Jepang

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL NEGARA

 

Nama Resmi

:

Nihon atau Nippon  (Japan dalam bahasa Inggris)

Bentuk Negara

:

Monarki Konstitusional

Ibu Kota

:

Tokyo

Luas Wilayah

:

377.915 km2  (1/5 Indonesia)

Lagu Kebangsaan

:

Kimigayo

Populasi

:

127.510.000 (est. Juli 2009); ke-10 dunia

Agama

:

Mayoritas Shinto dan Buddha

Bahasa

:

Nihonggo, artinya Bahasa Jepang

Mata Uang

:

Yen (kurs 1 US$ ± 76,70 Yen, Jan 2012)

Hari Nasional

:

23 Desember

(Hari Kelahiran Kaisar Akihito)

Kepala Negara

:

Kaisar Akihito (mulai 12 November 1990)

Kepala Pemerintahan

:

Perdana Menteri Yoshihiko Noda (mulai 2 September 2011)

Menteri Luar Negeri

:

Koichiro Gemba (mulai 2 September 2011)

Partai yang Memerintah

:

Democratic Party of Japan (DPJ)

GDP

:

US$ 5.855 Trilyun, ke-3 dunia (Nominal, IMF Sep 2011)

GDP Per Kapita

:

US$ 34.362, ke-25 dunia (PPP, IMF Sep 2011)

Komoditas Ekspor Utama

:

Perlengkapan transportasi, kendaraan bermotor, semikonduktor, produk elektronik, bahan-bahan kimia

Komoditas Impor Utama

:

Mesin dan perlengkapan, bahan bakar, bahan makanan, bahan-bahan kimia, tekstil, dan bahan mentah

Keikutsertaan dalam Organisasi Internasional

:

ADB, AfDB (nonregional member), APEC, ARF, ASEAN (dialogue partner), Australia Group, BIS, CERN (observer), CICA (observer), CP, EAS, EBRD, FAO, FATF, G-20, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAIA (observer), MIGA, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OPCW, OSCE (partner), Paris Club, PCA, PIF (partner), SAARC (observer), SECI (observer), UN, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIS, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

 

Sejarah Singkat Jepang

Era feudal, atau periode Sengoku, Jepang ditandai dengan kedatangan para pedagang dan misionaris Eropa melalui kapal Portugis pada tahun 1543. Setelah kedatangan bangsa Barat tersebut, penguasa Jepang, yaitu Shogun Tokugawa pada tahun 1603 menerapkan kebijakan menutup diri (seclusion), yang merupakan upaya mempertahankan kekuasaannya.

 

Kebijakan menutup diri ini berlangsung selama 250 tahun, dimana masyarakat Jepang menikmati stabilitas politik dan perkembangan kebudayaan khas Jepang yang pesat. Pada tahun 1854, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Kanagawa, dimana Jepang mulai membuka pelabuhannya dan mengalami modernisasi.

 

Periode ini menandai jaman Restorasi Meiji, yang berlangsung tahun 1868-1912. Jepang kemudian menjadi salah satu kekuatan regional yang selanjutnya dapat mengalahkan Cina dan Rusia. Pada perang dengan China-Rusia tersebut, Jepang membentuk aliansi dengan Inggris. Pada Perang Dunia I, Jepang menikmati kemajuan industri dan kekuatan militer, hingga menjadi kekuatan yang diperhitungkan.

 

Pada tahun 1926, Kaisar Hirohito memimpin Jepang, sekaligus menandai masuknya periode Showa. Pada masa ini marak berkembang prinsip militerisme, fasisme, dan ultra-nasionalisme, serta penerapan state capitalism. Dengan semangat superioritas pada periode ini, pada tahun 1933 Jepang menjajah Manchuria dan menyerang Cina pada tahun 1937.

 

Ambisi untuk menguasai Asia membawa Jepang terlibat dalam Perang Dunia II pada tahun 1939. Pada tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan militer AS di Pearl Harbour, Hawaii, yang membuat AS segera menyatakan perang terhadap Jepang. Setelah serangan bom atom AS di Hiroshima dan Nagasaki, masing-masing tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945.

 

Setelah kekalahan dalam Perang Dunia II, Jepang berhasil membangun negaranya untuk menjadi kekuatan ekonomi global, serta menjadi mitra yang paling dekat dengan AS. Kaisar Jepang tetap menduduki tahta kekaisaran sebagai simbol persatuan. Saat ini Jepang adalah anggota kelompok negara ekonomi terkemuka G20 dan aktif terlibat dalam berbagai isu global dan regional, termasuk dalam East Asian Summit, ASEAN Plus 3, ASEAN-Japan dan Six-party talk (penyelesaian masalah Semenanjung Korea).

 

Jepang juga aktif dalam pembahasan reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB dan isu keamanan global. Pada tahun 2005-2007, Jepang menduduki kursi anggota tidak tetap DK PBB. Selanjutnya, pada periode 2009-2010, Jepang kembali menduduki kursi anggota tidak tetap DK PBB untuk menggantikan posisi Indonesia sebagai wakil dari Asia. Dengan demikian, Jepang telah sepuluh kali menduduki kursi anggota tidak tetap DK PBB.

 


Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang
Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang didasarkan pada perjanjian Perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang pada bulan April 1958. Sejak itu hubungan bilateral antara kedua negara berlangsung baik, akrab dan terus berkembang tanpa mengalami hambatan berarti, bahkan kini sedang berada pada taraf ‘mitra strategis’ (strategic partnership), menyusul kesepakatan “the Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future” pada tahun 2006 dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada tahun 2007.

 

Eratnya hubungan bilateral kedua negara tersebut juga tercermin dalam berbagai persetujuan yang ditandatangani maupun pertukaran nota oleh kedua pemerintah untuk memberikan landasan lebih kuat bagi kerjasama di berbagai bidang. Intensitas kunjungan timbal balik di antara pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara cukup tinggi.

 

Pada tingkat kepala negara, tercatat kunjungan Presiden RI ke Jepang pada bulan Juni 2005 dan November 2006, kunjungan dalam rangka menghadiri pertemuan G8 di Hokkaido pada tahun 2008, kunjungan dalam rangka KTT APEC Economic Leaders Meeting pada tahun 2010 serta kunjungan kerja pada 16-18 Juni 2011. Disamping itu, Wakil Presiden RI juga melakukan kunjungan ke Jepang pada 14-17 November 2011. Sementara Perdana Menteri Jepang tercatat melakukan kunjungan ke Indonesia pada tahun 2005 (PM Junichiro Koizumi), 2007 (PM Shinzo Abe), 2009 (Yukio Hatoyama), dan 2011 (Yoshihiko Noda).

 

Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang pada bulan Juni 2011 tersebut, Presiden RI mencapai kesepakatan dengan PM Jepang untuk menindaklanjuti kemitraan strategis yang telah terjalin melalui pertemuan reguler tingkat Menlu, Menteri Ekonomi dan Menteri Pertahanan serta dialog polkam di tingkat Dirjen.

 

Pada tanggal 1 November 2011, telah dilaksanakan 1st Politico-Military dan 4th Military-Military Talk, yaitu dialog polkam tingkat Dirjen (dari Kemlu dan Kemhan) pertama, yang merupakan perintis untuk pertemuan rutin two-plus-two (political-military talks) tingkat menteri kedua negara. Jika pertemuan two-plus-two ini terlaksana, maka Indonesia akan menjadi negara pertama yang mempunyai dialog rutin tingkat menteri disemua sektor (ekonomi, politik dan keamanan) dengan Jepang.

 

Antara kedua negara juga terjalin kerjasama erat sebagai sesama anggota organisasi/forum regional dan internasional seperti PBB, ESCAP, APEC, WTO dan ASEM. Dalam kerangka kerjasama regional ASEAN, Jepang merupakan salah satu mitra dialog utama dan anggota ARF.

 

Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Investasi
Jepang merupakan mitra dagang utama Indonesia yang berada di urutan pertama sebagai negara tujuan ekspor dan sebagai sumber impor dengan total nilai perdagangan sampai dengan bulan Desember 2007 sebesar US$30 milyar meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2006 senilai US$ 27 milyar. Pada periode 2007, Indonesia mendapatkan surplus US$17 milyar. Sementara itu untuk tahun 2008 periode Januari-September, nilai perdagangan Indonesia-Jepang senilai US$ 32,8 milyar, dengan ekspor Indonesia senilai US$ 21,8 milyar, impor Indonesia senilai US$ 11 milyar dan Indonesia mendapatkan surplus sebesar US$ 10,87 milyar.

 

Terdapatnya pengakuan dari pihak Jepang bahwa investasi Jepang di kawasan Asia Tenggara, utamanya Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Indonesia dipandang menjadi pendorong utama bagi peningkatan investasi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan survey peringkat tujuan investasi yang diadakan JBIC, Indonesia menempati peringkat ke 8 (delapan) pada tahun 2007 naik satu peringkat ke peringkat ke 7 (tujuh) pada tahun 2006.

 

Menarik untuk diperhatikan bahwa investasi dilakukan oleh perusahaan Jepang berada pada sektor usaha kecil dan menengah. Di samping itu, investasi yang masuk belakangan ini bukan merupakan investasi baru, melainkan ekspansi perusahaan-perusahaan Jepang yang sudah beroperasi sebelumnya. Beberapa kendala yang menjadi perhatian kalangan dunia usaha Jepang dalam melakukan investasi di Indonesia adalah iklim investasi yang belum kondusif, masalah keamanan, perburuhan, kepastian hukum dan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah. Selain besarnya pasar Indonesia, Indonesia juga mempunyai daya tarik lain untuk tujuan investasi Jepang, antara lain: ketersediaan tenaga kerja yang banyak, rajin dan cepat dalam penguasaan teknologi; serta Indonesia dianggap negara yang paling ramah terhadap Jepang dibanding dengan negara lain di Asia.

 

(sumber: berbagai sumber/KBRI Tokyo)