Situasi Polkam di Yaman

12/14/2009

Perang ke-6 antara milisi bersenjata kelompok Al-Houthi yang dipimpin Abdul Malik Al-Houthi dan pasukan pemerintah yang meletus pada 11/8/09 di Propinsi Sa`adah (sekitar 180 km barat laut Sana`a) belum ada isyarat akan segera berakhir meskipun pemerintah setiap hari melaporkan tentang keberhasilannya menewaskan puluhan milisi bersenjata al-Houthi dan menghancurkan kamp-kamp pertahanannya di daerah pegunungan di Propinsi Sa`adah dan Propinsi Amran. Melihat pertempuran yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan tentunya laporan pemerintah tersebut bila akurat telah menewaskan ratusan milisi al-Houthi dan sebagian besar kamp pertahanannya hancur sehingga perang seharusnya segera berakhir. Namun kenyataan di lapangan masih terjadi pertempuran sengit sehingga Presiden Ali Abdullah Saleh secara implisit sekitar 3 pekan lalu menyatakan kondisi sesungguhnya dengan mengatakan siap bertempur selama bertahun-tahun.

 

Permasalahan kedua yang masih sulit teratasi adalah sikap sebagian warga wilayah selatan Yaman terutama di Propinsi Hadramaut, Abyan, Lahej dan Aden yang masih tetap menuntut pemisahan kembali dua Yaman (Utara dan Selatan) lewat demo-demo yang sejatinya tidak mendapat ijin resmi. Karena itu, pemerintah Yaman melalui edaran Kemdagri pada 15/10/09 kembali minta Pemda dan Apkam di seluruh daerah di wilayah selatan Yaman untuk segera menghentikan demo tak berijin karena demo ini dapat mengganggu ketenteraman umum dan merongrong satabilitas nasional. Kemdagri menyatakan bahwa pihaknya akan menahan para tokoh demo dan melimpahkan tangungjawab sepenuhnya kepada mereka atas dampak yang ditimbulkan oleh demo-demo yang belum mendapat ijin resmi pemerintah.

 

Pemerintah menuduh demo-demo seperti ini hanya bertujuan merongrong stabilitas. Sejumlah demo yang tak berijin berlangsung pada 15/10/09 di sejumlah daerah di selatan seperti kota Mukalla.

 

Permasalahan ketiga adalah belum berhasilnya pemerintah menangani kalangan kabilah (suku) yang terkadang bertindak diluar hukum, dikarenakan warga-warga kabilah masih lebih loyal kepada para pemimpin mereka dibandingkan kepada pemerintah pusat sehingga sulit diupayakan supremasi hukum sebagaimana yang selalu didengungkan pemerintah selama ini. Kondisi ini tentunya berdampak langsung terhadap arus investasi asing dan juga perkembangan pariwisata.

 

Permasalahan keempat adalah aksi terorisme yang belum juga dapat diatasi pemerintah. Kenyataan ini mendorong pemerintah menuduh tiga pihak sekaligus (al-Houthi, kelompok separatis di selatan dan Al-Qaeda) melaksanakan agenda asing untuk menghancurkan Yaman. Meskipun Al-Qaeda sempat terdesak di Arab Saudi namun Yaman masih dapat dijadikan basis untuk melaksanakan aksi-aksi terornya baik di dalam negeri Yaman maupun negara-negara sekitar Teluk terutama Saudi.

 

Permasalahan kelima adalah kondisi pengungsi Somalia yang secara resmi disebutkan berjumlah 700 ribu orang meskipun UNHCR menyebutkan 400 ribu orang. Membanjirnya pengungsi asal Tanduk Afrika tersebut selain menambah beban ekonomi negara juga berdampak bagi situasi keamanan dan sosial di Yaman. Namun sebagai bentuk tangung jawab kemanusiaan pemerintah tetap membuka diri menerima pengungsi yang setiap bulan mencapai ribuan orang mengingat situasi di Somalia yang masih belum pulih.

Kelima permasalahan utama tersebut masih menjadi beban berat pemerintah yang belum terselesaikan sehingga dapat mengganggu program-program lainnya seperti pengetasan kemiskinan dan masalah pengangguran. Terbukti milyaran riyal dan ratusan juta dolar anggaran yang sedianya diperuntukkan bagi pembangunan terpaksa dimanfaatkan untuk perang di Saada seperti yang pernah diutarakan Presiden Saleh. Permasalahan tersebut juga menjadi kendala bagi pemerintah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi global.


Keterlibatan Iran dalam perang di Sa`adah – Yaman

Aparat Keamanan Yaman pada 13/10/09 telah menyegel Rumah Sakit Iran di Sana`a karena sebagian dari pegawai rumah sakit tersebut dicurigai terlibat dalam menggalang dukungan terhadap pemberontak Al-Houthi di Saadah. Selain itu juga dicurigai sebagai salah satu basis intelejen Iran untuk memata-matai Yaman.

 

Menteri Penerangan Yaman selaku juru bicara resmi pemerintah, Hassan al-Louzi, membantah bila penutupan rumah sakit tersebut dikaitkan dengan perang di Saadah. Menurutnya, penutupan ini sesuai permintaan Kementerian Wakaf karena pihak rumah sakit belum melunasi hutangnya kepada Kementerian Wakaf sebesar 27 juta riyal Yaman (sekitar US $ 131.700). Lebih lanjut Menpen berdalih bahwa pemerintah tidak mungkin menutup rumah sakit yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan bagi rakyat Yaman. 

 

Direktur rumah sakit tersebut sejauh ini menyatakan tidak mengetahui sebab penutupan dan juga mengaku tidak mengetahui tentang adanya sewa-menyewa yang belum dilunasi pihak rumah sakit. Sejak didirikan pada April 2004, rumah sakit ini memberikan pelayanan kepada warga berpendapatan rendah dengan biaya perawatan lebih murah dari rumah sakit milik pemerintah dan milik swasta. Jumlah stafnya 120 orang termasuk 8 orang asal Iran.

 

Di lain pihak Menteri Luar Negeri Iran, Manocher Mottaki harus menunda kunjungannya ke Yaman yang dijadwalkan pada 19/10/09. Fokus pembicaraan yang direncanakan dengan pejabat tinggi Yaman termasuk Presiden Saleh menyangkut perang di Sa`adah. Berdasarkan sumber media, penundaan disebabkan kesibukan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh.

 

Sejak perang Sa`adah meletus pada bulan Agustus lalu, Iran disebut-sebut terlibat membantu kelompok Al-Houthi termasuk bantuan persenjataan karena pasukan pemerintah berhasil menemukan beberapa senjata yang dirampas buatan Iran. Namun pemerintah Yaman sejauh ini belum menuduh secara resmi keterlibatan pemerintah Iran hanya sebatas tuduhan keterlibatan tokoh-tokoh agama di Iran dalam mendukung al-Houthi termasuk tokoh Syiah di Irak, Muqtada Sadr.

 

Sebab perang Sa'ada ke-6 terjadi

Tolok ukur utama situasi keamanan tahun 2009 intinya terdapat pada kesediaan pimpinan Al-Houthi menerapkan butir-butir kesepakatan yang ditawarkan pemerintah pada 17 Juli 2008 sebagai berikut :

  1. Penghentian operasi militer apabila kelompok Al-Houthi tunduk terhadap sistem negara Republik dan menghormati konstitusi serta undang-undang yang berlaku.
  2. Penghentian aksi pemberontakan dan membebaskan para tahanan dari pemberontak kecuali anasir yang kasusnya telah dilimpahkan ke pengadilan.
  3. Para pemberontak kembali ke tengah masyarakat dan hidup sebagaimana layaknya warga yang lain.
  4. Penerapan peraturan di daerah kekuasaan Al-Houthi sebagaimana di daerah-daerah lainnya.
  5. Penyerahan seluruh senjata menengah berikut amunisinya.
  6. Menghormati kebebasan berpendapat
  7. Ijin bagi Abdul Malik Al-Houthi, Yahya Al-Houthi, Abdul Karim Al-Houthi dan Abdullah Al-Razami (para pemimpin kelompok Al-Houthi) meninggalkan Yaman dan menetap di Qatar dengan syarat tidak melakukan propaganda anti Yaman. Mereka dapat meninggalkan Qatar setelah mendapat ijin dari pemerintah Yaman.
  8. Penghentian segala bentuk propaganda media massa
  9. Pemerintah akan membangun kembali instalasi yang rusak akibat konfrontasi yang sebagian dananya disediakan oleh Qatar.

 

Namun pada bulan Mei 2009 milisi al-Houthi justeru menyerang daerah dekat kota Sana`a sehingga saling curiga kembali mewarnai hubungan pemerintah dan al-Houthi sehingga akhirnya meletus perang ke-6 sebagai disebutkan diatas.

 

Saat ini pemerintah telah menentukan 6 syarat bagi gencatan senjata yang kemudian dikurangi menjadi 5 syarat yaitu:

  1. Penarikan mundur milisi Al-Houthi dari seluruh distrik dan membongkar titik-titik pemeriksaan yang menghalangi perjalanan warga.
  2. Turun dari gunung dan tempat-tempat persembunyian serta menghentikan aksi perampokan dan perusakan.
  3. Mengembalikan peralatan yang telah dikuasai dari kalangan sipil atau militer dll.
  4. Menjelaskan nasib korban penculikan yang tersisa sebanyak 6 orang dari warga Jerman dan Inggris sebab sesuai informasi intelijen kelompok Al-Houthi terlibat dalam penculikan tersebut.
  5. Menyerahkan korban penculikan dari warga Sa`adah.
  6. Tidak melakukan intervensi terhadap wewenang Pemda setempat dalam bentuk apapun. (syarat terakhir ini dihapus oleh pemerintah)

Meskipun sering dilaporkan tentang kesediaan al-Houthi menerima syarat tersebut namun kenyataan di lapangan menunjukkan perkembangan lain yakni pertempuran masih seru sehingga timbul kecurigaan kuat tentang adanya keterlibatan asing (Iran) termasuk pasokan senjata canggih lewat perbatasan Saudi dan tapal batas laut Yaman yang tidak terjangkau pengawasan aparat pengawal pantai. Perang Sa`adah yang sangat menyedot anggaran Yaman diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir 2009 ini dan nampaknya dapat dihentikan bila Yaman bersedia minta juru penengah dari negara-negara besar kawasan terutama Iran dan Saudi sehingga dapat dicapai persetujuan permanen bukan persetujuan setengah hati yang selama ini tercapai antara al-Houthi dengan pemerintah sejak perang meletus secara seporadis pada pertengahan tahun 2004.

 

Situasi dalam negeri Yaman juga dapat berdampak terhadap keamanan regional sehingga sejumlah pejabat tinggi negara-negara sekitar terutama di Teluk termasuk Sekjen Liga Arab sangat berkepentingan atas stabilitas dan keamanan Yaman dan menyatakan dukungan terhadap keutuhan unifikasi Yaman dan dukungan kepada pemerintah Yaman untuk mengatasi pemberontakan di Sa`adah.

 

Perkiraan situasi Yaman setahun ke depan

Dari kesemua permasalahan tersebut, hal yang paling mendesak diatasi tentunya adalah menyelesaikan konflik bersenjata di Propinsi Sa`adah. Bahwa laporan Pemerintah Yaman sulit dibuktikan akurasinya mengingat tidak adanya laporan independen tentang kondisi perang di Sa`adah. Di lain pihak, al-Houthi justeru berhasil menarik simpati kelompok anti pemerintah yang ada di sejumlah propinsi sekitar yang selama ini antipati terhadap pemerintah terutama propinsi Amran, Hajja dan Jaouf. Menurut pejabat Badan Intelijen Kedutaan Sudan di Sana`a, kelompok pemberontak di 4 propinsi secara de facto menunjukkan kesediaan untuk menentang pemerintah.

 

Tuntutan separatisme dua Yaman ibarat api dalam sekam yang setiap saat bisa menyala kembali. Dalam beberapa bulan belakangan ini unjuk rasa menuntut pemisahan dua Yaman memang berkurang namun nampaknya masih akan terus berlanjut mengingat kebijakan pemerintah yang masih belum membuktikan perimbangan pembangunan di semua daerah teruatama penghasil minyak dan gas yang masih jauh terbelakang dibandingkan ibu kota Sana`a. Tingkat korupsi yang masih tinggi di kalangan pejabat yang mayoritas dari utara juga dapat memicu keinginan untuk berpisah. Tuntutan tersebut sejatinya adalah menghendaki perlakuan adil dalam berbagai aspek kehidupan. Sebenarnya pemerintah sudah mengesahkan pemberlakuan otonomi daerah namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala.

Pemerintah sebenarnya berkepentingan terhadap kondisi kabilah seperti sekarang ini untuk menghadapi tantangan pemisahan dimana milisi kabilah dapat dimanfaatkan untuk membantu menindas kelompok separatis yang selama ini dianggap para suku di Yaman sebagai kelompok komunis yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kondisi ini merupakan dilema bagi pemerintah karena di satu sisi juga harus siap menghadapi mandegnya diversifikasi investasi asing termasuk di sektor wisata (yang saat ini hanya terfokus pada sektor migas saja).

 

Jaringan Al-Qaeda sulit dihancurkan di Yaman mengingat pemerintah belum sepenuhnya menguasai dan mengontrol daerah-daerah kekuasaan kabilah. Sebagai contoh terakhir, anggota Al-Qaeda di Yaman pada 18/10/09 melakukan kerjasama dengan Al-Qaeda Saudi untuk menghancurkan instalasi minyak di Jeddah namun pemerintah Saudi berhasil membunuh sejumlah anggota Al-Qaeda yang telah menyiapkan diri dengan bom bunuh diri dan sejumlah warga Yaman anggota Al-Qaeda yang masuk secara illegal ke Saudi berhasil ditahan aparat Saudi. Selain itu Kedutaan-kedutaan asing seperti AS, Inggris, Jepang, Korea Selatan bahkan Arab Saudi telah melakukan pengamanan sangat ketat menghadapi kemungkinan serangan terorisme setiap saat.

Mengingat negara-negara kaya minyak di Teluk menutup pintunya bagi pengungsi Somalia, Yaman terpaksa menampung mereka atas nama kemanusiaan meskipun badan dunia seperti UNHCR belum memberikan bantuan yang memadai. Pengungsi ini menjadi beban ekonomi karena sebagian mereka ada yang bekerja di Yaman sehingga menggeser pekerja setempat. Masalah keamanan juga dapat ditimbulkan seperti pencurian dan perampokan, sementara masalah sosial misalnya dapat timbul akibat pelacuran dan penyebaran penyakit menular seperti AIDS.

 

Hampir dapat dipastikan bahwa kelima masalah utama pemerintah Yaman saat ini masih sulit diatasi paling tidak dalam jangka pendek mendatang sehingga program-program nasional lainnya seperti pengentasan kemiskinan, masalah pengangguran dan pelaksanaan supremasi hukum masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Situasi dalam negeri Yaman juga dapat berdampak terhadap keamanan regional sehingga sejumlah pejabat tinggi negara-negara sekitar termasuk Sekjen Liga Arab akhir-akhir ini berkunjung ke Yaman untuk menyatakan dukungan terhadap pemerintah Yaman.

 

Kerjasama Bilateral RI-Yaman

Hubungan bilateral RI-Yaman yang didasari sentimen persaudaran seagama yang telah terbina sejak beberapa abad yang lalu sangat   berpengaruh positif terhadap hubungan kedua bangsa terutama terkait sejarah penyebaran Islam ke seluruh pelosok nusantara oleh bangsa Yaman asal Hadramaut. Hal ini mendorong terciptanya dukungan politis Yaman terhadap Indonesia dalam berbagai masalah. Selain itu, kesamaan pandangan dalam menilai berbagai isu regional dan internasional membuat hubungan politis kedua negara berjalan baik bahkan menunjukkan peningkatan yang menggembirakan sehingga dapat menjurus kepada kemitraan strategis terutama dalam menyikapi berbagai isu yang menjadi perhatian bersama.

Faktor pendorong penting lainnya bagi peningkatan kerjasama bilateral RI-Yaman antara lain posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan menjadi salah satu model bagi Yaman dalam membangun Yaman modern termasuk pengembangan demokrasi, penegakan hukum, HAM, penciptaan stabilitas dan keamanan nasional. Untuk mengisi hubungan erat tersebut dibutuhkan langkah-langkah kerjasama bagi kepentingan kedua bangsa dan negara terutama di bidang ekonomi dan perdagangan, disamping saling dukung menyangkut visi politik di fora internasional guna memperkokoh solidaritas baik dalam kerangka OKI maupun GNB. Kunjungan kenegaraan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh ke Indonesia pada 1998 dan kunjungan balasan Presiden RI, KH Abdurrahman Wahid ke Yaman pada 2001, merupakan titik tolak penting bagi peningkatan hubungan bilateral di era globalisasi ini.

 

Kunjungan kenegaraan Presiden Saleh ke Indonesia pada akhir Februari 2009 juga sebagai salah satu upaya kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral.

 

Dalam kaitan inilah, KBRI berupaya untuk terus memupuk hubungan yang lebih erat di bidang politik yang dapat mempengaruhi “political will” pemimpin kedua negara dalam mengembangkan kerjasama dan kemitraan di bidang-bidang lainnya terutama ekonomi dan perdagangan. Salah satu sarana untuk terus mengembangkan kerjasama dengan melihat peluang-peluang dan potensi kedua negara adalah pelaksanaan Sidang Komisi Bersama (SKB) Indonesia-Yaman. Setelah sidang SKB I di Yogyakarta pada bulan Agustus 2005, SKB II berlangsung di Sana`a pada 3-4 2009. Selama periode 2009 ini, KBRI menfokuskan pada pendekataan terhadap pihak terkaiat Yaman untuk implementasi hasil SKB II tersebut.  

 

Substansi kesepakatan yang telah ditandatangani adalah dua kesepakatan yakni Eksekutif Program bidang Pertanian serta MoU Kerjasama Akademis Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Sana’a.  Dua lainnya adalah dalam bentuk persetujuan inisial antara Kementerian Menpora dan  Protocol Kerjasama Bidang Investasi. Pada tahun 2009 ini, Yaman mendukung keanggotaan Indonesia di IMO sesuai permintaan Indonesia dalam periode ini. Umumnya Yaman sering mendukung keanggotaan Indonesia di lembaga-lembaga dan organisasi internasional.

 

Kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya dalam mendorong kerjasama bilateral adalah lobi kepada instansi-instansi terkait di Yaman untuk meningkatkan volume kunjungan para pejabat tinggi Yaman ke Indonesia guna melihat langsung peluang kerjasama yang dapat diimplementasikan dalam waktu dekat. Kerjasama lainnya yang bisa ditawarkan dalam bidang politik adalah peluang Yaman untuk menimba ilmu dari Indonesia di bidang pemberantasan korupsi setelah Yaman membentuk KPK sekitar setahun yang lalu. Yaman berminat menimba pengalaman dari Indonesia yang telah lebih dahulu membentuk KPK di era reformasi yang dimulai sejak tahun 1999.