Duta Besar RI hadiri Bahtsul Masail PPI Yaman di Hudaidah

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duta Besar RI di Sana`a, Wajid Fauzi didampingi  beberap Staf KBRI telah menghadiri acara Bahtsul Masaail (diskusi isu-isu hukum Islam) Kontemporer yang dilaksanakan oleh PPI Yaman di Provinsi Hudaidah. Acara ini juga dihadiri oleh peserta dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPI Hadramaut dan Zabid.
 
Dalam sambutannya, Duta Besar antara lain menyampaikan aspirasi atas diskusi ilmiah yang dilaksanakan para mahasiswa di Yaman tersebut sebagai salah satu sarana untuk terus mengasah kemampuan nalar ilmiah dalam menyikapi setiap perkembangan yang terjadi di tanah air agar dapat berkonstribusi aktif dalam pembangunan nasional sesuai bidang masing-masing.
 
Sebelum acara berlangsung, telah diagendakan pertemuan antara Duta Besar dengan para mahasiswa untuk perkenalan dan membahas kelanjutan kerjasama yang lebih erat antara KBRI dengan para pelajar dan mahasiswa. Bahtsul Masaail tersebut  membahas  keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai status anak yang terlahir di luar pernikahan yang menyebutkan adanya hubungan darah dan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.
 

Setelah melalui diskusi yang  panjang PPI Yaman memutuskan pokok-pokoknya sebagai berikut :
a. Apabila terjadi hubungan di luar nikah (perzinaan) antara pria dewasa dengan wanita dewasa yang menyebabkan kehamilan, lalu pria tersebut bertangungjawab dengan menikahi wanita tersebut secara resmi maka anak yang dilahirkan wanita tersebut adalah anak sah dari pria tersebut sehingga mempunyai hubungan nasab (keturunan) dan perdata lainnya seperti warisan dan perwalian.
b. Apabia terjadi hubungan di luar nikah (perzinaan) antara pria dewasa dengan wanita dewasa yang menyebabkan kehamilan, kemudian pria tersebut tidak menikahi wanita tersebut hingga lahir anak hasil perzinahan tersebut, maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.
c. Adapun yang terkait dengan keputusan MK, hendaknya hanya dilihat sebagai upaya pemerintah untuk melimpahkan kepada pria bahwa hak asuh dan perlindungan terhadap anak hasil hubungan di luar nikah tetap berada dibawah tangung jawab nya. Sedangkan hubungan nasab dan hubungan perdata lainnya hanya berkaitan dengan ibu dan keluarga ibunya.
d. Menghimbau kepada pihak berwenang di Indonesia agar keputusan MK tersebut hendaknya dimaknai sebagaimana butir (c) diatas agar tidak terjadi perbenturan antara hukum negara dengan syariat Islam yang dianut mayoritas rakyat Indonesia.