden Namibia, Sam Nujoma, atas pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2007 - 2008 yang disampaikannya  pada saat kunjungan ke Indonesia 29 - 31Juli 2002;
    3. Dukungan bagi pencalonan keanggotaan Indonesia dalam Dewan ICAO periode 2004 – 2007; Dukungan Namibia juga terlihat ketika berlangsungnya Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika di Jakarta pada tanggal 22 - 23 April 2005 yang telah dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Namibia, Y.M. Marco Hausiku, selaku Utusan Khusus Pemerintah Namibia, dan telah memberikan dukungannya terhadap 3 (tiga) dokumen utama KTT AA, masing-masing: (1) Jakarta Declaration on the New Asian-African Strategic Partnership; (2) Joint Ministerial Statement o the New Asian-African Strategic Partnership Plan of Action; (3) Joint Asian-African Leaders’ Statement on Tsunami, Earthquake and other Natural Disasters;
    4. Selain itu, pada bulan Oktober tahun 2005, Pemerintah Namibia juga telah mendukung keanggotaan Indonesia pada Dewan IMO Kategori C;
    5. Selanjutnya pada tahun 2006, dukungan juga telah diberikan oleh Pemerintah Namibia kepada Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (UNSC) periode 2007-2008; kemudian Dewan HAM PBB 2007-2008 serta sebagai anggota ECOSOC-INCB (International Narcotics Control Board).
    6. Pada tahun 2007, Namibia memberikan dukungan bagi Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Executive Board WHO periode 2007-2010. Dalam Sidang Umum WHO ke-60 tangal 16 Mei 2007 di Jenewa, Indonesia telah berhasil terpilih sebagai anggota Executive Board WHO.
    7. Pencalonan Indonesia sebagai anggota UN Human Rights Council periode 2007-2020. Dalam Sidang Majelis Umum PBB, tanggal 17 Mei 2007, Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota badan ini.
    8. Pencalonan Dr. Anwar Nasution sebagai External Auditor WHO periode 2008-2009 dan 2010-2011.
    9. Indonesia meminta dukungan kepada Namibia bagi pencalonan Ketua DPR RI, Bapak Agung Laksono sebagai President Inter Parliamentary Union (IPU) periode 2009-2011. Dalam kaitan ini, Namibia tidak memberikan jawaban, karena secara paralel Namibia juga mencalonkan Ketua Parlemen-nya, Hon. Theo-Ben Gurirab untuk posisi yang sama (yang dalam perkembangan lebih lanjut telah terpilih sebagai Presiden IPU periode 2009-2011).
    10. Permintaan dukungan bantuan bagi Palestina dan kehadiran delegasi Namibia dalam NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine di Jakarta tanggal 15-16 Juli 2008. Pemerintah Namibia diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Namibia, Hon. Mrs. Lempy Lucas, MP.
    11. Dukungan bagi Pencalonan sebagai anggota Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) pada Badan Pos Sedunia (Universal Postal Union/UPU).
    12. Pencalonan Dubes Nugroho Wisnumurti sebagai hakim anggota International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) menggantikan alm. Choon-Ho Park (Korsel) untuk masa jabatan 6 Maret 2009 – 30 September 2014.
    13. Pencalonan Dubes Sudjadnan Parnohadiningrat as the Director General of OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) periode tahun 2010-2014.
    14. Pencalonan Indonesia untuk dipilih kembali sebagai anggota IMO (International Maritime Organization) Council in Category 'C’ periode tahun 2009-2011 pada the 26th Session of the Assembly of the IMO di London tanggal 23 November - 4 of Desember 2009.
    15. Pencalonan Indonesia sebagai World Heritage Committee (WHC) periode tahun 2009-2013.

    Dari segi kunjungan bilateral, meskipun frekuensi kunjungan resmi antara pejabat kedua negara masih rendah, namun tetap terjadi beberapa kunjungan yang patut dicatat, antara lain :

    Dari Namibia ke Indonesia :

    1. Kunjungan Presiden Namibia Dr. Sam Nujoma, tanggal 31 Juli - 4 Agustus 1997
    2. Kunjungan Jaksa Agung Namibia, Februari 1997
    3. Kunjungan PM Namibia Hage Geingob, 5 - 10 Oktober 2000
    4. Kunjungan Delegasi Parlemen Namibia: Dr. Mose Tjitendero (SWAPO), Speaker of National Assembly dan Mrs. Margareth Mensah (SWAPO), Vice Chairperson of National Council, 15 – 21 Oktober 2000
    5. Kunjungan Menteri Luar Negeri Namibia, Dr.Theo-Ben Gurirab, 21 - 23 Mei 2002
    6. Kunjungan Presiden Dr. Sam Nujoma ke Indonesia, 29 - 31 Juli 2002
    7. Kunjungan Menteri Perumahan dan Otonomi Daerah, Dr. Nicky Iyambo, 23 – 31 Juli 2002
    8. Kunjungan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Namibia, Hidipo Hamutenya, 29 – 31 Juli 2002.
    9. Kunjungan Gubernur dan Walikota Namibia, 11 - 20 Oktober 2002
    10. Kunjungan Menteri Luar Negeri Namibia, Marco Hausiku sebagai Ketua Delegasi Namibia dalam rangka KTT Asia Afrika dan Golden Jubilee KAA, April 2005
    11. Kunjungan Wakil Menteri Pemuda, Pengabdian Nasional, Olahraga dan Kebudayaan Namibia, Pohamba Shiveta, untuk menghadiri Global Youth Entrepreneurship Forum di Yogyakarta, 23-26 November 2006
    12. Kunjungan delegasi Parlemen Namibia yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Namibia, Dr. Theo-Ben Gurirab, guna menghadiri 116th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) di Nusa Dua, Bali, dari tanggal 29 April – 4 Mei 2007.
    13. Kunjungan dan keikutsertaan pejabat pemerintah dan pegawai sektor swasta dalam berbagai program pelatihan dalam lingkup KTNB
    14. Kunjungan Delegasi Namibia, yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Pariwisata Namibia, Hon. Willem Konjore, guna menghadiri the 13th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change and the Third Meeting of the Parties to the Kyoto, tanggal 3 – 14 Desember 2007 di Nusa Dua, Bali.
    15. Kunjungan Wakil Menteri Kehakiman, Hon. Mr. Uutoni Nujoma dan Direktur the Anti-Corruption Commission of Namibia, Mr. Paulus Noa, guna menghadiri the Second Conference of the States Parties of the UN Convention against Corruption, yang diadakan di Nusa Dua Bali tanggal 28 Januari – 1 Februari 2008.
    16. Kunjungan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Pariwisata, Hon. Leon Jooste, guna menghadiri the Ninth Meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention, tanggal 23-27 Juni 2008 di Bali.
    17. Kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Namibia, Hon. Lempy Lucas, untuk menghadiri NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine, yang diselenggarakan di Jakarta, tanggal 14-15 Juli 2008.
    18. Kunjungan Delegasi Namibia dipimpin oleh Menlu Namibia, Hon. Marco Hausiku dalam World Ocean Conference pada tanggal 11-15 Mei 2009 di Manado.
    19. Kunjungan Menlu Namibia, Hon dalam Sidang Komisi Bersama Pertama RI-Namibia tanggal 11-12 Mei 2009
    20. Kunjungan Dubes Namibia untuk Indonesia berkedudukan di Kuala Lumpur, H.E. Mr. Gebhard Benjamin Kandanga menghadiri NAASP Senior Official (SOM) tanggal 12-13 Oktober 2009 di Jakarta.
    21. Pada tanggal 12-13 October 2009, Duta Besar Angola untuk Singapura, H.E. Mr. Flavio Fonseca mewakili Pemerintah Angola dalam acara NAASP Senior Official (SOM) di Jakarta.

    Dari Indonesia ke Namibia :

    1. Kunjungan Presiden RI Suharto, 18 – 20 November 1997.
    2. Kunjungan Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas, 18 - 20 November 1997.
    3. Kunjungan Delegasi DPR RI, April 1998.
    4. Kunjungan Delegasi Dagang RI, Maret 2000.
    5. Kunjungan Delegasi DEPERINDAG RI, Agustus 2004.
    6. Kunjungan delegasi KNPI, Februari 2005.
    7. Kunjungan Delegasi Tim Lobby Papua, Kantor MENKO POLHUKAM, 3 - 5 Agustus 2005.
    8. Kunjungan Special Envoy Menteri Luar Negeri RI, Bp. Primo Alui Joelianto (Dirjen ASPASAF) pada tanggal 3 Juli 2008 dalam rangka penyelenggaraan NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine di Jakarta..
    9. Kunjungan Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bp. Dr. Bambang Widianto, MA guna mengikuti the 3rd International Conference on Development Cooperation with Middle-Income Countries pada tanggal 4 – 6 Agustus 2008, di Windhoek. Sedangkan anggota delegasi untuk konperensi tersebut adalah Bp. Andre Omer Siregar (Ditjen Multilateral Deplu) dan Bp. Arrmanatha Nasir (PTRI New York).
    10. Kunjungan Ahli Pertanian/Padi dari Universitas Gajah Mada yang terdiri dari Bp. Dr. Taryono (Wakil Dekan III Bidang Kerjasama, Fakultas Pertanian UGM dan Bp. Ir. Supriyanta (Dosen Fakultas Pertanian UGM), tanggal 17 Oktober - 2 November 2008.
    11. Kunjungan Komisi IX DPR RI ke Windhoek dalam rangka bertukar pandangan mengenai transmigrasi/resettlement, tanggal 14-20 Juni 2009.
    12. Kunjungan ahli padi dan tanah dari UGM yang terdiri dari Dr. Ir. Taryono, M.Sc. dan Prof. Dr. Ir. Bambang Hendro Sunarminto ke Kalimbeza Rice Project, Provinsi Katima Mulilo Namibia tanggal 31 Oktober – 9 November 2009.

  5. Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Investasi
  6. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Namibia mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, tanggal 10 April 1997 (Agreement on Economic and Technical Co-operation);

    Memorandum Kesepahaman antara Pemerintah Republik Namibia dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi, tanggal 19 Agustus 1997 (MOU on Mineral Resources and Energy Cooperation);

    Memorandum Kesepahaman antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Kamar Dagang dan Industri Namibia (NCCI) mengenai Pembentukan Gugus Tugas di bidang Kerjasama Perdagangan dan Industri (The Establishment of the Indonesia – Namibia Task Force on Trade and Industry Co-operation), tanggal 31 Maret 2000.

  7. Kerjasama Sosial Budaya dan Pariwisata
  8. Perjanjian kerjasama antara “LKBN ANTARA” dengan “Namibia Press Agency” (NAMPA) tanggal 21 April 1998 (Cooperation Agreement between ANTARA News Agency and Namibia Press Agency)

  9. Kerjasama Lainnya yang Menonjol
  10. Memorandum of Understanding antara Universitas Gadjah Mada dan University of Namibia untuk kerjasama akademik dan penelitian, khususnya dalam bidang penanaman padi

  11. Pembentukan Kemitraan Komprehensif RI-Namibia
  12. Pembentukan Joint Commission for Bilateral Cooperation Indonesia – Namibia, tanggal 11-12 Mei 2009 di Jakarta.