Swaziland

Sejarah Singkat Kerajaan Swaziland

 

 

 

Sejarah kerajaan Swaziland telah berlangsung selama 400 tahun dimana dinasti Swaziland merupakan salah satu dari sedikit dinasti-dinasti di Afrika yang masih ada. Pada mulanya penduduk Swaziland adalah suku Bantu yang datang ke Swaziland tahun 1820. Kemudian Inggris memberikan otonomi kepada Swaziland setelah memegang kekuasaan pada tahun 1903.

 

Pada tahun 1960 Swaziland merdeka setelah berjuang melalui pembentukan partai politik pertama yaitu "The Swaziland Progressive Party" (SPP), dipimpin oleh J.J. Nguku. Pada tahun 1962, partai SPP terpecah kemudian "The Ngawane National Liberatory Congress" (NNLC) pimpinan Dr. Ambrose P. Zware akhirnya menjadi partai yang dominan. NNLC merupakan partai nasional ortodoks Afrika yang pada saat itu sangat dipengaruhi oleh doktrin "Pan Africanism" dari Kwame Nukrumah (Presiden Ghana). Partai INM (Imbokodvo National Movement) sebagai partai tradisional saingan NNLC. Swaziland memperoleh kemerdekaan penuh tanggal 6 September 1968.

 

Pada masa Raja Sobhuza II (1968 - 1982), Swaziland mengalami kesulitan ekonomi dan setelah ia meninggal dunia, situasi politik di Swaziland menjadi ajang perebutan kekuasaan. Pada tanggal 25 April 1986, Raja Mswati III naik tahta, meskipun gejolak politik terus berlangsung.

 

Situasi dan kondisi nasional Swaziland selama ini cukup stabil di bawah kekuasaan Raja Mswati III, meskipun akhir-akhir ini makin berkembang keinginan dari beberapa organisasi sosial-politik untuk melakukan reformasi politik guna menumbuhkan kehidupan demokrasi di Swaziland. Reformasi politik di Swaziland bertujuan untuk mengurangi pengaruh kerajaan dalam kegiatan politik dan menumbuhkan kehidupan demokrasi di Swaziland. Namun agaknya masih sulit berkembang dan bisa mengimbangi kepentingan politik lingkungan kerajaan.

 

Berdasarkan keputusan Raja Sobhuza II pada tahun 1973, semua organisasi sosial-politik dilarang melakukan kegiatan dan keberadaannya pun dibekukan. Sebagai dampaknya semua kegiatan politik, termasuk kekuasaan negara didominasi Raja dan keluarga kerajaan. Jalannya pemerintahan dikendalikan seorang Perdana Menteri yang diangkat Raja. Semua itu dilangsungkan menurut suatu sistem yang disebut Tinkhundla.

 

Stabilitas politik di Swaziland relatif terjaga, namun aspirasi rakyat yang meminta keterbukaan politik yang lebih besar cenderung terus berkembang. Serangkaian aksi massa dan aksi mogok yang dilakukan oleh berbagai kalangan pendukung demokrasi dan reformasi politik, yang tergabung dalam Aliansi Demokrasi Swaziland terus berlangsung. Protes terhadap Raja dan pemerintah semakin memanas ketika Raja Mswati III mengeluarkan Keputusan No. 2 tahun 2001 yang sangat membatasi kebebasan pers, larangan multi partai dan tidak menghargai hak asasi manusia di Swaziland. Dengan adanya desakan masyarakat, maka Raja Mswati III terpaksa menarik kembali pemberlakuan Keputusan No. 2 tahun 2001 dan menggantinya dengan Keputusan No. 3 tahun 2001 yang sedikit lebih fleksibel dan memberikan ruang gerak kepada dunia pers dan organisasi non-pemerintah lainnya yang ada di Swaziland.

 

Ketua Constitutional Review Commission (CRC) Swaziland, Prince Mangaliso Dlamini telah menyerahkan secara resmi rancangan konstitusi kepada Raja Mswati III yang isinya masih menghendaki seperti keadaan sekarang di Swaziland yang melarang adanya multi partai politik dan organisasi massa untuk melakukan kegiatan politik di Swaziland.

 

Laporan CRC tersebut ditanggapi negatif oleh sebagian besar masyarakat Swaziland yang cenderung menghadapi adanya perubahan keadaan dengan dapat diizinkannya multi partai. Dengan demikian keadaan politik Swaziland dapat dikatakan kurang terkendali dan berdampak luas serta mengakibatkan intervensi dari dunia luar seperti Amerika Serikat yang mengatakan bahwa negara tersebut dinilai kurang memperhatikan hak untuk mengeluarkan pendapat.

 

Organisasi guru-guru di Swaziland melakukan aksi mogok untuk menekan pemerintah sehubungan dengan ketidakpuasan para guru terhadap sikap pemerintah Swaziland yang menuduh bahwa organisasi perkumpulan guru melakukan kegiatan politik untuk mengkritik kebijakan pemerintah setempat.

 

Selama ini pemerintah Swaziland beranggapan bahwa pengurus organisasi guru-guru ini sering memanfaatkan dan mengatasnamakan lembaganya untuk melakukan kegiatan atau rapat gelap serta mengadakan hubungan dengan pihak-pihak lawan politik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian pihak pemerintah mengatakan bahwa profesi guru telah dinodai dengan pikiran atau pengaruh politik yang menentang pemerintah.

 

Larangan melakukan aksi kegiatan politik di Swaziland merupakan suatu hal yang dibenarkan undang-undang setempat mengingat hingga saat ini masih terkesan bahwa kebebasan berpolitik, berorganisasi dan mengeluarkan pendapat secara leluasa tidak dibenarkan oleh pemerintah yang berkuasa dibawah pimpinan Raja Mswati III.

 

Organisasi LSM dan HAM internasional dari Australia, Afrika Selatan, Finlandia, Jerman, Irlandia dan sebagian negara Afrika lainnya yang menghadiri pertemuan 24th World Conference of International Union of Socialist Youth di Johannesburg Afrika Selatan, juga menyempatkan diri mengunjungi Ketua partai politik Swaziland PUDEMO (People's United Democratic Movement) Mr. Masuku serta dua daerah yang telah menjadi sengketa yaitu Macetjeni dan Kamkhweli di Swaziland karena kedua kepala suku dari dua daerah tersebut melarikan diri dan mencari suaka politik di Afrika Selatan sehubungan dengan rencana penggantian ketua suku oleh raja dari keluarga kerajaan.

 

Para delegasi juga berkeinginan melihat secara langsung keadaan politik dalam negeri yang menurut laporan telah terjadi penganiayaan, penyiksaan, intimidasi yang dilakukan oleh para anggota kongres pemuda Swaziland serta pelaksanaan proses hukum yang tidak seimbang. Menurut keterangan delegasi Jerman, Mr. Tim Sheols mengatakan tujuan para delegasi ke Swaziland adalah ingin menaruh simpati dan rasa solidaritas kepada Ketua PUDEMO serta melihat keadaan dan perkembangan daerah Macetjeni dan Kamkhweli. Dalam pertemuannya dengan Ketua PUDEMO, Mr. Masuku, diperoleh penjelasan bahwa Mr. Masuku tidak membenci Raja atau rakyat Swaziland namun yang bersangkutan berkeinginan agar Swaziland merupakan negara yang bebas.

 
 
HUBUNGAN BILATERAL RI - SWAZILAND
 

 Politik
 
Hubungan diplomatik Indonesia - Swaziland secara resmi dibuka pada tanggal 12 April 1991. Kedutaan Besar RI di Harare, Zimbabwe, merangkap untuk Swaziland, sedang Kedutaan Swaziland di Kuala Lumpur, diakreditasikan untuk Indonesia.
 
Pada tanggal 21 September 2000, pemerintah Indonesia telah menyetujui pencalonan David Mabili Dlamini, sebagai Duta Besar Kerajaan Swaziland untuk Indonesia yang berkedudukan di Kuala Lumpur dan telah menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 Juli 2001.
 
Secara umum hubungan bilateral RI - Swaziland selama ini berjalan baik, tidak ada masalah politik yang dapat mengganggu bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara.
 
Dalam masalah Timor Timur (sebelum wilayah ini memisahkan diri), posisi Swaziland dari tahun 1975 - 1982 bersikap mendukung posisi lawan. Sikap ini pada dasarnya merupakan sikap solidaritas Afrika. Akan tetapi setelah SMU - PBB tahun 1982, Swaziland sudah tidak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyinggung Indonesia karena pemerintah Swaziland tidak ingin masalah Timor Timur menjadi ganjalan hubungan kedua negara.
 
 
Ekonomi
 
Dalam bidang ekonomi dan perdagangan bilateral cukup banyak yang dapat dilakukan, karena banyak peluang-peluang baru yang dapat dikembangkan seperti kerjasama pemrosesan pulp Swaziland dan kerjasama siaran televisi. Pihak swasta Indonesia pernah mengimpor asbestos dari Swaziland melalui pelabuhan Durban di Afrika Selatan tahun 1991.
 
Sampai saat ini belum ada persetujuan ekonomi - perdagangan antara kedua negara. Perdagangan diperkirakan melalui pihak ketiga, seperti masuknya barang-barang produksi Indonesia melalui Afrika Selatan dan Mozambique, namun tidak tercatat dalam laporan Biro Pusat Statistik Indonesia. Aktivitas perdagangan kedua negara dimasukkan ke dalam kelompok Indonesia dan Negara-negara Afrika kecuali Afrika Selatan yang kegiatan perdagangannya masih kecil dan tidak berkesinambungan.
Pada tanggal 30-31 Januari 2002, delegasi ekonomi RI (termasuk di dalamnya para pengusaha yang tergabung dalam KADIN Komite Afrika Selatan & G-15) yang dipimpin oleh Direktur Jenderal HELN Deplu, telah mengadakan kunjungan ke Swaziland yang dirangkaikan pada kunjungan ke Afrika Selatan dan Mozambique.
 
Hasil-hasil penting yang dicapai antara lain kesepakatan untuk saling meningkatkan perdagangan dan menjajagi kemungkinan dibuatnya Persetujuan Perdagangan dan dibetuknya Komisi Bersama antara kedua negara, setidaknya didalam memberikan fasilitas untuk UKM Indonesia ke wilayah Afrika bagian Selatan melalui Swaziland. Disamping itu, Swaziland, yang mendapatkan fasilitas bebas quota dan tarif untuk ekspor pakaian jadi ke Amerika Serikat sampai tahun 2005, menawarkan kepada Indonesia untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
 
Dalam rangka meningkatkan kerjasama RI - Swaziland, pihak KADIN Komite Afrika Selatan & G-15 menginginkan adanya kerjasama dalam pemrosesan pulp Swaziland untuk dijadikan kertas, yang akan dipasarkan untuk Afrika bagian Selatan dan negara Afrika lainnya. Selain itu potensi kerjasama dalam siaran televisi dalam rangka promosi ekspor Indonesia untuk wilayah Afrika bagian Selatan, SADC melalui STV Swaziland sangat menjanjikan.
 
Pemerintah Swaziland mengharapkan peningkatan hubungan bilateral kedua negara khususnya di bidang ekonomi antara lain di bidang investasi, pengembangan usaha kecil dan menengah, pelatihan di bidang pertanian, disamping kegiatan sosial budaya.
 
Untuk merealisasikan peningkatan hubungan bilateral kedua negara, Raja Swaziland, YM Mswati III semula pada awal bulan Agustus 2002 ingin mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia sekalian berlibur ke Bali, namun karena kesibukan dan waktu yang kurang tepat bagi Pemerintah Indonesia untuk menerima kunjungan resmi tersebut, maka kunjungan dimaksud ditunda hingga tahun 2003. Walaupun demikian, Raja Swaziland dan delegasinya tetap mengadakan kunjungan wisata ke Bali tanggal 4-9 Agustus 2002.
 
Pada waktu yang bersamaan secara terpisah pada tanggal 5-6 Agustus 2002 Menteri Perusahaan dan Tenaga Kerja Swaziland, Lutfo E. Dlamini mengadakan kunjungan kerja kepada Menperindag RI dan mengadakan pertemuan dengan beberapa pengusaha Indonesia. Di sela-sela acara liburan Raja Swaziland di Bali telah pula diadakan pertemuan lanjutan antara delegasi Swaziland dengan Ketua KADIN Komite Afrika bagian Selatan & G-15, Direktur Afrika dan para pengusaha.
 
Pertemuan di Bali tersebut telah menghasilkan suatu Kesepakatan Kerjasama Investasi dan Perdagangan yang dituangkan dalam MoU masing-masing ditandatangani oleh Menteri Perusahaan dan Tenaga Kerja Swaziland dan Ketua KADIN Komite Afrika bagian Selatan & G-15 pada tanggal 7 Agustus 2002.
 
Sementara itu pada tanggal 4-5 September 2002, delegasi Working Group Afrika bagian Selatan dan Direktur Afrika Deplu disertai pengusaha-pengusaha nasional akan berkunjung ke Mbabane, Swaziland dalam rangka menindaklanjuti MoU kerjasama perdagangan dan investasi di bidang industri: tekstil dan garmen, pulp, fibre glass, furniture, pendirian pusat distribusi barang-barang Indonesia dan kerjasama di bidang promosi dan pertelevisian yang telah ditandatangani oleh Menteri Perusahaan dan Tenaga Kerja Swaziland dan Ketua KADIN Komite Afrika bagian Selatan & G-15 di Bali, Indonesia tanggal 7 Agustus 2002.
Saat ini Pemri melalui rapat interdep tengah membahas draft Trade Agreement dari Pemerintah Swaziland dan diharapkan dalam waktu dekat dapat menghasilkan counter-draft Trade Agreement RI-Swaziland untuk segera disampaikan ke Pemerintah Swaziland.
 
 
Sosial Budaya
 
Sampai saat ini tidak ada data mengenai hubungan sosial budaya antara kedua negara. Namun demikian Swaziland telah berpartisipasi dalam program KTNB yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, dimana sejak tahun 1998 warganegara Swaziland yang ikut berpartisipasi dalam program tersebut berjumlah 3 (tiga) orang.
 
Program-program yang diikuti meliputi teknologi pertanian, peternakan dan irigasi. Pada tahun 2001, Pemerintah Indonesia telah menawarkan program "International Training Course on Agricultural Engineering and Technology in Developing Countries", namun Pemerintah Swaziland tidak mengajukan calon peserta pada program tersebut.