REPUBLIK KYRGYZSTAN

INFORMASI DASAR (GENERAL INFORMATION)

 

Kyr  Map.png 

Nama Resmi Negara

Republik Kyrgyzstan

Bentuk Negara

Republik

Ibu Kota

Bishkek

Luas Wilayah

199.951 km2

(World Bank)
Jumlah Penduduk

5.957.000 jiwa

(World Bank 2015)
Lagu Kebangsaan

"Kyrgyz Respublikasynyn Mamlekettik Gimni" (National Anthem of the Kyrgyz Republic)

 
Agama

Islam (75%) Katolik orthodoks (20%)

 
Bahasa Resmi

Kyrgyz dan Rusia

 
Mata Uang

1 US$ = 68,27 Kyrgyzstan Som / KGS

(25 Oktober 2016)
Hari Kemerdekaan/Nasional31 Agustus  (1991) (Hari Kemerdekaan dari Uni Soviet)
Sistem PemerintahanParlementer(27 Juni 2010 hasil referendum Nasional)
Nama Kepala Negara

Presiden Almazbek Atambayev

(1 Desember 2011)
Nama Kepala Pemerintahan

Perdana Menteri

Sooronbai Jeenbekov

(13 April 2016)
Ketua Parlemen

Chynybay Akunovich Tursunbekov

(27 April 2016)
Nama Menteri Luar NegeriAbdyldaev Erlan Bekeshovich(sejak 6  September 2012)
Nama Duta Besar Kyrgyzstan untuk RI

Dirangkap melalui Kedutaan Besar Kyrgyzstan di Kuala Lumpur

Batyrkan Esenkanovich Syrgabaev - Charges d'Affaires

 
Nama Duta Besar RI untuk Kyrgyzstan

Anak Agung Gde Alit Santhika

(Penyerahan Surat-surat Kepercayaan kepada Presiden Kyrgyzstan Almazbek Atambaev tgl. 11 Maret 2015)
GDP (official exchange rate)

US$ 6,6 Milyar  (2015)

 
GDP per Kapita

US$ 1.197 (2015)

 
Komoditas Ekspor Utama

Emas, kapas, wol, garmen, daging, merkuri, uranium, sepatu.

 
Komoditas Impor Utama

Minyak, gas, mesin dan perlengkapannya, bahan-bahan kimia dan makanan

 
Keanggotaan Kyrgyzstan pada Forum Regional/ Internasional

ADB, CICA, CIS, CSTO, EAEC, EAEU, EAPC, EBRD, ECO, EITI (compliant country), FAO, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (correspondent), ITSO, ITU, MIGA, NAM (observer), OIC, OPCW, OSCE, PCA, PFP, SCO, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNISFA, UNMIL, UNMISS, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO.

 
Bendera Kyrgyzstan

Didominasi warna merah dengan gambar matahari kuning dengan 40 sinar tepat di tengah yang menggambarkan 40 suku di Kyrgyzstan; sinar matahari tampak berlawanan dan searah jarum jam. Tepat di tengah matahari terdapat cincin berwarna merah dengan tiga garis melintang, sebuah simbol yang mempresentasikan "tunduk" - mahkota dari tenda tradisional khas Kyrgyz; merah melambangkan "keberanian", sedangkan matahari menunjukkan perdamaian dan kemakmuran

 
Etimologi Kyrgyzstan

Nama Kyrgyzstan merupakan kombinasi dari bahasa Turki "Kyrg" (empat puluh) and "-yz" (suku) dengan akhiran "Stan" (bhs. Persia) yang berarti "negara". Kyrgyzstan berarti negara dengan 40 suku, merujuk dipersatukannya 40 klan/suku di Kyrgyzstan oleh pahlawan legendaris Kyrgyz, MANAS

 
Wilayah Administrasi

7 provinsi (oblustar, singular - oblus) dan 2 kota * (shaarlar, singular - shaar); Batken Oblusu, Bishkek Shaary*, Chuy Oblusu (Bishkek), Jalal-Abad Oblusu, Naryn Oblusu, Osh Oblusu, Osh Shaary*, Talas Oblusu, Ysyk-Kol Oblusu (Karakol)

 


Geografi :

Lokasi :

Central Asia, Bagian Barat berbatasan dengan RRT dan bagian Selatan dengan Kazakhstan

 

Koordinat :

41 00 N, 75 00 E

 

Luas area:

total: 199,951 km2

Daratan: 191,801km2

Perairan: 8,150 km2

Negara terluas ke-87 di dunia

 

Panjang perbatasan

Total: 4,574 km2

Berbatasan dengan (4) negara : RRT  1.063 km, Kazakhstan 1,212 km, Tajikistan 984 km, dan Uzbekistan 1,314 km

 

Luas pantai https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/field_listing_on.gif

0 km (landlocked country);

 

Iklim

Cuaca kering hingga bersalju di pegunungan Tien Shan, subtropis di Barat Daya (Fergana Valley), dan sejuk di kawasan bagian utara.

 

Daratan

Sebagian besar pegunungan Tien Shan dengan lembah.

 

Puncak Tertinggi

Jengish Chokusu, 7,439 m

 

Lembah terendah

Kara Daryya, 132 m

 

Sumber Daya Alam

Air, emas, batubara, minyak, gas alam, merkuri, timah, dan zinc

 

Pemanfaatan lahan

Lahan pertanian: 55,4%

Lahan subur 6,7%; permanent crops 0.4%; permanent pasture 48,3%

Hutan: 5,1%

Lain-lain: 39,5%

 

Lahan Irigasi

10,233 km2

 


Politik :

Perkembangan Dalam Negeri

Sebagai negara yang tergolong paling liberal dan demokratis di Asia Tengah pasca disintegrasi Uni Soviet, pergantian elit politik di Kyrgyzstan bukan merupakan hal yang luar biasa.  Pada tanggal 23 April 2015, seusai memberikan laporan kinerja pemerintah untuk tahun 2014 di depan Sidang Parlemen, Perdana Menteri Joomart Otorbaev mengumumkan pengunduran dirinya meskipun anggota parlemen menilai kinerja pemerintahnya yang baru berumur satu tahun tersebut sebagai memuaskan.

Salah satu alasan utama pengunduran diri Otorbaev adalah belum terselesaikannya masalah tambang emas Kumtor. Sebelumnya, pada awal April 2015, Otorbaev telah mengancam akan mengundurkan diri jika Anggota Parlemen menuntut nasionalisasi Kumtor atau pembentukan perusahaan patungan pengganti Kumtor. Otorbaev mencatat bahwa proyek membuat perusahaan patungan tidak begitu bermanfaat bagi Kyrgyzstan begitu juga dengan nasionalisasi Kumtor tidak akan memecahkan masalah. Otorbaev mengusulkan untuk mengembangkan proyek baru di lapangan, namun ia mengatakan jika anggota parlemen bersikeras pada dua pilihan tersebut, ia terpaksa akan mengundurkan diri.

Pada tanggal 6 Mei 2015, Jogorku Kenesh (Parlemen) Kyrgyzstan melantik Temir Sariev sebagai Perdana Menteri Kyrgyz yang baru. Semua Menteri tetap menjabat di posisinya kecuali posisi yang kosong diisi oleh wajah baru, yaitu Menteri Ekonomi, Oleg Pankratov dan Menteri Transportasi dan Komunikasi, Argymbek Malabaev. Temir Sariev kembali terpilih sebagai Perdana Menteri Kyrgyzstan pada tanggal 5 November 2015 oleh Parlemen baru hasil pemilu 4 Oktober 2015.

Pada tanggal 4 Oktober 2015, Kyrgyz menyelenggarakan Pemilu Parlemen. Pemilu dimenangkan oleh partai Social Democratic Party of Kyrgyzstan/SPDK pimpinan Presiden Almazbek Atambayev dengan perolehan 38 kursi di Parlemen, diikuti oleh Partai Respublika – Ata Zhurt (oposisi) 28 kursi, Partai Kyrgyzstan 18 kursi, Partai Onuguu-Progress 13 kursi; Partai Bir Bol 12 kursi, dan Partai Ata Meken 11 kursi. Pemilu Parlemen kali ini mencatat sejarah dalam demokratisasi di Kyrgyzstan karena untuk pertama kalinya Kyrgyzstan menerapkan sistem biometrik.

Parlemen kemudian memilih kembali Temir Argembaevich Sariev sebagai Perdana Menteri Kyrgyzstan, yang dilantik oleh Presiden Atambaev pada tanggal 5 November 2015. PM Sariev masih tetap mempertahankan sebagian besar anggota kabinetnya.

Namun pada tanggal 11 April 2016, PM Temir Argembaevich Sariev mengajukan pengunduran dirinya sebagai Kepala Pemerintahan Republik Kyrgyzstan yang dipimpinnya sejak 6 Mei 2015 dan terpilih kembali 5 November 2015. PM Sariyev dalam pernyataan pengunduran dirinya mengatakan bahwa selama 2 (dua) kali ia memerintah, Parlemen dan Presiden Kyrgyzstan telah menunjukkan kepercayaan yang tinggi dan dukungan penuh kepada dirinya, namun demikian dikatakannya bahwa selama beberapa hari terakhir banyak kampanye hitam dan intrik yang dilakukan secara terbuka mengenai dirinya maupun kegiatan pemerintahan, bahkan rumor yang berkembang menyatakan kegiatan pemerintah hampir lumpuh. Menurut Sariev hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena Kyrgyzstan butuh reformasi di segala bidang. Oleh sebab itu, demi kepentingan negara ia memilih untuk mengundurkan diri.

Menyusul telah diterimanya pengunduran diri Perdana Menteri Temir Sariev oleh Presiden tanggal 11 April 2016, Faksi partai SDPK (partai pimpinan Presiden Almazbek Atambaev) mengajukan Sooronbay Sharapovich Jeenbekov, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan dan kakak dari Ketua Parlemen Kyrgyzstan Asylbek Jeenbekov sebagai calon perdana menteri Kyrgyzstan yang baru. Pencalonan Sooronbay Jeenbekov ini disetujui Koalisi Mayoritas Jogorku Kenesh yang terdiri dari 4 partai (SDPK, Kyrgyzstan, Ata-Meken dan Onuguu) dalam sidang istimewa Koalisi yang digelar tanggal 12 April 2016. Sesuai dengan Konstitusi Kyrgyzstan Koalisi Mayoritas mengajukan pencalonan Sooronbay Jeenbekov untuk disetujui Parlemen dan Presiden.

Tanggal 13 April 2016, Parlemen dengan suara bulat yaitu 115 suara dari 115 Anggota Parlemen yang hadir menyetujui Sooronbai Jeenbekov sebagai Perdana Menteri Kyrgyzstan. Struktur dan komposisi Pemerintah Kyrgyz yang baru juga diterima dengan suara bulat. Parlemen kemudian mengajukan pencalonan Sooronbai Jeenbekov tersebut kepada Presiden Almazbek Atambaev untuk disetujui.

Presiden Almazbek Atambaev menyetujui pencalonan Sooronbai Jeenbekov, dan pada hari yang sama menandatangani dekrit penunjukkan Sooronbai Jeenbekov sebagai Perdana Menteri Kyrgyzstan serta membebaskannya dari jabatan sebelumnya (Deputi I Kepala Staf Kepresidenan). Jeenbekov yang saat itu berusia 57 tahun berasal dari wilayah Kyrgyzstan Selatan, Osh. Sebagai anggota Sosial Democratic Party of Kyrgyzstan (SDPK), partai terbesar dari empat partai koalisi berkuasa, PM baru berjanji untuk bekerja "jujur dan terbuka" dan melakukan yang terbaik untuk memberantas korupsi.

Tugas berat menanti PM baru ke depan mengingat pertumbuhan ekonomi Kyrgyzstan saat itu tengah melambat sementara perekonomian Kyrgyzstan sebagian besar bergantung pada pengiriman uang (remittance) dari pekerja migrannya di Rusia. Efek penurunan nilai mata uang Rubel Rusia dan sanksi Barat terhadap Moskow atas konflik di Ukraina, serta turunnya harga minyak dunia telah mempengaruhi perekonomian negara dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan produksi emas di tambang Kumtor, sebagai salah satu aset terbesar negara ini, yang menurun juga membawa masalah besar bagi Kyrgyzstan. Faktor-faktor tersebut menuntut upaya keras dari pemerintahan PM Jeenbekov untuk memajukan Kyrgyzstan, selain mengatasi praktek KKN yang masih marak terjadi di negara tersebut. 

Pada tanggal 27 April 2016, Kyrgyzstan telah melaksanakan pemilihan Toraga (Speaker) Jogorken Kenesh (Parlemen) Kyrgyzstan yang baru. Dalam pemilihan tersebut, Chynybay Akunovich Tursunbekov terpilih sebagai Toraga Jogorku Kenesh yang baru dengan perolehan 88 suara, mengalahkan saingannya Ishak Masaliyev yang memperoleh 26 suara. Chynybay Tursunbekov adalah Ketua Faksi Partai Social Democratic Party of Kyrgyzstan/SDPK (partai pimpinan Presiden Almazbek Atambaev) di Jogorku Kenesh sementara Ishak Masaliyev adalah Anggota Parlemen dari Partai Onuguu-Progress.

Toraga Jogorku Kenesh sebelumnya, Asylbek Jeenbekov mengundurkan diri dari jabatannya secara sukarela pada tanggal 13 April 2016 menyusul terpilihnya saudaranya, Sooronbay Sharapovich Jeenbekov sebagai Perdana Menteri Kyrgyzstan pada hari yang sama.

Pemilihan ini adalah pemilihan kedua yang dilaksanakan setelah pengunduran diri Asylbek Jeenbekov. Pemilihan pertama tanggal 20 April 2016 gagal untuk memilih Toraga Jogorku Keneh yang baru, karena kedua kandidat yang diajukan, Bakyt Torobayev dari partai Onuguu dan Kanat Isayev dari partai Kyrgyzstan, memperoleh jumlah suara yang sama yaitu masing-masing 51 suara. Sesuai dengan Konstitusi, jika tidak ada yang memenangkan mayoritas suara, harus dilaksanakan pemungutan suara yang baru dengan calon kandidat baru. Sekurangnya 61 suara dibutuhkan untuk menjadi speaker dari 120 kursi parlemen.

Sebagai negara yang relatif paling terbuka di kawasan Asia Tengah, kondisi ini justru membuka peluang infiltrasi unsur-unsur ekstrimisme ke Kyrgyzstan sebagaimana terbukti dari banyaknya warga negara Kyrgyzstan yang bergabung dengan kelompok militan dan berperang di Suriah, serta banyaknya ditemukan literatur-literatur dan bahan-bahan propaganda ideologi ekstrimisme. Pada tahun 2015, diperkirakan lebih dari 500 warga Kyrgyz pergi berperang ke Suriah (termasuk wanita dan anak-anak), dan jumlahnya terus meningkat dengan semakin aktifnya para perekrut Islamic State (IS/ISIS/ISISL) beroperasi di Kyrgyzstan.

Terdapat peningkatan signifikan persentase perempuan yang tergabung dengan kelompok ekstrimis di Kyrgyzstan. Pada tahun 2005, hanya 1,1 persen anggota kelompok ekstrimis adalah wanita. Namun pada tahun 2015 komposisi tersebut naik menjadi 23,4 persen. Artinya dalam waktu kurang lebih sepuluh tahun, 1 dari 4 anggota kelompok ekstrimis adalah wanita. Para wanita tersebut, dengan kondisi rentan secara sosial-ekonomi, diduga tergiur bergabung dengan alasan jaminan perbaikan kesejahteraan.

Sepanjang tahun 2015, petugas keamanan berhasil membongkar sekitar 300-an kasus terkait ekstrimisme dan menyita lebih dari 7500 bahan-bahan ekstrimisme. Kepolisian juga mendata 1846 pendukung ekstrimisme, mayoritas (1347 orang) adalah anggota Hizbut Tahrir, organisasi Islam ekstrimis yang dilarang di Kyrgyzstan.  Namun akhir-akhir ini banyak warga Kyrgyz yang terjerat IS/ISIS/ISIL karena organisasi Islam ekstrimis ini dikatakan menawarkan gaji yang besar hingga US$ 2000-2500 bagi yang mau berperang ke Suriah, sementara untuk profesional sekitar US$ 4500.

Komite Keamanan Nasional Kyrgyzstan (SNSC) menangkap sejumlah pekrekrut IS yang pada umumnya berasal dari wilayah Kyrgyzstan Selatan dan menggagalkan pengiriman sejumlah warga Kyrgyz ke Suriah untuk bergabung dengan ISIL/ISIS. Pemerintah Kyrgyzstan juga aktif mengadakan seminar/pertemuan/dialog dengan masyarakat dan akademisi terutama kaum muda untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ideologi ekstrimis dan pekrekut IS, menggelar operasi-operasi pemberantasan teroris di berbagai daerah, dan melaksanakan pelatihan peningkatan skill petugas keamanan.

 

Perkembangan Luar Negeri

Kyrgyzstan terus berupaya menjalankan politik luar negeri multi vector melalui hubungan baik dengan negara tetangga di Asia Tengah (Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan dan Turkmenistan) dan negara-negara besar seperti Rusia, RRT, dan Amerika Serikat.  Pada lingkup kerjasama regional-internasional, Kyrgyzstan menjalin kerjasama dengan berbagai forum seperti Commonwealth of Independent States (CIS), Eurasian Economic Union (EEU), Shanghai Cooperation Organization (SCO), Collective Security Treaty Organization (CSTO), Organization of Islamic Countries (OIC) dan PBB.

Hubungan Kyrgyzstan dengan negara-negara di kawasan, terutama Uzbekistan, Tajikistan dan Kazakshtan masih seputar penyelesaikan masalah perbatasan (Uzbekistan, Tajikistan dan Kazakhstan), penetapan demarkasi negara (Uzbekistan dan Tajikistan), pemanfaatan sungai lintas batas (Kazakhstan), human trafficking (Kazakhstan) dan enerji (Uzbekistan dan Tajikistan).

Pada tahun 2015 tercatat perkembangan positif. Kyrgyzstan dan Uzbekistan sepakat mempercepat demarkasi garis batas negara yang belum disepakati dengan mengubah prinsip-prinsip dan pendekatan yang diterapkan. Pada awal tahun 2015, Uzbekistan juga melanjutkan kembali pengiriman gas ke Kyrgyzstan Selatan yang sempat dihentikan sejak April 2014 (Uzbekistan beberapa kali menghentikan pasokan gas alamnya ke Kyrgyzstan Selatan dan menggunakan isu gas alam sebagai media penekan terhadap Kyrgyzstan).

Hubungan Kyrgyzstan dengan Tajikistan juga mengalami perkembangan positif. Ketegangan yang sempat terjadi di desa Kok-Tash, Propinsi Batkent di wilayah perbatasan Kyrgyzstan-Tajikistan pada bulan Agustus 2015 cepat terselesaikan dengan turun tangan langsung PM Temir Sariev yang memerintahkan penyelesaian konflik dan percepatan penetapan demarkasi kedua negara di wilayah tersebut.  Kyrgyzstan sepakat dengan Tajikistan untuk memakai pendekatan baru dan tidak menggunakan peta dari tahun yang berbeda. Kyrgyzstan bahkan untuk pertama kalinya, mengusulkan pertukaran wilayah tertentu di perbatasan atas persetujuan dari penduduk setempat.

Dalam hubungan Kyrgyzstan-Kazakhstan, tercatat adanya saling kunjung tingkat tinggi antar kedua negara, yaitu kunjungan Presiden Kyrgyzstan Almazbek Atambaev ke Kazakhstan Juli 2015 (sekaligus menghadiri HUT Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ke-75). Pada kesempatan tersebut, Presiden Atambaev menyerahkan penghargaan tertinggi 'Orde Manas' Kyrgyz kepada Presiden Nazarbaev atas sumbangsih besar dalam pengembangan hubungan aliansi dan kemitraan strategis Kyrgyz-Kazakh serta hubungan persahabatan dan bertetangga yang baik. Presiden Nazarbayev berkunjung ke Kyrgyzstan Agustus 2015 (menghadiri peresmian penutupan pos pemeriksaan perbatasan kedua negara sehubungan dengan bergabungnya Kyrgyzstan dengan EEU). Sebaliknya Presiden Atambaev kembali berkunjung ke Kazakhstan pada September 2015 dalam rangka menghadiri Co-operation Council of Turkic States.

Hubungan Kyrgyzstan dengan negara Asia Tengah lainnya yaitu Turkmenistan juga meningkat.  Pada bulan Agustus 2015, Presiden Turkmenistan  Gurbanguly Berdimukhamedow mengadakan Kunjungan Kenegaraan ke Kyrgyzstan dan menandatangani Joint Declaration dan 14 dokumen kerjasama bilateral di berbagai bidang. Kunjungan ini menjadi kunjungan pertama Presiden Turkmenistan ke Kyrgyzstan setelah kedua negara merdeka dari Uni Soviet. Kunjungan ini membalas kunjungan Presiden Atambaev ke Turkmenistan pada November 2014 (dalam kunjungan ini ditandatangani 7 dokumen kerjasama). Pada bulan Desember 2015, Presiden Atambaev kembali melakukan kunjungan ke Turkmenistan (menghadiri peringatan 20 Tahun Netralitas Turkmenistan).

Rusia masih menjadi prioritas hubungan luar negeri Kyrgyzstan, sebagaimana tampak dari interaksi, hubungan dekat serta saling kunjung antara Presiden Almazbek Atmabayev dan Presiden Vladimir Putin. Dalam tahun 2015 tercatat sejumlah pertemuan Presiden Kyrgyzstan dengan Presiden Rusia, diantaranya di Rusia (bulan Maret, Juni dan Desember 2015) dan di Dushanbe, Tajikistan (September 2015). Rusia memegang peran penting dalam bergabungnya Kyrgyzstan dalam Eurasian Economic Union (EEU) pada bulan Mei 2015 yang menjadi salah satu pencapaian penting Kyrgyz pada tahun 2015. Rusia juga memberikan bantuan teknis sebesar US$ 200 juta untuk adaptasi Kyrgyzstan dalam EEU, termasuk melalui Kyrgyz-Russian Development Fund (KRDF) yang dibentuk pada Juni 2015.

Sementara itu, Kyrgyzstan selalu mendukung kebijakan-kebijakan Rusia di arena internasional, termasuk serangan udara Rusia terhadap kelompok ISIS di Suriah. Kyrgyzstan juga tetap mengijinkan pangkalan militer Rusia di bandara Kant, Kyrgyzstan (30 km dari Bishkek) meskipun pangkalan udara AS di bandara Manash yang menjadi alasan dibukanya pangkalan militer Rusia tersebut tahun 2003 telah ditutup. Pada tahun 2015, Kyrgyzstan telah melakukan modernisasi Sistem Pertahanan Anti Serangan Udara dengan pihak Rusia. Di antara negara-negara bekas Uni Soviet, (selain Federasi Rusia) hanya Kyrgyzstan yang masih memberlakukan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi (sementara bahasa Kyrgyz adalah bahasa kenegaraan).

Setelah Rusia, intensitas hubungan luar negeri Kyrgyzstan adalah dengan RRT. Kerjasama ekonomi perdagangan dengan Tiongkok menempati prioritas penting dimana Kyrgyzstan membutuhkan bantuan RRT untuk pembangunan ekonominya sebaliknya RRT membutuhkan Kyrgyzstan sebagai salah satu pasar bagi produk dan komoditinya selain sebagai wilayah bagi penerapan konsep New Silk Road Economic Belt. Sebagai rangkaian kunjungan ke RRT dalam rangka menghadiri peringatan 70 tahun berakhirnya Perang Dunia II pada September 2015, Presiden Kyrgyzstan Almazbek Atambayev dan Presiden RRT Xi Jinping menandatangani 4 dokumen, yaitu  Perjanjian Kerjasama Perbatasan untuk tahun 2015-2020, Perjanjian Kerjasama Ekonomi dan Teknis, Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri Kyrgyz dan Kementerian Luar Negeri RRT periode 2016-2017, dan Program Kerjasama antara Kyrgyzstan dan RRT untuk tahun 2015-2025.

Sedangkan hubungannya dengan Amerika Serikat (AS), sempat kurang harmonis menyusul kebijakan Kementerian Luar Negeri AS pada bulan Juli 2015 yang memberikan Piagam Penghargaan Hak-hak Asasi Manusia (Human Rights Award) kepada aktivis HAM Kyrgyz dari etnis Uzbek, Azimjan Askarov. Tindakan AS tersebut mendapat kritikan keras dari Pemerintah Kyrgyzstan, karena Azimjan Askarov telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Kyrgyzstan atas dakwaan menghasut kebencian antar-etnis dan keterlibatannya dalam konflik etnis Kyrgyz-Uzbek di Kyrgyzstan Selatan pada tahun 2010. Kyrgyzstan kemudian membatalkan Agreement between the Government of the Kyrgyz Republic and the Government of the United States of America regarding Cooperation to Facilitate the Provision of Assistance yang ditandatangani di Washington 19 Mei 1993 (bantuan keamanan, teknis, kemanusiaan, demokratisasi yang bernilai puluhan juta dolar per tahunnya) melalui Resolusi Pemerintah Kyrgyz yang mulai diberlakukan tmt 20 Juli 2015.

Pada tahun ini, hubungan Kyrgyzstan dengan sejumlah negara maupun organisasi regional/internasional juga membaik, diantaranya dengan Inggris (Kyrgyzstan akhirnya mengisi kembali pos Duta Besarnya di Inggris pada bulan Mei 2015, yang kosong setelah Kyrgyz menarik Dubesnya dari Inggris pada tahun 2012 sebagai bentuk protes karena Inggris tidak mau memenuhi tuntutan Kyrgyz mengekstradisi Maksim Bakiyev, putra mantan presiden terguling Kyrgyz Kurmanbek Bakiev, yang tinggal di Inggris). Kyrgyzstan juga membuka hubungan diplomatik dengan Irak melalui penandatanganan Komunike Bersama antara kedua negara di New York pada bulan November 2015). Peningkatan hubungan luar negeri Kyrgyzstan juga ditandai dengan kunjungan PM Jepang Shinzo Abe ke Kyrgyzstan bulan Oktober 2015 yang menghasilkan penandatanganan 9 dokumen bilateral termasuk 2 grant agreement untuk proyek perbaikan jalan-jalan utama di Kyrgyzstan dan modernisasi peralatan di bandara Manas, Bishkek senilai US$ 117 juta dan US$ 107 juta). Kyrgyzstan juga mendapatkan bantuan keuangan sebesar 30 juta Euro dari Uni Eropa untuk peningkatan sektor perlindungan sosial dalam kunjungan keliling Presiden Almazbek Atambaev ke negara-negara Eropa pada bulan Maret 2015). Sedangkan ADB pada Januari 2015 memberikan hibah sebesar US$ 22 juta untuk Program Pembangunan dan Penguatan Sistem Pendidikan di Kyrgyzstan.   

Kyrgyzstan resmi menjadi anggota European Economic Union (EEU) yang beranggotakan Rusia, Kazakhstan, Belarusia dan Armenia pada tanggal 12 Agustus 2015 setelah instrumen aksesi Kyrgyzstan diratifikasi oleh negara-negara EEU lainnya. Setelah bergabung dengan EEU, tenaga kerja migran Kyrgyz ke Rusia meningkat dari 36.000 menjadi 44.000 perbulannya karena dilonggarkannya ketentuan pergerakan orang dan ketenagakerjaan bagi anggota EEU oleh Rusia. Hal tersebut memiliki arti penting bagi Kyrgyzstan mengingat sekitar 28% dari PDB nya berasal dari remitansi tenaga kerja migrannya.

Dengan semakin mudahnya pergerakan barang antar negara anggota EEU karena disederhanakannya peraturan kepabeanan, beberapa produk seperti tepung dan makanan yang sebelumnya diperoleh dari negara lain seperti Kazakhstan dengan harga mahal kini dapat diperoleh masyarakat Kyrgyz dengan harga murah. Meskipun demikian, para pengamat berpendapat bahwa murahnya produk-produk dari Kazakhstan tersebut dapat menjadi ancaman bagi produsen Kyrgyzstan yang memasarkan produk serupa dalam negeri karena mereka belum siap untuk memproduksi produk berkualitas yang bersaing.

 

Struktur Negara dan Pemerintahan

Sesuai hasil Referendum Nasional tanggal 27 Juni 2010, Sistem Pemerintahan Kyrgyzstan adalah Parlementer.

  • KONSTITUSI

      Konstitusi Republik Kyrgyz pertama kali ditetapkan pada tanggal 5 Mei 1993 dan mengalami perubahan pada Februari 2003, Desember 2006, Oktober 2007 dan terakhir 2010 (27 Juli). Konstitusi terakhir mulai berlaku tanggal 2 Juli 2010. Konstitusi saat ini tidak dapat dilakukan amandemen hingga tahun 2020.
 

  • LEMBAGA EKSEKUTIF

      Kepala Negara adalah Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan enam tahun dan hanya dapat memimpin untuk satu periode saja. Sejak diadopsinya sistem pemerintahan parlementer hasil Referendum Nasional 27 Juni 2010, wewenang Presiden Kyrgyzstan sebagian diserahkan kepada Perdana Menteri dan Parlemen untuk menciptakan keseimbangan wewenang trias politica. Pemilu Presiden terakhir adalah tanggal 30 Oktober 2011 dan pemilu berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2017.
      Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri yang diangkat oleh Presiden atas usul Parlemen. Kandidat Perdana Menteri diajukan oleh parpol mayoritas di Parlemen.
      Kabinet Menteri diajukan oleh Perdana Menteri dan disetujui oleh Presiden, namun untuk posisi menteri-menteri bidang pertahanan dan keamanan dipilih langsung oleh Presiden.
      Pada tanggal 13 April 2016, susunan Kabinet Pemerintahan Perdana Menteri Sooronbay Jeenbekov tidak berubah banyak. Ia hanya mengganti 2 anggota dalam kabinet sebelumnya yaitu Deputi I Perdana Menteri Aaly Karashev diganti dengan Mukhammetkaly Abulgaziev (sebelumnya Kepala Social Fund Kyrgyzstan) dan Menteri Transportasi & Komunikasi Argynbek Malabaev diganti oleh Zamirbek Aydarov  (sebelumnya Kepala Departemen Manajemen Jalan Kementerian Transportasi). Sebagai tambahan Akylbek Osmonaliyev diangkat sebagai Kepala Kantor Eksekutif Pemerintahan. Berikut struktur Kabinet Pemerintahan Kyrgyzstan yang baru:
 

  • Perdana Menteri, Sooronbay Sharapovich Jeenbekov;
  • Deputi I Perdana Menteri, Mukhammetkaly Abulgaziev;
  • Deputi Perdana Menteri urusan Ekonomi, Oleg Pankratov;
  • Deputi Perdana Menteri urusan Sosial, Gulmira Kudaiberdieva;
  • Menteri Luar Negeri, Erlan Bekeshevich Abdyldaev;
  • Menteri Dalam Negeri, Melis Toktomambetovich Turganbaev;
  • Menteri Kehakiman,Jyldyz Jeyenbaevna Mambetalieva;
  • Menteri Keuangan, Adylbek Aleshovich Kasymaliev;
  • Menteri Ekonomi, Arzybek Kozhoshev;
  • Menteri Pertanian dan Reklamasi Lahan,Turdunazir Bekboev;
  • Menteri Transportasi dan Komunikasi, Zamirbek Aydarov;
  • Menteri Situasi Darurat, Kubatbek Aiylchievich Boronov;
  • Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Elvira Kubanychbekovna Sarieva;
  • Menteri Kesehatan, Talantbek Abdullaevich Batyraliev;
  • Menteri Kebudayaan, Informasi dan Pariwisata, Altynbek Askarovich Maksutov;
  • Menteri Pembangunan Sosial, Kudaybergen Bazarbaevich Bazarbayev.


  • LEMBAGA LEGISLATIF
    Parlemen Kyrgyzstan atau Jogorku Kenesh menganut sistem unicameral dengan jumlah Anggota Parlemen 120 (tanpa ada satu partai yang boleh memperoleh 65 kursi sesuai Referendum tanggal 27 Juni 2010) dengan masa bakti 5 tahun. Parlemen dapat dibubarkan oleh Presiden sesuai ketentuan dalam Konstitusi yaitu jika tidak dapat menyetujui program, struktur dan komposisi pemerintahan, dan Presiden dapat mengajukan percepatan pemilihan Parlemen yang baru. Parlemen tidak dapat dibubarkan jika negara dalam keadaan darurat. Jika Parlemen dibubarkan, wewenang legislatif dialihkan kepada Presiden dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun.
    Pada tanggal 27 April 2016, Kyrgyzstan telah melaksanakan pemilihan Toraga (Speaker) Jogorken Kenesh (Parlemen) Kyrgyzstan yang baru. Dalam pemilihan tersebut, Chynybay Akunovich Tursunbekov terpilih sebagai Toraga Jogorku Kenesh yang baru dengan perolehan 88 suara, mengalahkan saingannya Ishak Masaliyev yang memperoleh 26 suara. Chynybay Tursunbekov adalah Ketua Faksi Partai Social Democratic Party of Kyrgyzstan/SDPK (partai pimpinan Presiden Almazbek Atambaev) di Jogorku Kenesh sementara Ishak Masaliyev adalah Anggota Parlemen dari Partai Onuguu-Progress.
    Toraga Jogorku Kenesh sebelumnya, Asylbek Jeenbekov mengundurkan diri dari jabatannya secara sukarela pada tanggal 13 April 2016 menyusul terpilihnya saudaranya, Sooronbay Sharapovich Jeenbekov sebagai Perdana Menteri Kyrgyzstan pada hari yang sama.
    Pemilihan ini adalah pemilihan kedua yang dilaksanakan setelah pengunduran diri Asylbek Jeenbekov. Pemilihan pertama tanggal 20 April 2016 gagal untuk memilih Toraga Jogorku Keneh yang baru, karena kedua kandidat yang diajukan, Bakyt Torobayev dari partai Onuguu dan Kanat Isayev dari partai Kyrgyzstan, memperoleh jumlah suara yang sama yaitu masing-masing 51 suara. Sesuai dengan Konstitusi, jika tidak ada yang memenangkan mayoritas suara, harus dilaksanakan pemungutan suara yang baru dengan calon kandidat baru. Sekurangnya 61 suara dibutuhkan untuk menjadi speaker dari 120 kursi parlemen.

 

  • LEMBAGA YUDIKATIF
Sistem Peradilan di Kyrgyz adalah Mahkamah Konstitusi; Mahkamah Agung; Pengadilan Tinggi Arbitrasi, dan Pengadilan Daerah (Pengadilan Daerah, Pengadilan Kota Bishkek, Pengadilan Distrik, Pengadilan Kota, dan Pengadilan Militer).

Mahkamah Konstitusi memegang kekuasaan yudikatif tertinggi dan pelindung Konstitusi Kyrgyz. Mahkamah Agung terdiri 9 anggota yaitu: Ketua, Wakil Ketua dan tujuh Hakim Agung.

Mahkamah Agung adalah lembaga pengadilan tertinggi di bidang sipil, kriminal dan administratif. Kejaksaan Agung mengatur Pengadilan Daerah, Pengadilan Kota Bishkek, Pengadilan Distrik, Pengadilan Kota, dan Pengadilan Militer.

Anggota Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Arbitrasi diusulkan oleh Presiden dan ditetapkan oleh Parlemen. Masa jabatan anggota Mahkamah Konstitusi 15 tahun sementara Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Arbitrasi 10 tahun.

 

  • SISTEM HUKUM
      Sistem hukum sipil di Kyrgyzstan menganut sistem hukum dari Perancis dan Federasi Rusia.
 

  • PARTAI POLITIK
      Kyrgyzstan menganut sistem multipartai. Jumlah partai politik di Kyrgyzstan hampir mencapai seratus namun hanya 14 partai yang memenuhi syarat mengikuti pemilu parlemen tanggal 4 Oktober 2015, yaitu: Ata Meken, Respublica - Ata Jurt, Onuguu, Zamandash, Bir Bol, Ar-Namys, Butun Emgek Kyrgyzstan, Meken Yntymagy, Uluu Kyrgyzstan, Congress of the Peoples of Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, Azattyk, Aalam, dan  Social Democratic Party of Kyrgyzstan (SPDK). 

      Dari ke-14 parpol tersebut, hanya 6 parpol yang lolos ambang batas 7%, yaitu SPDK - 27,67%; Respublika - Ata Zhurt - 20,26%; Kyrgyzstan - 13,07%; Onuguu-Progress - 9,39%; Bir Bol - 8.59%; dan Ata Meken - 7,8%.


Ekonomi:

Di bidang ekonomi, pada akhir tahun 2015, menurut data Kementerian Keuangan Republik Kyrgyzstan, pertumbuhan PDB Kyrgyzstan berada pada kisaran 3,1% dengan volume sebesar US$ 373,1 milyar Soum (sekitar US$ 4,92 milyar). Meskipun lebih kecil dari pertumbuhan PDB tahun 2014 sebesar 3,6%, namun nilai tersebut lebih baik dari prediksi pemerintah di awal tahun yang memprediksikan PDB berada pada kisaran 2%.

Menguatnya nilai dolar AS, serta kebijakan Kazakhstan untuk menerapkan sistem free floating pada mata uang Tenge menyebabkan nilai tukar mata uang Soum Kyrgyz mengalami pelemahan. Pada awal tahun 2015, nilai tukar Soum Kyrgyz terhadap dolar AS adalah sekitar 58,9 Soum per dolar AS. Pada akhir tahun, nilai tukar Soum Kyrgyz terhadap dolar AS berada pada kisaran 75,9 Soum per dolar AS, terdepresi sekitar 25%.

Untuk mengatasi penurunan nilai tukar Soum Kyrgyz 22,39%, Bank Sentral Kyrgyzstan melakukan intervensi melalui penjualan mata uang dolar AS serta menurunkan suku bunga bank dari 11% menjadi 10%. Sampai dengan akhir tahun, Bank Sentral Kyrgyzstan melakukan intervensi dengan menjual dolar AS sebesar US$ 90,52 juta ke pasar.

Menguatnya nilai tukar dolar AS serta terdevaluasinya mata uang negara-negara mitra dagang Kyrgyzstan seperti Rusia, Kazakhstan dan RRT, juga berpengaruh terhadap volume perdagangan Kyrgyzstan. Pada tahun 2015, perdagangan luar negeri Kyrgyzstan menurun sebesar 13,5%. Volume ekspor menurun 5,3% sementara impor menurun 21,8%. Beberapa produk yang mengalami penurunan dalam ekspor antara lain: tekstil (1,9 kali lipat), sayuran dan buah-buahan (1,7 kali lipat), susu dan produk turunannya (14,4%) serta kapas (4,5%). Adapun produk-produk yang berkurang impornya: kayu (2 kali lipat), pakaian (1,7 kali lipat), pupuk (1,7 kali lipat), daging (26%) dan minyak (18,1%).

Meskipun demikian, Pemerintah Kyrgyzstan tetap mencatatkan beberapa capaian dibidang ekonomi selama tahun 2015 diantaranya terdapatnya surplus pada anggaran negara sebesar 1,2 milyar soms (sekitar US$ 15,8 juta) yang bersumber dari besarnya pendapatan pajak, peningkatan jumlah hasil panen dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Untuk hasil panen, menurut Kementerian Pertanian Republik Kyrgyzstan, sebanyak 95% dari ladang dan perkebunan yang ditanami menghasilkan gandum 679,5 ribu ton, sayuran 643 ribu ton, meningkat 101 ribu ton dibandingkan tahun lalu, buah melon 221 ribu ton bertambah 21 ribu ton dari tahun lalu, dan kentang 400 ribu ton.

Sementara untuk penciptaan lapangan pekerjaan, pada tahun 2015 pemerintah Kyrgyzstan berhasil membuka 10 ribu lapangan pekerjaan. Mayoritas lapangan pekerjaan yang disediakan berada di sektor jasa (25 persen) dan konstruksi (22 persen), yang diikuti oleh sektor pertanian (17 persen), produksi (13 persen), perdagangan (10 persen), dan lainnya (13 persen).


PDB (Purchasing Power Parity)

US$ 6,55 Milyar  (2016)

Pertumbuhan Ekonomi3,8  %   (2016)
GDP Per Kapita

US$ 1.100    (2016)

Inflasi2,5 %   (2016)
Industri Unggulan

Emas, tekstil, pengolahan makanan, semen, logam bumi.

Ekspor UtamaEmas, kapas, wol, garmen, daging, merkuri, uranium, sepatu.
Tujuan Ekspor Utama Swiss 26%, Uzbekistan 22.6%, Kazakhstan 20.8%, UEA 4.9%, Turki 4.5%, Afghanistan 4.5%, dan Russia 4.2% (2015)
Impor Utama Minyak, gas, mesin dan perlengkapannya, bahan-bahan kimia dan makanan
Asal Impor UtamaChina 56.4%, Rusia 17.1%, Kazakhstan 9.9% (2015)
Free Trade Agreement

Commonwealth of Independent States Free Trade Area (CISFTA)



HUBUNGAN BILATERAL DENGAN INDONESIA

Status Hubungan

Hubungan bersahabat sejak 1991

Forum Bilateral

Konsultasi Bilateral

Perjanjian Bilateral

12 Dokumen

Kunjungan Kenegaraan Kunjungan Presiden Askar Akayev ke Indonesia Juli 1995.

Pertemuan Tingkat Menlu

 

Pertemuan terakhir Menlu kedua negara di sela-sela KTM OKI ke-43 di Tashkent,  18 Oktober 2016..
Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi Pertemuan Pertama Konsultasi Bilateral RI–Kyrgyzstan telah diselenggarakan di Bishkek, Kyrgyzstan tanggal 6 November 2015. Pertemuan dipimpin bersama oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI, Yuri O. Thamrin, dan Direktur Jenderal Departemen Asia Afrika Kementerian Luar Negeri Kyrgyzstan, Zheenbek Kulubaev
WNI di Kyrgyzstan38 orang (data KBRI Tashkent per Oktober 2016)


Bidang Politik :

Umum

Hubungan bilateral Indonesia-Kyrgyzstan dimulai dengan pengakuan Indonesia terhadap kemerdekaan Kyrgyzstan pada tanggal 28 Desember 1991. Hubungan diplomatik RI-Kyrgyzstan ditandai dengan ditandatanganinya Joint Communique on Establishment of Diplomatic Relations between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Kyrgyzstan pada tanggal 5 April 1993 di Moskow. Wilayah akreditasi Kyrgyzstan dirangkap oleh KBRI Tashkent sejak Mei 1994.

Kerja sama politik dan hubungan bilateral Indonesia-Kyrgyzstan berjalan cukup baik tanpa masalah yang mengganggu. Kedua negara merupakan mayoritas penduduk beragama Islam dan sama-sama menganut prinsip demokrasi. Hingga saat ini Indonesia dan Kyrgyzstan telah memiliki kerjasama antar-Parlemen melalui Kelompok Kerja Bilateral yang dimulai dengan Protokol Kerjasama Parlemen RI-Kyrgyzstan pada tahun 1996, yang ditingkatkan lagi dengan penandatanganan MoU Kerjasama antara DPR RI dan Jogorku Kenesh (Parlemen Kyrgyzstan) di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2011.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2013 telah menyetujui penunjukkan Mr. Eduard Kubatov, warga negara Kyrgyz, sebagai Konsul Kehormatan (Honorary Consul) RI di Bishkek, Kyrgyzstan, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden RI no. 51/M tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013.

Dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Kyrgyzstan di sela-sela SMU PBB ke-70 di New York tanggal 1 Oktober 2015, hal tersebut juga dibahas dimana kedua Menlu sepakat untuk segera operasionalkan Komisi Kerjasama Bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kyrgyzstan untuk Kerjasama ekonomi dan Perdagangan. Sebagai tindak lanjutnya telah dilaksanakan pertemuan pertama Konsultasi Bilateral antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Kyrgyz di Bishkek pada tanggal 6 November 2015, dimana pada kesempatan tersebut ditandatangani MoU Kerjasama antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Akademi Diplomatik Kementerian Luar Negeri Kyrgyzstan. Delegasi RI pada pertemuan ini juga mengikutsertakan wakil-wakil dari Kemenko Perekonomian, Bank Exim, Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang, dan Tour Operator "PT Pacific Inter-Indah Tour".

Pada pertemuan Duta Besar RI Tashkent dengan Deputi Menteri Kyrgyzstan di Bishkek tanggal 17 September 2015, dibahas mengenai beberapa hal, antara lain keinginan Kyrgyzstan untuk mengangkat Konsul Kehormatan Kyrgyz di Indonesia, dan harapan untuk menyelenggarakan Inter-governmental Commission on Economic and Technical Cooperation.

Terkait dukungan atas pencalonan Indonesia, Pemerintah Kyrgyzstan menyampaikan dukungan kepada pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk periode 2019-2020 dalam pemilihan yang akan dilaksanakan pada SMU PBB ke-73 pada tahun 2018, berdasarkan azas resiprokal dengan dukungan Indonesia atas pencalonan Kyrgyzstan pada keanggotaan Dewan HAM PBB periode 2016-2018. Selain itu pada tahun ini, Pemerintah Kyrgyzstan melalui nota verbal 6 Oktober 2016 menyampaikan dukungannya terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Administration Council of the Universal Postal Union (UPU) periode 2017-2020.

 

Kunjungan Kepala Negara dan Pejabat Tinggi

  • Kunjungan Presiden Askar Akayev ke Indonesia Juli 1995;
  • Kunjungan Ketua Parlemen Akhmatbek Keldibekov ke Indonesia Juli 2011;
  • Kunjungan Wakil Ketua DPR RI ke Bishkek November 2012;
  • Kunjungan Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri International Conference on the Role of Parliament in Advancing Public Policy against Corruption di Bishkek pada bulan Juni 2014;
  • Kunjungan Deputy Menlu Kyrgyzstan, Erines Otorbaev, ke Jakarta dalam rangka menghadiri Peringatan 60 tahun KAA tanggal 23-24 April 2015.
  • Pada tahun 2016, terdapat saling kunjung delegasi tingkat tinggi dari kedua negara yaitu kunjungan delegasi Mahkamah Konstitusi RI menghadiri Konferensi Internasional di Issy Kul, 8-11 Juni 2016, dan kunjungan delegasi Kyrgyz yang dipimpin Ketua MK Kyrgyz yaitu, H.E. Mr. Erkinbek Mamyrov menghadiri the 3rd Congress of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions di Bali, 8-13 2016.

    Pertemuan Bilateral
  • Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Luar Negeri Kyrgyzstan di sela-sela SMU PBB ke-66, September 2011 di New York. Pada pertemuan telah ditandatangani Perjanjian Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas serta MoU Pembentukan Konsultasi Bilateral;
  • Pada tanggal 23 April 2015, Wamenlu RI dan Deputi Menlu Kyrgyzstan, Erines Otorbaev telah melakukan pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Asia Afrika.
  • Pertemuan antar Menlu RI dan Menlu Kyrgzystan di sela-sela UNGA ke-70 tanggal 1 Oktober 2015, dimana kedua pihak sepakat untuk melaksanakan Pertemuan Perama Konsultasi Bilateral RI-Kyrgyz pada bulan November 2015 dan dan pembentukan Bilateral Joint Commission forum konsultasi kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan;
  • Pertemuan antar Menlu RI dan Menlu Kyrgzystan di sela-sela The 13th Summit and Ministerial Meeting OKI di Istanbul, 12-13 April 2016.

Perjanjian yang sudah ditandatangani

  1. Komunike Bersama mengenai Pembukaan Hubungan Diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan ditandatangani di Moskow, 5 April 1993.
  2. Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal ditandatangani di Jakarta, 18 Juli 1995;
  3. Persetujuan Antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Tehnik ditandatangani di Jakarta, 18 Juli 1995;
  4. Pengaturan Perbankan antara Bank Indonesia dan Bank Nasional Republik Kyrgyzstan ditandatangani di Jakarta, 18 Juli 1995;
  5. Deklarasi Bersama Tentang Prinsip-Prinsip Hubungan dan Kerja Sama antara Republik Indonesia dan Republik Kyrgyzstan ditandatangani di Jakarta, 18 Juli 1995;
  6. Persetujuan Angkutan Udara anara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan ditandatangani di Jakarta, 18 Juli 1995;
  7. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan mengenai Kerja Sama Pariwisata ditandatangani di Jakarta, 18 Juli 1995;
  8. Pernyataan Kehendak antara Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Anggota-anggota Kongres Perempuan Kyrgyzstan mengenai Kerja Sama Peningkatan Pemberdayaan Perempuan ditandatangani di Jakarta, 22 April 1997;
  9. Memorandum Saling Pengertian antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Tertinggi Republik Kyrgyzstan dalam rangka Meningkatkan Hubungan Bilateral Antar Parlemen ditandatangani di Jakarta, 13 Juli 2011;
  10. Memorandum Saling Pengertian  antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan tentang Konsultasi Bilateral ditandatangani di New York, 23 September 2011;
  11. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas ditandatangani di New York, 23 September 2011;
  12. Memorandum Saling Pengertian antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Akademi Diplomasi Kementerian Luar Negeri Republik Kyrgyzstan sebelumnya K. Dikambaev mengenai Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik di tandatangani di Bishkek, 6 November 2015.
Bidang Ekonomi :

Perdagangan dan Investasi

Perdagangan Bilateral RI-Kyrgyzstan

Periode 2012- 2016

(Nilai : Ribu US$)

Uraian20122013201420152016

Trend(%)

2012-2016

Jan-AprPerub.(%) 2017/2016
20162017
TOTAL PERDAGANGAN4.245,32.238,91.580,81.834,81.912,0-16,43406,3479,418,00
EKSPOR2.777,5858,5891,81.049,91.486,6-9,96269,9380,140,83
IMPOR1.467,71.380,4688,9784,9425,4-26,22136,499,3-27,18
NERACA PERDAGANGAN1.309,8-522,0202,9264,91.061,10,00133,5280,8110,28


Komoditas ekspor utama RI ke Kyrgyzstan Minyak kelapa sawit, teh, non-woven textiles dan spare part kendaraan bermotor.
Komoditas impor RI utama dari Kyrgyzstan Polycarbonates, benang polyester, kabel tembaga dan polymer (polyurethane).

Di bidang perdagangan, menurut Data statistik Kementerian Perdagangan RI mencatat volume perdagangan kedua negara pada tahun 2016 (Jan-Juli) sebesar US$ 1.43 juta. Angka ini menunjukkan kenaikan dibanding periode yang sama tahun 2015 (US$ 1,05 Juta). Adapun untuk tahun 2015 volume perdagangan bilateral tercatat US$ 1,83 juta, naik dibanding tahun 2014 yang hanya US$ 1,58 juta.

Untuk produk Indonesia yang diekspor antara lain minyak sawit, kopi, teh, kopra, food products, produk-produk elektronik/komputer, kertas, furniture/rotan, ban mobil dan bahan kimia organik. Sedangkan produk yang diimpor dari Kyrgyzstan adalah kapas, mineral dan mesin skala kecil.

Terdapat beberapa produk ekspor RI ke Kyrgyzstan yang mengalami peningkatan nilai dalam periode 2014-2015 antara lain: minyak kelapa sawit (100%), teh hitam (2,39%) dan mebel dari rotan (10,03%).

Beberapa bidang yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Kyrgyzstan antara lain di bidang pertambangan. Kyrgyzstan kaya akan bahan tambang non-migas, seperti batu bara, emas, uranium, antimony, dan berbagai material rare-earth yang sangat bernilai. Selain itu, pertanian, IT dan komunikasi, serta sektor jasa juga berpeluang untuk dikerjasamakan.

Selain itu, KBRI juga mengadakan pertemuan dengan pejabat pemerintah maupun KADIN pusat dan daerah dalam rangka menjajaki potensi kerjasama:

  • Bertemu dengan Ms. Iriina Bobrovskaya, Wakil Direktur Perusahaan mebel Eurostyle tanggal 10 Maret 2015 dalam rangka penjajakan peningkatan perdagangan mebel. Euro Style setiap tahun mengimpor sekitar 120 kontainer ukuran 40 feet dari berbagai negara, 10 kontainer diantaranya dari Indonesia, khususnya dari Jepara. Guna meningkatkan perdagangan produk mebel, KBRI menyarankan pihak Euro Style membuat perusahaan joint venture dengan perusahaan mebel Indonesia.
  • Mengadakan pertemuan dengan Ketua KADIN Kyrgyzstan Marat Sharshekeev di Bishkek tanggal 12 Maret 2015, membahas langkah-langkah konkrit dalam upaya meningkatkan hubungan ekonomi dan volume perdagangan antara kedua negara. Dalam hal ini, KBRI mengusulkan diselenggarakannya pertemuan bisnis.
  • Bertemu dengan Wakil Walikota Osh, Mr. Kutmanali Abdurrahman Uulu tanggal 14 Mei 2015 dalam rangka menjajagi peluang kerjasama dengan wilayah Kyrgyzstan Selatan.  Beberapa peluang yang dapat dikerjasamakan antara lain pelatihan teknis dibidang pariwisata dan pertanian. Wakil Walikota Osh menyampaikan keinginan Pemkot Osh belajar dari Indonesia mengenai pengelolaan pariwisata. Pemkot Osh juga tertarik untuk menjalin kerjasama pelatihan pertanian, khususnya pengolahan produk pertanian agar dapat memberikan nilai tambah pada hasil pertanian.
  • Menjajaki peluang kerjasama dengan Ketua KADIN wilayah Jalal-Abad, Mr. Ergeshov dan pengusaha setempat tanggal 13 Mei 2015. Pada kesempatan tersebut, KBRI menjelaskan mengenai potensi hasil pertanian Indonesia seperti kopi, teh, CPO, cokelat dan lain-lain. Selain itu, KBRI juga mengundang Kadin Wilayah Selatan serta pengusaha Jalal-Abad untuk hadir dalam Trade Expo Indonesia di Jakarta yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kontak dengan pengusaha-pengusaha dari Indonesia maupun negara lain.
  • Dalam upaya mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia, KBRI telah berpartisipasi dalam cara pameran 'Kyrgyzstan 2016' yang dilaksanakan di Bishkek tanggal 25-29 April 2015. Dalam kesempatan tersebut, produk Indonesia yang dipromosikan adalah teh dan kopi yang telah dikenal dan mulai diminati oleh masyarakat di Kyrgyzstan.
  Bidang Sosial Budaya

Hubungan dan kerja sama di bidang sosial budaya antara Indonesia dan Kyrgyzstan berjalan dengan baik dan erat. Di bidang sosial budaya, setiap tahun, sejak tahun 2005, Pemerintah indonesia menawarkan program Darmasiswa kepada mahasiswa Kyrgyzstan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia selama 6 bulan dan 1 tahun.  Sampai dengan tahun 2016, terdapat 4 orang mahasiswa Kyrgyzstan yang berpartisipasi dalam program Darmasiswa, yaitu 1 orang pada tahun akademik 2006/2007, 2 orang pada tahun akademik 2014/2015, dan 1 orang pada tahun akademik 2015/2016.

Sejak tahun 2011, Pemerintah Indonesia juga menawarkan program beasiswa KNB (Kemitraan Negara-negara Berkembang) untuk master degree bagi warga negara Kyrgyzstan yang ingin mempelajari berbagai bidang ilmu di indonesia. Namun belum ada peminat dari Kyrgyzstan, termasuk untuk program KNB bachelor degree yang baru dimulai pada tahun 2013.

Universitas Gunadarma, salah satu universitas swasta terkemuka di Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan Kyrgyz National University named after J. Balasagun (KNU). Saat ini, pihak KNU sedang mencari kemungkinan untuk bekerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia dalam melakukan penelitian.

Untuk lebih meningkatkan kerjasama pendidikan, Dubes RI telah menemui Direktur Hubungan Luar Negeri Kementerian Pendidikan Kyrgyzstan, Mrs. Sonun Adresheva di pada tanggal 12 Maret 2015.  Dari pertemuan tersebut, diperoleh informasi bahwa minimnya permintaan beasiswa Darmasiswa disebabkan oleh minat pelajar dari Kyrgyzstan untuk mengikuti program beasiswa dimaksud masih rendah dikarenakan para mahasiswa tidak mau kehilangan waktu belajarnya serta kesulitan mendapatkan izin cuti dari sekolahnya guna mengikuti program dimaksud.

Dalam rangka upaya peningkatan kerjasama pendidikan, Dubes RI juga telah bertemu dengan Rektor Kyrgyz National University (KNU), Ms. Chinara Adamkulova di Bishkek tanggal 8 Juli 2015.  Sampai saat ini, mahasiswa yang berpartisipasi dalam Darmasiswa dari Kyrgyzstan baru berasal dari universitas KNU.

Di Kyrgyzstan, KBRI Tashkent melakukan kegiatan promosi budaya dan pariwisata Indonesia antara lain :

  • Penyelenggaraan gathering dengan beberapa tour operator/travel agents di Bishkek, Kyrgyzstan tanggal 9 Maret 2015. Pada kesempatan gathering tersebut dipaparkan keanekaragaman tujuan-tujuan wisata yang ada di Indonesia dengan keunikan masing-masing, seperti pusat perbelanjaan, golf, berselancar, snorkling dan diving. Walaupun wisatawan Kyrgyzstan yang ke Indonesia masih sedikit namun terdapat kecenderungan peningkatan. Para tour operator, sangat menghargai kemudahan dan kecepatan KBRI Tashkent dalam memproses visa wisatawan Kyrgyzstan. Mereka menyatakan ketertarikan mereka untuk mengembangkan program kunjungan wisata ke beberapa daerah di Indonesia, di luar Bali. Untuk itu mereka mengharapkan adanya program Fam Trip ke Indonesia untuk para tour operator/travel agents di Kyrgyzstan sehingga kedepannya bisa lebih jelas mempromosikan wisata ke Indonesia.
  • Pagelaran budaya Indonesia dalam rangkaian Resepsi Diplomatik Kemerdekaan di Bishkek, 18 September 2015. Dalam kegiatan tersebut ditampilkan tarian daerah Sunda "Jaipong" yang menarik perhatian masyarakat setempat.

Imigrasi dan Kekonsuleran

  • Sejak bulan Agustus 2011, Pemerintah Kyrgyzstan telah memberlakukan Visa on Arrival bagi WNI yang hendak berkunjung ke Kyrgyzstan. Visa tersebut di terbitkan di Bandara Internasional Mana, Bishkek dan berlaku bagi semua jenis paspor.
  • Indonesia dan Kygyzstan telah menandatangani MoU Bebas Visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas. Persetujuan ini diratifikasi oleh kedua ngara efektif diberlakukan sejak 26 Desember 2012.
  • Indonesia memasukan Kyrgyzstan dalam daftar negara yang bebas visa sejak tanggal 18 September 2015 (Peraturan Presiden No 104 tahun 2015).
  • Jumlah WNI di Kyrgyzstan sebanyak 38 orang (data Oktober 2016) dari jumlah tersebut 8 orang merupakan pelajar.

Kerja Sama Teknik

  • Kyrgyzstan merupakan salah satu negara prioritas untuk menerima Capacity Building dari Pemerintah Indonesia.
  • Kementerian Pertanian RI dan Islamic Development Bank (IDB) telah menyelenggarakan program pelatihan Reverse Linkage on Strengthening of the Artificial Insemination of Livestock bagi 22 orang tanggal 4 – 17 Oktober 2015 dan pelatihan Reproduction Disorder Control bagi 10 orang peserta dari Kyrgyzstan tanggal 16 Januari – 5 Februari 2016 di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Malang.

Pariwisata

  • KBRI Tashkent mencatat jumlah kunjungan wisatawan Kyrgyzstan ke Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 164 orang, dan ada tahun 2016 tidak dapat didata karena telah diberikan fasilitas bebas visa. Namun demikian pada Januari-Oktober sebanyak 3 orang mengambil visa

Pending

  • Penandatanganan MoU Between the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Supreme Council of Kyrgyzstan on the Establishment of Parliamentary Friendship Group.

Pembentukan Komisi Ekonomi Bersama antara Indonesia dan Kyrgyz sebagai mekanisme untuk meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral.

Tashkent,    Oktober 2016