Laos

Sejarah

Hubungan diplomatik RI-Laos pertama kali dibuka pada 1957, dengan kantor yang dioperasikan dari Bangkok. Pada 1962 hubungan kedua negara ditingkatkan pada level kedutaaan, dan pada 1965, Kedutaan Republik Indonesia resmi dibuka di  Vientiane, Laos.
Semenjak saat itu, Pemerintah RI dan Laos dapat menjaga dan mengembangkan hubungan politik kedua negara. Pada 2007, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Lao telah memperingati 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara, dengan menyelenggarakan suatu seminar yang berjudul “50 Tahun Hubungan RI-Laos”, yang diselenggarakan di Indonesia.
 
 
Kesamaan Budaya

Indonesia, Laos  dan negara ASEAN lainnya (Kamboja, Mynmar, dan Vietnam) memiliki kesamaan nilai-nilai budaya dalam Budha. Indonesia bersama empat negara ASEAN tersebut telah menandatangani Deklarasi Borobudur, yang tela menghasilkan “Trail of Civilization of Buddhism in Performing Arts”.
Selama tiga tahun terakhir Indonesia menjadi tuan rumah untuk “Trail of Civilization of Buddhism in Performing Arts”, yang diselenggarakan di Candi Borobudur. Penyelenggaraan “Trail of Civilization of Buddhism in Performing Arts” tahun 2009, juga diselenggarakan di Indonesia, di Candi Borobudur, dengan tema “Tilakhana”.
 
 
Ekonomi 

 Indonesia saat ini sedang menjalani reformasi ekonomi yang cukup signifikan, dibawah Pemerintahan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono. Rasio hutang luar negeri PDB Indonesia terus mengalami penurunan, perdagangan mata uang Rupiah yang melibihi USD 50 miliar, pasar sahamnya yang dinobatkan sebagai ketiga terbaik di dunia pada tahun 2006 dan 2007, Indonesia juga dilirik oleh investor dunia sebagai pasar yang menjanjikan.
 Pemerintah Indonesia juga tengah melaksanakan reformasi pada sektor keuangan, pajak dan bea cukai, dengan menerbitkan “Treasury Bills”, pengembangan pasar modal dan peningkatan supervisi. Peraturan Investasi Indonesia yang baru telah dikeluarkan pada Maret 2007, yang ditujukan bagi investor lokal dan asing di Indonesia.
 
 
Prospek Kedepan
Pemerintah Indonesia akan tetap memberikan bantun kepada Pemerintah Laos dalam bidang ‘capacity building’. Pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk mengembangkan kerjasama dengan Laos, dengan memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan kepada pelajar dan pejabat Laos yang berkeinginan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia.
Pemerintah Indonesia berharap agar hubungan bilateral dengan Pemerintah Laos dapat lebih ditingkatkan melalui pendekatan hubungan ‘people-to-people’.

 
Hubungan Politik Indonesia – Laos

Hubungan politik yang erat antara Pemerintah RI-Laos sangat terlihat dari kegiatan saling kunjung antara pejabat negara, seperti:
  1. Kunjungan Perdana Menteri Laos, Mr. Bouasone Bophavanh ke Indonesia pada Januari tahun 2007.
  2. Kunjungan Menteri Pendidikan Nasional Laos, Dr. Somkath Mangnomek ke Indonesia pada tahun  Maret 2007.
  3. Kunjungan Wakil Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan Laos, Letnan Jendral Ay Soulisyseng, pada Maret 2007.
  4. Kunjungan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri, Dr. Thongloun Sisoulith Laos pada Juli 2007.
  5. Kunjungan Menteri Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Bambang Soedibyo ke Laos pada Juli 2007.
  6. Kunjungan Menteri Pariwisata Laos, Mr. Somphong Mongkhovilay ke Indonesia pada Agustus 2007.
  7. Kunjungan Presiden Majelis Bangsa Laos, Mr. Thongsing Thammavong pada Agustus 2007.
  8. Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia, Bapak Hassan Wirajuda ke Laos, pada Desember 2007.
  9. Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia ke Laos pada Juli 2006.
  10. Kunjungan Menteri Pertanian RI, Dr. Anton Apriyantono, Dalam Rangka Kerjasama Pertanian RI – Laos, April 2009.
  11. Kunjungan Menteri Pariwisata Laos, Mr. Somphong Mongkhovilay ke Indonesia, pada Mei 2009, dalam rangka ‘Trail of Civilzation’.
Kerjasama  Sosial – Budaya

Universitas Gajah Mada (UGM) Indonesia dan Universitas Nasional Laos telah menyepakati penandatanganan kerjasama pendidikan. Disamping itu, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Jepang (JICA), ‘NAM Centre’ dan Departemen Pendidikan Nasinal Indonesia, juga memberikan beberapa pelatihan dan batuan pendidikan, seperti:
  1. Darmasiswa RI,  beasiswa jangka panjang dan jangka pendek berlangsung pada tahun 2009-2010. (sedang berjalan).
  2. Darmasiswa RI, beasiswa tingkat magister, tahun 2009-2010. (sedang berjalan)
  3. Pelatihan Ukir Kayu tingkat Lanjutan untuk pengrajin Laos, 28 Januari-28 Pebruari 2009. (selesai).
  4. "International Training Workshop on Development of Renewable Energy; Micro Hydro Energy End-Use Productivity for Rural Economic Development, 2-9 Juni 2009, Bandung – Indonesia (telah selesai),
  5. “Training Course on Geo-Information for Natural Hazard and Disaster Risk Reduction”,  8 Juni -27 Juli 2009, Bogor dan Cibinong-Indonesia (selesai),
  6. “TCTP on Local Government Support and Intersectoral Colaboration in Mother & Child Health Program through Mother and Child Handbook”, Padang 29, Juni – 6 Juli 2009 (selesai),
  7. “TCTP on capacity building for poverty Reduction”, 8 – 19 Juni 2009 (selesai),
  8. “International Workshop on Disaster Risk Management for Asia Pacific Countries Consultative Expert Meeting, Jakarta 9-11 Juni 2009” (selesai).
  9. Pelatihan Bahasa Indonesia untuk masyarakat Laos yang diadakan setiap tahun di KBRI . Pelatihan bahaha tersebut dibagi dalam 2 level: pemula dan tingkat mahir, dimulai pada bulan Agustus 2009 setiap hari Selasa-Kamis pukul 16.30-18.00. (sedang berjalan).
Kebijakan Luar Negeri

Nilai dasar hubungan luar negeri Indonesia mulai diformulasikan oleh para pendiri bangsa sesuai dengan amanat konstitusi 1945 yang menentang segala bentuk penjajahan dan ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan pada; kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pada September 1948, Wakil Presiden Indonesia Mohammad Hatta menyatakan politik luar negeri Indonesia yang ” bebas aktif”, yang tetap dijadikan pedoman hubungan luar negeri Indonesia sampai saat ini.  Indonesia memutuskan tidak netral ataupun berpihak kepada sekutu, seperti yang dikatakan oleh Mohammad Hatta: “mendayung di antara dua karang.” Indonesia memilih untuk tidak ikut campur dalam pertikaian dunia dan berusaha meletakkan visi bangsa yang bertujuan untuk menata hubungan internasional yang lebih baik, dan tetap berdasarkan pada prinsip politik luar negeri “bebas dan aktif”.
 
Departemen Luar Negeri

Berdasarkan UU No 37 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Departemen Luar Negeri bertugas untuk membantu Presiden dalam urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.
Sesuai pasal 31 dan 32, Peraturan Presiden No.9 Tahun 2005, bahwa Departemen Luar Negeri bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan nasional, dan merealisasikan kebijakan; kebijakan teknis politik dan hubungan luar negeri; administrasi departement, pemeliharaan aset-aset negara, serta aset pemerintah lainnya yang berada dibawah departemen luar negeri,; menyerahkan laporan serta memberikan masukan kepada Presiden terkait tugas Deplu kepada Presiden. (sumber Deplu) .