INDONESIA MENDUKUNG PENYELESAIAN DAMAI ISU NUKLIR IRAN DAN PENGUATAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN DALAM PEMANFAATAN IPTEK NUKL

Indonesia menegaskan dukungannya terhadap upaya penyelesaian damai isu nuklir Iran, dan menekankan kesiapannya memperkuat kerjasama teknis Selatan-Selatan bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan aplikasi teknologi nuklir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Delegasi RI, Duta Besar Rachmat Budiman, pada Sidang General Conference International Atomic Energy Agency (IAEA) ke-59, hari Selasa tanggal 15 September 2015 di Wina, Austria.
 
Duta Besar Rachmat Budiman menjelaskan dukungan Indonesia terhadap upaya penyelesaian isu nuklir Iran secara damai melalui implementasi perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) antara Iran dengan Amerika Serikat, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Jerman (E3+3), Resolusi DK PBB nomor 2231, dan perjanjianRoad-map for the clarification of past and present outstanding issuesantara Iran dan IAEA. Perkembangan positif tersebut merupakan wujud konret keberhasilan upaya diplomasi dan negosiasi mengupayakan penyelesaian secara damai isu nuklir Iran.
 
Di pihak lain, Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Sidang Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) Review Conferenceyang diselenggarakan bulan April-Mei 2015 di New York yang tidak berhasil mengadopsi draft Dokumen Akhir. Kegagalan tersebut dipandang akan semakin memperlemah relevansi, integritas serta kredibilitas NPT. Indonesia juga menyayangkan tidak adanya kemajuan dalam upaya pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Timur Tengah.
 
Sementara itu terkait upaya memperkuat kerjasama Selatan-Selatan, Dubes Rachmat Budiman menyatakan bahwa dukungan Indonesia diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk memberikan bantuan teknis bagi negara-negara berkembang di bidang aplikasi sains dan teknologi nuklir. Bantuan tersebut akan diberikan dalam payung kerjasama Selatan-Selatan, antara lain melalui Program IAEA Peaceful Uses Initiative (PUI). Laboratorium BATAN yang telah ditetapkan sebagai IAEA Collaborating Center oleh Direktur Jenderal IAEA pada bulan Januari 2015 juga telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan pemberian bantuan teknis tersebut.
 
Kemampuan Indonesia memberikan bantuan teknis telah mendapatkan pengakuan tersendiri dari Direktur Jenderal IAEA, Yukiya Amano, yang dalam pidato pembukaannya di General Conference IAEA ke-59 secara khusus mengapresiasi bantuan Indonesia kepada Nepal berupa makanan siap saji yang telah  diawetkan menggunakan teknologi iradiasi yang telah dikuasai dengan sangat baik oleh Indonesia. Bantuan makanan tersebut diberikan dalam ketika Nepal mengalami bencana gempa bumi baru-baru ini. Iradiasi dengan teknologi nuklir memungkinkan bahan makanan menjadi lebih tahan lama namun tetap aman untuk dikonsumsi.
 
Indonesia juga telah memiliki keunggulan di bidang aplikasi teknologi nuklir. Keunggulan aplikasi teknologi nuklir Indonesia tersebut antara lain di bidang pertanian, yaitu pemuliaan tanaman menggunakan teknologi irradiasi yang telah memperoleh penghargaan outstanding achievementdari IAEA dan FAO. Indonesia juga siap membantu negara-negara berkembang lainnya untuk mengembangkan aplikasi teknologi nuklir dalam pemuliaan tanaman tersebut, khususnya kepada negara-negara di kawasan Pasifik.
 
Duta Besar Rachmat Budiman juga memaparkan beberapa capaian Indonesia lainnya terkait aplikasi sains dan teknologi nuklir di bidang kesehatan, industri dan lingkungan. Ditambahkan pula beberapa rencana strategis nasional termasuk pembangunan reaktor nuklir skala kecil dan menengah, termasuk multipurpose power reactor (MPR) berkapasitas 30 MW, guna memicu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional. 
 
Indonesia memandang perlunya penguatan peran IAEA di bidang kerjasama teknis mengingat antara lain kerjasama teknis di bidang teknologi dan aplikasi nuklir selama 25 tahun terakhir terbukti telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Indonesia mendukung penuh upaya IAEA dalam memastikan ketersediaan sumber finansial yang cukup bagi realisasi program-program kerjasama teknis.
 
Di bidang keselamatan nuklir, Duta Besar Rachmat Budiman menegaskan bahwa penandatangan Deklarasi Wina tentang Keselamatan Nuklir pada Konperensi Diplomatik tanggal 9 Februari 2015 merupakan capaian penting untuk meningkatkan standar keselamatan nuklir internasional.
 
Di samping itu Duta Besar Rachmat juga menegaskan kembali posisi Indonesia mengenai dampak luar biasa dari senjata nuklir yang mengancam eksistensi umat manusia. Aspek ancaman senjata nuklir terhadap kemanusiaan yang telah mendapatkan dukungan global ini merupakan titik tolak untuk pembahasan mengenai konvensi yang komprehensif tentang pelucutan dan non proliferasi senjata nuklir. 
 
Dubes Rachmat Budiman dalam pernyataannya di Sidang tersebut juga menyoroti isu kelembagaan IAEA, khususnya mengingat Statuta IAEA yang disahkan tahun 1957 perlu dijaga agar tetap sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini Indonesia mencatat adanya usulan amandemen Statuta IAEA yang sudah lama diadopsi namun belum berlaku karena belum diratifikasi oleh dua-pertiga negara anggota, sehingga validitas amandemen perlu dikaji lebih lanjut.
 
IAEA merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1957 dan bertujuan untuk membangun kerjasama internasional di bidang penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai. General ConferenceIAEA (GC IAEA) merupakan badan tertinggi pengambil kebijakan tertinggi di lembaga tersebut.  IAEA GC diselenggarakan pada bulan September setiap tahunnya untuk mengesahkan berbagai program dan anggaran badan internasional tersebut.
 
General Conference IAEA ke-59 kali ini diketuai oleh Duta Besar Filippo Formica dari Italia dan dihadiri oleh perwakilan dari 165 negara anggota, serta organisasi regional dan internasional. Dijadwalkan sidang akan berlangsung hingga 18 September 2015 dan akan menghasilkan 8 butir resolusi. Delegasi Indonesia pada pertemuan ini dipimpin oleh Duta Besar/Watap RI di Wina dan beranggotakan wakil-wakil dari Kementerian Luar Negeri,  Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KBRI/PTRI Wina. 
 
 
 
Sumber: L. Amrih Jinangkung
 
Wina, 15 September 2015
 
​KBRI/PTRI Wina​