Kanada-UIN Gelar Konferensi Multikulturalisme

3/23/2011

 

Jakarta - Kedutaan Besar Kanada bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menggelar Konferensi Internasional tentang Multikulturalisme di Asia Tenggara pada Rabu di Jakarta.

"Diskusi ini sangat cocok waktunya karena Indonesia adalah negara plural dengan prinsip "Bhineka Tunggal Ika". Tapi kalau kita amati, makin lama kita hidup bagai dalam kepompong-kepompong yang terpisah dari yang lain," kata Rektor UIN Jakarta Komaruddin Hidayat.

Ia mengatakan bahwa desentralisasi malah menimbulkan sentimen kepentingan masing-masing provinsi dan isu agama berubah menjadi hal yang memisahkan masyarakat.

"Karena itu kami ingin universitas menjadi miniatur masyarakat Indonesia yang memperjuangkan multikulturalisme, dan bukan "monoculture" seperti dalam kepompong itu" ujarnya.

Indonesia menurut Komaruddin bukanlah "theocratic state" melainkan "religious state".

"Artinya negara memfasilitasi agama tumbuh, semua agama sama kedudukannya di depan hukum dan negara tidak mencampuri keyakinan beragama tapi negara melindungi warga negaranya yang beragama," tambahnya.

Ia melihat agama dan negara saling membantu karena terdapat nilai-nilai agama yang tidak dapat diterapkan tanpa peran negara misalnya prinsip antikorupsi yang hanya dapat dilakukan oleh negara.

"Makanya agama tidak bisa mengancam warga yang melawan hukum, masalahnya adalah negara kadang terlambat hadir, di pihak lain umat beragama kadang terlalu bersemangat, akibatnya semangat itu lepas kontrol dan berujung pada ketegangan," jelasnya.

Duta Besar Kanada Mackenzie Clugston mengatakan bahwa negaranya mengalami proses yang panjang dalam isu multikulturalisme dengan tiga kelompok penduduk besar yaitu Inggris, Prancis dan penduduk asli.

"Ditambah saat Kanada mulai membuka diri bagi imigran dari negara lain maka hal itu menambah kompleksitas budaya Kanada sehingga kami harus menyusun kembali kehidupan budaya kami dengan membawa budaya dari masing-masing imigran," katanya.

Terdapat berbagai etnis di Kanada seperti Inggris, Prancis, Skotlandia, Irlandia, Jerman, Italia, China, Ukraina, Belanda dan juga etnis Aborigin sebagai penduduk asli Kanada.

Dubes Clugston mengatakan bahwa pada 1982 pemerintah Kanada mengesahkan "Canada Multicultural Act" untuk menjamin kebebasan semua hak warga Kanada dari etnis mana pun untuk berekspresi dan berkumpul.

"Contoh multikulturalisme di Kanada mungkin bukan contoh terbaik namun kami tujuan kami adalah untuk berbagi dan bukan untuk diikuti langsung oleh Indonesia karena Kanada dan Indonesia berbeda," tambahnya.

Ia juga berpendapat bahwa pengertian nilai-nilai universal tidak dapat dikotak-kotakkan dan multiinterpretasi mengenai prinsip dasar suatu negara seperti Pancasila di Indonesia dapat membahayakan.

Ahli politik Kanada yang juga penulis buku "Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia", Prof Jacques Bertrand dari Universtias Toronto mengatakan hal yang dapat dipelajari oleh Indonesia dari Kanada mengenai masalah multikulturalisme adalah identitas keberagaman dapat dibangun sesuai dengan kondisi masyarakat.

"Anda dapat membangun identitas suatu bangsa dengan fleksibilitas dari masyarakat yang ada dengan proses yang berlangsung terus-menerus namun tentu tanpa menerapkan kekerasan," jelasnya.

Pemerintah Kanada menurutnya melakukan negosiasi terus-menerus dengan etnis-etnis di Kanada mengenai keinginan masing-masing kelompok dan diperlukan kompromi dari kedua belah pihak untuk mendapatkan hasil.

"Demokrasi adalah dasar untuk mendukung keberagaman karena demokrasi menghormati hak masing-masing indvidu dan Anda tidak dapat menghormati individu tanpa menghormati kebudayaan mereka," jelasnya. (Source: Antara230311)