Korea Utara

UMUM

 

Nama Resmi Negara:

-      Bahasa Korea:              Choson Minchuchui Inmin Konghwa Guk (Choson).

-      Bahasa Indonesia:        Republik Demokratik Rakyat Korea (RDR Korea, Korea Utara).

-      Bahasa Inggris:             Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).

 

Bentuk Negara:                Republik Demokratik.

 

Bentuk Pemerintahan:     Sosialis.

 

Pemimpin Tertinggi/Kepala Negara/Kepala Pemerintahan:

-  Presiden Abadi (Konstitusi 1998): Mendiang Kim Il Sung.

-  Sekretaris Jenderal WPK Abadi: Mendiang Kim Jong Il.

-  Pemimpin Tertinggi: Kim Jong Un (Sekretaris Pertama Partai Pekerja Korea (Worker’s Party of Korea/WPK), Ketua Pertama Komisi Pertahanan Nasional (National Defense Commision/ NDC), Komandan Tertinggi Tentara Rakyat Korea (Korean People’s Army / KPA).

-  Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi (Supreme People’s Assembly/SPA): Kim Yong Nam. Sebagai Kepala Negara, Kim Yong Nam mempunyai tugas pokok: menerima tamu negara, melakukan kunjungan kenegaraan, mengirimkan ucapan selamat/ belasungkawa kepada kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara sahabat, menerima surat tauliyah Duta Besar/Kepala Perwakilan negara sahabat/organisasi internasional.

-  Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri, Pak Pong Ju.

 

Ibukota: Pyongyang, berpenduduk + 3,18 juta jiwa (www.unfpa.org, 2014 Q3).

 

Lokasi Geografis (40 00 N, 127 00 E):

Wilayah perbatasan di Utara: Tiongkok dan Rusia, Selatan: Korea Selatan, Barat: Laut Kuning (Korea Utara menyebutnya Laut Barat), dan Timur: Laut Jepang (Korea Utara menyebutnya Laut Timur). Luas wilayah Korea Utara: 121.193 km2, terdiri dari 75% dataran tinggi dan 25% dataran rendah.

 

Penduduk: + 24,7 juta jiwa (www.unfpa.org, 2014 Q3).

 

Bahasa Resmi: Korea” dengan dialek Pyongan dan menggunakan aksara Chosongul.

 

Agama: Sebagian besar penduduk di Korea Utara tidak beragama. Penganut agama Budha, Konghucu dan Kristen (Katolik, Protestan, dan Ortodok) sangat kecil jumlahnya. Di Pyongyang terdapat empat bangunan gereja, yaitu:  Katedral  Jangchun  (Katholik Roma),  Gereja Chilgol dan Pongsu (Protestan), serta gereja Jongbaek (Ortodok Rusia). Umat Islam menjalankan ibadah Shalat jumat di Mesjid Ar-Rahman di dalam kompleks Kedubes Iran.

 

Hari Nasional: 9 September (Founding of the DPRK, 1948). Selain itu hari kelahiran Presiden Kim Il Sung/Day of the Sun (15 April) dan Kim Jong Il/Day of the Shining Star (16 Februari) serta hari berdirinya Partai Pekerja Korea pada 10 Oktober diperingati sebagai 3 Hari Besar Nasional.

Ekonomi: Perekonomian Korea Utara diatur secara terpusat oleh Pemerintah dan tidak terintegrasi dalam sistem ekonomi dan keuangan internasional dalam kerangka IMF, World Bank, ADB ataupun WTO. Sistem keuangan dan perbankan Korea Utara terkendala sebagai akibat dari diberlakukannya sanksi-sanksi internasioanl berdasarkan 4 Resolusi DK-PBB dan embargo ekonomi dan keuangan sepihak dari negara-negara Barat.

Perbedaan Waktu: GMT +9 (dengan Jakarta +2 jam).

 

Iklim dan Musim:

Iklim: Sub tropis (hujan cukup tinggi pada akhir musim semi dan akhir musim panas).

Musim: Musim Dingin (Desember–Maret), Musim Semi (Maret–Mei), Musim Panas (Mei–September), Musim Gugur (September–November).

 

Fasilitas Kesehatan:

-  Rumah Sakit Namsan, Pyongyang, melayani masyarakat setempat dan Duta Besar/Kepala Perwakilan negara sahabat.

-  Rumah Sakit Friendship, Pyongyang, khusus melayani warga negara asing.

-  Rumah Sakit Ibu dan Persalinan, Pyongyang, khusus melayani kesehatan ibu dan persalinan.

-  Rumah Sakit Khusus Anak, Pyongyang khusus melayani kesehatan anak.

-  Klinik PBB, khusus melayani warga negara asing.

 

Mata uang:

Mata uang resmi Korea Utara adalah Won (satuan 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50). Rezim devisa menggunakan mata uang Euro. Mata uang asing lainnya yang diterima untuk pembayaran adalah Dollar AS, Renmimbi Tiongkok dan Yen Jepang. Penukaran dari mata uang asing ke mata uang Won dapat dilakukan di bank dan super market Kwangbok. Kurs nilai tukar mata uang asing ditetapkan sepihak oleh Pemerintah Korea Utara. Saat ini kurs di bank: USD 1 = Won 98.

 

Sistem Komunikasi:

Telepon/faksimil (Public Switch Telephone Network): jaringan telepon/faksimil/seluler di Pyongyang antara warga negara asing dan warga negara setempat dibedakan dan tidak dapat saling terhubung. Jaringan telepon internasional (IDD) +85 02 381-XXXX dapat digunakan untuk komunikasi dari/ke luar wilayah Korea Utara dan ke jaringan telepon selular (HP) +850-191XXXXXXX. Jaringan telepon lokal 382-XXXX hanya dapat digunakan untuk komunikasi di dalam kota Pyongyang saja.

 

Telepon Seluler (mobile) menggunakan sistem W-CDMA dan 3G. Jasa layanan telepon seluler hanya disediakan oleh satu perusahaan bernama Koryolink, joint venture antara Korea Utara dengan Mesir (Orascom). Koryolink tidak menyediakan jasa international roaming sehingga kartu SIMM-nya tidak dapat  digunakan diluar wilayah Korea Utara. Demikian pula dengan kartu SIMM dari luar Korea Utara tidak dapat digunakan di Korea Utara. Layanan Koryolink tidak bisa menerima atau mengirim SMS/MMS dari/ke luar negeri. Sejak 1 Maret 2013, Koryolink telah menyediakan layanan internet mobile berbasis 3G. Selain itu, Koryolink juga meluncurkan layanan mobile broadband (USB modem).

 

Internet: Jaringan internet di Korea Utara digunakan secara terbatas oleh instansi pemerintah dan militer serta kantor-kantor perwakilan kedutaan besar/organisasi internasional. Khusus warga negara asing, secara perorangan dapat pula menggunakan jasa internet melalui ponsel dan broadband. Jasa akses internet disediakan oleh Star Company (dial-up, broadband dan VSat) dan Koryolink (mobile dan broadband).

 

Keamanan: Situasi dan kondisi keamanan, baik di dalam maupun di luar Pyongyang, secara keseluruhan aman mengingat sistem pengamanan untuk seluruh negara secara umum sangat ketat. Namun, dari waktu ke waktu, sering terjadi ketegangan politik / militer dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat.

 

Transportasi: Jasa taksi untuk warga setempat dan warga negara asing tersedia cukup banyak di kota Pyongyang. Pembayaran dalam US$ dan beberapa taksi dilengkapi argometer. Trem, bus listrik dan kereta bawah tanah (subway) tersedia mulai pukul 06.00–22.00 waktu setempat. Untuk ketiga jasa transportasi tersebut pembayaran dilakukan dengan mata uang Won.


SEJARAH SINGKAT KOREA UTARA

 

Selama 4.000 tahun bangsa Korea dipersatukan oleh kerajaan-kerajaan seperti: Kojoseon (2333-108 SM), Koguryeo (37 SM-668 M), Baekje (18 SM-660 M), Silla (57 SM-935 M), Koryo (935-1392 M) dan Joseon (1392-1910). Sejak abad ke-19 bangsa-bangsa lain yakni Tiongkok, Rusia dan Jepang saling bersaing untuk menguasai Korea dan menanamkan pengaruhnya.

 

Kemudian sejak tahun 1910 Semenanjung Korea dikuasai Jepang hingga berakhirnya Perang Dunia II. Dengan kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Semenanjung Korea dikuasai oleh Pasukan Sekutu. Semenanjung Korea kemudian dibagi menjadi dua dengan batas garis Lintang Utara 380, yakni bagian Selatan dibawah pendudukan AS dan bagian Utara oleh Uni Soviet.

 

Pada tanggal 9 September 1948 di bagian Utara, Kim Il Sung dan pengikut-pengikutnya membentuk Republik Demokratik Rakyat Korea. Ideologi yang dianut adalah ajaran Kim Il Sung yakni “Juche” yang isi pokoknya adalah independen di bidang politik, “self-reliance” di bidang ekonomi dan “self-defence” di bidang pertahanan-keamanan. Perang Korea pecah pada tahun 1950-1953 dan diakhiri dengan perundingan di Panmunjom yang kemudian menghasilkan Korean Armistice Agreement (perjanjian gencatan senjata) yang ditandatangani pada 27 Juli 1953. Batas kedua Korea ditentukan didalam persetujuan tersebut.

 

Pada masa Perang Dingin, Korea Utara banyak mendapat bantuan dari Uni Soviet dan sekutu-sekutunya. Namun bantuan tersebut menurun drastis sejak berakhirnya Perang Dingin pada akhir tahun 1980-an bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet. Menyikapi perkembangan tersebut, sejak awal 90-an Korea Utara terus berupaya untuk mandiri dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya yang dimiliki. RRT dan Rusia tetap menjadi negara yang memberikan dukungan yang cukup besar kepada Korea Utara.

 

Dua pemimpin Korea Utara yang memiliki jasa besar bagi kemerdekaan dan pembangunan negaranya adalah Presiden Kim Il Sung (1948-1994) dan setelah itu digantikan oleh Kim Jong Il (1994-2011). Saat ini pucuk pimpinan tertinggi (Supreme Leader) Korea Utara dipegang oleh Kim Jong Un sejak awal 2012.

 

 

STRUKTUR KEPEMIMPINAN DI KOREA UTARA

 

Berdasarkan Konstitusi Korea Utara yang direvisi pada tahun 2012, struktur kepemimpinan kenegaraan di Korea Utara adalah sebagai berikut:

 

Lembaga Kepresidenan

 

Setelah wafatnya Presiden Kim Il Sung, pelaksanaan tugas dan fungsi kepresidenan selaku Kepala Negara dipegang oleh President of the Presidium of the Supreme People’s Assembly (SPA) yang saat ini dijabat oleh Kim Yong Nam dan dibantu 2 orang Wakil Ketua serta beberapa anggota Presidium. Kim Yong Nam adalah Kepala Negara dan merupakan pejabat tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Korea Utara dibawah Kim Jong Un sebagai Pemimpin Tertinggi Rakyat Korea Utara, First Secretary (Workers’ Party of Korea), First Chairman (National Defense Commission), dan Supreme Commander (Korean People’s Army).

 

Lembaga Legislatif

 

SPA sebagai badan legislatif dipimpin oleh Choe Thae Bok (Speaker) yang menjalankan fungsi perwakilan rakyat. 

Lembaga Eksekutif / Administrasi Pemerintahan

 

Fungsi pemerintahan di Korea Utara dilaksanakan oleh Kabinet yang dipimpin seorang Premier (Perdana Menteri) yang sejak April 2013 dijabat oleh Pak Pong Ju.

 

Supreme People’s Assembly

 

Supreme People’s Assembly (SPA) menurut Konstitusi 2009 Korea Utara adalah organ tertinggi kekuasaan negara di Korea Utara. Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh SPA. Sedangkan Presidium SPA adalah organ tertinggi kekuasaan negara dalam hal SPA tidak bersidang. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh SPA.

 

SPA terdiri dari deputi terpilih sesuai prinsip yang universal, sederajat dan dengan pemungutan suara secara rahasia. SPA baru terpilih sesuai dengan keputusan Presiden Presidium SPA sebelum berakhirnya masa tugasnya. SPA dipilih untuk jangka waktu 5 tahun.

 

SPA mimiliki wewenang sebagai berikut:

1.       Mengamendemen Konstitusi;

2.       Mengadopsi, mengamandemen atau menambahkan Konstitusi;

3.       Menyetujui undang-undang yang diadopsi oleh Presidium SPA, ketika SPA tidak bersidang;

4.       Menetapkan prinsip-prinsip dasar kebijakan dalam dan luar negeri negara;

5.       Memilih/memberhentikan Ketua Komisi Pertahanan Nasional (National Defense Commission /NDC);

6.       Memilih/memberhentikan Presiden Presidium SPA;

7.       Memilih/memberhentikan Wakil Ketua Pertama, Wakil Ketua dan anggota NDC berdasarkan rekomendasi dari Ketua NDC;

8.       Memilih/memberhentikan Wakil Presiden, Wakil Presiden Kehormatan, Sekretaris Jenderal dan anggota Presidium SPA;

9.       Memilih/memberhentikan Perdana Menteri;

10.    Menunjuk Wakil Perdana Menteri, Ketua, Menteri dan anggota Kabinet atas rekomendasi Perdana Menteri;

11.    Menunjuk/memutasi Jaksa Agung pada kantor Kejaksaan pusat;

12.    Memilih/memberhentikan Presiden pada lembaga Peradilan Pusat;

13.    Memilih/memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komite SPA;

14.    Mempertimbangkan dan menyetujui rencana pembangunan ekonomi nasional dan laporan pelaksanaannya;

15.    Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan laporan pelaksanaanya;

16.    Mendengar laporan hasil kerja  Kabinet dan badan pusat, dan bila perlu mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan;

17.    Meratifikasi/membatalkan perjanjian internasional.

 

SPA yang sekarang adalah hasil pemilihan 2014.  SPA mengadakan sidang reguler dan sidang luar biasa. Sidang reguler dilangsungkan sekali atau dua kali dalam setahun oleh Presidium SPA. Sedangkan sidang luar biasa dilangsungkan jika Presidium SPA memandang perlu, atau atas permintaan sedikitnya sepertiga  dari jumlah anggota. SPA memerlukan quorum sedikitnya dua per tiga jumlah anggota untuk dapat bersidang. Materi agenda sidang SPA disampaikan oleh Ketua Pertama National Defense Commission, Presidium SPA, Kabinet dan Komisi-komisi SPA.

 

SPA menunjuk komite perundang-undangan, komite anggaran, dan komite lainnya. Komite SPA terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan anggota. Komite SPA membantu pekerjaan SPA dalam merencanakan atau membahas kebijakan negara dan rancangan undang-undang dan mengambil tindakan untuk pelaksanaannya. Komite SPA bekerja di bawah bimbingan Presidium SPA selama sidang SPA. SPA memilih Ketua (Speaker) dan Wakil Ketua. Ketua SPA memimpin selama persidangan.

 

Presidium SPA

 

Presidium SPA adalah organ tertinggi kekuasaan negara dalam hal SPA tidak bersidang. Presidium SPA terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Jenderal dan anggota. Presidium SPA memiliki beberapa Wakil Presiden Kehormatan.

Masa tugas Presidium SPA sama seperti masa tugas SPA. Presidium SPA terus bekerja sampai Presidium baru terpilih, bahkan setelah jangka waktu berakhir SPA.

 

Presidium SPA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1.       Mengadakan sidang SPA;

2.       Membahas dan mengadopsi draft rancangan undang-undang dan peraturan dan amandemen dan tambahan baru ke dalam peraturan dan undang-undang yang diajukan pada sidang SPA dan mendapatkan persetujuan dari sidang SPA berikutnya menjadi undang-undang utama yang diadopsi dan diberlakukan;

3.       Membahas dan menyetujui rencana pembangunan ekonomi, anggaran belanja negara dan mengajukan rencana penyesuaian;

4.       Menafsirkan  Konstitusi serta undang-undang dan peraturan yang berlaku;

5.       Mengawasi  ketaatan hukum oleh organ negara dan mengambil langkah-langkah yang relevan;

6.      Membatalkan keputusan dan arahan dari badan-badan negara yang bertentangan dengan Konstitusi, undang-undang, peraturan dan keputusan SPA, perintah Ketua NDC, keputusan dan arahan NDC, dan ketetapan, keputusan dan arahan Presidium SPA, dan menunda pelaksanaan keputusan yang tidak beralasan dari majelis masyarakat setempat;

7.       Mengadakan pemilihan deputi Wakil-wakil SPA dan mengatur pemilihan Wakil-wakil untuk majelis rakyat setempat;

8.       Bekerja dengan Deputi-deputi SPA;

9.       Bekerja dengan Komite SPA;

10.    Mengangkat dan memberhentikan  Komisi dan Kementerian dalam Kabinet;

11.    Menunjuk atau mengganti Wakil Perdana Menteri, Ketua, Menteri dan angota Kabinet berdasarkan rekomendasi Perdana Menteri Kabinet saat SPA sedang tidak bersidang;

12.    Menunjuk atau mengganti anggota Komite SPA;

13.    Memilih dan membatalkan pengangkatan Hakim dan Penilai rakyat pada lembaga peradilan pusat;

14.    Menyetujui dan membatalkan/mengakhiri  perjanjian internasional dengan negara lain;

15.    Memutuskan dan menunjuk atau melakukan penarikan terhadap perwakilan diplomatik di  negara lain;

16.    Sebagai lembaga tanda jasa, medali, tanda kehormatan dan gelar diplomatik dan memberi tanda jasa, medali dan gelar kehormatan;

17.    Memberikan grasi khusus atau amnesti;

18.    Menetapkan atau mengubah unit administratif dan distrik;

19.    Melakukan kegiatan eksternal termasuk urusan dengan parlemen asing dan organisasi antar-parlemen.

 

Presiden Presidium SPA mewakili negara dalam menerima surat tauliyah atau penarikan perwakilan  diplomatik yang terakreditasi oleh negara-negara sahabat.

 

Presidium SPA mengadakan rapat paripurna dan pertemuan Komite Permanen. Sidang Paripurna terdiri dari semua anggota. Sedangkan pertemuan Komite Permanen terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan Sekretaris Jenderal.

 

Sidang Paripurna SPA membahas dan memutuskan masalah penting yang timbul dalam memenuhi tugas presidium dan melaksanakan kewenangannya. Sedangkan pertemuan Komite Permanen membahas dan memutuskan mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya oleh rapat paripurna.

Presidium SPA mengeluarkan surat keputusan, ketetapan dan arahan.

 

Sidang Paripurna SPA Ke-13 sesi ke-1 yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 telah menetapkan:

 

Ketua SPA (speaker)                                       : Choe Thae Bok

Wakil Ketua SPA                                             : An Tong Chun

Wakil Ketua                                                      : Ri Hye Jong

Presiden Presidium (SPA) / Kepala Negara    : Kim Yong Nam

Wakil Ketua Presidium SPA                            : Yang Hyong Sop

Wakil Ketua Presidium SPA                            : Kim Yong Dae

Waki Ketua Presidium SPA                             : Kim Yong Ju (honorary)

Wakil Ketua Presidium SPA                            : Choe Yong Rim (honorary)

Sekjen Presidium                                             : Hong Son Ok

Anggota Presidium                                           : Hyon Sang Ju

  Jon Kyong Nam

  Jon Yong Nam

  Kang Myong Chol

  Kang Su Rin

  Kim Jong Sun

  Kim Wan Su

  Kim Yang Gon

  Ri Myong Gil

  Ryu Mi Yong

  Thae Jong Su

 

SUSUNAN KABINET KOREA UTARA

 

Jabatan

Nama Pejabat

First Chairman, National Defence Committee (NDC)

KIM Jong Un

Supreme Commander, Korean People's Army (KPA)

KIM Jong Un

Vice Chairman, NDC

HWANG Pyong So

Vice Chairman, NDC

O Kuk Ryol

Vice Chairman, NDC

RI Yong Mu

Member, NDC

CHO Chun Ryong

Member, NDC

CHOE Pu Il

Member, NDC

HYON Yong Chol

Member, NDC

KIM Won Hong

Member, NDC

PAK To Chun

Member, NDC

RI Pyong Chol

Min. of People's Armed Forces (directly subordinate to the NDC)

HYON Yong Chol

Min. of People's Security (directly subordinate to the NDC)

CHOE Pu Il

Min. of State Security (directly subordinate to the NDC)

KIM Won Hong

Premier, Cabinet

PAK Pong Ju

Vice Premier, Cabinet

KIM Tok Hun

Vice Premier, Cabinet

KIM Yong Jin

Vice Premier, Cabinet

RI Chol Man

Vice Premier, Cabinet

RI Mu Yong

Vice Premier, Cabinet

RO Tu Chol

Chief, Cabinet Secretariat

KIM Yong Ho

Min. of Agriculture

RI Chol Man

Min. of Atomic Energy & Industry

RI Je Son

Min. of Chemical Industry

RI Mu Yong

Min. of Coal Industry

MUN Myong Hak

Min. of Commerce

KIM Kyong Nam

Min. of Construction & Building-Materials Industries

TONG Jong Ho

Min. of Crude Oil Industry

PAE Hak

Min. of Culture

PAK Chun Nam

Min. of Electric Power Industry

KIM Man Su

Min. of Electronics Industry

KIM Jae Song

Min. of Finance

CHOE Kwang Jin

Min. of Fisheries

RI Hyok

Min. of Foodstuffs & Daily Necessities Industry

JO Yong Chol

Min. of Foreign Affairs

RI Su Yong

Min. of Foreign Trade

RI Ryong Nam

Min. of Forestry

HAN Ryong Guk

Min. of Gen. Education

KIM Sung Du

Min. of Higher Education

THAE Hyong Chol

Min. of Labor

JONG Yong Su

Min. of Land & Environment Protection

KIM Kyong Jun

Min. of Land & Marine Transport

KANG Jong Gwan

Min. of Light Industry

AN Jong Su

Min. of Machine-Building Industry

RI Jong Guk

Min. of Metal Industry

KIM Yong Gwang

Min. of Mining Industry

RI Hak Chol

Min. of Physical Culture & Sports

RI Jong Mu

Min. of Post & Telecommunications

SIM Chol Ho

Min. of Procurement & Food Admin.

MUN Ung Jo

Min. of Public Health

KANG Ha Guk

Min. of Railways

JON Kil Su

Min. of State Construction Control

KWON Song Ho

Min. of State Resources Development

RI Chun Sam

Min. of Urban Management

KANG Yong Su

 

JABATAN SETINGKAT MENTERI

 

Position

Name of Officials

Chairman, Education Commission

KIM Sung Du

Chairman, Investment & Joint Ventures Commission

RI Kwang Gun

Chairman, State Economic Development Commission

KIM Ki Sok

Chairman, State Planning Commission

RO Tu Chol

Chairman, State Science & Technology Commission

CHOE Sang Gon

Chairman, Central Statistics Bureau

RI Sung Ho

President, State Academy of Sciences

JANG Chol

President, Kim Il Sung University

THAE Hyong Chol

President, Central Bank

KIM Chon Gyun

Chairwoman, Committee for Cultural Relation with Foreign Countries

KIM Jong Suk

Chairman, Committee for Kimilsungia-Kimjongilia

KIM Chang Do

 

 

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA–KOREA UTARA

Diawali dengan persetujuan nota pembukaan hubungan konsuler pada tahun 1961. Konsulat Jenderal RI di Pyongyang didirikan pada bulan Pebruari 1964 dengan Konjen Sufri Yusuf. Pada akhir tahun 1964, perwakilan RI di Pyongyang ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar RI dengan Duta Besar RI pertama di Pyongyang dijabat oleh Dubes RI Ahem Erningpradja (1965–1968). Sedangkan Dubes Bambang Hiendrasto merupakan Duta Besar RI untuk Korea Utara saat ini.

 

Indonesia dan Korea Utara mempunyai hubungan bilateral yang baik selama lebih dari 50 tahun. Korea Utara seringkali kembali merujuk penggalan sejarah 1964-1965 dalam hubungan bilateral yang mencatat dilakukannya saling kunjung oleh Presiden Soekarno ke Korea Utara pada tahun 1964 dan Presiden Kim II Sung ke Indonesia pada tahun 1965, dua pemimpin dari dua negara   berkembang baru yang ketika itu mempunyal kepentingan bersama dalam kancah politik global paska era kolonialisme.

 

Indonesia memiliki citra yang positif di Korea Utara. Pemerintah Korea Utara mengakui prakarsa dan peran Indonesia dalam berbagai fora internasional terutama pada badan/organisasi internasional dimana kedua negara menjadi anggota/pihak dan di dalamnya mengemuka isu-isu yang terkait dengan Korea Utara. Di sisi lain, Pemerintah Korea Utara mengharapkan dukungan Pemerintah RI terhadap beberapa kebijakan dan kepentingannya.

 

Hubungan politik kedua negara diimplementasikan dengan kerjasama yang erat di fora internasional, dimana Korea Utara pada umumnya mendukung pencalonan Indonesia dalam berbagai jabatan/posisi di organisasi internasional dimana kedua negara menjadi anggota/pihak, khususnya dalam forum PBB, Non-PBB dan GNB.

 

Frekuensi pertukaran kunjungan pejabat/pejabat tinggi kedua negara relatif meningkat. Dalam hal ini, kedua belah pihak tetap terus mengupayakan terlaksananya pertukaran kunjungan pejabat/pejabat tinggi kedua negara. Salah satunya adalah dengan terselenggaranya pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Presidium Kim Yong Nam pada tanggal  15 Mei  2012 di Jakarta. Hal ini   menjadi kesempatan terbaik bagi kedua negara untuk memperat persahabatan, meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi serta peluang kerjasama di bidang budaya, olah raga dan obat tradisional. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada tanggal 21-23 Oktober 2013 Menlu RI, R.M.Marty M.Natalegawa melakukan kunjungan kerja ke Pyongyang. Pada kesempatan ini, Menlu RI dan delegasi melakukan pembicaraan bilateral dengan delegasi Korea Utara yang dipimpin oleh Menlu Pak Ui Chun. Selain itu, Menlu RI juga diterima dalam suatu kunjungan kehormatan kepada Presiden Presidium Kim Yong Nam.

 

Selanjutnya pada tanggal 1–4 Nopember 2013, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), Sidarto Danusubroto dan delegasi MPR RI melakukan kunjungan kerja ke Korea Utara. Dalam kesempatan itu, delegasi MPR RI melakukan pertemuan dengan Ketua Supreme People’s Assembly (SPA), Choe Tae Bok dan pembicaraan bilateral antara Parlemen kedua Negara. Disamping itu delegasi MPR RI juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Kepala Negara Kim Yong Nam. Kunjungan delegasi MPR RI yang terdiri dari semua unsur pimpinan dan bersifat lintas fraksi merupakan pencerminan dari keinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan, khususnya hubungan antara Parlemen kedua negara. Dalam kesempatan itu disampaikan dukungan Indonesia agar masalah Semenanjung Korea dapat segera diselesaikan sebaik-baiknya secara damai oleh sesama bangsa Korea yang bersaudara, tanpa campur tangan pihak-pihak lain. Kedua Parlemen menyepakati pentingnya bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral, tidak saja pada bidang politik, tetapi juga pada bidang-bidang ekonomi dan sosial budaya.

 

Upaya untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi kedua negara terus dilakukan. Kondisi internal dan eksternal yang melingkupi Korea Utara menyebabkan sulitnya melakukan upaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan secara Iangsung dengan Korea Utara. Lingkungan kerja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik yang mengemuka memberikan tingkat kesulitan tertentu untuk melakukan kerja (performance) dan memberikan hasil (delivery). Faktor-faktor dimaksud antara lain:

-      Pemerintah Korea Utara menerapkan sistem terpusat yang ketat (pada tataran   kelembagaan   dan perorangan) dan membatasi komunikasi/interaksinya dengan negara lain termasuk WNA yang berdomisili/bekerja di Korea Utara. Lingkungan politik demikian mengakibatkan terbatasnya jalur-jalur komunikasi resmi dan non resmi untuk urusan kedinasan yang bisa dilakukan di Korea Utara;

-      Sistem telekomunikasi antara WNA dengan warga setempat terpisah dan tidak dapat saling  menghubungi;

-      Proses birokrasi dalam pemerintahan harus melalui alur/jenjang yang panjang dan oleh karenanya memakan waktu lama, termasuk proses perizinan untuk melakukan kegiatan dan/atau kunjungan/pertemuan dengan berbagai pihak di pusat dan daerah/propinsi; 

-      Saat ini, Korea Utara dikenai sanksi internasional berdasarkan 4 Resolusi DK-PBB dan sanksi ekonomi dan keuangan oleh negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat, sehingga tingkat integrasi perekonomian dan moneter Korea Utara dengan dunia luar terbatas;

-      Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh perbankan Korea Utara tidak diterima oleh bank-bank di banyak negara;

-      Sementara ini, Korea Utara dan Indonesia melakukan hubungan perdagangan atas dasar cash and carry dengan frekuensi dan volume yang relatif kecil.

 

Hubungan dan kerjasama sosial budaya  berjalan dengan baik. Penggalan sejarah saling kunjung Kepala Negara Korea Utara dan Indonesia pada kurun waktu 1964–1965 memberikan dasar yang kokoh dan menjadi perekat hubungan sosial politik kedua negara. Partisipasi tahunan Indonesia pada Festival Bunga Kimilsungia dan 2 tahunan pada April Spring Friendship Art Festival (ASFAF) dan International Film Festival (PIFF) di Pyongyang serta kegiatan bersama antara KBRI Pyongyang dan Committee for Cultural Relations with Foreign Countries (CCRFC), Asosiasi Persahabatan dan Kemlu Korea Utara turut memperkaya hubu-ngan  bilateral   kedua   negara. Selain  itu, Korea Utara  juga mengirim 2 (dua) orang diplomatnya untuk mengikuti The 11th  International Training Course for Mid-Career Diplomats yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kemlu RI di Jakarta pada tanggal 20 Oktober - 3 November 2013.

 

Pada tahun 2012, melalui World Food Program (WFP) pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan senilai 2 juta US$ yang diwujudkan dalam bentuk 1.465 ton minyak kelapa sawit (palmolein oil) yang akan digunakan sebagai pasokan bahan makanan campuran yang diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk kemudian didistribusikan langsung kepada rakyat Korea, khususnya kalangan yang paling rentan, seperti ibu-ibu menyusui dan anak-anak di Korea Utara.

 

Hubungan dan kegiatan bilateral kedua negara selama ini dipayungi oleh beberapa perjanjian, diantaranya sebagai berikut:

-      Exchanges of Notes between the Government of the Republic of Indonesia and the Democratic People's  Republic of Korea Concerning the Opening of a Consular Office in Each Other Country at the Level Consulate-General (1961).

-      Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Democratic People's Republic of Korea Concerning Technical Scientific and Cultural Cooperation (1963).

-      Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea on Scientific and Technological Cooperation (2002).  

-      Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and  the  Government  of  the  Democratic  People's Republic of Korea for the Avoidance of  Double Taxation and the Prevention of Fiscal  Evasion with Respect to Taxes on Income (2002).

-      Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Democratic People's Republic of Korea  on The Establishment   of   Bilateral  Consultations (2003).

-      Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passport Holder (2003).

-      Memorandum of Understanding Between the Pyongyang City People's Committee of the  Democratic People's   Republic of Korea and the Government of the Capital City of Jakarta of the   Republic of Indonesia Concerning Sister City Cooperation (2007).

-      Memorandum of Understanding Between the  Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea  in the Field of Information (2009).

-      Arrangement  Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea on Concerning Cultural Exchange Program (2010).

-      Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea Concerning Joint Information Committee (2011).


Pyongyang, 7 Januari 2015