Forum Dwi Kewarganegaraan Diaspora Indonesia di Sydney

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?Dalam  kunjungannya ke Sydney, pada tanggal 12 Oktober 2013 lalu bertempat di aula pertemuan KJRI Sydney, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin menyempatkan diri bertemu dengan masyarakat diaspora Indonesia di Sydney dalam forum diaspora yang digagas KJRI. Melalui forum ini, masyarakat diapsora Indonesia di Sydney dapat bertemu sekaligus berdialog langsung dengan Menkumham. beberapa kutipan yang menjadi catatan dalam pertemuan tersebut, terlampir dalam tulisan di bawah ini.

 

Amir Syamsuddin menyampaikan bahwa pemangku pemerintahan termasuk tim Kementerian Hukum dan HAM mendengarkan dengan baik semua pesan yang disampaikan oleh Presiden pada acara Kongres Diaspora Indonesia (KDI) 2 di Jakarta, Agustus 2013 lalu. Presiden SBY dalam sambutan KDI 2 mengatakan antara lain "Masih segar dalam ingatan saya bahwa tahun lalu saya menyatakan bahwa tidak boleh ada diaspora Indonesia yang diperlakukan seperti orang asing jikalau pulang ke kampung halaman-nya. Mudah-mudahan, selama di Indonesia, saudara-saudara dapat merasakan sendiri sambutan kekeluargaan dari rakyat Indonesia. Prinsipnya: sepanjang di kepala, hati dan darah anda ada "Indonesia", maka sepanjang itu pulalah anda akan selalu menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia."

 

Menurut Amir, pesan Presiden itu sudah dijadikan indikasi oleh pemerintah dan jajarannya untuk membuat kebijakan yang dapat mengakomodasi harapan-harapan Diaspora Indonesia. Khususnya bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM, saat ini sedang menyiapkan sarana untuk mengakomodasi harapan itu. Pemerintahan saat ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Jika pada masa lalu seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bisa merasakan kurangnya persamaan dan perhatian, atau diskriminasi karena masalah-masalah politik atau keyakinan, maka sejak reformasi telah dilakukan koreksi. Hanya saja koreksi itu mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan atau keinginan, sama halnya dengan harapan diaspora Indonesia yang sudah berganti kewarganegaraan. Oleh karenanya, akan dilakukan upaya-upaya penyesuaian yang sebisa mungkin mendekatkan kepada harapan dalam implementasinya.

 

Ditambahkan Amir, upaya penyesuaian contohnya sudah di lakukan dalam Undan Undang (UU) No 12/2006 mengenai Dwi Kewarganegaraan terbatas kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun dari hasil perkawinan campur orang tua WNI  dengan warga negara asing (WNA). Hal ini sudah mencoba banyak mengakomodir kepentingan diaspora. Cuma saja hal ini belum atau tidak bisa memenuhi semua aspirasi dari diaspora. Setiap UU sebagai aturan politik harus disepakati secara konsensus (DPR dan pemerintah). Selain itu dipengaruhi pula oleh konfirgurasi politik pada masa saat diproses dan disahkanya UU itu. 

 

Secara pribadi, Amir mendukung semangat Diaspora untuk mengusung ide Dwi Kewarganegaraan (DK). Alasan utama yang dikemukakan adalah karena situasi saat ini sudah Global World. Oleh karenanya, DK akan sangat banyak manfaatnya. Dari sekitar 500 lebih anggota parlemen (DPR/MPR) tidak semua sudah memahami atau mengerti apa itu DK dan manfaatnya. Dengan kata lain, konsesus tidak akan diperoleh dari sebagian kecil anggota parlemen saja. Oleh karenanya, Pak Menteri mengharapkan kepada Diaspora melalui Indonesian Diaspra Network (IDN) untuk selalu menyuarakan manfaat dari DK, terutama dalam manfaat ekonomi.  Diakuinya bahwa masih terdapat perbedaan pandangan diantara pemangku pemerintahan. Penyamaan persepsi adalah hal yang perlu terus diperjuangkan, terutama untuk mendapat konsesus dari mereka yang memiliki kewenangan dalam penentuan peraturan berkaitan DK. Namun kemungkinan segala sesuatunya berubah masih ada, sudah banyak contoh di masa lalu yang menunjukkan terjadinya konsesus baru yang melahirkan produk-produk peraturan baru.


 
Mengakhiri sambutannya, Amir Syamsuddin menekankan sekali lagi bahwa dengan adanya KDI 2, Kementerian Hukum dan HAM telah berusaha sekuatnya dan dengan kapasitasnya untuk melakukan penyesuaian yang bisa dilakukan cepat untuk membantu diaspora, misalnya dengan melakukan penyesuain visa, ijin tinggal dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang kemudahan visa bagi diaspora yang sudah tidak lagi menjadi WNI dan memungkinkan mereka untuk dengan mudah memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (Permanent Resident). (Sumber : KJRI Sydney)