Fiji

​I. Profil Singkat
  
Nama Negara
Republik Fiji (Republic of Fiji)
Kepala Negara
Presiden, Ratu Epeli Nailatikau
Kepala Pemerintahan 
Perdana Menteri, Josaia Voreqe Bainimarama
Ibu Kota
Suva (penduduk : 164.421 jiwa)
Perbatasan
Tonga (timur); Vanuatu (barat); dan Samoa (timur laut).
Iklim
Sub Tropis, rata-rata temperatur 22 C, kondisi geografis memungkinkan Fiji dilanda tropical cyclone yang umumnya terjadi antara bulan Nopember s/d April setiap tahunnya.
Pembagian Wilayah
Luas wilayah 1,3 juta km2, sedangkan total daratan 18.333 km2 terdiri dari sekitar 330 pulau, sejumlah 1/3 pulau tidak berpenduduk. Fiji terdiri dari dua pulau utama yaitu pulau Viti Levu  (+ 10.429 km2) dan pulau Vanua Levu (+ 5.556 km2) serta kelompok kepulauan kecil Laveuni (470 km2), P. Kadavu (411 km2), P. Koro (104 km2), P. Gau (140 km2) dan P. Rotuma.
Penduduk
Jumlah penduduk +/- 827.900 (Juli 2007) terdiri dari 57,25% penduduk asli Fiji; 37,64% keturunan India dan lain-lain 5% (yakni keturunan Eropa, Cina, Polynesia, Rotuman, Micronesia).
Bentuk Negara
Republik
Sistem Pemerintahan
Parlemen
Hari Nasional
10 Oktober (Fiji Day), Fiji Merdeka pada 10 Oktober 1970
Agama
Kristen (51%), Hindu (36%), Muslim (7,8%), dan sisanya lain-lain termasuk Sikh, Mormon dan Baha’i.
Bahasa Resmi
Bahasa Inggris, Fiji dan Hindi.
Lagu Kebangsaan
The Blessing Grant
Mata Uang
Dollar Fiji (FJ$)
GDP (PPP)
US$ 3,587 milyar (perkiraan 2008)
GDP (official exchange rate)
US$ 3,589 milyar (perkiraan 2008)
Income perkapita (PPP)
US$ 3,800 (perkiraan 2008)
Ekspor
Gula, garmen, emas, produk kayu, ikan, minyak kelapa
Impor  
Barang manufaktur, mesin dan alat transportasi
Pertumbuhan ekonomi riil
0,2% (2008)
 
 
II. Sejarah Singkat
 
Pada  tanggal 10 Oktober 1874 Fiji menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Dari tahun 1879 hingga 1916, warga India datang ke Fiji dibawa oleh Inggris untuk bekerja sebagai buruh pada perkebunan tebu, yang kemudian menetap dan menjadi warga negara Fiji.
Pada tanggal 10 Oktober 1970 Fiji mendapat kemerdekaan penuh dari Inggris dan menjadi anggota Persemakmuran. Pada tahun 1987, menyusul peristiwa Kudeta Militer yang dimotori oleh Kol. Sitivine Rabuka, bentuk negara Fiji diubah menjadi Republik. Namun Fiji tetap mengakui Ratu Elizabeth sebagai Ratu Fiji. Konstitusi yang berlaku saat ini adalah Konstitusi 1997 (amandemen Konstitusi 1990) yang mengubah nama resmi negara dari "Sovereign Democratic Republic of Fiji" menjadi "Republic of the Fiji Islands".
 
Berdasarkan Konstitusi tersebut, Presiden merupakan Kepala Negara, lambang persatuan dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Periode jabatan Presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali masa jabatan 5 tahun berikutnya, setelah itu tidak dapat dipilih kembali. Presiden dipilih oleh The Great Council of Chief (Dewan Raya Pemuka Adat) atas usul Perdana Menteri.
 
Pemerintahan dijalankan oleh Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri, yang merupakan ketua partai pemenang pemilu. Para Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul dan saran PM.
Fiji menganut sistem Multi Partai. Partai politik terbesar yang terdapat di Fiji adalah Soqosoqo ni Duavata ni Lewenivanua (SDL), yang merupakan partai penduduk pribumi Fiji dan Fiji Labour Party (FLP), yaitu partai yang mewakili kepentingan warga keturunan India.
 
Fiji telah mengalami 4 (empat) kali kudeta yaitu pada Mei 1987, September 1987, April 2000 dan Desember 2006. Kudeta yang keempat (5 Desember 2006) dipimpin oleh Komodor Josaia Foreqe Bainimarama, yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Perdana Menteri Sementara. Kudeta tersebut mengundang kecaman dari berbagai negara, terutama negara-negara donor yang selama ini membantu pembangunan Fiji. Mereka mendesak Pemerintahan Sementara yang dibentuk militer pada Januari 2007 untuk segera melaksanakan Pemilu.
 
Kudeta-kudeta di Fiji seringkali dilatarbelakangi oleh pertikaian antar ras (pribumi dan keturunan India). Sejak kudeta tahun 1987 sering terjadi arus migrasi warga Fiji, utamanya (sekitar 90%) warga keturunan India, yang merasa hak-haknya untuk tinggal dan berusaha di Fiji terancam. Negara tujuan warga yang bermigrasi antara lain Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris dan Amerika.
 
 
III. Hubungan dan Kerjasama Bilateral RI-Fiji 
  1. Politik

    Hubungan diplomatik RI-Fiji dibuka pada tahun 1974 dengan penandatangan “Memorandum of Understanding” oleh Dubes RI dan Komisaris Tinggi Fiji di Wellington, Selandia Baru. Hubungan tersebut diselenggarakan pada tingkat Kedutaan Besar dengan perangkapan.

     

    Pada Agustus 2002, KBRI-Suva resmi dibuka dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Keberadaan KBRI Suva telah membuka kesempatan untuk berdialog secara teratur dengan jajaran pemerintah, parlemen, politisi, LSM, media dan kelompok Gereja, khususnya menyangkut keutuhan wilayah NKRI, termasuk pelaksanaan UU Otsus untuk Papua. Hal ini dilakukan untuk menangkis kegiatan-kegiatan OPM yang berusaha mempengaruhi negara-negara Pasifik Selatan. Kerjasama RI-Fiji yang positif dapat dilihat dari kebijaksanaan Fiji yang selalu mendukung keutuhan wilayah NKRI dan tidak mendukung upaya-upaya ke arah kemerdekaan dan pemisahan Papua dari wilayah Indonesia.

     

    Dukungan Fiji atas keutuhan wilayah NKRI disampaikan oleh Presiden Fiji pada saat penyerahan surat kepercayaan Dubes RI. Hal yang sama ditegaskan kembali oleh Menlu Kaliopate Tavola ketika bertemu dengan Menlu RI di Bali, April 2003.

     

    Sebagai sesama negara berkembang dan bagian dari kawasan Pasifik, Indonesia dan Fiji telah menjalin kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan bersama di berbagai forum PBB dan non-PBB. Kesatuan-pandangan dalam berbagai isu, seperti prinsip negara kepulauan, anti-nuklir dan perhatian terhadap masalah perubahan cuaca merupakan pilar hubungan bilateral selama ini. Fiji juga telah memberikan dukungannya terhadap pencalonan Indonesia di badan-badan PBB, seperti IMO, ECOSOC, World Tourism Organisation, UPU, ICAO, dll.

  2. Ekonomi

    Sejak dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suva pada 2002 telah terbuka peluang baik untuk meningkatkan hubungan tidak saja dibidang politik tetapi juga di bidang ekonomi dan perdagangan antara kedua negara.

     

    Bidang Perdagangan

     

    Fiji memiliki potensi pasar yang cukup besar bagi produk-produk Indonesia, karena:

    • Fiji dapat dimanfaatkan sebagai jembatan bagi masuknya barang-barang ekspor Indonesia ke Kawasan Pasifik mengingat posisi strategis Fiji di Pasifik Selatan dan satu-satunya negara di wilayah ini yang mempunyai pelabuhan samudera dengan kapasitas memadai. Tidak tertutup kemungkinan di masa yang akan datang Fiji akan menjadi semacam “Singapura” di Pasifik Selatan.
    • Produk-produk Fiji yang tidak terlalu beragam membuka peluang bagi produsen Indonesia memasarkan produknya di Fiji. Berbagai produk Indonesia yang sudah memasuki pasaran Fiji dan diminati antara lain adalah produk kertas, serat tekstil, alat-alat listrik, alat-alat elektronik rumah tangga, furniture, gift dan craft, pakaian, makanan ringan, kopi, kebutuhan sehari-hari, produk plastik, shampoo, sabun mandi, detergen, produk-produk kimiawi, dan alat-alat hasil manufaktur (seperti : Mobil Kijang, karoseri bus dari Nissan dan alat-alat pertanian).
    • Tingkat pendapatan perkapita yang besar juga didukung oleh tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Semenjak dulu, rakyat Fiji telah terbiasa dengan produk impor dari Australia dan Selandia Baru, sehingga sedikit sekali kebutuhan sehari-hari yang diproduksi di dalam negeri. Situasi ini menjadi peluang bagi produk Indonesia, karena Indonesia memproduksi kebutuhan sehari-hari yang sangat beragam dengan harga yang kompetitif di banding produk Australia dan Selandia Baru.
    • Dominasi pengusaha etnis India atas perekonomian Fiji harus dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia keturunan India dengan memanfaatkan kedekatan budaya dan latar belakang untuk menjalin hubungan dagang lebih mendalam lagi. Hal ini dalam skala menengah telah dilakukan oleh beberapa pengusaha Fiji keturunan India yang memiliki kontak-kontak dagang dengan trader atau produsen Indonesia keturunan India. Peningkatan kontak dagang tersebut dimaksudkan untuk memotong jalur pengusaha Fiji melakukan ikatan dagang dengan pengusaha India di Malaysia ataupun di Asia Selatan. Dalam hal ini, Indonesia memiliki keuntungan geografis, karena memiliki jarak lebih dekat dengan Fiji, di banding ke Malaysia atau India.
    • Pasar bebas Pasifik atau “Pacific Islands Countries Agreement” (PICTA), yang direncanakan akan berjalan secara penuh pada 2012 dan diikuti oleh negara-negara anggota Pacific Islands Forum (PIF), kecuali Australia dan Selandia Baru, membuka peluang bagi peningkatan ekspor Indonesia ke wilayah Pasifik. Penghapusan hambatan tariff melalui PICTA akan menyebabkan harga produk Indonesia yang masuk melalui Fiji, akan relatif sama di seluruh negara Pasifik.
    • Total angka perdagangan Indonesia-Fiji dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, dengan surplus yang cukup besar bagi Indonesia. Berdasarkan data statistik perdagangan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), total angka perdagangan Indonesia-Fiji selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dengan surplus dinikmati oleh Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Departemen Perdagangan RI, tahun 2006 total ekspor Indonesia ke Fiji sebesar US$ 18.63 juta, yang keseluruhannya berasal dari sektor non-migas. Tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi US$ 18,74 juta, kemudian pada tahun 2008 US$ 23,23 juta.
    • Sementara total impor Indonesia dari Fiji pada tahun 2006 sebesar US$ 10.700,- kemudian pada tahun 2007 sebesar US$ 11.700,- dan selanjutnya pada tahun 2008 sebesar US$ 160.600,-. Sebagai catatan, angka ini hanya mencakup ekspor langsung Indonesia-Fiji, dan tidak termasuk perdagangan melalui negara ketiga.
    • Sejak 2006, KBRI Suva telah mendatangkan para pengusaha Fiji ke PPE. Pada tahun 2006, tercatat 16 pengusaha (10 diantaranya dari Cook Islands) menghadiri PPE dengan transaksi sebesar US$ 45.000. Tahun berikutnya, tercatat 17 pengusaha Fiji dengan transaksi mencapai US$ 286.460. Pada penyelenggaraan PPE tahun 2008, KBRI Suva mencatat 18 pengusaha Fiji dan melakukan transaksi sekitar US$ 772.563,-. Sementara pada tahun 2009, tercatat 20 pengusaha Fiji menghadiri PPE dengan transaksi sebesar US$ 244.098.
    • Kendala peningkatan perdagangan Indonesia-Fiji terletak pada pasar Fiji yang relatif kecil dan jarak yang jauh, sehingga produsen memilih lewat pihak ketiga di Singapura atau Australia guna mengurangi risiko kerugian.
    • Kendala lainnya adalah pesaingan produk asal India, China, Thailand dan Malaysia. Ikatan tradisional antara pengusaha Fiji yang mayoritas etnik India dengan tanah leluhurnya ikut mendukung. Sementara produk China dikenal harganya lebih murah.

     

    Bidang Investasi

     

    • Fiji belum dapat dijadikan negara sumber PMA untuk Indonesia, karena Fiji sendiri sedang berusaha menarik investor asing. Fiji Islands Trade and Investment Bureau (FTIB) berencana untuk mengadakan Misi Investasi ke Indonesia, dengan fokus pada joint ventures di berbagai sektor sesuai dengan potensi kekayaan alamnya, yaitu : tourism (hotel development and ancillary services); manufacturing/assembly (white goods, electronic goods, plastic products, processed food stuffs); processed fish, fish products dan seafood; agro processing.

     

    Bidang Pariwisata

     

    • Sebagai salah satu tujuan wisata di dunia, sektor pariwisata Fiji menyumbang pendapatan nasional secara signifikan. Namun demikian, Fiji masih mengandalkan impor barang-barang pendukung industri pariwisata, misalnya: hiasan interior hotel, furnitur, dll. Hal ini merupakan peluang yang cukup besar bagi produk-produk Indonesia. Banyak hotel dan resor di Fiji yang mendatangkan furnitur dari Indonesia.
    • MoU Kerjasama Pariwisata antara Indonesia – Fiji ditandatangani 11 April 2006.
  3. Bidang Penerangan dan Sosial Budaya

    Sejauh ini hubungan bilateral RI-Fiji di bidang pers belum dikukuhkan dalam bentuk MoU. Berita-berita mengenai Indonesia yang dimuat di media cetak Fiji, kebanyakan mengenai “human interests” seperti, bencana alam, wabah flu burung, perkembangan pengadilan kasus penyelundupan narkotika oleh warga negara Australia, dll, yang hampir sepenuhnya dikutip dari kantor-kantor berita internasional. Berita di bidang politik, khususnya terkait dengan masalah Papua juga menjadi perhatian harian di Fiji. Namun menurut pengamatan KBRI, berita-berita mengenai Papua semakin berkurang baik dari segi frekuensi maupun bobot pemberitaannya.

     

    Kerjasama bilateral di bidang pers RI-Fiji sejauh ini hanya sebatas pada program kunjungan jurnalis. Beberapa wartawan dan kalangan media Fiji yang pernah berkunjung ke Indonesia, di antaranya adalah pada 2005 yaitu Mesake Koroi (General Manager Fiji Daily Post), Maikeli Seru Vesikula (News Editor Fiji Daily Post) sebagai peserta Journalist Visit Program (JVP) 2006, Amelia Vunileba (wartawan Fiji Times) yang mengikuti JVP 2007 dan Cheerianne Wilson, wartawan Fiji Sun yang mengikuti JVP 2008.

     

    Pada 2008, Netani Rika, Editor The Fiji Times, membatalkan partisipasinya pada the 3rd Global Intermedia Dialogue yang diselenggarakan di Bali, 6-8 Mei 2008, karena diminta untuk mengisi jabatan publisher yang kosong menyusul pendeportasian Evan Hannah.

     

    Hubungan baik KBRI Suva dengan kalangan pers ditunjukkan melalui dimuatnya berita mengenai berbagai kegiatan KBRI Suva, baik di media cetak maupun media elektronik (radio dan televisi).

     

    Di bidang sosial budaya, hubungan kerjasama RI-Fiji dikembangkan melalui pemberian beasiswa dalam bidang sosial budaya dari Pemri kepada Pemerintah Fiji setiap tahunnya, yaitu antara lain:

    • Program Darmasiswa untuk mempelajari Bahasa Indonesia dan Seni Budaya Indonesi selama 6 bulan hingga 1 tahun.
    • Program Beasiswa Pasca Sarjana Kemitraan Negara Berkembang
    • Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia.
  4. Pertahanan dan Keamanan
    • Fiji merupakan negara dengan jumlah militer yang kecil, sekitar 3500 pasukan. Walaupun merupakan negara maritim, namun penekanan terletak pada matra darat. Kekuatan juga lebih ditekankan pada personel, katimbang pada peralatan dan persenjataan. Personel militer (dan kepolisian) Fiji cukup terkenal dalam penugasan mereka di Timur Tengah dan daerah konflik lain di bawah PBB, berkat disiplin yang tinggi dan profesionalisme yang andal. Mereka juga menjadi sumber perolehan devisa bagi Fiji dengan pengiriman remitensi berjuta-juta dollar kepada sanak keluarganya di Fiji.
    • Kepala Fiji Police Force (FPF), Komodor Esala Teleni, yang seorang perwira AL dan pernah menjabat sebagai Wakil Panglima AB Fiji, mengambil prakarsa untuk melakukan kunjungan ke Indonesia 17-20 September 2008 sepulangnya dari India. Ia diterima oleh Kapolri dan berkunjungan ke JCLEC dan Akademi Kepolisian di Semarang. FPF sangat berminat untuk mengadakan (lagi) kerjasama di bidang pendidikan, dan hal-hal yang terkait dengan penanggulangan terorisme dan kejahatan transnasional.
    • Di bidang money laundering, pada 10 Juli 2009 telah dilakukan MoU kerjasama anti pencucian uang antara PPATK dengan Fiji Financial Intelligence Unit di sela-sela the 12th Annual Meeting of the Asia Pacific Group on Money Laundering, di Brisbane, Australia. Penandatanganan MoU ini merupakan yang pertama bagi Fiji dan akan mengadakan perjanjian kerjasama dengan negara-negara anggota Egmont Group lainnya.