Lesotho

I.          PROFIL NEGARA

 

Nama Resmi:

Kerajaan Lesotho

 

Ibukota:         

Maseru

 

Bentuk Negara:

Kerajaan

 

Kepala Negara:

Raja Letsie III (sejak Februari 1996)

 

Kepala Pemerintahan:

Perdana Menteri Pakalitha Mosisili (sejak 2015)

 

Wakil Kepala Pemerintahan:

Mothetjoa Metsing

 

Hari Nasional:

4 Oktober (merdeka dari Inggris)

 

Luas Wilayah:

30.355  km²

 

Jumlah Penduduk:

1.947.701 (est. Juli 2015) 

 

Bahasa Nasional:

Inggris dan Sesotho (resmi) 

 

Agama:

Kristen (80%), Lainnya (20%)

 

Mata Uang:

Lesotho Maloti (LSL)

 

PDB (PPP):

US$ 5.77 Milyar (2015)

 

 

Pertumbuhan PDB

2.5% (PDB)        

 

PDB per kapita:

US$ 3.000

 

Komposisi PDB per sektor:

-Produk Industri Makanan kemas, Minuman kemas, Tekstik, Pakaian Jadi, Kerajinan Tangan, Konstruksi dan Pariwisata.

 

Produk Pertanian

Unggas, Produk berbasis susu, Perikanan, Daging sapi, Wool, Kacang Kedelai dan gandum. 

 

Komoditi Ekspor

Manufaktur pakaian dan alas kaki, wool, makanan ternak, ternak hidup, air, berlian

Nilai ekspor keseluruhan Lesotho : US$ 1.67 Milyar

 

Komoditi Impor

Makanan jadi, bahan bangunan, mesin dan kendaraan, obat - obatan, produk bahan bakar.

Nilai total impor Lesotho adalah US$ 980.9 Milyar

 

Inflasi:

7.9% (2015)

 

Sumber Daya Alam:

Air dan Berlian

 

II.        SEJARAH AWAL LESOTHO

 

1.        Pada awalnya Lesotho dikenal dengan nama Basutholand dan atas permintaan dari pemimpin tertinggi Basutho, Raja Moshoeshoe I, menjadi protektorat Inggris tahun 1868 karena kuatir atas ekspansi Boer. Basutholand kemudian digabungkan oleh Inggris ke dalam koloni Cape (sekarang bagian dari Afrika Selatan) tahun 1871, tetapi terpisah kembali tahun 1884. Wilayah ini oleh pemerintah Inggris dikelola sebagai salah satu Wilayah Komisi Tinggi (High Commission Territory) di Afrika Selatan. Undang-Undang Parlemen Inggris yang mengatur pembentukan Uni Afrika Selatan tahun 1910 memberikan kesempatan kepada Basutholand untuk bergabung dengan Afrika Selatan melalui referendum. Afrika Selatan meminta pula penyatuan Lesotho ke dalam wilayahnya. Namun para pemimpin rakyat Lesotho selalu menolak usulan tersebut.

 

2.        Setelah mendapatkan kemerdekaan penuh tanggal 4 Oktober 1966, Lesotho dipimpin oleh Raja Moshoeshoe II sebagai Kepala Negara yang pertama. Secara de facto, Raja Moshoeshoe II telah memegang tampuk pimpinan tertinggi Basutholand sejak tahun 1960. Sebagai Perdana Menteri terpilih, Chief Leabua Jonathan berkuasa atas Lesotho sementara Raja Moshoeshoe II hanya sebagai simbol saja.

 

III.   POLITIK

 

A.       Penyelenggaraan Pemilu Lesotho

 

3.        Salah satu poin dalam Rekonsiliasi Maseru yang difasilitasi oleh Southern African Development Community (SADC) adalah dimajukannya penyelenggaraan Pemilu yang sedianya diadakan tahun 2017 menjadi Februari 2015. Pemilu ini dimenangkan oleh Partai Democratic Congress (DC) yang dipimpin oleh Pakalitha Mosisili yang kemudian menjabat sebagai PM Lesotho. Mosisili kemudian membentuk pemerintahan koalisi bersama dengan Partai Lesotho Congress for Democracy (LCD) dan 5 partai lainnya. Sebagai informasi, Mosisili juga pernah menjabat sebagai PM Lesotho pada periode 1998 – 2012.

 

B.       Upaya Pembersihan Pemerintahan dari Pengaruh Mantan Perdana Menteri Thomas Thabane

 

4.        Pasca pembentukan pemerintahan yang baru, PM Mosisili mengangkat kembali Letnan Jenderal Tlali Kamoli (pada April 2015) yang sempat diasingkan dari Lesotho akibat dituduh melakukan upaya kudeta pada Agustus 2014 silam atas PM Thabane. Pengangkatan ini sebenarnya mendapat tentangan dari beberapa pihak (utamanya dari perwakilan asing negara Barat) karena dianggap merupakan suatu langkah mundur dari Pemerintah Lesotho dalam rangka mengupayakan rekonsiliasi. Namun demikian, Mosisili menekankan bahwa tidak ada pihak luar yang dapat mendikte kebijakan dalam negeri Lesotho.

 

5.        Pada bulan Mei 2015, Ketua All Basotho Convention, Thomas Thabane, Ketua Basotho National Party, Thesele Maseribane dan Ketua Reformed Congress for Lesotho, Keketso Rantšo, mencari suaka ke Afsel karena merasa keselamatan diri mereka terancam apabila berada di Lesotho. Langkah ini diikuti oleh Komisioner Kepolisian Nasional Lesotho, Khotatso Tsooana, yang dikenal sebagai sekutu Thabane.

 

6.        Pada 25 Juni 2015, Letnan Jenderal Maaparankoe Mahao yang pernah diangkat oleh mantan PM Thomas Thabane menggantikan Kamoli sebagai Panglima LDF, dibunuh oleh beberapa anggota LDF. Selain itu, pada bulan Agustus 2015, Mosisili juga memanggil pulang beberapa Duta Besarnya di luar negeri sebelum waktu jabatannya berakhir. Manuver politik atas para 'loyalis' Thabane ini diyakini sebagai upaya untuk menghilangkan pengaruh dari pemerintahan sebelumnya.

 

7.        Pada 3 Juli 2015, para pemimpin negara-negara SADC telah menyelenggarakan KTT Khusus dan menyetujui pembentukan komisi penyelidikan atas pembunuhan Letjen Mahao yang diketuai oleh Hakim Mpaphi Phumaphi dari Botswana. Selain itu, Deputi Presiden Afsel, Cyril Ramaphosa, sekali lagi ditugaskan oleh sebagai Fasilitator SADC untuk memantau perkembangan kondisi keamanan di Lesotho.

 

8.        Sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi, pada Agustus 2015, telah diadakan rangkaian pertemuan antara PM Mosisili dengan Thomas Thabane untuk membicarakan syarat-syarat bagi kembalinya Thabane ke Lesotho. Awalnya, Thabane telah menyetujui kondisi yang diajukan oleh PM Mosisili, yaitu perlindungan dari Kepolisian Nasional Lesotho dan rumah dinas dari Pemerintah, dan sepakat untuk segera kembali ke Lesotho. Namun demikian, setelah Istri Thabane mengunjungi rumah dinas yang dijanjikan oleh Pemerintah Lesotho, didapati bahwa fasilitas dimaksud tidak layak untuk ditempati karena berada dalam kondisi yang buruk.

 

C.       Hubungan Politik Bilateral

 

9.        Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kerajaan Lesotho dibuka dengan ditandatanganinya Komunike Bersama antara Duta Besar masing-masing negara di Bonn, Jerman, tanggal 4 November 1993. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa Perwakilan RI di Pretoria, Afrika Selatan, merangkap untuk kerajaan Lesotho sedangkan pemerintah Lesotho telah menunjuk perwakilannya di Beijing untuk merangkap Indonesia.

 

10.    Kedua negara dalam upaya meningkatkan hubungan bilateral juga saling memberikan dukungan pada keanggotaan di berbagai organisasi internasional, antara lain ECOSOC. Lesotho memberikan dukungan pada calon Indonesia pada keanggotaan 4 komisi fungsional ECOSOC periode 2000 - 2002/3.

 

11.    Hubungan RI-Lesotho, sebagai negara yang relatif kecil dan seluruh wilayahnya dibatasi Afrika Selatan, masih relatif kecil. Namun, hubungan tersebut perlu dan masih dapat ditingkatkan terutama dalam bidang kerjasama pengembangan pariwisata dan pengelolaan hutan. Indonesia telah menawarkan program Kerjasama Teknik Negara Berkembang kepada Lesotho, baik dalam rangka Kerjasama Selatan-Selatan maupun GNB.

 

12.    Pada tahun 1983/1984 Indonesia menawarkan pelatihan di bidang ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja RI. Sedangkan tahun 1997 Lesotho juga pernah mengajukan permintaan kepada pemerintah Indonesia (Departemen Perhubungan) untuk memberikan pelatihan bagi pilot Lesotho.

 

III.      EKONOMI

 

A.       Trend Kebijakan Ekonomi dan Analisa Perekonomian Kerajaan Lesotho 2015 – 2016

 

13.    Kebijakan Ekonomi Pemerintah Lesotho akan terus dilakukan merujuk pada National Strategic Development Plan tahun 2012 – 2017. Salah satu agenda utamanya adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja dan mengedepankan diversifikasi ekonomi.

 

14.    Permasalahan utama Lesotho adalah tingkat inflasi yang melunjak tinggi menjadi 7.9% pada tahun 2016 (tahun 2015 adalah 4.9%), terlepas harga minyak global yang justru turun. Nilai mata uang Loti akan terus dipatok setara dengan Rand Afrika Selatan.

 

15.    Nilai defisit akun berjalan Lesotho sudah mengalami perbaikan pada tahun 2015 – 2016 dikarenakan harga komoditas jagung dan minyak mengalami penurunan secara global (dua komoditas yang diimpor secara penuh oleh Lesotho tanpa halangan perdagangan).  Trend besar lain yang terjadi pada perdagangan internasional Lesotho adalah naiknya nilai impor tekstil yang sangat tinggi. Nilai utang eksternal Lesotho adalah 0,9 Milyar USD dari nilai PDB nominalnya adalah 2,3 Milyar USD.

 

B.       Hubungan Bilateral Ekonomi Indonesia dan Lesotho

 

16.    Hingga saat ini belum ada perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Lesotho. Namun karena Lesotho adalah bagian dari Southern African Custom Union, maka ketentuan perdagangan yang ada sama dengan negara – negara akreditasi lainnya, sperti Bostwana, Afrika Selatan dan Swaziland

 

17.    Total nilai perdagangan Indonesia dan Lesotho adalah 146.000 USD.

 

Data Perdagangan RI-Kerajaan Lesotho:

 

(Nilai : Ribu US$)

Uraian20112012201320142015Trend (%) 2011-2015Jan-AguPerub (%) 2016/2015
20152016

TOTAL

PERDAGANGAN

601,3521,2411,7965,1145,6-19,91114,5182,559,36
MIGAS0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS601,3521,2411,7965,1145,6-19,91114,5182,559,36
EKSPOR601,3520,3324,81,831,0-68,570,030,70,00
MIGAS0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS601,3520,3324,81,831,0-68,570,030,70,00
IMPOR0,00,887,0963,2114,50,00114,5151,832,58
MIGAS0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS0,00,887,0963,2114,50,00114,5151,832,58
NERACA PERDAGANGAN601,3519,5237,8-961,4-83,50,00-114,5-121,2-5,79
MIGAS0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS601,3519,5237,8-961,4-83,50,00-114,5-121,2-5,79
Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade  

 

 

18.    Adapun nilai Foreign Direct Investment Lesotho ke Indonesia adalah nihil, begitu juga sebaliknya.

 

19.    Nilai Ekspor Indonesia ke Lesotho adalah US$ 31.000, sementara nilai impor Indonesia dari Lesotho adalah US$ 115.000. Ekspor Indonesia ke Lesotho adalah Chemical Products, sementara impor Indonesia dari Lesotho adalah pakaian jadi.

​