Lesotho

​Sejarah Singkat Kerajaan Lesotho

 

 

 

Pada awalnya Lesotho dikenal dengan nama Basutholand dan atas permintaan dari pemimpin tertinggi Basutho, Raja Moshoeshoe I, menjadi protektorat Inggris tahun 1868 karena khawatir atas ekspansi Boer. Basutholand kemudian digabungkan oleh Inggris ke dalam koloni Cape (sekarang bagian dari Afrika Selatan) tahun 1871, tetapi terpisah kembali tahun 1884.

 

Wilayah ini oleh pemerintah Inggris dikelola sebagai salah satu Wilayah Komisi Tinggi (High Commission Territory) di Afrika Selatan. Undang-Undang Parlemen Inggris yang mengatur pembentukan Uni Afrika Selatan tahun 1910 memberikan kesempatan kepada Basutholand untuk bergabung dengan Afrika Selatan melalui referendum. Afrika Selatan meminta pula penyatuan Lesotho ke dalam wilayahnya. Namun para pemimpin rakyat Lesotho selalu menolak usulan tersebut.

 

Kehidupan politik Lesotho dimulai tahun 1952 yang ditandai dengan berdirinya Partai Kongres Basutholand (BCP?Basutholand Congress Party) di bawah pimpinan Dr. Ntsu Mokhehle. Pada tanggal 29 April 1965 pemilu pertama diadakan.

 

Setelah mendapatkan kemerdekaan penuh tanggal 4 Oktober 1966, Lesotho dipimpin oleh Raja Moshoeshoe II sebagai Kepala Negara yang pertama. Secara de facto Raja Moshoeshoe II telah memegang tampuk pimpinan tertinggi Basutholand sejak tahun 1960. Sebagai Perdana Menteri terpilih, Chief Leabua Jonathan berkuasa atas Lesotho dan Raja Moshoeshoe II hanya sebagai simbol saja.

 

Pada tanggal 15 Januari 1986, Perdana Menteri Chief L. Jonathan digulingkan oleh Dewan Militer pimpinan Mayor Jenderal Justin Metsing Lekhanya yang kemudian mengembalikan kekuasaan Eksekutif dan Legislatif kepada Raja Moshoeshoe II. Namun bulan Februari 1990 kekuasaan Raja diambil alih kembali oleh Dewan Militer. Pada bulan April 1990 Mayjen Lekhanya mengumumkan konstitusi baru akan dibentuk bulan Oktober 1990, memilih Dewan Menteri dan meniadakan Dewan Nasional.

 

Pada pemilu multipartai pertama bulan Maret 1993, Ntsu Mokhehle dari partai BCP (Basutholand Congress Party) mengalahkan partai BNP (Basutholand National Party) yang didukung pihak militer. Selama menjalankan roda pemerintahan, PM Mokhehle sering menghadapi gangguan dari pihak militer, khususnya kepolisian. Pada tahun 1994 pihak kepolisian melakukan dua kali unjuk rasa bersenjata untuk menuntut kenaikan gaji.

 

Krisis konstitusional terjadi tanggal 17 Agustus 1994, waktu Raja Letsie III mengeluarkan peraturan yang memberhentikan Ntsu Mokhehle dari jabatan Perdana Menteri, pembubaran kabinet dan parlemen serta membentuk komisi independen pemilu untuk melaksanakan pemilu dalam waktu secepatnya. Raja Letsie III juga memerintahkan pencabutan segala fasilitas yang dimiliki PM Mokhehle, antara lain kendaraan dan fasilitas lainnya. Beberapa hari berikutnya Raja mengumumkan pembentukan dewan sementara yang bertugas menjalankan roda pemerintahan selama 12 bulan.

 

Tindakan Raja Letsie III tersebut mengundang reaksi para Kepala Negara di Kawasan Selatan Afrika, negara-negara lain dan badan internasional lainnya. Amerika Serikat dan Inggris mengancam untuk menghentikan semua bantuan kepada Lesotho. Afrika Selatan yang sebelumnya banyak berperan dalam kancah politik Lesotho dan Zimbabwe sebagai Ketua Negara Garis Depan menghendaki penyelesaian krisis di Lesotho dengan jalan damai. Krisis tersebut baru terselesaikan setelah tercapainya kompromi dan Raja Moshoeshoe II (ayah Raja Letsie III) dinobatkan kembali serta dipulihkannya kembali kedudukan PM Ntsu Mokhehle tanggal 14 September 1994.

 

Pada tahun 1996 Raja Moshoeshoe II wafat dan selanjutnya penobatan Raja Letsie III secara resmi menjadi Raja Kerajaan Lesotho berlangsung damai tanggal 31 Oktober 1997.

 

Pemilu multipartai ke-2 sejak Lesotho merdeka diselenggarakan tanggal 23 Mei 1998. Dari 80 kursi parlemen yang diperebutkan, Lesotho Congress for Democracy (LCD) yang merupakan pecahan dari BNP berhasil menguasai 52 kursi. Pakalitha Mosisili yang sebelumnya menjabat Wakil PM terpilih menggantikan PM Ntsu Mokhehle yang menyatakan tidak ingin menjadi PM kembali.

 

Tidak berapa lama PM Pakalitha Mosisili menjalankan roda pemerintahan terjadi demonstrasi tanggal 5 Agustus 1998 di ibukota Maseru, setelah PM Pakalitha Mosisili menyampaikan pidato mengenai situasi politik Lesotho di parlemen yang dikuasai partai Lesotho Congres for Democracy (LCD). Demonstrasi dilakukan oleh lebih dari 2 ribu pendukung partai oposisi Basotho Congres Party, Basotho National Party dan Marematlou Freedom Party yang mengalami kekalahan dalam pemilu bulan Mei 1998 yang lalu.

 

Para demonstran yang menyatakan bahwa pemilu yang lalu banyak kecurangan dan meminta Raja agar mengumumkan pemilu tidak sah. Sebelumnya partai-partai oposisi telah mengajukan masalah tersebut ke pengadilan tinggi namun ditolak dan hanya Raja yang dapat menyatakan batal atau tidak sah hasil pemilu.

 

Pada saat krisis politik berlangsung selama satu minggu yang menewaskan satu orang dan beberapa luka-luka, para demonstran melakukan berbagai pengrusakan dan tindak kekerasan antara lain melempari batu ke mobil para pejabat pemerintah yang diduga akan melarikan diri ke Afrika Selatan.

 

Untuk mengatasi krisis, Raja Letsie III secara resmi meminta bantuan pemerintah Afrika Selatan yang mengutus Wakil Presiden Thabo Mbeki, Menlu Nzo, dan Menhan Joe Modise ke Maseru. Pertemuan dengan pihak-pihak yang bertikai, menghasilkan kesepakatan dengan membentuk suatu komite regional independen guna menyelidiki tuduhan oposisi terhadap pelaksanaan pemilu yang lalu. Komite ini diketuai oleh Pius Langa, hakim pengadilan konstitusi dari Afrika Selatan. Komite tersebut diberi waktu 2 minggu untuk menyelesaikan tugas dan melaporkan hasil-hasilnya kepada SADC, OPA, Persemakmuran dan PBB. Wakil Presiden Mbeki menjelaskan pula bahwa PM Mosisili dan partai-partai oposisi harus mematuhi hasil komite tersebut.

 

Walaupun partai-partai oposisi menerima dengan baik usulan pemerintah Afrika Selatan, namun belum saatnya SADC dan OPA ikut campur dalam urusan tersebut. Partai-partai oposisi masih menuntut agar Raja menyelesaikan masalah tersebut yang tidak dapat dipenuhi, karena Raja dilarang mencampuri urusan politik. Sementara situasi di Lesotho, terutama di ibukota, Maseru semakin tidak dapat dikendalikan, bahkan pemberontak mulai menduduki gedung-gedung pemerintah dan lembaga penting lainnya. Sementara itu laporan komisi Langa menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu dan komisi pemilu independen (IEC-Independent Electoral Commission) telah melakukan tugasnya dengan baik.

 

Krisis yang terjadi semakin diperparah dengan terjadinya friksi di dalam tubuh Angkatan Bersenjata Lesotho, yaitu antara kelompok pro-oposisi dan kelompok pro-pemerintah. Pada tanggal 13 September 1998 beberapa perwira tinggi Angkatan Bersenjata Lesotho ditangkap dan Kepala Staf AB Lesotho Jend. Makhula Mosakheng diminta mengundurkan diri setelah ditodong oleh para perwira junior. Situasi berubah menjadi anarki dan Perdana Menteri Lesotho sebagai Kepala Pemerintahan meminta Pemerintah Afrika Selatan, Botswana, dan Zimbabwe guna menjamin tegaknya demokrasi di Lesotho.

 

Pada tanggal 22 September 1998 pasukan Afrika Selatan dan Botswana yang berjumlah 800 orang dan didukung kendaraan berlapis baja dan helikopter memasuki Lesotho untuk mencegah terjadinya kudeta dan menciptakan ketertiban di Lesotho. Pemerintah Afrika Selatan menegaskan bahwa intervensi tersebut didasarkan atas permintaan dari pemerintah Lesotho di bawah naungan SADC, sejalan dengan kebijaksanaan dalam KTT SADC di Mauritius di mana SADC mendukung pemerintah yang berkuasa dan menolak upaya-upaya kudeta. Rakyat Lesotho sendiri menentang intervensi tersebut, melakukan pembakaran dan pelemparan batu terhadap barang-barang serta toko-toko yang dimiliki warga Afrika Selatan.

 

Pada awal tahun 1999, pemerintah Lesotho melakukan pembenahan ke dalam, dengan menerapkan hukum dan ketertiban melalui pengaturan kembali Angkatan Bersenjata serta Kepolisian (LDF- Lesotho Defence Force).

 

Pada bulan Agustus 1999 Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Nkosazana Zuma bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri Botswana, Mozambique, dan Zimbabwe yang tergabung dalam Troika SADC berhasil membujuk pemerintah Lesotho dan kelompok oposisi untuk menerima sistem pemilu model campuran pada pemilu yang direncanakan bulan Mei 2000. Ke-4 Menlu tersebut berusaha untuk mengantisipasi ketidakmampuan Lesotho dalam mengendalikan situasi politik guna mencegah terulangnya kembali aksi kudeta seperti tahun 1998 lalu.

 

 

HUBUNGAN BILATERAL RI - LESOTHO

 

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kerajaan Lesotho dibuka dengan ditandatanganinya Komunike Bersama antara Duta Besar masing-masing negara di Bonn, Jerman, tanggal 4 November 1993.

 

Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa Perwakilan RI di Pretoria, Afrika Selatan, merangkap untuk kerajaan Lesotho sedangkan pemerintah Lesotho telah menunjuk perwakilannya di Beijing untuk merangkap Indonesia.

 

Kedua negara dalam upaya meningkatkan hubungan bilateral juga saling memberikan dukungan pada keanggotaan di berbagai organisasi internasional, antara lain ECOSOC. Lesotho memberikan dukungan pada calon Indonesia pada keanggotaan 4 komisi fungsional ECOSOC periode 2000 - 2002/3.

 

Hubungan RI-Lesotho, sebagai negara yang relatif kecil dan seluruh wilayahnya dibatasi Afrika Selatan, masih relatif kecil. Namun, hubungan tersebut perlu dan masih dapat ditingkatkan terutama dalam bidang kerjasama pengembangan pariwisata dan pengelolaan hutan. Indonesia telah menawarkan program Kerjasama Teknik Negara Berkembeng kepada Lesotho, baik dalam rangka Kerjasama Selatan-Selatan maupun GNB.

 

Pada tahun 1983/1984 Indonesia menawarkan pelatihan di bidang ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja RI. Sedangkan tahun 1997 Lesotho juga pernah mengajukan permintaan kepada pemerintah Indonesia (Departemen Perhubungan) untuk memberikan pelatihan bagi pilot Lesotho.