Kerjasama Kekonsuleran dan Keimigrasian

Sebagaimana diatur dalam ketentuan internasional Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, pada tanggal 10 Maret 2010 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia menandatangani kesepakatan Arrangement between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia on Consular and Notification Assistance (ACNA).
 
Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti antara lain dengan terbentuknya Indonesia-Australia Bilateral Consular Consultation (IABCC) yang melaksanakan Pertemuan minimal satu kali dalam setahun secara bergantian di Indonesia dan Australia. IABCC memiliki agenda utama yakni pembahasan isu-isu kekonsuleran yang perlu mendapatkan perhatian kedua negara. Adapun hasil yang telah dicapai oleh IABCC saat ini adalah ditandatanganinya Memorandum of Understanding yang mewajibkan Pemerintah Australia melakukan notifikasi kepada Pemerintah RI mengenai penahanan WNI dalam 3 (tiga) hari kerja.
 
Di tingkat Pemerintah Negara Bagian New South Wales, Queensland, dan South Australia, KJRI Sydney memiliki hubungan kerjasama yang erat dengan berbagai pihak terkait. Untuk permasalahan tindak kejahatan, KJRI Sydney bekerjasama dengan Kepolisian Negara Bagian. Dalam hal bantuan hukum, KJRI Sydney bekerjasama dengan Legal Aid Negara Bagian.
 
Sementara untuk permasalahan keimigrasian, KJRI Sydney bekerjasama dengan Department of Immigration and Border Protection (DIBP) di masing-masing Negara Bagian. Selain itu, untuk permasalahan kekonsuleran lainnya, KJRI Sydney kerap bekerjasama dengan Organisasi-Organisasi Masyarakat Indonesia di Negara Bagian dan juga Perhimpunan Pelajar Indonesia-Australia.​