IFAD Resmi Membuka Kantor Perwakilan di Jakarta

2/21/2015

?Tanggal 17 Februari 2015 merupakan hari bersejarah bagi dunia kerja sama pembangunan di Indonesia, khususnya di bidang pertanian, dengan dilakukannya penandatanganan Perjanjian menjadi tuan rumah (Host Country Agreement) antara Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) di markas besar IFAD di Roma. Penandatanganan perjanjian untuk mengawali dibukanya kantor perwakilan IFAD di Jakarta  oleh Dubes LBBP RI untuk Republik Italia, August Parengkuan, yang sekaligus dalam kapasitas sebagai Wakil Indonesia untuk badan-badan PBB di Roma – FAO, IFAD, WFP, dan UNIDROIT, dengan Presiden IFAD, Kanayo F. Nwanze dilakukan di sela-sela pelaksanaan 38th Session of the Governing Council of IFAD pada tanggal 16-17 Februari 2015.
 
Dubes Parengkuan menyebutkan bahwa hasil penandatanganan tersebut yang merupakan hasil perundingan selama 2 (dua) tahun lebih ini sangat penting, tidak hanya bagi IFAD, namun juga bagi Indonesia terutama dikaitkan dengan kebutuhan untuk ketahanan pangan maupun pembangunan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal. Hal ini menurutnya sejalan dengan program pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas di bidang pangan serta pengentasan kemiskinan di Indonesia.
 
Presiden IFAD menyampaikan bahwa tahun 2015 merupakan 35 tahun hubungan Indonesia dengan IFAD sehingga penandatanganan ini merupakan momen yang sangat penting dari hubungan kedua pihak. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia adalah anggota yang penting bagi IFAD, dan pembukaan kantor IFAD di Jakarta akan memastikan investasi IFAD di bidang peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan akan terus berlanjut.
 
Penandatanganan yang dilaksanakan di ruang C705 markas besar IFAD di Roma tersebut, ikut disaksikan oleh Gubernur IFAD Indonesia, Andin Hadiyanto yang juga Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan. Selain itu, ikut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono; Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan, Syurkani Ishak Kasim; Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian, Mesah Tarigan; Wakil Kepala Perwakilan dan pejabat KBRI Roma; serta pejabat teras IFAD, diharapkan akan meningkatkan peran IFAD di Indonesia dan ikut secara aktif dalam berbagai program pemerintah yang bersifat ketahanan pangan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di daerah yang selama ini belum terjangkau.
Sejak tahun 1980, sebanyak 15 proyek dan kegiatan dengan nilai lebih dari US$ 827 juta telah dilakukan di Indonesia. Hal ini telah memberikan manfaat dan dampak positif bagi lebih dari 13 juta masyarakat di daerah tertinggal. Perjanjian tuan rumah tersebut akan lebih meningkatkan peran dan dukungan IFAD di berbagai daerah tertinggal di berbagai wilayah di Indonesia.
 
Staf Ahli Menteri Keuangan, Andin Hadiyanto menyampaikan bahwa IFAD diharapkan akan lebih membantu Indonesia dalam realisasi berbagai proyek di bidang pertanian, tidak hanya pada kegiatan-kegiatan yang berbentuk seminar dan lokakarya, namun juga pada sektor riil dan sektor teknis di lapangan. Pemerintah saat ini sedang serius melakukan pembenahan pada sektor riil terutama di bidang infrastruktur, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah sehingga berbagai proyek IFAD di Indonesia diharapkan selaras dan bersinergi dengan berbagai proyek pemerintah yang terkait.
Sebelumnya pada hari yang sama, Andin Hadiyanto telah melakukan pertemuan bilateral dengan Vice-President IFAD, Michel Mordasini. Dalam pertemuan tersebut, VP IFAD menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia atas kesediaan menjadi tuan rumah dari Kantor IFAD dan menegaskan kembali kesiapan untuk bekerja sama secara lebih erat dengan Pemerintah Indonesia.
 
Kantor perwakilan IFAD di Jakarta tersebut nantinya tidak hanya akan melayani berbagai urusan di Indonesia, namun juga akan melayani pekerjaan serupa untuk beberapa negara lainnya seperti Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, dan negara-negara di wilayah Pasifik. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan Indonesia bagi IFAD.
IFAD merupakan lembaga keuangan internasional di bawah PBB yang didirikan pada tahun 1977 sebagai hasil utama pelaksanaan konferensi pangan dunia tahun 1974. Pembentukan IFAD difokuskan untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan melakukan pembiayaan atas berbagai proyek pembangunan pertanian di negara-negara berkembang khususnya di berbagai pelosok daerah tertinggal. Indonesia menjadi anggota Executive Board secara terus-menerus yang salah satu tugasnya memutuskan aspek operasionalisasi dan kebijakan strategis IFAD dalam membantu pembangunan pertanian dan pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang, dan juga sejak beberapa tahun terakhir menjadi Ketua Komite Evaluasi IFAD.
 
KBRI Roma, 17 Februari 2015