Fungsi Protokol dan Konsuler

Mempunyai tugas pelayanan notariat, kehakiman dan jasa konsuler serta perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Australia dengan melakukan :

  1. pemberian pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum kepada Warga Negara Indonesia termasuk Tenaga Kerja Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan hukum setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional;
  2. penanganan pengaduan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia dengan majikan, pengguna, dan/atau dengan pemerintah setempat;
  3. pengidentifikasian masalah-masalah yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia dan pelayanan konsultasi dan informasi masalah -masalah kekonsuleran;
  4. pemberian nasehat dan pengupayaan bantuan hukum dalam hal terjadi sengketa perburuhan antara pengguna jasa dengan Tenaga Kerja Indonesia, Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia dan Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Asing, pemerintah setempat, maupun sesama Tenaga Kerja Indonesia;
  5. pendataan secara komprehensif terhadap Warga Negara Indonesia yang ada di Negara Penerima;
  6. penerimaan, pencatatan, penelitian lapor diri, pengurusan ketenagakerjaan, dan pengesahan dokumen-dokumen ketenagakerjaan, termasuk kontrak kerjasama dan kontrak kerja;
  7. pelaksanaan fungsi notariat dan pencatatan sipil yang meliputi: legalisasi dokumen-dokumen nasional yang akan dipakai di Negara Penerima dan sebaliknya, pencatatan pernikahan dan penerbitan Surat Keterangan Nikah, pencatatan perceraian, penerbitan Surat Keterangan Kelahiran, mengetahui keabsahan dokumen pengangkatan anak, Surat Keterangan Kematian, dan penyampaian dokumen-dokumen pengadilan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
  8. pengurusan masalah pewarganegaraan (naturalisasi), repatriasi, deportasi, penyelesaian masalah pelintas batas ilegal, masalah penyelundupan dan perdagangan manusia dan obat-obat terlarang, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, Warga Negara Indonesia terlantar, dan evakuasi;
  9. pelayanan pengeluaran paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, surat keterangan penduduk luar negeri, pemberian visa dan keimigrasian lainnya;
  10. pengurusan perijinan (clearance) melintas atau mendarat pesawat udara maupun kapal laut;
  11. bertindak sebagai wakil Perwakilan dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perwakilan;
  12. pengembangan dan peningkatan jejaring kerja dengan berbagai pihak, terutama dengan kalangan pemerintah dan swasta, termasuk kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, otoritas pelabuhan, perusahaan penerbangan, perbankan, perhotelan, masyarakat setempat dan Warga Negara Indonesia di Negara Penerima;
  13. pengamatan, analisis dan pelaporan sistem dan perkembangan hukum setempat agar dapat diupayakan pemberian informasi yang cepat dan akurat bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima;
  14. pelaksanaan kunjungan kerja untuk memberikan penyuluhan hukum dan masalah kekonsuleran kepada Warga Negara Indonesia, Asosiasi Masyarakat Indonesia, Perkumpulan Pelajar/Mahasiswa Indonesia, dan perusahaan-perusahaan pengguna Tenaga Kerja Indonesia di Australia;
  15. penyiapan dan pembuatan perjanjian internasional;
  16. pengkoordinasian pelaksanaan fungsi-fungsi Atase Teknis terkait;
  17. pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan isuisu kekonsuleran;
  18. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri.