General ConferenceUNIDO ke-15, 2-6 Desember 2013, Lima, Peru

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?Pada sidang General ConferenceUNIDO ke-15 yang diselenggarakan di Lima, Peru tanggal 2-6 Desember 2013, Indonesia mendorong UNIDO untuk dapat merancang program dan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan negara anggota.Program dan aktivitas tersebut harus mendukung terlaksananya pembangunan industri yang inklusif dan berkesinambungan.

Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Duta Besar/Wakil Tetap RI di Wina, Rachmat Budiman, Indonesia juga menggarisbawahi komitmen untuk menerapkan kebijakan industri hijau dan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu kebijakan nasional dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca.

Guna medorong kerjasama industri, perdagangan, teknologi, dan bantuan teknis antara negara berkembang, pada bulan Juli 2013 Indonesia bekerjasama dengan UNIDO telah mendirikan Sekretariat Kerjasama Industri Selatan-Selatan di Jakarta yang diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah yang efektif dalam membahas kerjasama dimaksud.

Pada Konferensi yang dihadiri oleh delegasi dari lebih 100 negara, organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah tersebut, delegasi RI dipimpin oleh Duta Besar/Wakil Tetap dengan beranggotakan wakil-wakil unsur Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, KBRI/PTRI Wina, dan KBRI Lima.

Sidang dibuka dengan sambutan dari Presiden Peru, H.E. Mr. Ollanta Humala; Sekretaris Jenderal PBB H.E. Mr. Ban Ki-moon; Perdana Menteri RRT, H.E. Mr. Li Keqiang (video message); dan Direktur Jenderal UNIDO, H.E. Mr. Li Yong. Sidang dua tahunan di Lima, Peru, ini adalah yang ketiga kalinya dilaksanakan di luar Wina, Austria sejak organisasi tersebut berdiri tahun 1985 dan mengambil tema “UNIDO:Towards partnerships for a new industrial revolution for inclusive and sustainable growth”.

Salah satu hasil Konferensi ini adalah disahkannya Lima Declaration yang inti substansinya adalah dorongan kepada UNIDO untuk menetapkan program prioritas dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan industri negara anggota di masa mendatang serta memberikan perhatian khusus kepada pembangunan industri yang inklusif dan berkesinambungan.

Selain itu, juga dorongan kepada UNIDO untuk melaksanakan mandatnya sebagai fasilitator dan adviserdalam penetapan kebijakan dan strategi dalam mencapai pembangunan industri yang inklusif dan berkesinambungan. Seluruh kebijakan dan strategi yang dikembangkan UNIDO harus tetap berada dalam lingkup tiga thematic area yaitu poverty reduction through productive activities, trade capacity-building, serta energy and environment. (KBRI WINA)


Lima, 5 Desember 2013