Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Selamat Datang di Situs Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan      |       

Profil Negara dan Kerjasama

Korea Selatan

I.PROFIL NEGARA 
 
Nama Resmi
:

Taehan-min'guk
Republik Korea

Bentuk Negara
:
Republik
Ibu Kota
:
Seoul
Luas Wilayah
:
99.720 Km2
Lagu Kebangsaan
:
A e g u k g a
Populasi
:
48.508.972 (Juli 2009 est.)
Agama
:
Kristen 26,3% (Protestan 19,7%, Katolik 6,6%), Budha 23.2%, dan lainnya 1.3%, Tidak beragama 49.3% (1995 census)
Bahasa Nasional
:
Korea [Hangeul]
Bendera Nasional
:
T a e g e u k g i
Mata Uang
:
Won
Hari Nasional
:
Liberation Day, 15 Agustus 1945
Kepala Negara
:
Presiden Lee Myung-bak (sejak 25 Februari 2008)
Kepala Pemerintahan
:
PM Kim Hwang Sik ( Tahun 2010 )
Menteri Luar Negeri & Perdagangan
:
Kim Sung Hwan
Sistem Politik
:
Demokrasi, Presiden dipilih langsung untuk satu kali masa jabatan 5 tahun.  Kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Partai yang Memerintah
:
Grand National Party or GNP
GDP
:
US$929,12 milyar (2009 est.)
GDP Perkapita
:
US$16.450 (2009 est.)
Komoditas Ekspor Utama
:
Semikonduktor, peralatan komunikasi nirkabel, kendaraan bermotor, komputer, besi, kapal, petrokimia, kapal laut, tekstil, pakaian jadi, dan hasil laut.
Komoditas Impor Utama
:
Minyak dan gas bumi, barang dan perlengkapan elektronik, minyak, baja, perlengkapan transportasi.
Keikutsertaan dalam Organisasi Internasional
:
ADB, AfDB (nonregional member), APEC, APT, ARF, ASEAN (dialogue partner), Australia Group, BIS, CP, EAS, EBRD, FAO, G-20, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAIA, MIGA, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OPCW, OSCE (partner), PCA, PIF (partner), SAARC (observer), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, UNMIS, UNMOGIP, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Links
:
www.indonesiaseoul.org
www.mofat.go.kr
http://english.president.go.kr
 
 
II.HUBUNGAN BILATERAL

a. Sejarah Singkat Hubungan Bilateral
Sejak pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1966, hubungan bilateral Indonesia-Republik Korea (Korea Selatan) terus mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun di berbagai bidang. Hubungan yang erat ini terlihat pada peningkatan pesat kerjasama dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tercermin dari semakin bertambahnya ikatan kerjasama antara kedua negara di berbagai bidang mencakup politik, keamanan, ekonomi, perdagangan dan sosial budaya.

Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia–ROK berada pada posisi yang saling melengkapi. Kedua negara berpotensi untuk saling mengisi satu sama lain. Di satu pihak, Indonesia memerlukan modal/investasi, teknologi dan produk-produk teknologi. Di lain pihak, ROK memerlukan sumber alam/mineral, tenaga kerja dan pasar Indonesia yang besar. ROK merupakan alternatif sumber teknologi khususnya di bidang heavy industry, IT dan telekomunikasi.

b. Kerjasama dan Hubungan Politik
Hubungan bilateral RI-ROK berkembang dengan baik, hal ini antara lain ini dapat terlihat pula dengan tingginya tingkat saling kunjung antar pemimpin kedua negara seperti :

a. Kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri APEC Economic Leaders Meeting di Busan, ROK pada tanggal 18–19 November 2005.
b. Kunjungan Kenegaraan Presiden ROK, Roh Moo-hyun ke Indonesia pada tanggal 3-5 Desember 2006.
c. Kunjungan Kenegaraan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono ke Seoul pada tanggal 23-25 Juli 2007.
d. Kunjungan Wakil Presiden RI untuk menghadiri Pelantikan Presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak  pada tanggal 23-26 Februari 2008.
e. Kunjungan Presiden ROK, Lee Myung-bak ke Indonesia pada tanggal 6-8 Maret 2009.
f. Kunjungan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri ASEAN-ROK Commemorative Summit di Jeju Islands, Korea pada tanggal 1-2 Juni 2009.

Mekanisme Bilateral

Pada 9 Juni 2006 diadakan pertemuan pertama Joint Commission di Seoul yang membahas berbagai kerangka kerjasama terutama bidang kehutanan, pertahanan, energi, teknologi dan kerjasama pembangunan serta kerjasama dalam upaya mengatasi dan mengelola bencana alam.
Penandatanganan Joint Declaration on Strategic Partnership between RI and ROK to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century telah dilakukan oleh pemimpin kedua negara di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2006. Dari beberapa negara yang menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia (China, Jepang, India, AS, Rusia, ROK dan Australia), ROK merupakan negara yang paling aktif dalam menindaklanjuti Kemitraan Strategis. Tindak lanjut dari Kemitraan Strategis ini diwujudkan dalam aktivitas antara lain:

a. Terbentuknya Joint Task Force for Economic Cooperation (JTF) pada tahun 2007, dengan 8 Working Groups (Policy Support, Trade and Investment, Energy/Natural Resources, Infrastructure/Construction, IT, Defence Industry, Forestry, Agriculture & Marine Industry dan Research&Technology). JTF yang ditujukan untuk meningkatkan berbagai peluang konkrit kerjasama bilateral di sektor ekonomi dan investasi telah melangsungkan pertemuan pertamanya pada tanggal 31 April–2 Mei 2007 di Jakarta.
b. Pembentukan Forum Bisnis dan Energi Indonesia-Korea Selatan yang pertama pada 2007 di Seoul untuk mempertemukan para pelaku bisnis dan pembuat kebijakan kedua negara di bidang energi. Forum Energi Indonesia-Korea yang kedua diadakan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2008 .
c. Pembentukan Forestry Forum di Seoul pada tahun 2007 yang dihadiri oleh lebih dari 100 pebisnis dari kedua negara.
d. Dari tahun 2007 hingga sekarang telah ditandatangani lebih dari 40 MoU pada level pemerintah (G to G) dan level pebisnis (B to B). Proyek-proyeknya antara lain bidang energi dan infrastruktur, pendidikan, kehutanan, nuclear power plant, serta industri pertahanan.
e. Framework Agreement antara RI-ROK pada tahun 2007 yang memberikan US$370 juta dalam bentuk pinjaman pemerintah untuk kurun waktu 2007-2009. ROK juga berpartisipasi dalam memberikan hibah ke Indonesia. Tercatat ada 9 (sembilan) proyek hibah telah diberikan sejak tahun 2006.


c.Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Investasi

Investasi

Umumnya, investasi ROK di Indonesia merupakan usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang manufaktur meliputi industri makanan, industri tekstil dan garmen, industri kertas dan percetakan, industri kimia dan farmasi, industri karet dan plastik, industri mineral dan non-logam, industri logam, mesin dan elektronik, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya.  Sektor-sektor ini merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.  Dalam beberapa tahun terakhir ini, fokus investasi ROK mulai bergeser ke sektor primer yang terdiri dari tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan energi.

Berdasarkan data Korean Exim Bank, investasi ROK di Indonesia untuk tahun 2008 sampai bulan September mencatat jumlah realisasi investasi sebanyak 543 proyek dengan nilai US$291,7 juta.  Dibandingkan tahun 2007, realisasi investasi ROK di Indonesia tahun 2008 diantisipasi mengalami peingkatan yang cukup signifikan mengingat hingga bulan September 2008, nilai realisasi investasi 2008 telah melebihi nilai realisasi untuk keseluruhan tahun 2007 yang tercatat sebesar US$245 juta.

Sektor investasi terbesar ROK di Indonesia adalah sektor manufaktur dengan nilai realisasi US$149 juta dalam 255 proyek diikuti sektor pertambangan senilai US$47,4 juta dalam 64 proyek dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan senilai US$20,1 juta dalam 24 proyek.  Adapun berdasarkan persetujuan investasi, nilai investasi ROK di Indonesia untuk jangka waktu yang sama adalah US$455 juta dalam 333 proyek.  Secara kumulatif, total investasi ROK di Indonesia sejak tahun 1968 bernilai US$5,9 miliar dalam 2.781 proyek investasi.  Dengan demikian, secara kumulatif ROK berada pada peringkat pertama investasi asing di Indonesia dari jumlah proyek investasi sedangkan dari sisi nilai investasi berada pada peringkat ke-8.

Perdagangan

Meskipun mengalami penurunan tajam, perdagangan bilateral Indonesia-ROK tetap mengalami surplus sebesar US$320 ribu pada bulan Februari 2009.  Pada bulan Februari, ekspor ROK ke Indonesia mengalami penurunan sebesar 48,02% atau tercatat sebesar US$322 ribu bila dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar US$620 ribu.  Sedangkan impor Korea dari indonesia juga mengalami penurunan menjadi US$642 ribu atau turun 46,63% bila dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.  Pada periode Januari-Februari, surplus neraca perdagangan bilateral Indonesia-Korea mencapai nilai US$571 ribu yang terdiri dari ekspor Korea ke Indonesia sebesar US$666 ribu dan impor dari Indonesia sebesar US$1,237 ribu.  Ekspor pada periode Januari-Februari mengalami penurunan sebesar 35% bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan impor dari Indonesia mengalami penurunan sebesar 45,10%.  Adapun barang-barang yang diekspor Korea ke Indonesia mengalami peningkatan antara lain adalah besi baja, telepon seluler, tekstil, bahan kimia, dan optical media.  Sebaliknya, barang-barang yang diimpor Korea ke Indonesia yang mengalami peningkatan antara lain adalah batu bara, biji tembaga, nikel, konsentrat glutamic acid and salt, cane molasses, dan kertas.

Nilai perdagangan bilateral Indonesia-ROK selama lima tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang signifikan.  Selama periode tahun 2003-2007, total ekspor ROK ke Indonesia meningkat rata-rata 15,56% per tahun.  Total perdagangan bilateral Indonesia-ROK menunjukkan peningkatan 15,16% per tahun pada periode tahun 2003-2007 atau meningkat dari US$8,6 miliar pada tahun 2003 menjadi US$14,88 miliar pada tahun 2007.  Indonesia memperoleh surplus sebesar US$3,34 miliar, yang terdiri dari nilai impor Indonesia di ROK sebesar US$9,11 miliar dan nilai ekspor ROK ke Indonesia sebesar US$5,77 miliar.

Hingga bulan November 2008, total perdagangan bilateral Indonesia telah memperlihatkan perkembangan yang sangat signifikan.  Walaupun krisis global sedang melanda dunia termasuk Indonesia dan ROK, namun total perdagangan bilateral kedua negara tetap meningkat, bahkan diperkirakan melebihi total perdagangan tahun sebelumnya.  Nilai impor Indonesia ke ROK periode bulan Januari-November 2007 telah lebih besar daripada jumlah impor sepanjang tahun 2007, yaitu sebesar US$10,76 miliar, sedangkan ekspor ROK ke Indonesia juga mengalami hal yang sama menjadi sebesar US$7,04 miliar.

Total perdagangan pada periode bulan Januari-November 2008 telah tercatat sebesar US$17,80 miliar atau meningkat sebesar 31,31% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.  Apabila dibandingkan dengan total perdagangan tahun 2007, maka jumlah perdagangan tersebut mengalami peningkatan sebesar 19,50%.

Ekspor ROK ke Indonesia pada periode tahun 2003-2007 tercatat mengalami peningkatan, dari sebesar US$3,40 miliar pada tahun 2003 (atau sebesar 1,74% total ekspor ROK) menjadi US$5,77 miliar pada tahun 2007 (atau sebesar 1,55% total ekspor ROK).    Ekspor migas ROK ke Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sebesar US$15,38 juta tahun 2003 menjadi US$1,50 miliar pada tahun 2007 atau memperlihatkan tren rata-rata per tahun sebesar 208,63%.  Sedangkan peningkatan ekspor non migas periode 2003-2007 menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 5,15% yaitu dari US$3,36 miliar tahun 2003 menjadi US$4,27 miliar pada tahun 2007.

Pada periode bulan Januari-November 2008, ekspor ROK ke Indonesia tercatat US$7,04 miliar didominasi oleh ekspor non migas yang tercatat US$4,6 miliar dan ekspor migas sebesar US$2,4 miliar.  Ekspor migas ROK ke Indonesia meningkat tajam sebesar 232,8% bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelum yang tercatat sebesar US$719,9 juta, sedangkan ekspor non migas ROK hanya meningkat 0,23%.

Impor ROK dari Indonesia juga menunjukkan peningkatan nilai yaitu dari sebesar US$5,21 miliar pada tahun 2003 (atau 2,91% total impor ROK) menjadi US$9,11 miliar pada tahun 2007 (atau hanya 2,55% total impor ROK).  Perkembangan impor komoditi migas ROK dari Indonesia tercatat mengalami peningkatan yaitu dari sebesar US$3,11 miliar pada tahun 2003 menjadi US$4,03 miliar pada tahun 2007.  Namun pada tahun 2006, impor migas mengalami sediit penurunan menjadi US$4,64 miliar bila dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$5,72 miliar.  Namun apabila diperhatikan lebih lanjut, pangsa pasar impor migas Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan pangsa dari 79% pada tahun 2005 menjadi 52% pada tahun 2006, dan 44% pada tahun 2007.

Perkembangan impor non migas Indonesia dari ROK mengalami rata-rata pertumbuhan selama periode tahun 2003-2007 sebesar 28,29% dari US$2,10 miliar menjadi US$5,09 miliar.  Peningkatan ini diikuti oleh adanya peningkatan pangsa produk impor Indonesia ke pasar ROK pada periode 2005-2007 yakni masing-masing sebesar 30%; 48%; dan 56%.  Untuk pertama kalinya, sejak beberapa tahun pangsa pasar impor non migas Indonesia melebihi pangsa impor migas di pasar ROK, yaitu pada tahun 2007.

Perkembangan impor ROK yang berasal dari Indonesia selama tahun 2007 memperlihatkan peningkatan yang sangat kecil, yakni hanya sebesar 3% atau tercatat sebesar US$9,11 miliar bila dibandingkan dengan US$8,85 miliar tahun 2006.  Namun telah terjadi perubahan porsi atau pangsa impor ROK dari Indonesia yang semula didominasi oleh migas menjadi non migas.  Pada tahun 2007, impor migas mengalami penurunan sebesar 13,18% menjadi US$4,03 miliar atau memiliki pangsa sebesar 44% dari total impor.  Sebaliknya impor non migas menunjukkan peningkatan sebesar 20,82% menjadi US$5,09 miliar atau memiliki pangsa sebesar 56%.

Pangsa impor migas cenderung memperlihatkan penurunan pangsa, sedangkan pangsa impor non migas sebaliknya.  Hal ini terlihat dari komposisi pangsa impor migas dan non migas masing-masing sebesar 68% dan 32% (tahun 2004); 70% dan 30% (tahun 2005); 52% dan 48% (tahun 2006) serta 44% dan 55% (tahun 2007).

Periode Januari-November 2008, impor Indonesia ke ROK masih didominasi oleh minyak dan gas yang mencapai nilai US$4,8 miliar, sedangkan impor non migas Indonesia ke ROK tercatat sebesar US$5,9 miliar.  Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, impor non migas Indonesia mengalami peningkatan sebesar 29,03%.  Sedangkan apabila dibandingkan dengan total impor tahun 2007, maka impor non migas meningkat menjadi 17,6%.

d. Kerjasama Sosial Budaya dan Pariwisata

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Kerjasama Kebudayaan dengan ROK yang ditandatangani pada tahun 2000. MoU di bidang Pariwisata antara kedua negara juga telah ditandatangani tahun 2006. Sebagai tindak lanjut dari kerjasama bidang kebudayaan tersebut, pada tanggal 14-15 Mei 2008 di Yogyakarta diadakan the First Cultural Committee Meeting RI–ROK.

Keberadaan kedua kesepakatan tersebut merefleksikan komitmen kedua negara untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan people to people, serta memajukan dan mengembangkan hubungan di bidang-bidang seperti kebudayaan, seni, pendidikan (akademis), ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan masyarakat, olah raga, media massa, informasi, dan kewartawanan serta pariwisata.

Sejalan dengan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ROK maka potensi wisatawan ROK sangat besar. Berdasarkan data dari Depbudpar, jumlah wisatawan ROK yang berkunjung ke Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami pasang surut karena relatif dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa di dalam negeri yang berdampak negatif terhadap industri pariwisata termasuk bencana alam dan flu burung. Tahun 2007 kunjungan wisatawan Korea mencapai 327.843 orang atau berada pada peringkat ke empat setelah Singapura, Malaysia dan Jepang.  (http://www.budpar.go.id/)  

Untuk itu, Indonesia telah memberlakukan pemberian visa on arrival bagi warga negara Korea untuk memudahkan warga negara Korea berkunjung ke Indonesia. Diharapkan Pemerintah Republik Korea juga dapat mempertimbangkan pemberlakuan kebijakan yang sama terhadap warga negara Indonesia.

People-to-People Exchanges

Sejalan dengan semakin meningkatnya investasi dan bisnis ROK di Indonesia, maka kehadiran orang Korea di Indonesia juga meningkat. Saat ini diperkirakan 35.000 orang Korea yang berdiam di Indonesia, yang merupakan komunitas asing terbesar yang bermukim di Indonesia. Sedangkan sekitar 30.000 pekerja Indonesia yang bekerja di Korea.

Semakin meningkatnya hubungan kedua bangsa telah pula ikut mendorong semakin tingginya intensitas people to people contact antara masyarakat Indonesia dan Korea. Hal ini diikuti dengan pembentukan Indonesia-Korea Friendship Association (IKFA) di Jakarta pada awal 2007. Sebelumnya di Seoul, telah dibentuk Korea-Indonesia Friendship Association (KIFA). Kedua organisasi tersebut memiliki tujuan untuk mengembangkan saling pengertian dan meningkatkan hubungan serta kerjasama antara masyarakat kedua negara melalui kegiatan-kegiatan sosial budaya yang pada gilirannya mendorong semakin eratnya hubungan kedua negara.

e. Kerjasama-kerjasama lainnya yang Menonjol
Kerjasama Bidang Energi

ROK adalah negara industri maju yang membutuhkan banyak energi, sementara Indonesia memiliki sumber daya energi yang berlimpah. Indonesia dan ROK memiliki kerjasama energi yang erat. Bulan Juli 2007, sebagai realisasi forum energi Indonesia-ROK, kedua negara telah menandatangani kesepakatan investasi sektor energi sebesar US$8,45 miliar. Kerjasama di sektor energi tersebut mencakup minyak dan gas, listrik dan pembangkit energi serta energi terbarukan, dan batubara.

Pembentukan Forum Bisnis dan Energi Indonesia–ROK akan dapat membuka lebih lebar peluang kerjasama energi yang konkrit baik di tingkat pemerintah maupun swasta, khususnya ke arah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Indonesia. Forum Energi Indonesia-Jepang yang kedua diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2008 di Ritz-Carlton Hotel, Jakarta.

Terkait dengan kerjasama energi, Indonesia mengajak Pemerintah dan pihak swasta ROK untuk bersama-sama merealisasikan program kerjasama riset pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai dan pengembangan sumber energi alternatif (alternative energy), seperti bio-fuel dan hydro-electric.

Di bidang energi nuklir, sejak tahun 1998, kedua negara telah mulai membahas Draft Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea for the Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy.  Persetujuan yang kemudian ditandatangani tanggal 4 Desember 2006 ini meliputi bentuk-bentuk kerjasama antara lain seperti penelitian dan pengembangan energi nuklir untuk maksud damai, penelitian dan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir, produksi dan aplikasi radioaktif isotop di sektor industri, pertanian dan teknologi akselerator.  Departemen ESDM RI dan Mocie Republik Korea selanjutnya juga telah menandatangani nota kesepahaman mengenai kerjasama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia.



Kerjasama Bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Republik Korea (ROK) telah menandatangani: (i) Joint Statement between the Department of Communication of the Republic of Indonesia and the Ministry of Information and Communicatio of the Republic of Korea (ROK) on mutual Cooperation in the Field of Telecommunication, pada tanggal 29 Juni 2000; dan, (ii) Arrangement between the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia and the Ministry of Information and Communication of the Republic of Korea, pada tanggal 31 Mei 2002.

Pemerintah ROK juga menawarkan sejumlah program capacity building maupun partisipasi pada forum terkait sektor IT, antara lain tawaran Electronic and Telecommunication Research Institute kepada Pemerintah Indonesia untuk berpartsiipasi pada Seminar on Application of IT on Natural Resources pada bulan November 2008 serta tawaran pemagangan selama tiga bulan bagi peneliti Indonesia di bidang telekomunikasi.

Kerjasama Bidang Hukum

Dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama pemberantasan tindak pidana pencucian uang antara Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU), kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara a.l: Kunjungan studi visit ke lembaga tersebut ke Korea dengan tujuan mempelajari Sistem Financial Investigation Unit (FIU), Mekanisme Non Bank Reporting, serta Penerapan Teknologi Informasi sudah dilaksanakan pada tanggal 10 – 15 Juni 2007, di Seoul.

Lembaga pemberantasan korupsi kedua negara (KPK dan KICAC) juga telah mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan kemajuan upaya pemberantasan korupsi serta meningkatkan kerja sama untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas kedua institusi dalam pengembangan sistem dan strategi pemberantasan korupsi pada tanggal 22 – 24 Mei 2007.

Indonesia telah mengundangkan UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme yang juga mencakup perlindungan baik hak-hak terdakwa maupun hak-hak korban tindak terorisme. Di samping itu, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diamandemen dengan UU Nomor 25 tahun 2003 agar dapat juga dijadikan dasar hukum bagi upaya pemberantasan pendanaan terorisme. Ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundangan tersebut telah diupayakan untuk juga mencakup elemen-elemen 12 Konvensi dan Protokol internasional mengenai pemberantasan terorisme.

Bersama-sama dengan Australia, pada 2004 Indonesia telah membangun dan mengembangkan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Semarang, Jawa Tengah yang berfungsi sebagai lembaga pelatihan bagi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan lintas-negara (termasuk terorisme).

Saat ini, JCLEC telah menyelenggarakan lebih dari 100 program pelatihan, antara lain: anti-teror (meliputi post bom-blast investigation hingga computer forensic), penuntutan terorisme, pemeriksaan teroris, dan investigasi korupsi yang diikuti oleh lebih dari 2000 peserta dari Indonesia dan negara-negara lain di kawasan.

Kerjasama Bidang Pertahanan dan Keamanan

RI dan ROK telah menyepakati sejumlah sektor kerjasama antara lain kerjasama pemberantasan korupsi, counter-terrorism dan penanggulangan kejahatan transnasional. Di samping itu kedua negara juga menyepakati kerjasama antar parlemen serta kerjasama industri pertahanan melalui Joint Defense Logistics and Industrial Committee. Sebelumnya Indonesia dan ROK telah mengikatkan diri dalam perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLACM).

Dalam deklarasi bersama antara Presiden RI dan Presiden ROK Roh Moo-hyun mengenai kemitraan strategik bersama mempromosikan persahabatan dan kerjasama di abad 21, disepakati untuk:

a. Menggelar perbincangan periodik kebijakan pertahanan RI-ROK yang membahas berbagai cakupan kerjasama pertahanan kedua negara.
b. Meningkatkan kontak dan pertukaran kunjungan pejabat pertahanan antara kedua negara.
c. Mengintensifkan pertukaran pendidikan dan latihan antara kedua negara.
d. Mempromosikan dan memfasilitasi produksi bersama, alih-teknologi dan skema kerjasama lainnya antara kedua industri pertahanan termasuk imbal beli dan pemasaran bersama dan meningkatkan industri pertahanan secara spesifik melalui forum Joint Defense Logistics and Industrial Committee.

Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi kerjasama antara Dephan dengan MND berupa pertemuan tetap rutin dilaksanakan setiap tahun dengan penyelenggaraan secara bergantian, antara lain:

a.Joint Committee Meeting, antara Dephan RI dengan mitra Dephan ROK.
b.Intelligence Exchange, antara Bais TNI dengan Korea Defense Intelligence Agency.
c.Army to Army Talks, antara TNI AD dengan ROK Army.
d.Navy to Navy Talks, antara TNI AL dengan ROK Navy.
e.Airmen to Airmen Talks, antara TNI AU dengan ROKAF
f.Intelligence Meeting , antara BIN dengan Korea National Intelligence Service (KNIS)
g.Program pendidikan dan latihan antara kedua negara
h.Program seminar dan pameran
i.Program kerjasama bidang industri pertahanan.

Sementara itu kerja sama yang sedang dilaksanakan adalah pembangunan 2 kapal Landing Platform Dock antara PT PAL dan Daewoo serta pengadaan panser Kanon yang 11 unitnya dibangun di Industri Doosan Korea dan berikutnya dibangun di PT Pindad.

Yang masih dalam perencanaan adalah overhaul kapal selam KRI NGL-402 serta penjajagan terhadap program Korean Fighter (KF-X).

Kerjasama Keimigrasian RI-ROK

Pada tanggal 8 April 2008, Dirjen Imigrasi RI dan ROK melakukan pertemuan di Seoul membahas upaya peningkatan kerjasama dan hubungan bilateral RI-ROK di bidang keimigrasian, terutama terkait dengan perlindungan HAM warga negara masing-masing di kedua negara.

Kerjasama yang disepakati antara kedua pihak adalah dalam bentuk tukar menukar data terkait hukum keimigrasian, kebijakan tentang pengungsi dan masalah naturalisasi. Selain itu dilakukan juga tukar menukar di bidang keimigrasian seperti program pertukaran, workshop, seminar serta tukar menukar informasi mengenai perkembangan teknologi informasi.

Kedua belah pihak juga telah membicarakan hal yang terkait dengan penanganan penduduk ilegal warga negara masing-masing di kedua negara. Kedua pihak juga sepakat akan melakukan pertemuan rutin di masa yang akan datang dalam bentuk Joint Working Group di bawah payung pertemuan komisi bersama kedua negara.

Kerjasama Bidang Kehutanan

Di bidang kehutanan, kerjasama bilateral RI-ROK dicakup dalam pertemuan komite kehutanan yang berlangsung setiap tahun.  Pada pertemuan ke-16 Komite Kehutanan Indonesia-ROK yang berlangsung di Daejon pada bulan Juli 2003, telah disepakati kerjasama di bidang Eco-tourism Program Development; Forest Plantation Development; Fellowship for Training and Degree Program on Forestry.  Pada kesempatan itu ditandatangani pula Joint Statement on the Call for Combatting International Trade in Illegally Harvested Forest Products.

Pada tanggal 1 Agustus 2006 di Daejeon ditandatangani MoU antara Menhut RI dengan Chief of Korean Forest Service mengenai Cooperation on Investment in Forest Plantation and Afforestation/Reforestation Clean Development Mechanism (A/R-CDM) projects.  MoU ini merupakan kesepakatan antara kedua pemerintah guna mendorong investasi di Indonesia dalam pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan penghijauan serta reboisasi seluas 500 ribu hektar melalui mekanisme A/R-CDM.  Kedua Negara juga sepakat untuk mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kerjasama antar sector swasta (people to people), joint venture antar sector swasta di kedua Negara yang tertarik untuk mengembangkan HTI, serta melakukan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia, riset dan pengembangan A/R-CDM.

Pertemuan pertama Indonesia – Korea Forest Forum telah diselenggarakan pada tanggal 25 – 27 Juni 2007 di Korea Selatan. Pada pertemuan tersebut telah ditandatangani MoU for Establishment and Management of Forest Plantation in Forest Areas in Java antara Perum Perhutani dengan National Forestry Cooperative Federation of Korea (NFCF) Korea. Kesepakatan-kesepakatan lain yang dihasilkan yaitu:

a.mempercepat realisasi rencana investasi Korea di Indonesia di bidang pengembangan hutan tanaman dan aplikasi Aforestation and Reforestation Clean Development Mechanism (A/R CDM) seluas 500.000 ha;
b.penandatanganan MoU antara Perum Perhutani dan NFCF dalam rangka kerjasama operasional dan penanaman kembali seluas 10.000 ha di Jabar, 16.740 ha di Jatim dan 10.000 ha di Bondowoso; Sedangkan untuk pengembangan model proyek percontohan A/R CDM di Jabar dan di Jatim seluas 3.000 ha;
c.rencana kerjasama pembangunan hutan tanaman industri (HTI) antara PT. Inhutani III dengan NFCF di propinsi Kalbar, Kalsel dan Kalteng seluas 300.000 ha, yang akan didahului dengan studi oleh calon investor Korea, PT Inhutani I di Kaltim seluas 30 ribu ha, PT Inhutani II di Kalbar seluas 165 ribu ha, PT Inhutani V di Jambi;  
d.kerjasama manajemen kebakaran hutan, kerjasama penelitian hutan tropis di Indonesia dan kerjasama litbang Kehutanan mengenai rencana studi “Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries (REDD)” di Indonesia.

Kedua pihak juga sepakat untuk mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kerja sama antar sektor swasta, joint venture antar sektor swasta di kedua negara yang tertarik untuk mengembangkan HTI serta melakukan kerja sama dalam pengembangan SDM, riset dan pengembangan A/R CDM.

Dephut dalam sejumlah kesempatan diundang untuk menghadiri sejumlah forum yang diselenggarakan oleh Korea Forest Service terkait dengan peluang investasi di sektor kehutanan sebaga bagian dari komitmen 500 ribu hektar proyek A/R CDM di Indonesia.

Pemri menginginkan pemerintah Korea harus mendorong pengusahanya agar secepatnya mengimplementasikan rencana investasi yang sudah disetujui Indonesia. Dari 500 ribu ha konsesi yang sudah diberikan Indonesia, pengusaha Korea baru merealisasikan sekitar 250 ribu ha.

Pemerintah Republik Korea berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama Pengembangan Teknologi Sumber Benih di Rumpin - Bogor, Rehabilitasi Hutan Mangrove Pasca Tsunami di Aceh, Konservasi Hutan (dalam arti luas, termasuk Sister Parks antara Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan Yumteong-san Recreational Forest), serta Pengembangan Sumberdaya Kehutanan Indonesia melalui pengembangan School of Enviromental Conservation and Ecotourism Management (SECEM)

Kunjungan Presiden ROK, Lee Myung-bak ke Indonesia pada tanggal 6-8 Maret 2009 juga menghasilkan kesepakatan yang diterjemahkan dalam bentuk dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Menhut RI dengan Chief or Korea Forest Service mengenai Kerjasama Pengembangan Industri Energi Wood Biomass.

Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup

Kerjasama di bidang lingkungan hidup pada tingkatan bilateral berjalan baik antara lain dengan penandatangann MoU on Environmental Management and Sustainable Development Cooperation antara Menteri Lingkungan Hidup RI dengan Menteri Lingkungan Hidup ROK disela-sela sidang Conference of Parties (COP) XIII UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Denpasar, Bali, tanggal 13 Desember 2007.

Pemerintah ROK juga menyampaikan undangan partisipasi kepada Indonesia dalam sejumlah seminar dan pelatihan untuk tahun 2008, antara lain Seoul Initiative for Green Growth, International Training Course on Environmental Policies dan Seoul Initiative Leadership Program on Green Growth.

Kerjasama Bidang Kelautan dan Perikanan

Di sektor perikanan, pertemuan pertama Joint Committee Indonesia-Korea di bidang kerjasama perikanan telah dilakukan pada tanggal 27 Mei 2003, yang sekaligus dilakukan pendekatan dengan Pemerintah Daerah Busan mengenai kemungkinan promosi investasi di bidang kelautan dan perikanan.  Dalam kaitan ini mulai bulan November 2003, Departemen Kelautan dan Perikanan telah mengikuti Busan International Seafood and Fisheries Expo (BISFE).

Pada tanggal 15 September 2005 telah ditandatangani Arrangement Fishery Quality Control and Hygiene Safety between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Korea.  Disamping kerjasama dalam penanganan kualitas produk perikanan, pada tanggal 8 September 2008, telah ditandatangani LoI antara DKP dengan Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries ROK mengenai kerjasama di bidang budidaya perikanan.  Bentuk kerjasama tersebut meliputi pengembangan industri budidaya perikanan di Indonesia melalui investasi dan transfer of technology perusahaan-perusahaan perikanan ROK.

Kerjasama Bidang Pertanian

Disektor pertanian, kerjasama G to G antara Indonesia dan ROK belum memiliki intensitas seperti sektor-sektor lain.  Namun, pada pertemuan pertama pokja kehutanan, pertanian dan kelautan di bawah joint task force pada bulan Mei 2007 telah dibahas peluang kerjasama untuk pengembangan bahan baker nabati.  Pihak ROK menunjukkan minatnya untuk meningkatkan kerjasama dalam pengembangan produksi biofuel yang bahan bakunya berasal dari singkong (cassava), daun jarak (jathropa) dan kelapa sawit.

Salah satu bentuk usulan kerjasama yang dapat dikembangkan di sektor pertanian antara Indonesia dan ROK adalah upaya untuk membuka akses pasar produk pertanian dan hortikultura Indonesia ke ROK.  Terdapat potensi bagi produk pertanian dan hortikultura Indonesia, khsusunya buah-buahan tropis untuk dapat menembus pasar ROK yang cukup besar.  Namun, permasalahan yang mengemuka adalah menyangkut ketentuan karantina ROK yang sedemikian ketat utamanya mengenai penggunaan pestisida dalam budidaya produk pertanian dan hortikultura Indonesia.

Selain komoditi pertanian, hubungan kerjasama berupa capacity building, pelatihan dan bentuk kerjasama lainnya di bidang pembangunan pedesaan maupun pengembangan ekonomi pedesaan juga telah berkembang pada sejumlah tingkatan.  Gerakan desa baru atau Saemaul Undong  yang merupakan salah satu program pembangunan pedesaan ROK yang berhasil telah menjadi acuan bagi sejumlah daerah atau institusi di Indonesia.  Salah satu contohnya, dalam hal ini, propinsi D.I. Yogyakarta telah menandatangani LoI kerjasama Saemaul Undong dengan Propinsi Gyeongsangbuk-do pada tanggal 30 Mei 2008.


Kerjasama Bidang Pendidikan

Kerjasama di bidang pendidikan khususnya kerjasama antar perguruan tinggi di kedua negara tampak terus meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.  Perkembangan yang signifikan tersebut terlihat dengan ditandatanganinya MOU bidang Pendidikan oleh Menteri Pendidikan Nasional RI dan Menteri Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ROK, dan dengan semakin tingginya jumlah kunjungan baik dari departemen terkait (dalam hal ini Depdiknas RI) maupun dari perguruan tinggi di Indonesia ke Korsel.

Selama tahun 2008, terjadi peningkatan kunjungan delegasi Indonesia ke institusi-institusi pendidikan di ROK, antara lain yaitu:

a.Kunjungan tim Fakultas Psikologi UGM ke Seoul National University, yonsei University, dan South Korea University, tanggal 12-18 Mei 2008
b.Kunjungan studi lapangan rombongan mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, tanggal 27 Mei 2008
c.Kunjungan rombongan siswa SMA Muhammadiyah I Yogyakarta ke Gumi Middle School dalam rangka sister school, tanggal 31 Mei 2008
d.Kunjungan rektor dan wakil rektor Universitas Kristen Indonesia ke Yonsei University dalam rangka menghadiri “Asia Pacific Professional Leaders in Education Conference and Exhibition (QS-APPLE)”, tanggal 9-11 Juli 2008
e.Kunjungan rombongan siswa dan guru dari kota Surabaya dalam rangka kerjasama dengan Busan Design School, Busan International Junior High School, Busan Senior High School, tanggal 28 Juli – 8 Agustus 2008
f.Kunjungan 7 orang staf Direktorat Pembinaan Pendidik, Ditjen PMPTK Depdiknas, ke Hansan Middle School dan Seoul Metropolitan Office of Education, tanggal 9-12 Desember 2008
g.Kunjungan 10 orang siswa SMP Indonesia dalam rangka partisipasi dalam International Junior Olympiad di Changwon, tanggal 8-16 Desember 2008
h.Kunjungan 2 orang staf SEAMOLEC ke Pukyong National University, Busan, tanggal 17-19 Desember 2008
i.Kunjungan 20 orang siswa dan guru SMA Negeri 1 Kebomas Gresik dalam rangka kerjasama sister school dengan Woonam Middle School, Gwangju, tanggal 18-24 Desember 2008
j.Kunjungan delegasi dari Pemda Surabaya ke Busan untuk mengembangkan kerjasama bidang ekonomi dan pendidikan antara kota Surabaya-Busan dalam kerangka sister city pada Desember 2008

Bentuk kerjasama yang umum antara universitas di Indonesia dan universitas di Korea adalah dalam bentuk sister university.  Kerjasama sister university yang ada, menurut data KBRI Seoul, saat ini antara lain:

a.Hankuk University of Foreign Studies – UGM (1996)
b.Pusan University of Foreign Studies – Universitas Bung Hatta (1996)
c.Yonsei University – IPB (1996), Universitas Indonesia
d.Woosong University (sebelumnya bernama Joongkyung Sanup) – UGM (1996), Universitas Surabaya, Universitas Katolik Atmajaya, ITB, Universitas Nasional
e.Dongseo University (Busan) – Universitas Kristen Petra (1996)
f.Yongsan University (Busan) – Universitas Padjajaran (2004)
g.Chungang University – Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta
h.Ajou University (Suwon) – Universitas Padjajaran

Disamping sister university, juga terdapat berbagai kerjasama dalam bentuk exchange program, joint research, dan seminar bersama.  Beberapa MOU yang telah ditandatangani dalam kerangka kerjasama universitas antara lain:

a.   Han Seo University – UGM
b.Kyungnam University – UGM
c.Kangnung National University – UGM
d.Kyung Hee University – UGM
e.Yonsei University – UI
f.Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) – Universitas Hasanuddin
g.Baek Che University – Universitas Diponegoro
h.Pukyong National University – Universitas Diponegoro
i.Kongju National University – Universitas Padjajaran
j.Konkuk University – IPB
k.Korea University – Universitas Brawijaya

Pemerintah ROK juga melakukan kerjasama dalam rangka pengajaran Bahasa Indonesia yang diadakan dengan mengundang dosen-dosen dari UI dan UGM (bergantian) untuk mengajar sebagai visiting professor native speaker (PUFS).  Selain UI dan UGM, PUFS di Busan juga pernah bekerjasama dengan Universitas Andalas untuk penyediaan tenaga pengajar.  Beberapa universitas di ROK yang memiliki program studi Bahasa Indonesia adalah:

a.Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), Seoul
b.Woosong University, Daejon
c.Pusan University of Foreign Studies (PUFS), Busan
d.Yongsan University, Busan

Selama tahun 2009, juga terdapat beberapa kali kunjungan dari Indonesia ke ROK, antara lain pada bulan Februari 2009 kunjungan pejabat Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan 50 Kepala Sekolah Menengah Kejuruan dari seluruh Indonesia untuk melakukan “benchmarking” guna merintis pengadaan sekolah bertaraf internasional di Indonesia.  Pada bulan Maret 2009, sebagai kelanjutan pengadaan “benchmarking’ tersebut, sebanyak 18 orang Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (pilihan) dari seluruh Indonesia berkunjung ke beberapa instansi kejuruan maupun Kementeria Pendidikan ROK.  

Mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di ROK sebagian merupakan bagian dari program pertukaran pelajar/mahasiswa, penerima beasiswa dari instansi/lembaga di Indonesia (tugas belajar), beasiswa dari Pemerintah Korea, beasiswa universitas, dan perusahaan swasta.  Umumnya, mereka mengikuti program S-2 dan S-3, meskipun dalam 2 tahun terakhir mulai terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang mengambil program pendidikan setara S-1.  Menurut data tahun 2004, jumlah mahasiswa Indonesia di ROK mencapai 70 orang.  Sebaliknya, data tahun 2008 menunjukkan, jumlah mahasiswa ROK yang mengambil visa belajar di Indonesia mencapai 227 orang.

f.Kerangka Kerjasama lainnya

Kerjasama Ketenagakerjaan RI-ROK

MoU tentang Penempatan TKI ke Korea Selatan (MoU on the Sending of Indonesian Workers to the Republic of Korea under the Employment Permit System) pertama kali ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2004. MoU ini menjadi dasar pengiriman TKI dari Indonesia ke Korea dengan sistem G to G.

Perpanjangan MoU dimaksud telah ditandatangani pada tanggal 9 September 2008 di Seoul oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Erman Soeparno dan Menteri Tenaga Kerja Republik Korea, Mr. Young-hee Lee. MoU ini menggantikan MoU serupa yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 9 Oktober 2008.

Di bawah MoU EPS, penempatan TKI hanya boleh dilakukan oleh pemerintah (BNP2TKI). Khusus dalam penanganan penempatan dan perlindungan TKI di ROK, telah dibentuk Komite Korea sebagai pengganti peran PJTKI. Indonesia dapat mendorong kerjasama dengan Pemerintah ROK untuk membuka akses pasar tenaga kerja migran bagi pekerja Indonesia serta mendukung pengembangan kapasitas TKI melalui partisipasi pada pusat pelatihan TKI di Indonesia.

MoU The Service Commitment Arrangement of EPS-Korean Language Training telah ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2008 antara BNP2TKI dengan HRD Korea. Tujuannya adalah mengatur pelaksanaan tes bahasa Korea dimana kelulusan dari tes tersebut menjadi persyaratan penempatan TKI ke Korea.

Permasalahan dalam hal pelaksanaan penempatan TKI ke Korea melalui program EPS adalah tingginya ketergantunga Indonesia dengan pihak perusahaan pengguna TKI maupun pemerintah Korea dalam hal penerbitan Standard Labor Contract (SLC) maupun Sertification Confirmation of Visa Issuens.

Penempatan TKI ke Korea dengan sistem EPS hanya pada sektor manufaktur, pertanian dan perikanan. Tahun 2008 HRD Korea menyetujui penempatan TKI pada sektor construction dan service di Korea. Mengingat stok TKI sangat memungkinkan untuk berbagai sektor lainnya, maka ke depan Indonesia mengharapkan perluasan sektor ke sektor perawat dan perkebunan.

Sementara itu, terkait dengan PHK sekitar 300 TKI oleh perusahaan di Korea karena mengalami kebangkrutan akibat krisis global, Pemerintah Indonesia dan ROK melalui Human Resources Development of Korea (HRDK) telah menyepakati dilaksanakannya crash programme untuk memprioritaskan penyelamatan TKI di Korea. Dalam kesepakatan, TKI di Korea diberikan waktu duauntuk beralih pekerjaan ke tempat lain.

Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan

Pasar tenaga kerja asing di ROK cukup menjanjikan, mengingat adanya kebutuhan negara tersebut akan tenaga kerja asing untuk mengisi lapangan kerja yang relatif tidak dapat dipenuhi dari angkatan kerja dalam negeri. Pemerintah ROK telah melakukan kerjasama dengan 15 negara termasuk Indonesia untuk mengisi kebutuhan sekitar 100.000 lapangan kerja di ROK setiap tahun. Indonesia mendapatkan kuota sebesar rata-rata 9.000 per tahun.

Semua tenaga asing tersebut bekerja pada lapangan kerja formal seperti pabrik tekstil dan garmen, industri otomotif dan suku cadang, konstruksi, industri elektronik, industri makanan, industri alat-alat rumah tangga dan sebagainya.

Menurut catatan KBRI Seoul, jumlah WNI yang tinggal/berada di ROK per Desember 2008 telah mencapai angka 37.051 orang terdiri dari TKI program pengiriman G to G (dengan visa E-9) yang mencapai angka lebih dari 19.000 orang. TKI berstatus ilegal mencapai jumlah sekitar 6.500 orang. Komposisi sebagian besar adalah TKI dan sisanya adalah mahasiswa/pekerja profesional, ibu rumah tangga. Domisili para TKI tersebar di seluruh Korea dengan beberapa konsentrasi pekerja asing antara lain di wilayah Ansan, Suwon, Bucheon, Taegu, Taejon, Uijeongbu, Ulsan dan Busan.

Dengan melihat perkembangan yang ada di ROK terutama terkait dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor formal yang sebagian besar termasuk kategori 3D job (dirty, dangerous, difficult) potensi TKI untuk mengisi pekerjaan di sektor konstruksi, peternakan dan pertanian cukup banyak. Mengingat jumlah negara pesaing cukup banyak yaitu 13 negara maka kualitas TKI secara terus menerus harus ditingkatkan untuk dapat bersaing dalam pasar kerja low skilled ROK. Apalagi bila pilot project pekerja sektor perhotelan terbukti berhasil sukses, maka TKI mempunyai kesempatan bersaing untuk masuk sektor perhotelan dengan TKA dari negara lain penandatangan MoU EPS dengan ROK.


KBRI Seoul


Hotline Kecelakaan Kapal Oryong 501

static1


Surat Terbuka


static2


static3


Static7


static5


static4


APEC 2013

running1Hotline Kecelakaan Kapal Oryong 501running2running3running4
running6running7running8running9static6
Running12
next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Syarat dan Ketentuan