Botswana

I.          PROFIL NEGARA

 

Nama Resmi:

Republik Botswana

 

Ibukota:

Gaborone

 

Bentuk Negara:

Republik

 

Kepala Negara:

Letjen. Seretse Khama Ian Khama

 

Wakil Kepala Negara:

Ponatshego Kedikilwe

 

Kepala Pemerintahan:

Letjen. Seretse Khama Ian Khama

 

Wakil Kepala Pemerintahan:

Ponatshego Kedikilwe

 

Hari Nasional:

30 September 1966 (kemerdekaan dari Inggris)

 

Luas Wilayah:

581.730 km²

 

Jumlah Penduduk:

2.182.719 (July 2015) 

 

Bahasa Nasional:

Setswana, Kalanga, Sekgalagadi, Inggris 

 

Agama:

Kristen (79.1%), Badimo (4,1%), lainnya (1.4%),

Tidak beragama (15.2%) (sensus 2011)

 

Mata Uang:

Pulas (BWP)

 

PDB (PPP):

14.39 Milyar (2015)

 

Pertumbuhan PDB:

0,3% (2015)

 

PDB per kapita (PPP):

US$ 14.876

 

Komposisi PDB per sektor:

Pertanian      = 1,8%

Industri          = 32.9%

Jasa              = 65.3% (2015)

 

Produk Industri

Berlian, tembaga, nikel, garam, soda abu, potassium, batu bara, bijih besi, perak; pengolahan ternak, tekstil

 

Produk Pertanian

Hewan ternak, sorgum, jagung, millet, kacang, bunga matahari, kacang tanah

 

Komoditas Ekspor

Berlian, tembaga, nikel, garam, soda abu, potassium, batu bara, bijih besi, perak; pengolahan ternak, tekstil

 

Komoditas Impor

Bahan makanan, alat – alat mesin berat, peralatan elektronik, peralatan transportasi, tekstil, produk bahan bakar, produk kayu dan kertas, produk metal dan metal.

 

Inflasi

3.1% (2015)

 

Sumber Daya Alam

Berlian, tembaga, nikel, garam, abu soda, potasium, batu bara, biji besi, dan perak

 

II.         SEJARAH BOTSWANA

 

1.        Ketika daerah utara sungai Molopo dijadikan sebagai Protektorat Inggris Bechuanaland pada tahun 1885, harapan Inggris pada saat itu adalah agar Bechuanaland nantinya akan bergabung dengan Cape Colony (Afrika Selatan) yang berada di selatannya, atau dengan Rhodes yang terletak di sebelah Utara. Akan tetapi, rencana ini digagalkan oleh upaya seorang Kepala Suku yang melihat adanya bahaya implisit bagi rakyatnya.

 

2.        Khama III, Raja Ngwato, mengadakan perjalanan pada tahun 1895 ke London bersama dua kepala suku lainnya. Mereka berupaya untuk meyakinkan Sekretaris Wilayah Kolonial Inggris, Joseph Chamberlain, untuk berjanji agar Kerajaan Inggris terus memberikan perlindungan atas wilayah Bechuanaland. Sebagai gantinya, akan diberikan sebagian wilayah untuk pembangunan jalur kereta api ke Utara.

 

3.        Akibat perbedaan kondisi ekonomi, wilayah yang masih dikuasai oleh budaya suku tradisional menjadi semakin bergantung pada negara lain yang lebih kaya sehingga mendorong adanya perpindahan tenaga kerja ke Transvaal dan Cape Colony (sekarang Afrika Selatan). Setelah Uni Afrika Selatan terbentuk pada tahun 1910, terdapat tekanan dari para politisi di wilayah Cape untuk dapat menganeksasi Bechuanaland. Namun demikian, Pemerintah Inggris tetap memegang janji yang telah dibuat oleh Chamberlain sebelumnya, dan menyatakan pada tahun 1935 bahwa tidak akan terdapat pemindahan kekuasaan tanpa persetujuan dari rakyat Bechuanaland dan Pemerintah Inggris.

 

4.        Akan tetapi, kolusi politik secara diam-diam oleh Inggris dalam perpolitikan Afrika Selatan menjadi perhatian dunia pada saat terjadinya kasus yang melibatkan cucu Khama III dan juga pewaris kepemimpinan Ngwato, Seretse Khama. Pada saat Seretse belajar di Oxford, Inggris, dia menikahi seorang perempuan Inggris yang menimbulkan kekuatiran mengingat Pemerintah Afrika Selatan, di bawah Pemerintahan Nasionalis, baru saja memberlakukan Hukum Apartheid yang melarang hubungan antara ras yang berbeda. Akhirnya, atas tekanan Afrika Selatan, Inggris kemudian melarang Seretse Khama dan istrinya untuk kembali ke Bechuanaland.

 

5.        Diperlukan waktu enam tahun hingga Seretse dapat diperbolehkan kembali ke Bechuanaland meskipun hanya berstatus rakyat biasa dan masih dilarang untuk mewarisi kepemimpinan sukunya. Namun pada tahun 1965, ketika Bechuanaland diperkenankan memiliki hak untuk memerintah, Seretse maju untuk memimpin bangsanya dan kemudian terpilih sebagai Perdana Menteri Bechuanaland yang pertama.

 

6.        Pada tahun 1960-an, ketika Kerajaan Inggris mulai runtuh, kemerdekaan akhirnya diberikan setelah satu tahun Bechuanaland diberikan hak mandiri untuk memerintah. Republik yang baru diberikan nama Botswana dan Seretse Khama bertindak selaku Presiden.

 

7.        Pada dekade 1970-an, Botswana menggabungkan dirinya dengan sejumlah bangsa merdeka lainnya di kawasan untuk menekan Rhodesia dan Afrika Selatan agar menerapkan pemerintahan oleh kaum mayoritas. Dengan adanya kerusuhan di negara-negara yang dipimpin oleh kaum kulit putih, Botswana menerima banyak pengungsi yang sebagian besar aktif dalam pergerakan politik. Hal ini menyebabkan sering dilakukannya pemeriksaan oleh Afrika Selatan ke wilayah Botswana pada tahun 1980-an.

 

8.        Seretse Khama meninggal pada tahun 1980 dan digantikan oleh Wakilnya, Ketumile Masire. Masire menjabat sebagai Presiden selama hampir dua dekade. Masire mundur pada tahun 1998 dan digantikan oleh Wakilnya, Festus Mogae. Sejak saat itu, mayoritas kursi di parlemen selalu dimenangkan oleh Botswana Democratic Party, yang dibentuk oleh Seretse Khama di tahun 1965. Namun pelaksanaan Pemilu tetap berjalan secara bebas dan jujur, dengan hadirnya partai oposisi, Botswana National Front yang juga dibentuk sejak tahun 1965.

 

9.        Dinamika politik Botswana yang dapat dilaporkan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

 

III.      POLITIK

 

  1. Meningkatnya Dukungan Terhadap Oposisi

     

10.    Partai yang berkuasa di Botswana, Botswana Democratic Party (BDP), telah mendominasi perpolitikan Botswana sejak Pemilu pertama tahun 1966. Namun demikian, pada Pemilu terakhir yang diselenggarakan pada 24 Oktober 2014, BDP hanya memperoleh suara sebesar 46,45% atau 37 kursi (dari total 57 kursi), berkurang 8 kursi dari Pemilu tahun 2009. Sementara itu, Partai Umbrella for Democratic Change (UDC) yang baru dibentuk pada tahun 2012 (gabungan dari beberapa partai oposisi: Botswana National Front [BNF], Botswana Movement for Democracy [BMD] dan Botswana People's Party [BPP]) memperoleh 17 kursi atau meningkat 11 kursi dari Pemilu sebelumnya.

 

11.    Sepanjang tahun 2015 ini, partai oposisi telah mendominasi pemilihan yang diadakan di beberapa konstituensi di Botswana dengan UDC memenangkan tiga wilayah (Ngware, Good Hope dan Boswelatlou) sementara BCP memenangkan satu (Moshupa West). Kemenangan ini semakin menegaskan bahwa hasil pemilu pada tahun 2014 di atas bukanlah merupakan suatu kebetulan.

 

IV.      EKONOMI

 

A.       Trend Kebijakan Ekonomi (2016)

 

12.    Penurunan output produksi dan harga komoditas tambang mengharuskan pemerintah mengakses dana cadangan (sovereign wealth fund) untuk mengurangi dampak dari fenomena tersebut pada kondisi pemasukan fiskal nasional. Untuk menanggulangi kemunduran ekonomi di masa yang akan datang, Pemerintah tengah menggalakan kebijakan ekonomi yang mempromosikan sektor non-tambang.

 

13.    Economic Stimulus Program adalah program utama yang dicanangkan oleh Pemerintah yang tema besarnya adalah menciptakan industri infrastruktur yang layak investasi berbasis padat karya, memperbaiki fasilitas publik mendasar (air dan listrik). Terobosan besar lainnya adalah privatisasi BUMN terbesar Botswana, yaitu Botswana Telecommunication Corporation (BTC) menerima respon yang sangat positif dari para investor.

 

B.       Analisa Pertumbuhan Ekonomi

 

14.    Sikap Pemerintah yang cenderung akomodatif terhadap kebijakan moneter dan juga belanja investasi Pemerintah telah memberikan iklim ekonomi yang mendukung kekuatan daya beli masyarakat dan sektor swasta. Hal ini juga berperan besar pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada kwartal 3 yoy tahun 2016, yaitu pada kisaran 1.4% - 1.8% dimana pada tahun 2015 adalah kontraksi di angka -0.3%.

 

15.    Kemarau yang berkepanjangan di bagian selatan Afrika, termasuk Botswana dan negara SADC lainnya, berpengaruh besar kepada output ekonomi secara keseleruhan.

 

16.    Nilai Pula banyak ditentukan berdasarkan basket currency melalui mekanisme crawling peg dimana Rand Afrika Selatan mendominasi kumpulan uang tersebut. Oleh karenanya, pelemahan nilai mata uang Rand Afrika Selatan pada sebagian besar momen dan trend selama 2015 - 2016 berpengaruh kepada nilai Pula secara spesifik.

 

17.    Performa current account Botswana yang terbilang baik selama 2015 – 2016 (dari 7.8% defisit menjadi hanya 4.3% pada Agustus 2016) merupakan kontribusi sektor pertambangan, khususnya berlian mentah.

 

C.       Hubungan Bilateral Ekonomi dengan Indonesia

 

18.    Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bilateral apapun dengan Republik Botswana

 

19.    Total nilai perdagangan Indonesia dan Botswana adalah US$245,7 ribu dengan nilai ekspor Indonesia ke Botswana US$ 245,4 ribu dan nilai impor Indonesia dari Botswana hanya US$ 0,3 ribu, hal ini menjadikan perdagangan Indonesia surplus sebesar US$  245,1 ribu. Adapun produk Indonesia yang diekspor ke Botswana adalah Produk Kayu dan Arang, Kertas, Tembakau, Plastik, Produk Gelas, Filamen buatan, dan produk tepung (jagung dan singkong).

 

Data Perdagangan RI-Republik Botswana:

 

(Nilai: Ribu US$)

Uraian20112012201320142015

Trend (%)

 2011-2015

Jan-AguPerub (%) 2016/2015
20152016

TOTAL

PERDAGANGAN

314,6196,21.651,8285,5245,7-1,19176,896,3-45,50
MIGAS0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS314,6196,21.651,8285,5245,7-1,19176,896,3-45,50
EKSPOR313,0194,01.648,8282,4245,4-1,11176,596,1-45,55
MIGAS0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS313,0194,01.648,8282,4245,4-1,11176,596,1-45,55
IMPOR1,62,23,13,00,3-25,930,30,2-16,07
MIGAS0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS1,62,23,13,00,3-25,930,30,2-16,07

NERACA

PERDAGANGAN

311,5191,81.645,7279,4245,1-1,03176,295,9-45,60
MIGAS0,00,00,00,00,00,000,00,00,00
NON MIGAS311,5191,81.645,7279,4245,1-1,03176,295,9-45,60
Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade  

 

22. Kedua negara tidak mencatat nilai investasi kepada dan dari satu sama lainnya​