INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD)

2/22/2015

 

The International Fund for Agricultural Development (IFAD) adalah lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan sebagai sebuah lembaga keuangan pada tahun 1977. IFAD merupakan salah satu hasil keputusan dari Konferensi Pangan Internasional tahun 1974. Konferensi tersebut merupakan tanggapan atas krisis pangan yang terutama melanda negara di Afrika di awal tahun 1970an. Konferensi tersebut sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan internasional yang berfungsi sebagai badan untuk mendanai pembangunan pertanian.
 
Misi IFAD adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin di pedesaan dengan tujuan menghapuskan kemiskinan. IFAD bergerak di bidang pertanian dengan dasar bahwa 75% penduduk miskin di dunia—sejumlah 720 juta manusia—hidup di daerah terpencil dan sangat bergantung dengan aktivitas pertanian untuk mempertahankan hidupnya.
 
Dalam melakukan aktivitasnya, IFAD bekerjasama dengan  pemerintah, donor, organisasi non-pemerintahan, dan rekanan lainnya. IFAD berfokus pada solusi country specific, yang akan meningkatkan akses penduduk miskin kepada jasa finansial, pasar, teknologi, lahan, dan sumber daya alam.
 
Aktifitas IFAD berpedoman pada Strategic Framework yang diperbarui setiap empat tahun sekali dengan tujuan memperbaiki kapasitas masyarakat miskin pedesaan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi, menaikkan pendapatan serta memperkuat ketahanan mereka.
 
Sasaran IFAD adalah memberdayakan masyarakat miskin pedesaan (laki-laki dan perempuan) di negara-negara berkembang untuk mencapai taraf penghidupan yang lebih tinggi dan meningkatkan ketahanan pangannya.
 
Keanggotaan IFAD terbuka untuk setiap negara anggota PBB, lembaga khusus PBB, serta Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Saat ini keanggotaan IFAD mencakup 165 negara. Keanggotaan IFAD terdiri atas :

  • List A (negara-negara maju),
  • List B (negara-negara anggota OPEC) -> Indonesia masuk dalam List B
  • List C (negara-negara berkembang lainnya)

 
Presiden IFAD saat ini dijabat oleh Mr. Kanayo F. Nwanze (Nigeria)  yang mulai menjabat pada tahun 2009 (untuk periode 2009 – 2013) dan dapat diperpanjang satu kali. Dalam sidang IFAD tahun 2013, yang bersangkutan kembali terpilih hingga empat tahun ke depan (2014 – 2018).
 
Wewenang pembuat kebijakan yang tertinggi di IFAD adalah Dewan Gubernur (Governing Council) yang bersidang sekali dalam setahun. Biro GC periode 2010 – 2011 diketuai oleh Kamerun, dengan wakil ketua  dari Belgia dan Venezuela. Sementara itu Biro GC periode 2012 – 2013 pemilihan anggota Biro baru akan terlaksana pada tanggal 22 Februari 2012. Adapun komposisinya adalah Ketua Luxembourg dan wakil ketua dari Mexico dan Indonesia. Gubernur (Governor) IFAD Indonesia saat ini (mulai Februari 2012) dijabat oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sedangkan Alternate Governor-nya adalah Wakil dari Kementerian PPN/Bappenas RI.
 
Di bawah Dewan Gubernur, Dewan Eksekutif IFAD bertanggung jawab dalam memonitor kegiatan keseharian di IFAD sekaligus memberikan persutujuan untuk pinjaman dan bantuan untuk negara anggota. Dewan Eksekutif beranggota 18 negara (full membership) dan 18 negara pengganti (alternate members). Presiden IFAD dipilih empat tahun sekali, dan juga menjabat sebagai kepala pejabat eksekutif dan ketua Dewan Eksekutif. Saat ini RI diwakili Sekjen Kementerian Pertanian pada Dewan Eksekutif IFAD.
 

Hubungan RI - IFAD
 
Keanggotaan Indonesia dalam IFAD memberikan berbagai manfaat, di antaranya Indonesia dapat memperoleh bantuan program melalui proyek-proyek termasuk pembiayaannya dalam bentuk pinjaman berjangka panjang (40 tahun) dengan bunga rendah; Proyek-proyek IFAD diselaraskan dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan ditujukan secara khusus kepada masyarakat miskin di daerah terpencil yang berbasis pertanian; IFAD menyelenggarakan workshop tentang pengumpulan data dan penyebaran informasi mengenai proyek-proyek IFAD guna pelaksanaan proyek-proyek secara lebih baik di masa datang: Indonesia menerima masukan mengenai penanggulangan kemiskinan khususnya di daerah marjinal di negara-negara berkembang.
 
Adapun bantuan/pinjaman IFAD sampai dengan tahun 2011 berkisar US$776,3 juta yang US$ 387,7 juta di antaranya merupakan “loan” dan terdiri dari 14 proyek. Pada akhir 2011, tersisa 3 (tiga) proyek yang belum diselesaikan di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
 
Saat ini on-going country programme, ada 4 loan financed investment projects Indonesia sebagai berikut:
 

  1. Rural Empowerment for Agricultural Development Programme in Central Sulawesi
  2. PNPM - National Programme for Community Empowerment in Rural Areas
  3. Smallholder Livelihood Development Project in Maluku and North Maluku
  4. Coastal Community Development Project (proyek baru yang disepakati pada saat pertemuan Dewan Eksekutif bulan September 2012).

 
Peran Indonesia di IFAD semakin meningkat selama tahun 2012 dengan terpilihnya Indonesia secara konsensus sebagai anggota Biro Dewan Gubernur untuk periode 2012-2013. Indonesia menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Gubernur bersama-sama dengan Luxembourg sebagai Ketua dan Mexico sebagai Wakil Ketua.  Posisi sebagai anggota Biro Dewan Gubernur untuk periode 2012 – 2013 tersebut sangat strategis karena pada saat pertemuan tahunan Dewan Gubernur pada pemilihan Presiden IFAD. Indonesia juga terpilih kembali sebagai anggota Komite Evaluasi dan secara konsensus sebagai Ketua Komite Evaluasi IFAD (Evaluation Committee atau EC) untuk periode 2013 - 2015.
 
Pada tanggal 17 Februari 2015 telah dilaksanakan penandatanganan MOU antara IFAD dan Indonesia untuk membuka  kantor perwakilan IFAD di Indonesia.
 
Sekretariat  IFAD
Presiden: Kanayo F. Nwanze (Nigeria)
Via Paolo di Dono 44,
00142 Rome, Italy
Tel: 39-0654591, Fax +39-065043463
www.ifad.org
 
22 Februari 2015