Bilateral RI-Libya

​​

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – LIBYA

Politik

Pembukaan Hubungan Diplomatik

Secara umum hubungan bilateral Indonesia-Libya berjalan dengan baik yang didukung dengan kesamaan sebagai negara berkembang yang bermayoritas penduduk muslim. Selain itu kedua negara juga merupakan anggota OKI dan GNB. Indonesia dan Libya menjalin hubungan baik dengan saling memberikan dukungan pada pencalonan di berbagai organisasi internasional.

Indonesia dan Libya membuka hubungan diplomatik pada 17 Oktober 1991 di New York (PBB), melalui penandatanganan Komunike Bersama RI-Libya oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Dubes Nana S. Sutresna, dan Wakil Tetap Libya untuk PBB, Dubes Dr. Ali A. Treiki. Pada tanggal 12 Oktober 1995, Y.M. Tajuddin Ali Al-Jerbi sebagai Duta Besar Libya yang pertama untuk Indonesia, berkedudukan di Jakarta, menyerahkan Surat-Surat Kepercayaannya kepada Presiden RI.

Pada 22 Agustus 1995, pemerintah RI membuka kantor Kedutaan Besar RI untuk Libya yang masih dengan dirangkap oleh Duta Besar Rl untuk Tunis. Dengan keputusan Presiden No.18 tahun 2001 tanggal 21 November 2001, pada September 2002 Kedutaan Besar RI di Libya dibuka dengan Duta Besarnya yang pertama,  Achmad Nawawi Hasbi.

Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan kunjungan resmi pada 26 September 2003 ke Tripoli, Libya dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara dengan memanfaatkan potensi pasar Libya dan investasi RI pada pertambangan migas di Libya.

Hubungan Diplomatik Pasca Revolusi 2011

Pasca Revolusi 2011, pemerintah Indonesia tetap membina hubungan bilateral ini dengan memberikan saling dukung pada organisasi internasional dan kawasan seperti PBB dan OKI.  Menyangkut mengenai adanya dualisme pemerintahan di Libya pemerintah RI sejalan dengan kebijakan PBB mengakui pemerintahan di Beida sebagai pemerintahan yang sah.

Pada 27 Maret 2011, Pemerintah Indonesia menonaktifkan sementara operasional KBRI Tripoli sampai dengan 3 Desember 2011, akibat krisis politik yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan di Tripoli. Dengan alasan serupa, terkait dengan semakin meningkatnya kekerasan yang terjadi di Tripoli, KBRI Tripoli juga memindahkan operasional ke wilayah Djerba, Tunisia sejak 3 Agustus 2014.

Dalam penyelenggaran KAA pada 19-24 April 2015, Presiden Negara Libya/Ketua Parlemen Libya, Akila Saleh Eissa telah memenuhi undangan Presiden RI. Selain itu Menter Luar Negeri Libya, Mohamed Al-Hadi Miftah Al-Dairi, juga turut hadir pada KAA memenuhi undangan Menteri Luar Negeri RI.

Pada 7 Maret 2016 di sela-sela KTT OKI yang ke 5 tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, Presiden RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan Kepresidenan Libya Faiz Al Sarraj guna membahas kerja sama teknik bidang demokrasi, kerja sama bidang ekonomi di sektor migas serta bidang kesehatan.

Mekanisme Bilateral

Indonesia-Libya memiliki mekanisme bilateral tingkat Menteri Luar Negeri yang dilaksanakan dalam bentuk Sidang Komisi Bersama (SKB). MoU Pembentukan Komisi Bersama antara kedua negara tersebut yang ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2009 di Yogyakarta.

RI - Libya melaksanakan SKB Pertama di Yogyakarta, pada tanggal 23–25 Maret 2009. Dalam kesempatan tersebut, Delri dipimpin oleh Menlu RI, N Hassan Wirajuda sedangkan Delegasi Libya dipimpin oleh Menteri Sosial, DR. Ibrahim A. M. Al Sharif. Pada SKB Pertama RI–Libya telah ditandatangani 3 buah dokumen yaitu: MoU tentang Pembentukan Komisi Bersama, MoU Konsultasi Politik dan MoU Kesejahteraan Sosial.

 Ekonomi

 Hubungan Perdagangan Indonesia – Libya Periode 2010 – 2016

KET2010201120122013201420152016
TOTAL PERDAGANGAN48,73 Juta19,6 Juta576,5 Juta437,8 Juta94,4 Juta

28.1

Juta

62.8

Juta

EKSPOR48,46 Juta19,6 Juta65,2 Juta62,2 Juta36,1 Juta28 Juta19.5 Juta
IMPOR0,272      Juta0,0511,2 Juta375, 6 Juta58,3 Juta

110,1

Juta

43.2

Juta

NERACA PERDAGANGAN48,19 Juta19,6 Juta-446 Juta-313,4 Juta-22,1 Juta

27.8

Juta

-23.6 Juta



Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia merupakan negara urutan ke-2 yang mengekspor produk ke Libya, sementara Thailand menempati posisi ke-1 dan Malaysia menempati posisi ke-3. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara ke-2 yang mengimpor produk dari Libya, dengan Malaysia di posisi ke-1. Hubungan ekonomi Indonesia – Libya berpotensi untuk lebih dikembangkan, utamanya untuk bidang-bidang antara lain: minyak dan gas bumi, jasa konstruksi, pengadaan dana investasi, ekspor non migas dan pengiriman tenaga profesional. 

Peluang Investasi Migas dan Jasa Konstruksi

Libya memiliki potensi sangat besar bagi pasar ekspor produk dan jasa konstruksi Indonesia karena sedang giat-giatnya membangun infrastruktur. Terkait dengan itu, Pemerintah Libya mengundang perusahaan-perusahaan konstruksi Indonesia untuk berpartisipasi pada pembangunan infrastruktur di Libya. Perusahaan konstruksi Indonesia yang pernah beroperasi ke Libya adalah PT. Wijaya Karya (WIKA) dan PT. Citramegah Karya Gemilang (CKG). Jika kondisi telah aman maka perlu didorong kehadiran kembali perusahaan-perusahaan konstruksi Indonesia untuk beroperasi di Libya.

​Disamping itu, Libya berpotensi menjadi salah satu sumber dana investasi langsung (FDI) di Indonesia. National Oil Corporation (NOC) Libya telah menyampaikan minat untuk berinvestasi pada pembangunan kilang minyak di Banten dan di Balongan. Hingga saat ini, investasi Libya di Indonesa tidak besar, sekitar US$ 15 juta oleh PT. Solar Sahara Investment (PT. SSI) dalam bentuk pendirian pabrik ban dalam, pabrik pipa PVC dan dan proyek pembiakan ikan laut di Bali.​


Komoditas ekspor utama RI ke Libya Kayu, tekstil dan produknya, minyak kelapa sawit, peralatan elektronik dan listrik, pecah belah dan perabotan rumah tangga, komponen kendaraan bermotor (termasuk accu dan ban mobil), bahan kimia, mie instan, rempah-rempah, teh, kopi, tas kulit dan sepatu, bahan obat-obatan, kain tenun, pakaian wanita dan pria, kertas, karton, kain tenun kapas, dan teh.
Komoditas impor RI utama dari LibyaMinyak dan gas bumi (petroleum oils, crude, natural gas, acydlic, hydrocarbons), biji besi, mentega asli, bahan sulaman atau rajutan.



Penerangan dan Sosial Budaya

Kerja sama Pendidikan Agama dan Kesehatan

Dengan kesamaan sebagai negara berkembang yang berpenduduk mayoritas muslim, hubungan antar tokoh dan lembaga Islam kedua negara terjalin erat. Hal ini terlihat dari ditandatanganinya MoU Kerjasama Cendekiawan dan Mahasiswa Islam antara Lembaga Solidaritas Islam Indonesia yang diwakili oleh Lukman Harun dan Dakwah Islamiyah Libya yang diwakili oleh Dr. Mohamed Sharief pada 27 Desember 1995.

Selain itu, pada 20 Oktober 1998, Delegasi PP Muhammadiyah Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Ahmad Syafii Maarif berkunjung ke Libya. Dalam kunjungan tersebut telah dicapai Persetujuan Bidang Pendidikan antara Muhammadiyah dengan Jamiah Dakwah Islamiyah berupa pertukaran mahasiswa kedua belah pihak dan Persetujuan Kerjasama Bidang Kesehatan antara Muhammadiyah dengan Rumah Sakit Pusat Tripoli.
Hubungan baik dengan mitra kerja yang terkait dengan aktivitas diplomasi di bidang sosial budaya terus dijaga. Dalam hubungannya dengan World Islamic Call Society (WICS), yayasan pemerintah Libya yang salah satu tugasnya adalah mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan, Indonesia berupaya agar yayasan ini tetap memberikan beasiswa kepada warga Indonesia yang ingin menimba ilmu keagamaan di Libya.

Selain itu, dalam catatan KBRI Tripoli, jumlah warga Libya yang melanjutkan belajar di berbagai universitas di Indonesia untuk jenjang S1, S2 maupun S3 cukup banyak. Tahun 2012 sebanyak 118 warga Libya, tahun 2013 sebanyak 74 warga Libya dan pada tahun 2014 sebanyak 29 orang yang dibiayai oleh yayasan WICS di Libya. Universitas-universitas yang menjadi tempat warga Libya menuntut ilmu antara lain adalah Universitas Sebelas Maret, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Solo, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor dan Unika Soegijapranata Semarang. 

 

 Kegiatan Saling Kunjung

Adapun upaya konkrit lainnya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah mengundang wakil pemerintah dan parlemen Libya untuk berkunjung ke Indonesia Pemerintah RI mengundang pemerintah Libya untuk menghadiri Bali Democracy Forum V pada 8-9 November 2012 di Bali dan Libya mengirimkan delegasinya yang dipimpin oleh Deputi Menlu. 

Setiap tahunnya Delegasi Libya selalu berpartisipasi pada acara BDF.  Selain itu, 2 (dua) orang anggota Kongres Nasional Libya telah berkunjung ke Indonesia, dengan memanfaatkan kegiatan Indonesian Trade Expo Indonesia 2012 untuk bertemu dengan mitranya di DPR RI untuk mempelajari dan berkonsultasi mengenai demokrasi di Indonesia.

Pada tahun 2015, 4 orang pengusaha Libya juga berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia 2015 dan mengimpor ban mobil merk Achilles produksi Indonesia.

 

​