Kebijakan Baru Afrika Selatan di Bidang Pertanian

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presiden Jacob Zuma menugaskan Menteri Pertanian, Mrs. Tina Joemat-Pettersson untuk meninjau kembali kebijakan land-reform. Disebutkan bahwa kebijakan land-reform selama ini yang berdasarkan konsep “willing buyer-willing seller” nampaknya tidak berjalan. Pemerintah dimintakan mencari kebijakan akusisi tanahdengan harga yang lebih terjangkau dan keberpihakan pada masyarakat pedesaan yang miskin. Tanah pertanian sebagian besar masih dimiliki oleh petani kulit putih. Mereka selama ini dituduh menggelembungkan harga tanah di luar kewajaran sehingga menghambat proses land reform ke petani kulit hitam.
 
Dalam rangka kebijakan pertanian, pemerintah akan membantu pendanaan sebesar 2.4 miliar Rand (300 juta USD) untuk mendorong “emerging black farmers'”, pelatihan dan pendidikan di bidang pertanian, marketing hasil pertanian dan infrastruktur. Pemerintah juga akan meninjau kembali kebijakan kredit pertanian yang disalurkan melalui “land bank”, yaitu lembaga kuangan yang di bawah kementerian kuangan.
 
Performa Land Bank selama ini memperoleh sorotan tajam karena penyalahgunaan, antara lain, dana pinjaman sebesar 2 miliar Rand (250 juta USD) untuk pembangunan perumahan mewah, lapangan golf dan resort. Sebanyak 100 juta Rand (12.5 juta USD) diselewengkan untuk kepentingan beberapa kelompok yang mengatasnamakan petani kulit hitam. Beberapa pelaku sudah terkena hukuman dan menteri kuangan, Mr. Pravin Gordhan menunjuk pejabat di jajarannya untuk membenahi bank tersebut. Land Bank juga melaporkan sejumlah kredit macet dari kalangan petani senilai 232 juta Rand (29 juta USD). Menteri pertanian akan meneliti lebih jauh pihak-pihak petani kulit hitam yang patut mendapatkan bantuan pemerintah yang memiliki komitmen dan rencana bisnis yang teruji.