INDONESIA DORONG PEMBENTUKAN MEKANISME REVIEW UNTOC YANG TRANSPARAN, INKLUSIF, DAN IMPARSIAL

​​

Mekanisme review UNTOC (Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir) dan ketiga Protokolnya yang transparan inklusif dan imparsial sangat diperlukan guna mengevaluasi efektifitas implementasi UNTOC oleh negara-negara pihak. Delegasi RI menyampaikan pandangan tersebut pada Pertemuan Antar Pemerintah dalam rangka Pembentukan Mekanisme Review UNTOC dan ketiga Protokolnya di Wina, Austria tanggal 28 – 30 September 2015.

 
Delegasi RI juga menyatakan bahwa upaya pembentukan mekanisme review UNTOC dan ketiga Protokolnya yang dilakukan sejak 2008 banyak menemui tantangan, khususnya terkait isu partisipasi NGO dan pendanaan review. 
 
Berkaca pada hal tersebut, Delegasi RI mengajak para negara pihak dan Sekretariat UNODC bersama-sama memanfaatkan pertemuan ini untuk membahas dan menyusun sebuah roadmapberisi rencana kerja dan target ke depan dari pertemuan ini, khususnya dalam menyelesaikan isu NGO dan pendanaan serta menyusun struktur mekanisme review yang sesuai. Diharapkan hal tersebut dapat mendorong tercapainya hasil konkret berupa terbentuknya mekanisme review UNTOC dan ketiga Protokolnya. Pandangan Delegasi RI tersebut memperoleh dukungan dari beberapa negara, khususnya negara-negara berkembang.
 
Pertemuan antara Pemerintah yang pertama ini dibentuk untuk membahas pembentukan mekanisme review UNTOC. Delegasi Indonesia pada pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Kepala Perwakilan RI Wina dan beranggotakan wakil Kementerian Luar Negeri dan KBRI/PTRI Wina.
 
Pada pertemuan tersebut, sebagian besar negara yang hadir mendorong agar mekanisme review dilakukan dengan merujuk pengalaman review UNCAC sebagai benchmark, sehingga tidak perlu menciptakan suatu mekanisme review yang berbeda untuk UNTOC dan protokolnya. Sebagian negara-negara lainnya, khususnya negara-negara maju, berpandangan agar mekanisme review UNTOC tidak sekedar copy paste dari mekanisme UNCAC, mengingat perbedaan karakteristik UNCAC dan UNTOC beserta protokol-protokolnya.
 
Sebagai catatan, mekanisme review merupakan hal yang lumrah bagi sebuah Konvensi multilateral guna mengetahui, mengevaluasi dan mengidentifikasi tantangan, kekurangan dan kemajuan implementasi Konvensi terkait oleh negara yang menjadi Pihak. Pembentukan mekanisme review UNTOC dan ketiga Protokolnya sendiri telah diamanatkan dalam Pasal 32 UNTOC. namun berbeda dengan mekanisme review UNCAC (Konvensi PBB menentang Korupsi) yang telah berjalan, upaya pembentukan mekanisme review UNTOC masih terhambat oleh isu teknis dan politis, khususnya terkait partisipasi NGO dalam proses review dan pendanaan yang saling terkait.