Singapura

​​​​​PROFIL NEGARA


Nama Resmi:Republik Singapura
Ibukota:Singapura
Kepala Negara:Presiden Tan Keng Yam Tony
Kepala Pemerintahan:Perdana Menteri Lee Hsien Loong
Menteri Luar Negeri:Dr Vivian Balakrishnan
Letak:

Terletak di bagian tenggara Asia yaitu pada 136,8 km utara khatulistiwa, di antara garis lintang 103’ 38’ Bujur Timur dan 104’ 06’ Bujur Timur, serta merupakan pulau yang terletak di antara Indonesia dan Malaysia.

Perbatasan:

Singapura terletak di ujung Selat Malaka, merupakan kota pelabuhan strategis yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan Malaysia.

Wilayah:

Luas wilayah Singapura dengan 60 pulau-pulau kecil yang mengelilinginya 712,4 km2 . Pulau-pulau yang berpenduduk dan mempunyai nilai ekonomis ialah Pulau Tekong, Pulau Sentosa, Pulau Bukum Besar, Pulau Merlimau dan Pulau Ayer Chawan. Pada tahun 1997 pemerintah Singapura memasukkan gugusan kepulauan Pedra Branca yang masih menjadi sengketa dengan Malaysia ke dalam peta resmi Republik Singapura.

Iklim:Tropis dengan kelembaban tinggi
Jumlah Penduduk:5,535 juta (Source: singstat.gov.sg​)
Bentuk Negara:Republik
Hari Nasional:

9 Agustus (9 Agustus 1965 adalah Hari Kemerdekaan Singapura setelah melepaskan diri dari Federasi Malaysia)

Kelompok Etnik:Cina (74.3%), Melayu (13.3%), India (9.1%), lain-lain (3.2%)
Bahasa Resmi:Mandarin (resmi), Melayu (resmi dan nasional), Tamil (resmi), Inggris (bahasa kerja dan pengantar di institusi pemerintahan dan pendidikan)
Agama:Buddha, Islam, Kristen, Hindhu, Sikh, Konfusian
Mata Uang:Dollar Singapura: simbol S$


PETA REPUBLIK SINGAPURA

Peta Singapura 


SEJARAH SINGKAT

Nama Singapura berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti Kota Singa yang mulai dikenal secara umum sejak akhir abad ke 1. Sebelumnya Singapura dikenal dengan nama Tumasik (Kota Laut) yang ditemukan dalam naskah Negarakertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 selama berdirinya kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Raja Hayam Wuruk (1350 – 1389). Setelah mundurnya kerajaan Majapahit, Singapura merupakan bagian dari Kesultanan Malaka yang didirikan oleh Pangeran Iskandarsyah dari Palembang dan Laksamana Hang Tuah.

Pada pertengahan abad ke 17, pemerintah kolonial Inggris yang berkuasa di India menganggap perlu adanya pelabuhan yang dapat mendukung kelancaran armada pelayaran dalam berdagang dengan Cina sekaligus untuk menghambat kekuatan Belanda di Timur Jauh. Tanggal 29 Januari 1819 Raffles mendarat di Singapura dan pada tanggal 6 Februari 1819 ditandatangani perjanjian mengenai pembentukan perwakilan dagang dengan penguasa Singapura waktu itu, yaitu Sultan Hussein dari Johor dan Temenggong Abdurrachman yang berkedudukan di Singapura. Sejak saat itu, Singapura berkembang menjadi pusat perdagangan yang penting di kawasan dan menghubungkan Asia-Eropa Timur. Pada tahun 1824, Singapura menjadi milik Inggris setelah dalam perjanjian antara Belanda – Inggris, Belanda menarik semua keberatannya terhadap kekuasaan Inggris di Singapura. Meningkatnya kemakmuran Singapura di bawah kekuasaan Inggris telah menarik orang-orang Cina, India dan Melayu dari Semenanjung Melaya untuk beremigrasi ke Singapura.

Pada waktu Perang Dunia ke II, Singapura jatuh di bawah pendudukan Jepang selama 3.5 tahun. Pada 1945 Inggris kembali berkuasa di Singapura dan dibentuk sebuah pemerintahan kolonial terpisah dari Malaka dan Penang. Pada tahun 1957 pemerintah Inggris menyetujui Singapura menjadi sebuah negara dengan pemerintahan sendiri, tetapi masalah hubungan luar negeri dan pertahanan tetap dipegang Inggris. Untuk melaksanakan hal ini, pada tahun 1959 diadakan pemilu pertama untuk memilih Dewan Perwakilan Singapura dan pada tanggal 5 Juni 1959 telah dibentuk pemerintahan sendiri negara Singapura dengan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri Singapura pertama.

PM Malaya, Tengku Abdul Rahman mengusulkan agar untuk mempererat kerjasama politik dan keamanan, Singapura bergabung dengan Malaysia tahun 1963 – 1965 yang terdiri dari Federasi Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah. Indonesia dibawah pimpinan Presiden Soekarno waktu itu menentang keras dan melaksanakan konfrontasi politik terhadap pembentukan Malaysia tersebut. Singapura keluar dari Federasi 2 tahun setelah memanasnya konflik ideologis antara Pemerintah negara bagian yang dipimpin oleh People’s Action Party dengan Pemerintah Federal di Kuala Lumpur. Singapura resmi berdaulat pada 9 Agustus 1965. Yusoh bin Ishak disumpah menjadi Presiden Singapura dan Lee Kuan Yew tetap menjabat sebagai perdana menteri.


SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN
  1. Sistem Kepartaian

    Singapura memiliki sistem multi partai dengan 23 partai politik yang terdaftar. Namun dalam Pemilu 2 Januari 1997 tercatat hanya 6 partai politik yang mengikuti pemilu untuk memilih anggota parlemen yaitu:

    • People’s Action Party (PAP)
    • Singapore Democratic Party (SDP)
    • Worker’s Party (WP)
    • Singapore People’s Party (SPP)
    • National Solidarity Party (NSP)
    • Democratic Progressive Party (DPP)


  2. Parlemen

    Singapura adalah sebuah negara berbentuk Republik dengan sistem pemerintahan parlementer. Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif tercantum dalam konstitusi negara Singapura. Kepala Negara Singapura adalah seorang Presiden. Administrasi pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan anggota kabinetnya diangkat oleh Presiden diantara para anggota parlemen. Seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.

  3. Sistem Pemerintahan

    Singapura menganut sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer dengan bentuk negara Republik. Kepala Negaranya seorang Presiden yang dipilih berdasarkan Undang-undang Presiden yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Nopember 1991. Dalam Undang-undang Presiden, dinyatakan bahwa pemilihan Presiden dilakukan sekali dalam enam tahun melalui pemilihan umum. Perdana Menteri sebagai pemimpin kabinet yang menjalani pemerintahan sehari-hari dipilih dari pimpinan partai yang memegang mayoritas di Parlemen. Dengan memperoleh mayoritas kursi di parlemen dari hasil pemilu 2 Januari 1997, Partai Aksi Rakyat (PAP) terus melanjutkan kekuasaan pemerintahan Singapura sejak tahun 1959.


    • Kekuasaan Eksekutif (Presiden)

      Sesuai konstitusi, Presiden adalah Kepala Negara yang dipilih untuk jabatan selama 6 tahun. Presiden mempunyai hak veto terhadap anggaran negara yang diajukan oleh pemerintah. Selain itu, Presiden juga mempunyai wewenang untuk mengangkat pejabat-pejabat negara. Berdasarkan Internal Security Act (ISA), Presiden dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan penyelidikan mengenai masalah-masalah korupsi. Dalam tugasnya Presiden dibantu oleh Dewan Penasehat Presiden apabila Presiden akan melaksanakan fungsi-fungsinya seperti mengangkat para pejabat pemerintah.

      Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) yang diangkat oleh Presiden dan anggota parlemen berdasarkan keputusan mayoritas dalam parlemen. Menteri-menteri diangkat oleh Presiden melalui usul PM yang dipilih diantara para anggota parlemen. Kabinet bertangung jawab kepada parlemen atas semua kebijakan pemerintah. Kabinet terdiri dari Perdana Menteri dan dua Wakil Perdana Menteri, dan menteri-menteri yang membawahi kementerian-kementerian.

    • Kekuasaan Legislatif (Parlemen dan Presiden)

      Kekuasaan legislatif di Singapura dipegang oleh Parlemen dan Presiden. Parlemen menganut sistem satu kamar (unikameral). Anggota parlemen berjumlah 84 orang, terdiri dari 83 anggota parlemen hasil pemilu dan 1 anggota oposisi yang diberi kursi di parlemen. Para anggota parlemen yang terpilih merupakan wakil-wakil dari daerah-daerah pemilihan yang disebut Group Representation Constituencies (GRC). Pembentukan GRC dimaksudkan untuk menampung terwakilinya suku minoritas Singapura (mayoritas penduduk Singapura adalah suku Cina, sedangkan minoritas adalah suku Melayu dan India). Semua anggota GRC harus menjadi anggota sebuah partai politik atau dapat juga independen. Setiap GRC harus mempunyai paling sedikit 1 calon dari kelompok minoritas.

      Dalam parlemen juga terdapat anggota-anggota parlemen yang diangkat (NMP : Nominated Members of Parliament) yang dimaksudkan untuk mencerminkan adanya pandangan-pandangan yang independen dari kelompok yang bukan menjadi anggota parpol. NMP diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 2 tahun setelah memperhatikan usulan dari komisi khusus mengenai pemilihan di parlemen. Pengangkatan NMP dalam parlemen dimaksudkan agar partai oposisi yang tidak mendapat kursi juga dapat terwakili dalam parlemen.

      Parlemen mempunyai masa jabatan 5 tahun terhitung mulai sidang pertamanya. Namun, dapat juga dibubarkan sebelum habis masa jabatannya. Pemilu harus diadakan 3 bulan sesudah parlemen dibubarkan. Syarat untuk ikut pemilu adalah warga negara Singapura yang sudah mencapai usia 21 tahun dan memenuhi ketentuan konstitusi. Setiap warga negara yang sudah berumur 21 tahun dapat menggunakan hak pilihnya secara rahasia dan wajib sifatnya.


    • Kekuasaan Judikatif

      Kekuasaan peradilan tertinggi di Singapura terletak pada Mahkamah Agung dari pengaruh Eksekutif. Tidak dapat diganggu gugatnya para hakim dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dijamin oleh Konstitusi.


  4. Sistem Peradilan

    Badan-badan peradilan Singapura antara lain:

    • Supreme Court

      Supreme Court terdiri dari High Court, Court of Appeal dan Court of Criminal Appeal. Chief Justice dan hakim-hakim lainnya ditunjuk oleh Presiden dan bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Dewasa ini ada 8 hakim (termasuk Chief Justice) pada Supreme Court.

    • Subordinate Court

      Subordinate Court terdiri dari District Court, Magistrates, Juneville Court dan Coroners Court.

      District Court berwenang mengadili perkara pidana yang mempunyai hukuman tidak lebih dari 10 tahun. Dalam hal perkara perdata, pengadilan ini berwenang memeriksa dan memberikan keputusan terhadap perkara yang mempunyai nilai tidak lebih dari S$ 50.000.

      Magistrates Court berwenang mengadakan pemeriksaan tingkat pertama terhadap semua perkara yang diajukan dimana ada kemungkinan untuk membawa perkaranya ke High Court. Magistrates Court berwenang mengadili perkara perdata yang mempunyai nilai antara S$ 2000 s/d S$ 10.000 dan perkara pidana yang mempunyai hukuman tidak lebih dari 3 tahun.

      Juneville Court berwenang untuk memeriksa perkara/pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak yang berumur di bawah 16 tahun

      High Court mempunyai jurisdiksi mengadili semua perkara pidana dan perdata. Semua perkara pidana yang berkenan dengan Capital Punishment harus diadili oleh High Court. High Court memeriksa perkara pidana dan perdata yang telah ditangani oleh pengadilan yang lebih rendah (Subordinate Court).

      Court of Appeal memeriksa terhadap perkara perdata yang telah ditagani oleh High Court. Appeal tersebut adalah dalam bentuk reharing. Court of Appeal dapat memerintahkan untuk diadakan pemeriksaan kembali.

      Judicial Committe of the Privny Council merupakan pengadilan appeal tertinggi di Singapura, kegiatannya dilakukan di Inggris untuk memeriksa appeals dari Court of Appeal dan Court of Criminal Appeal.

      Syariah Court dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Muslim Law Act menurut hukum Islam dan mengadili perkara-perkara dimana yang tersangkut adalah warganegara yang beragama Islam dan menyangkut masalah perkawinan, perceraian dan pemeliharaannya. Appeal terhadap keputusan Syariah Court dapat diajukan ke The Appeal Board. The Appeal Board terdiri dari seorang Ketua dan duua orang anggota yang ditunjuk oleh MUIS (Majelis Ulama Islam Singapura) dan keputusan The Appeal Board adalah final.




HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - SINGAPURA


Singapura adalah negara sahabat dan salah satu negara tetangga terdekat yang memiliki arti penting bagi kepentingan nasional Indonesia maupun kepentingan kawasan. Secara fisik geografis, kedua negara mempunyai perbatasan langsung, sehingga mendorong terwujudnya hubungan dan kerja sama di berbagai bidang. Di sisi lain, kedekatan posisi geografis tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.

Sejak hubungan diplomatik Indonesia – Singapura secara resmi dibuka pada tingkat Duta Besar, tanggal 7 September 1967, hubungan bilateral kedua negara telah berkembang secara baik, positif, dan konstruktif. Hal ini tercermin dari intensitas saling kunjung antara pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara yang meningkat sejak 2004. Di samping itu, Indonesia dan Singapura memiliki mekanisme hubungan bilateral yang solid dalam bentuk pertemuan tahunan tingkat Kepala Negara untuk mereview dan mengarahkan hubungan bilateral, pertemuan tingkat Menteri,dan mekanisme working groups untuk meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara.

Dari segi kepentingan kawasan, Indonesia dan Singapura merupakan dua negara penting di kawasan Asia Tenggara sebagai pendiri ASEAN. Indonesia perlu memberikan prioritas dan perhatian pada pembinaan dan penguatan hubungan, kerja sama, maupun solidaritas ASEAN, khususnya dalam memperkuat proses transformasi ASEAN menjadi suatu Komunitas pada tahun 2015.

Sebagai salah satu negara tetangga terdekat hubungan kerja sama antara kedua negara terwujud dalam berbagai bidang kehidupan, terutama yang menonjol adalah dalam bidang ekonomi. Singapura merupakan mitra dagang utama, sumber investasi asing terbesar dan juga asal wisatawan asing terbesar bagi Indonesia. Hubungan baik antara kedua negara juga tercermin dari solidaritas pemerintah dan rakyat Singapura membantu Indonesia dalam menangani dampak bencana, seperti tsunami dan gempa, mulai dari tanggap darurat sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.



  • Bidang Politik dan Keamanan

    Hubungan bilateral Indonesia - Singapura secara umum berjalan baik dan memperlihatkan kemajuan yang lebih positif dan konstruktif ke arah pengembangan sektor-sektor kerja sama baru yang saling menguntungkan dan proses penyelesaian beberapa outstanding issues. Hal ini didorong oleh komunikasi yang intensif dan hubungan people to people yang dinamis. Sejak 2007 tercatat telah terdapat beberapa kali pertemuan antara kedua kepala Negara, kunjungan antar parlemen serta pertemuan pejabat tinggi antara kedua Negara. Hal ini pada gilirannya akan mempererat hubungan, meningkatkan saling pengertian, serta menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan secara timbal balik. Peningkatan comfort level tersebut tercermin dalam capaian substantif antara lain, diselesaikannya batas maritim antara kedua negara di wilayah Barat Selat Singapura (P. Nipah – Tuas).


  • Bidang Ekonomi

    Hubungan ekonomi Indonesia - Singapura terus berkembang berkat adanya komplementaritas kepentingan ekonomi kedua negara yang sangat besar. Indonesia memiliki sumber daya alam dan mineral yang melimpah serta tersedianya tenaga kerja yang kompetitif, sedangkan Singapura mempunyai keunggulan di sektor knowledge, networking, financial resources dan technological advance. Hal ini antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya volume perdagangan, investasi dan pariwisata.

    Produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke Singapura antara lain komponen dan barang elektronik, kapal dan suku cadang kapal, suku cadang pesawat, baja, petrokimia dan bahan bahan kimia. Sementara itu, peluang yang masih dapat ditingkatkan pangsa pasarnya adalah komponen elektronik, suku cadang kapal, bahan kimia, produk pertanian terutama sayur dan buah-buahan, produk makanan olahan, produk perikanan, dan peralatan perhotelan.

    Singapura juga memiliki arti yang sangat strategis di bidang investasi karena merupakan referensi bagi lebih dari 5000 kantor perwakilan perusahaan multinasional yang akan mengembangkan usaha di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, kalangan dunia usaha di Singapura juga mulai menjajaki perluang-peluang investasi “beyond Jakarta”, antara lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan tentunya Kepulauan Riau serta Riau daratan.

    Di bidang ekonomi, Indonesia merupakan mitra dagang ke 4 bagi Singapura. Sedangkan Singapura merupakan mitra dagang ke 3 bagi Indonesia, setelah Jepang dan Amerika Serikat. Pada tahun 2010, total nilai perdagangan kedua negara mencapai US$ 33.9 milyar, naik 31.5% dari total nilai perdagangan tahun 2009 yang mencapai US$ 25.8 milyar. Sementara pada Jan – Nov 2011 total nilai peerdagangan kedua negara mencapai US$ 41.08 milyar, naik menjadi 33% dimana Indonesia mengalami defisit US$ -6.63 milyar.

    Di bidang investasi, bagi Singapura, Indonesia merupakan tujuan investasi keempat terbesar setelah RRT, Inggris dan Malaysia. Sementara bagi Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir Singapura merupakan sumber investasi asing terbesar. Pada tahun 2010, nilai investasi mencapai lebih dari US$ 5,1 milyar dalam 537 proyek. Pada tahun 2011, Singapura tetap menjadi sumber investasi asing terbesar dengan nilai investasi sebesar US$ 5.1 milyar dalam 754 proyek.

    Di bidang pariwisata, Singapura merupakan negara asal wisatawan asing terbesar di Indonesia. Pada tahun 2010 dari total 7 juta wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, 1.2 juta merupakann wisatawan asal Singapura.

    Di bidang ketenagakerjaan, Singapura merupakan salah satu tujuan utama bagi penempatan tenaga kerja Indonesia, bukan hanya dari sektor informal, namun juga sektor formal. Saat ini dari 197.970 WNI yang tercatat di Singapura, sekitar 117.146 TKI, 16.909 ABK, 14.767 tenaga profesional Indonesia yang bekerja di berbagai perusahaan dan mahasiswa/pelajar 24.560 orang.

    Kedua negara diharapkan dapat meningkatkan investment promotion trips dan kerja sama pengembangan kapasitas. Hal ini dapat dipromosikan sebagai salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya ASEAN Connectivity yang juga merupakan fokus utama kebijakan luar negeri Singapura.

  • Bidang Sosial Budaya

    Pengembangan hubungan di bidang sosisal budaya perlu terus dilakukan bagi tercapainya suatu perspektif yang lebih baik antara kedua negara dengan spektrum yang lebih luas. Hal ini diharapkan dapat mengurangi persepsi yang tidak tepat mengenai masing-masing negara dan dapat menjembatani common interests antara masyarakat di kedua negara.

    Peningkatan hubungan sosial budaya akan terus didorong melalui kerangka Indonesia-Singapore Friendship Association (ISFA) yang dibentuk pada bulan April 2005, yang telah tercatat memberikan bantuan rekonstruksi sekolah di Padang yang runtuh akibat gempa bumi. Dalam bidang kerja sama pendidikan, Indonesia dan Singapura telah memiliki MoU di bidang kerja sama pendidikan pada tahun 2005, yang diperbaharui dengan ditandatanganinya MoU dalam bidang pendidikan pada Leader’s Retreat di Bogor pada awal bulan Maret 2012.

  • Bidang Pelayanan dan Perlindungan WNI

    Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di Singapura menjadi prioritas utama KBRI. KBRI harus secara konsisten melaksanakan prinsip-prinsip dasar pelayanan publik yang mengedepankan sistim pelayanan yang ramah, murah, cepat dan transparan serta perlindungan WNI yang berpegang pada prinsip kepedulian dan keberpihakan.

    Memperhatikan besarnya jumlah WNI di Singapura, KBRI Singapura telah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan perlindungan, antara lain sertifikasi ISO 9001:2008 untuk tiga pelayanan utama yaitu di bidang imigrasi yang menyangkut pelayanan pemberian paspor dan visa; di bidang perhubungan yang terkait dengan pelayanan sign on dan sign off bagi para pelaut Indonesia dan fasilitasi perpanjangan kontrak kerja para PLRT; mengedepankan prinsip kepedulian dan keberpihakan dalam upaya perlindungan dalam bentuk fasilitas hotline 24 jam untuk menampung berbagai keluhan dan permasalahan masyarakat yang memerlukan tindakan perlindungan; penyediaan penampungan sementara bagi PLRT yang menghadapi masalah dengan fasilitas yang memadai, pendampingan hukum bagi WNI yang terancam hukuman mati. ​