PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MEMBERIKAN PENJELASAN TENTANG SISTEM PEMILU “ONE MAN ONE VOTE” DALAM RAPAT KABINET FIJI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keberhasilan sistem pemilihan umum “One Man One Vote” yang diterapkan Pemerintah Republik Indonesia pada pemilihan umum tahun 2004 dan 2009, diprediksikan akan diterapkan dalam Pemilu Fiji pada tahun 2014 yang akan datang. Respon positif diberikan oleh pemerintah setempat melalui undangan langsung Perdana Menteri Fiji, Commodore J. Voreqe Bainimarama kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva untuk menghadirkan Dr. Abdul Aziz Ahmad salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dr. Abdul Aziz Ahmad menjelaskan pengalaman pelaksanaan dua pemilu terakhir di Indonesia dengan system “One-Man-One Vote” dan distribusi logistiknya dihadapan rapat kabinet Pemerintah Fiji dan Anggota Dewan Militer Fiji pada tanggal 2 Maret 2011. Pada saat ini sistem One Man One Vote inilah yang sedang dipelajari oleh pemerintah Fiji. Selain itu, secara geografis, Fiji dan Indonesia memiliki kesamaan sebagai negara kepulauan sehingga pemerintah Fiji akan mendapatkan banyak pelajaran berharga dari Indonesia dalam menerapkan sistem ini di negaranya. Pada sore hari tanggal 2 Maret 2011, KBRI Suva bekerjasama dengan the University of the South Pacific (USP) mengadakan Kuliah Umum dengan tema “One Man One Vote” yang menghadirkan Dr. Abdul Aziz Ahmad, sebagai pembicara. Kegiatan ini mendapat sorotan yang cukup besar dari kalangan media setempat karena untuk pertama kalinya pemerintah Fiji mengijinkan suatu isu politik dibahas secara terbuka tanpa membatasi pergerakan masyarkat dan media massa. Kuliah umum ini diharapkan menjadi pemicu dan meningkatkan kepedulian para pemuda Fiji terhadap isu-isu politik yang dapat dikatakan cukup rendah sebagai akibat dari penetapan “Public Emergency Regulation” yang ditengarai sebagai upaya intimidasi terhadap kebebasan berekspresi masyarakat. Diharapkan juga kegiatan ini dapat meningkatkan awareness pemerintah Fiji mengenai pentingnya penerapan pendidikan politik yang baik dan benar secara dini kepada generasi muda. Dari segi kepentingan politik, tindakan PM. Bainimarama mengundang Pemerintah Republik Indonesia dipandang sebagai suatu upaya positif dalam mempersiapkan Fiji menuju demokrasi parlementer. Sementara itu, inisiatif KBRI Suva untuk memprakarsai pembelajaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan generasi muda dalam kancah politik ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan diplomatik di Fiji. Sorotan besar publik dan media juga dikarenakan Pemerintah Fiji selama ini dipandang tertutup dan tidak kooperatif dalam menanggapi upaya negara-negara barat untuk mendorong proses demokratisasi di Fiji pasca pengambilan-alihan pemerintahan dengan cara kudeta militer pada tahun 2006. Upaya-upaya ini dipandang sebagai tindakan internal interference sehingga berbagai masukan tersebut diabaikan oleh pemerintah Fiji yang berujung pada kebijakan isolasi dari negara-negara Commonwealth, Pacific Islands Forum (PIF), European Union dan bahkan Amerika Serikat. Sementara itu, Pemerintah Republik Indonesiai yang menganut prinsip non-interference policy berusaha untuk mendorong proses demokratisasi Pemerintah Fiji melalui soft power diplomacy seperti fasilitasi pembicara dari Indonesia dengan menyelenggarakan kuliah umum di USP dan pelaksanaan studi banding pejabat yang menangani Pemilihan Umum Fiji ke Indonesia pada bulan Oktober 2010.