Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)

10/6/2017

TANYA-JAWAB SEPUTAR KMILN

 

Apa itu KMILN

 

T: Apa itu Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)?

Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN atau yang popular disebut kartu diaspora adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.

T: Apa dasar hukum penerbitan KMILN?

Dasar hukum penerbitan KMILN adalah:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 76 tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

2. Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN).

T: Siapa itu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN)?

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, yang termasuk MILN adalah:

1. Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

2. Orang asing/warga negara asing, yang meliputi:

  1. Warga negara asing eks Warga Negara Indonesia;
  2. Warga negara asing anak eks Warga Negara Indonesia;
  3. Warga negara asing yang orang salah satu atau kedua orang tua kandungnya Warga Negara Indonesia.

T: Apakah wajib memiliki KMILN ?

KMILN bersifat sukarela,  tidak ada keharusan.  Namun demikian, bagi MILN tetap dianjurkan untuk memiliki KMILN sehingga keberadaan dan keahlian akan tercatat sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan lebih lanjut bagi pemberdayaan MILN

T: Apa fungsi KMILN?

KMILN mempunyai fungsi:

1. Sebagai tanda pengenal Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;

2. Sebagai alat pemetaan potensi dan jejaring Masyarakat Indonesia di luar negeri untuk kepentingan nasional.

 

T : Banyak yang beranggapan Kartu Diaspora hanya ditujukan untuk yang masih WNI. Apa betul demikian?

Tidak benar, Karena baik wni maupun yg sdh wna dapat mengajukan KMILN dg kriteria sbb

1. WNI yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri;

2. Warga negara asing eks WNI;

3. Warga negara asing anak eks WNI; atau

4. Warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI.

 

T: Apakah diplomat dapat mengajukan permohonan KMILN?

Permohonan KMILN tidak dapat diajukan oleh pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk keluarganya. Misal diplomat dan pejabat BUMN yang bekerja di kantor perwakilan di luar negeri, dan aparatur sipil negara (asn) tugas belajar

 

T: Apakah ada persyaratan lain untuk mengajukan KMILN?

Pemohon KMILN harus:

1. Tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Tidak melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia;

4. Berusia 18 tahun ke atas; dan

5. Menetap dan/atau bekerja di luar negeri paling singkat 2 (dua) tahun.

 

T : mengapa syarat menetap dua tahun di luar negeri dan bagaimana jika ijin tinggal hanya diberikan per tahun, apakah berhak utk apply?

Bentuk ijin tinggal dan lamanya ijin tinggal yang diberikan bisa bervariasi dari satu negara dgn negara lain. Jadi kalau baru dpt ijin tinggal setahun tapi ybs punya kontrak dua tahun misalnya, tentu berhak. Atau sudah pernah dapat ijin tinggal setahun yll dan sekarang di perpanjang setahun lagi, tentu jg berhak. Kalau hanya dikontrak setahun dan tdk atau belum diperpanjang, ya harus menunggu.

 

T: Apa dokumen yang harus dilampirkan ketika memohon KMILN?

Ada dua dokumen persyaratan, yaitu dokumen wajib dan dokumen tambahan, masing2 sesuai kategori MILN :

  1. Dokumen wajib yaitu salinan paspor yang masih berlaku;  izin tinggal menetap dan akte kelahiran bagi wna anak ex wni dan wna yg ortu nya wni)
  2. Dokumen tambahan:
    1. Untuk WNI :Kartu identitas setempat yang meliputi kartu tanda penduduk, kartu mahasiswa, kartu izin mengemudi, kartu pegawai dan surat keterangan identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat; dan/atau  Dokumen sah lain yang menunjukkan bahwa pemohon berstatus tinggal di negara setempat yang meliputi kontrak  kerja atau kontrak rumah/apartemen.
    2. Khusus utk wna : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pencabutan Status Kewarganegaraan Indonesia; Surat affidavit yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI yang pernah dimiliki oleh Pemohon; Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon pernah menjadi WNI, dapat berupa paspor Republik Indonesia, akta kelahiran, akta perkawainan; kartu keluarga; kartu tanda penduduk; dan surat keterangan lain yang dapat dibenarkan oleh Perwakilan; dan/atau  Dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa pemohon telah melepas kewarganegaraan Republik Indonesi;  Paspor Republik Indonesia milik salah satu atau kedua orang tua pemohon

  

T: Berapa lama masa berlaku KMILN?

KMILN berlaku 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang. Perpanjangan dapat diajukan melalui aplikasi online.

 

Manfaat/fasilitas bagi pemegang KMILN

 

 

T: Apa fasilitas yang diberikan bagi pemegang KMILN?

Perpres 76 tahun 2017 pasal 3 ay 3 berbunyi "Dalam hal peraturan perundang-undangan mensyaratkan KTP dan/atau kartu keluarga, KMILN dapat digunakan sebagai persyaratan dalam mendapatkan fasilitas ….."

Ini artinya diberikan fasilitas / kemudahan kepada WNI (pemegang KMILN) menggunakan Kartunya sebagai persyaratan untuk

a. Membuka rekening di bank umum;

b. Memiliki properti di Indonesia;

c. Mendirikan badan usaha Indonesia;

Sedangkan bagi wna pemegang KMILN, fasilitas/ kemudahan untuk membuka rekening, membeli properti dan mendirikan badan usaha di Indonesia, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

T: Mengapa dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2017 fasilitas hanya diberikan kepada WNI pemegang KMILN ?

Dalam berbagai peraturan Menteri dan Kepala Badan/Lembaga, persyaratan bagi wni untuk membuka rekening bank, membuka perusahaan, dan membeli properti adalah KTP. Padahal banyak wni yang puluhan tahun menetap di luar negeri sudah tidak memiliki KTP karena sudah bukan penduduk di Indonesia. Sehingga selama ini hak ekonomi mereka sebagai WNI tidak terpenuhi. Perpres Nomor 76 Tahun 2017 memerintahkan agar peraturan-peraturan terkait ketiga kegiatan ekonomi yg tertuang dalam perpres di atas yang memerintahkan agar peraturan yang mensyaratkan KTP juga bisa menerima KMILN sebagai persyaratan yang sah. Sehingga persyaratan KTP bagi mereka dapat diganti dengan KMILN.

 

T : Apa manfaat Kartu Diaspora bagi ex-WNI yg sekarang sudah WNA. Mohon dijelaskan secara konkrit contoh-contoh manfaatnya.

Diaspora bukanlah sebuah terminologi hukum dalam konteks hukum positif Indonesia. Oleh karena itu tidak ada satupun rujukan kata diaspora karena memang tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Dalam hukum, yang dikenal adalah terminologi warga negara, dan orang asing (UU no. 13 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan) serta terminologi penduduk (UU no. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan)

Hal ini berbeda dengan di negara lain yang memiliki jumlah diaspora sangat banyak seperti India. Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan berbagai komunitas diaspora Indonesia dalam berbagai kesempatan kunjungan ke luar negeri, permintaan agar ada pengakuan terhadap keberadaan dan potensi diaspora Indonesia, dengan memberikan kartu tanda pengenal, selalu mengemuka. Oleh Karena itu fasilitas pertama dan utama yang diberikan melalui Perpres 76 tahun 2017 dan Permenlu no. 7 tahun 2017 adalah pengakuan resmi Pemerintah terhadap eksistensi dan potensi diaspora baik yang masih warganegara Indonesia maupun yang sudah menjadi warganegara asing termasuk anaknya. Pengakuan dalam bentuk pemberian Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri atau popular disebut Kartu Diaspora ini, merupakan langkah awal untuk menetapkan kebijakan dan strategi pemberdayaan diaspora kedepan.

Dengan adanya kartu identitas ini, Pemerintah akan memiliki data base tentang sebaran dan potensi diaspora Indonesia. Kedepan Pemerintah akan bisa lebih baik lagi menyusun kebijakan strategis untuk lebih memberdayakan diaspora sehingga peranan dan potensinya bisa turut ditingkatkan membantu membangun negeri, bangsa dan dunia pada umumnya.

Namun demikian, saat inipun Pemerintah telah lebih banyak menetapkan kebijakan yang memungkinkan warganegara asing dan khususnya eks WNI berperan dalam perekonomian nasional, antara lain:

  1. Peraturan Bank Indonesia no 16/17/PBI /2017 tentang transaksi valuta asing terhadap Rupiah antar pihak Bank dengan pihak Asing. Dalam peraturan ini yg disebut asing adalah termasuk individu wna dan wni yg bermukim di luar negeri
  2. Paket stimulus ekonomi 2015 mengijinkan wna membuka rekening bank dg syarat umum:
    1. Rekening dengan jumlah max USD 50 ribu cukup dengan Valid paspor dan ID neg asal.
    2. Rekening diatas USD 50 ribu harus ditambah dengan copy ijin tinggal tetap, reff dari lembaga terkait di  Indonesia, Bukti rekening bank di neg domisili dan keterangan domisili di Indonesia.
  3. UU no. 6 tahun 2011 melalui PP no. 26 tahun 2016   memberikan kemudahan keimigrasian bagi eks wni dan keluarganya yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumhan.
  4. Permenkumham no. 33 tahun 2016 khusus bagi ex wni dan keluarganya diberikan fasilitas kunjungan beberapa kali perjalanan (visa-D212) dengan masa berlaku 5(lima) tahun, yangmana setiap kali kunjungan selama berlaku 60 hari dan dapat diperpanjang (max 2x) Visa ini berlaku juga bagi suami/istri ex wni dan anak kandung yang sah yang belum menikah dan belum berusia 30 tahun.
  5. Permenkumham no. 43 tahun 2015
    1. Yang memiliki Visa kunjungan dapat diberikan Itas (Ijin tinggal terbatas) bagi eks wni
    2. Ex wni pemegang Itas dapat langsung dialih statuskan menjadi Itap sejak diberikan Itas. Ex wni pemegang Itap dapat bekerja di Indonesia.
  6. PP 103 tahun 2015 tentang pemilikan rumah oleh orang asing
  1. Untuk Orang asing pemegang  Izin Tinggal Tetap (KITAP).
  2. Pemilikan properti dengan sertifikat hak pakai selama 30 tahun, dapat diperpanjang dan dapat diwariskan.
  3. Jika tidak lagi berdomisili di Indonesia maka dalam waktu satu tahun  wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas propertinya kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
  4. WNI yang menikah dgn WNA dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Tetapi Hak atas tanah tsb, bukan merupakan harta bersama (gono gini) yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris. Perjanjian pisah harta kini dapat dilakukan ketika sudah terikat dalam pernikahan (tidak harus pre-nuptial agreement)


    T : Apa betul nanti akan ada jalur khusus Diaspora di bandara Indonesia sehingga memudahkan Diaspora pas proses imigrasi?

    Kemudahan - kemudahan lain yang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan komitmen internasional Indonesia yang akan diberikan kepada pemegang KMILN masih perlu dikoordinasikan dengan Kementerian / Lembaga terkait lainnya di Indonesia.

     
    KMILN dengan isu KTP / Kartu tanda pengenal lainnya

     T:  Apa di mata hukum kedudukan KMILN sama dengan KTP?

     KMILN bukan KTP dan kedudukannya tidak sama dan tidak bisa menggantikan KTP.  Menurut UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Sedangkan definisi Penduduk menurut UU tsb adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

    KMILN adalah kartu tanda pengenal bagi MILN yang tinggal dan menetap di luar negeri sesuai dengan kriteria dan persyaratan dan penerbitkannya diperintahkan melalui Peraturan Presiden.
     

    T: Kalau MILN sudah dan atau masih memiliki KTP, apakah perlu mendaftar KMILN?

    Karena KMILN adalah tanda pengenal di luar negeri, maka lebih baik tetap mengajukan KMILN meskipun masih memiliki KTP.

     
    T: Jika KTP sudah habis masa berlakunya, apakah bisa digantikan oleh MILN saja?

     Tidak bisa, Karena kedudukan dan fungsinya berbeda.

    Tetapi selama masih akan terus tinggal dan menetap di luar negeri maka dapat menggunakan KMILN sebagai tanda pengenal.
     

    T: Bagaimana kalau pemegang KMILN kemudian menetap di Indonesia?

    Pemegang KMILN yang pindah dan menetap di Indonesia agar melaporkan secara online ke web https://iocs.kemlu.go.id terkait perubahan data. Sesuai Permenlu, MILN yang pindah dan menetap di Indonesia tidak memerlukan KMILN nya karena akan diganti dg KTP (utk wni) dan Kitap (utk wna)

     
    T: Apa bedanya KMILN dengan kartu-katu lain seperti Kartu Pekerja Indonesia di Singapura (KPIS)?
    KPIS atau kartu yang sejenis dikeluarkan khusus untuk tenaga kerja indonesia, bahkan khusus untuk tenaga kerja yang bekerja di negara tertentu saja oleh Perwakilan RI. Sedangkan KMILN ditujukan bagi MILN secara luas dari berbagai status dan profesi di semua negara baik wni maupun wna. KMILN diterbitkan oleh Kemenlu Pusat.

     
    T: Apakah ada kaitan antara KMILN dengan PEMILU di Indonesia?
    Prosedur Pemilihan Umum, termasuk penyusunan data pemilih telah diatur dalam UU no. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian Pendaftaran KMILN tidak ada kaitannya secara langsung dengan kegiatan Pemilihan Umum di Indonesia. Selain itu Pemilu hanya diikuti oleh WNI, sedangkan pendaftaran KMILN juga mencakup MILN yang wna.

     
    KMILN dengan status dan kewarganegaraan / keimigrasian.
     

    T : Saya sdh ikut menjadi wn suami (Amerika), tetapi masih pegang paspor wni. Apakah saya mendaftar KMILN sbg wni atau ex wni?

    Sebaiknya ajukan permohonan sebagai WNA, karena sesuai UU Kewarganegaraan, Seorang WNI ketika mengikuti warga negaranyasuaminya yg wna, otomatis status wni nya gugur. Dan paspor Indonesianya dapat dijadikan dokumen syarats pendukung mendapatkan KMILN

     
    T : Saya masih wni, tetapi pasangan saya wna, bisakah dia bisa mendaftar KMILN?

    Sesuai dengan Perpres, warga negara asing yang masuk ke dalam kategori Masyarakat Indonesia di Luar negeri ada tiga yaitu eks wni, anak dari  eks WNI dan anak dari ortua WNI. KMILN tidak/belum menjangkau keturunan kedua dst nya dari eks WNI dan juga tidak mencakup pasangan dari WNI.

     
    T :  Bisakah kami WNA keturunan bangsa Indonesia yg sdh turun temurun tinggal di luneg mendaftar utk KMILN

    Sesuai dengan Perpres, warga negara asing yang masuk ke dalam kategori Masyarakat Indonesia di Luar negeri ada tiga yaitu eks wni, anak dari  eks WNI dan anak dari ortua WNI. KMILN tidak menjangkau wna keturunan suku bangsa yang ada di Indonesia yang tidak pernah menjadi wni sebelumnya.
     

    T : Kami dahulu diadopsi sejak bayi dari indonesia dan kini menjadi wna, bisakah mendaftar utk KMILN

    Selama masih bisa menunjukan bahwa yang bersangkutan lahir dari orang tua WNI dan atau surat adopsi yang menunjukan bahwa diadopsi dari orang tua WNI dan atau dari Rumah Yatim di Indonesia, masih bisa memohon KMILN.

    T :  Kami masih memiliki paspor yg sah, dan walaupun masih tinggal dan bekerja di luneg namun ijin tinggal kami sudah habis. Apakah kami bisa mendaftar KMILN?

    Silahkan mendaftar dengan mengajukan bukti bukti tambahan terkait domisili anda. Perwakilan akan melakukan verifikasi terkait disetujui atau tidaknya permohonan tsb.


    T : bagi warga etnis Tionghoa yang kelahiran Indonesia dan bukan WNI, sekarang bertempat tinggal di Hong Kong tetapi masih memiliki banyak keluarga di Indonesia, apakah boleh apply KMILM?

    Mereka boleh mendaftar sepanjang dapat memenuhi kriteria MILN yaitu mereka pernah menjadi wni (ex wni), atau berstatus sebagai anak kandung dari ex wni, dan atau yang orangtuanya masih wni yang dibuktikan dengan dokumen yg dipersyaratkan dalam Permenlu 7 tahun 2017.

    T: Apa KMILN  dapat berfungsi sebagai paspor dan visa ketika akan berkunjung ke Indonesia?

    KMILN bukan merupakan dokumen perjalanan.

    Pemegang KMILN yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia tetap memerlukan paspor, dan visa bagi WNA (kecuali yang negaranya mendapat fasilitas bebas visa kunjungan singkat ke Indonesia).


    T : Apakah hubungan Kartu Diaspora dengan dwi kewarganegaraan ?

    Tidak ada hubungan antara keduanya.


    T: Apa bedanya pendaftaran KMILN dengan Lapor Diri.

    Sesuai dengan UU no. 23 tahun 2006 pasal 18 ay 1 "Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana". Oleh Karena itu WNI yang tinggal di luar negeri WAJIB melakukan lapor diri ke Perwakilan RI.

    Sedangkan KMILN sesuai Permenlu no.  7 tahun 2017 pasal 4 ayat 5 tahun 2017 bersifat sukarela bukan wajib. Karena menurut Permenlu tsb kriteria MILN termasuk wna maka secara hukum tidak bisa mewajibkan wna utk mendaftar KMILN.


    KMILN dan Perpajakan serta Pewarisan

    T: Bagaimana kaitan KMILN perpajakan?

    Menurut UU PPH 35/2008, Subyek NPWP ada dua yaitu di Luar Negeri dan di Dalam Negeri

Subyek pajak yang berdomisili di Luar negeri harus punya NPWP jika berdomisili lebih dari 183 hari di Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari usahanya di Indonesia. Dan jumlah penghasilannya tersebut bukan termasuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) . Jika tidak penuhi kriteria ini, maka mereka tidak termasuk subyek pajak jadi tidak perlu punya NPWP.

Di Dalam negeri ; subyek pajak yang berdomisili di dalam negeri harus punya NPWP jika mempunyai penghasilan yang terkena pajak.

Intinya pajak penghasilan dikenakan kpd mereka yg mendapatkan penghasilan dari kegiatannya di INDONESIA  dan penghasilannya tsb jumlahnya termasuk yg terkena pajak. Profesional yg bekerja di luneg tentu sudah kena pajak penghasilan sesuai dg peraturan pajak di negara tsb.

Tetapi wni maupun wna, sesuai UU Perpajakan, jika tinggal lbh dari 183 hari di Indonesia dan selama itu mendapatkan penghasilan, yg jumlahnya  termasuk terkena pajak, maka menjadi subyek pajak di Indonesia dan harus memiliki NPWP.

Untuk diketahui dalam formulir isian aplikasi KMILN, tidak disyaratkan adanya pengisian daftar kekayaan dan daftar penghasilan. Karena Kementerian Luar Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mendaftar harta kekayaan pemohon.

 

T. Kalau sudah berkewarganegara asing dan memegang KMILN ini, apakah nanti bisa tetap menerima harta warisan seandainya orang tua meninggal dunia.

KMILN adalah kartu tanda pengenal diaspora Indonesia di luar negeri, tidak ada kaitannya dengan pewarisan.

Ketentuan tentang harta waris terkait properti dapat dilihat  dalam PP 103 tahun 2015. Secara singkat:

  1. WNA dapat memiliki properti dengan sertifikat hak pakai selama 30 tahun yang dapat diperpanjang dan dapat diwariskan.
  2. Jika tidak lagi berdomisili di Indonesia maka dalam waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas propertinya kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
  3. WNI yang menikah dgn WNA dapat memiliki hak atas properti yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya (hak milik). Tetapi Hak atas tanah tsb, bukan merupakan harta bersama (gono gini) yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris.
  4. Pengadilan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2017 memutuskan menghapus ketentuan perjanjian pra-nikah yang ada dalam pasal 29 UU Perkawinan tahun 1974. Dengan adanya keputusan MK tersebut, wni yang telah menikah dengan wna sekarang dapat membuat perjanjian pemisahan harta (setelah menikah, tidak harus sebelum menikah) dan memiliki properti dengan sertifikat hak milik.


    Proses dan persyaratan Aplikasi KMILN
     

T: Bagaimana cara mengajukan permohonan KMILN?

Pemohon membuat akun melalui website: https://iocs.kemlu.go.id. Stlh menerima aktivasi akun (via email) bisa mendaftar di: https://iocs.kemlu.go.id

 

Langkah-langkah proses pengajuan KMILN adalah sebagai berikut:

1.      Pemohon membuat akun melalui website: https://iocs.kemlu.go.id

  1. Tulis nama depan.
  2. Tulis nama belakang.
  3. Masukan alamat surat elektronik (e-mail).
  4. Pilih kategori kewarganegaraan: WNI atau warga negara asing.
  5. Pilih negara tempat tinggal.
  6. Pilih Perwakilan RI terdekat dengan tempat tinggal pemohon.
  7. Tulis kata sandi sesuai dengan pilihan pemohon. Kata sandi agar diingat.
  8. Tulis kembali kata sandi yang sama.
  9. Klik bahwa pemohon bukan robot.
  10. Buka dan baca "Syarat dan Ketentuan". Kalau setuju, di klik pada "Syarat dan Persetujuan".
  11. Klik Daftar.
     

2.      Pemohon menerima aktivasi akun memalui email. Setelah menerima aktivasi akun, pemohon kemudian:

  1. Buka website: https://iocs.kemlu.go.id
  2. Klik di Beranda.
  3. Masukan alamat surat elektronik yang dipakai ketika mendaftar akun.
  4. Masukan kata sandi yang sama ketika mendaftar akun.
  5. Klik MASUK.
  6. Isi formulir isian. Untuk foto, agar diunduh foto ukuran 3x4 atau 4x6, bukan foto selfie.
  7. Lampirkan dokumen persyaratan. Dokumen di-scan terlebih dahulu.
  8. Setelah semua selesai kirim ke Perwakilan RI.

 

T : Apakah data optional harus diisi juga? Beberapa data sifatnya privasi seperti sertifikat tempat domisili, keterangan bekerja (bagi Ibu RT ini sulit)

Data optional sifatnya sukarela. KMILN tidak mensyaratkan sertifikat tempat domisili dan syarat bekerja utk mendapatkan KMILN. Bukti domisili sebagai persyaratan tambahan dapat berupa tagihan yg ditujukan kpd ybs atau suami dg alamat rumah. Yang menjadi syarat utama adalah tinggal dan menetap di luar negeri.

T: Berapa lama waktu  diperlukan dari proses mendaftar hingga terima KMILN

Setelah data pemohon dan dokumen persyaratannya dinyatakan lengkap dan benar atau terverifikasi dan direkomendasikan oleh Perwakilan ke Pusat maka paling singkat 2 (dua) minggu KMILN sdh diterima oleh pemohon.

T: Apakah jika permohonan disetujui, KMILN harus diambil sendiri di Perwakilan atau dikirim ke rumah?

KMILN akan diberikan dalam bentuk kartu digital bukan dalam bentuk kartu biasa. KMILN yang sudah disetujui akan dikirim langsung oleh Kemlu Pusat ke akun email pemohon dan ditembuskan ke Perwakilan tempat ybs mendaftar.

 

T: Bagaimana metode Perwakilan melakukan  verifikasi terhadap berkas pemohon

Verifikasi dilakukan dengan pengecekan keabsahan dokumen yang diberikan oleh pemohon dan keberadaan fisik pemohon. Verifikasi dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai Organisasi kemasyarakatan setempat, instansi/lembaga terkait baik di Indonesia maupun di negara setempat jika diperlukan.

 

T: Berapa biaya yang harus dibayar untuk medapatkan KMILN?

 Seluruh proses aplikasi KMILN TIDAK dipungut BIAYA sepeserpun.

 

T: Apa bentuk KMILN?

Bentuk KMILN adalah digital/elektronik, yang dikirim melalui surat elektornik (e-mail). Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI tidak menyediakan KMILN dalam bentuk cetak fisik.

Description: KMILN-Card-new

 

T: Apa KMILN boleh dicetak sendiri?

  Boleh.

T: Kemana pemohon dan pemegang KMILN dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi terkait KMILN?

Perwakilan akan menetapkan pejabat yang menangani KMILN. Silahkan kontak Perwakilan terdekat atau tempat anda mengajukan permohonan.

 

T :. Siapakah yg menyetujui pemberian KMILN, Perwakilan atau Pusat?

Permohonan KMILN akan ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri di Pusat dengan mendengarkan rekomendasi dari Perwakilan

 

T : Cukup banyak wni /ex wni yang tidak melek huruf/gadget dan tidak punya komputer dan akses internet. Apakah mereka bisa mendaftar KMILN secara fisik di Perwakilan?

Aplikasi secara fisik di Perwakilan tidak bisa, namun demikian Perwakilan bisa saja memfasilitasi WNI atau eks WNI untuk dapat melakukan pendaftaran KMILN secara online dengan menyediakan petugas pendamping dan peralatan komputer, akses internet dan scanner.

 

T : Bisakah satu akun email, misal email Perwakilan atau seseorang digunakan secara bersama oleh beberapa orang karena mereka tidak punya komputer/akses internet dan tidak melek gadget?

Tidak bisa. Setiap pemohon KMILN harus memiliki akun email sendiri.

 

T: Adakah email yang bisa dihubungi di Kemenlu tentang Kartu Diaspora

 

Silahkan kontak

Arif Suyoko di : arifsuyoko@kemlu.go.id

Kantor Sahli di : kantorsahli@kemlu.go.id

 

Dokumen Persyaratan

 

T : Bukti apa yg bisa dilampirkan jika negara setempat tidak mengeluarkan ijin tinggal dalam bentuk surat?

Jika Pemerintah Setempat tidak menerbitkan ijin tinggal dalam bentuk surat, dokumen apapun yang menyatakan bahwa seseorang mendapat ijin tinggal di sebuah negara dapat dilampirkan sebagai persyaratan mengajukan KMILN

 

T : Apakah "proof of residence" yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi setempat atau organisasi kemasyarakatan sipil bisa diajukan sebagai dokumen persyaratan untuk mendaftar KMILN?

" proff of residence " bisa digunakan sebagai dokumen persyaratan tambahan utk mendaftar KMILN

 

Pengelolaan data Pemohon

 

T: Bagaimana kerahasiaan data pemohon KMILN dijaga?

 

Data pemohon KMILN akan dijamin kerahasiannya oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dimana permohonan KMILN diajukan. Hal ini karena hanya Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dimana KMILN diajukan yang memiliki akses data pemohon KMILN. Untuk penggunaan data KMILN oleh pihak ketiga, misalnya untuk perbankan, penggunaan data tersebut akan dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama. Untuk keperluan pembukaan account bank misalnya, selain perjanjina kerjasama antara Kemlu dg pihak Perbankan, juga harus persetujuan pemilik data, yaitu pemegang KMILN yg ingin mnejadi nasabah.

 

T: Apakah data pemohon KMILN akan terbuka bagi pemerintah lain?

 

Data pemohon KMILN tidak untuk di share dg pemerintah asing. Data aplikan disimpan di Pusat Data Kementerian Luar Negeri.

 

​PERPANJANGAN dan PENCABUTAN

 

T: Apa syarat-syarat untuk perpanjangan KMILN?

 

KMILN dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara elektronik pada web: https:\\iocs.kemlu.go.id dan menunggah dokumen persyaratan utk perpanjangan seperti ijin tinggal/kontrak kerja/ kartu mhsw dll yg membuktikan pemohon msh berada di luar negeri. Sedangkan bagi wna, perpanjangan dapat diberikan jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak menetap di Indonesia..

 

T: Apa KMILN bisa dicabut?

 

Bisa dicabut, apabila pemegang KMILN:

a. Meninggal dunia;

b. Menetap di Indonesia;

c. Terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. Melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. Memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau pemerintah negara setempat;

f. Memberikan dokumen persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar; atau

g. Menyalahgunakan KMILN tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya.

 

T : Apa yg dimaksud dgn "memiliki masalah hukum dg Pemri maupun Pem setempat"? Sampai sejauh apa masalah hukum yg menyebabkan ditolaknya atau dicabutnya KMILN?

 

Memiliki masalah hukum maksudnya telah dijatuhi hukuman penjara yang berkekuatan hukum tetap, baik oleh pengadilan di Indonesia atau di negara ybs berdomisili. Penolakan pemberian KMILN dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri

 

 

 

 

 

                                                                                                Jakarta, 26 September 2017