Berbincang Bersama Presiden BOUGAINVILLE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akhir-akhir ini pemberitaan tentang Wilayah Otonomi Bougainville banyak dimuat di 2 koran terbesar setempat, “The National” dan “Post Courier”, khususnya menjelang dan sesudah berlangsungnya High Level Meeting of the PNG and Bougainville Joint Supervisionary Board di Port Moresby pada tanggal 17 Februari 2011 lalu. Pertemuan itu sendiri bertujuan untuk meninjau (review) Proses Perdamaian dan Otonomi Bougainville yang ditandatangani pada tahun 2000 lalu mengakhiri perang saudara yang berkepanjangan dan menelan banyak korban nyawa dan benda yang berkobar pada tahun 1988-1997. Mengomentari hasil pertemuan Joint supervisory Board tersebut, Autonomous Bougainville Government Minister for Veteran Affairs and Weapon Disposal, David Sisito, mengatakan sangat gembira karena hasil yang dicapai pada akhirnya akan memungkinkan Autonomous Bougainville Government (ABG) fokus pada pada proyek-proyek (pembangunan) yang lama tertunda. Kegembiraan tersebut sangat beralasan karena salah satu dari hasil pertemuan tersebut adalah kesediaan Pemerintah Pusat (PNG) untuk memberikan paket keuangan sebesar 500 juta Kina (ekwivalen 1,75 triliun rupiah) kepada ABG dalam pembangunan infrastruktur untuk jangka waktu 5 tahun yang akan dibayarkan secara cicil sebesar 100 juta Kina pertahunnya mulai tahun depan. Di samping itu, dalam butir kesepakatan Pemerinah Pusat juga menyerahkan beberapa kewenangannya kepada ABG dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertahanan, kehutanan, pertanian dan jasa pengajaran (teaching service), sebagai tambahan atas kewenangan yang telah diperoleh sebelumnya. Banyak cerita tentang kisah sedih perang saudara yang pernah terjadi di Bougainville. Namun salah satu dampak yang masih lekat di benak banyak orang adalah berhentinya dan ditutupnya operasi tambang tembaga/emas Paguna yang pada saat itu merupakan tambang terbesar di PNG dan sekaligus penopang anggaran belanja Negara PNG yang utama. Menurut cerita pertikaian itu sendiri berawal dari ketidakpuasan Bougainville akibat dari ketidakadilan pembagian pemasukan dari hasil tambang tersebut antara Pusat dengan Daerah. Hingga saat ini pun upaya pembukaan kembali tambang tersebut masih kontroversial. Perundingan antara pemangku kepentingan, yakni kelompok pemilik tanah (land owners), perusahaan pemilik Bougainville Copper Limited (BCL), Autonomous Bougainville Government (ABG), serta Pemerintah Pusat di Port Moresby masih alot. Jadi pembukaan kembali tambang Paguna merupakan isu yang sensitive dan selalu menjadi “hot cake” dalam pemberitaan media massa. Hal menarik lainnya tentang pemberitaan terkait Bougainville adalah upaya ABG untuk mandiri dalam berbagai aspek, khususnya keuangan, sebagai suatu wilayah otonomi. Untuk itu ABG saat ini sedang giat menarik investor asing untuk berusaha dan ikut membangun perekonomian Bougainville. Dalam hal ini upaya tak kenal lelah John Momis, Presiden ABG, menjadi sangat sentral dan menarik perhatian publik, khususnya media massa. Dalam kunjungannya selama seminggu di Canberra, mulai 27 Februari 2011, Presiden John Momis mengajukan permohonan bantuan dana pada pemerintah Australia. Pada kesempatan itu Presiden Momis juga menegaskan kemungkinan dibukanya kembali tambang emas/perak Paguna oleh BCL, atau membuka tambang-tambang baru. Pada tanggal 9 Maret 2011 Presiden Momis telah mengadakan pemibicaraan dengan pimpinan perusahaan pertambangan Bougainville Copper Limited, Peter Taylor, di Sydney, yang pada intinya mengarah pada dibukanya kembali tambang Panguna. Riuh rendah pembicaraan dan pemberitaan tentang Bougainville di berbagai forum dan media massa semakin terasa membumi ketika Dubes RI dan Presiden ABG, John Momis, melewatkan waktu santai bersama dalam suatu acara makan siang informal di Royal Papua yacht Club, Port Moresby pada Sabtu, 9 Juli 2011 lalu. Dalam acara tersebut hadir pula Ibu Elisabeth Momis dan Ibu Anna Sitepu yang juga sebelumnya telah beberapa kali saling bertemu dalam berbagai kesempatan. Siapa sebenarnya John Momis? Menarik dan perlu mengenal sosok beliau lebih dekat.”….Andreas, allow me to call you Andreas, in order not to keep the distance…….” begitu kata beliau memulai percakapan siang hari itu dengan nada yang menebarkan kesejukan dan kerendahan hati. Sebenarnya sejak beberapa kali pertemuan selintas beberapa waktu sebelumnya, Dubes telah mencari tahun tentang diri beliau, namun kali ini penuturan itu datang dari diri beliau sendiri dalam suasana yang agak pribadi. “You know, Andreas, I was a Catholic priest before entering the politics” katanya memulai perkenalan dirinya. Dubes juga sebelumnya telah mendengar dari beberapa pastor Indonesia yang bertugas di PNG bahwa dia merupakan pastor pertama PNG yang ditahbiskan di Roma. Selanjutnya secara mengalir dan lepas beliau menuturkan bahwa beliau pernah mengajar di South Pacific University, Suva, pernah memegang berbagai jabatan di pemerintahan sebagai meteri, sebagai dubes PNG untuk China selama 8 tahun, dan saat ini menjabat Presiden ABG. “….I am half Chinese, my parents separated when I was 3 years old, but I could still trace my family line in Hainan, when I was assigned as ambassador in China…” demikian ungkap beliau. Tak heran jika hubungannya dengan Cina sangat erat dan diplomasi ekonominya dengan negara tersebut sangat mesra. Tapi bukan hanya karena itu, seperti diungkapkannya lebih lanjut bahwa beliau sangat terbuka terhadap sesuatu yang baik dari mana dan dari siapa pun itu. Mungkin, imbuhnya, karena beliau mewarisi darah Cina, dibesarkan di Bougainville, belajar di Port Moresby, melanjut ke Australia, pernah hidup di Eropa dan mantan pastor, jadi beliau mampu melihat sisi baik yang dimiliki oleh orang/bangsa lain. Ini lah yang beliau akan manfaatkan untuk membangun Bougainville. “Saya sangat kagum dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini….” katanya (dalam bahasa Inggris tentunya). Beliau mengatakan sangat banyak yang bisa ditiru dan diperoleh dari kemajuan Indonesia. Konsep pengembangan Free Trade Area di Batam menjadi salah satu acuannya dalam upaya mengembangkan Bougainville. Beliau juga berharap bahwa pada waktunya nanti pengusaha Indonesia ada yang mau menanamkan investasinya di sana. Sambil sedikit kelihatan menyesal beliau berkata:”I should have taken my chance to visit Indonesia during my service as a cabinet minister……”. Sekedar informasi sebelum berpisah, perlu kami sampaikan bahwa Bougainville bagian dari wilayah PNG yang mendapatkan otonomi khusus, sama seperti Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Ada persamaan tapi ada pula perbedaan dari kedua otonomi khusus tersebut. Persamaannya: susunan pemerintahan terdiri aas 3 kelembagaan (eksekutif, legislatif dan judikatif) dan adanya pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara ketiganya; mempunyai kewenangan khusus dalam mengelola wilayahnya secara independen, kecuali dalam bidang polugri, hankam, moneter dan fiscal, agama dan peradilan; memuat butir-butir nilai dasar yang sama, a.l.: perlindungan atas hak-hak dasar penduduk asli, demokrasi, penghargaan terhadap etika, moral dan HAM, penegakan supremasi hukum, penghargaan terhadap pluralism, dan persamaan hak dan kewajiban sebagai warganegara. Perbedaan antara keduanya antara lain: penyebutan kepala pemerintahan antara Gubernur (Papua) dan Presiden (ABG); ABG mempunyai konstitusi sendiri sebagai sumber hukum, sedangkan hukum di Papua tetap bersumber pada Pancasila dan UUD’45. Perbedaan yang terpenting adalah otonomi Bougainville memuat opsi/pilihan untuk merdeka melalui referendum yang dilakukan paling cepat tahun 2015, sedangkan otonomi khusus Papua berada dalam bingkai NKRI. Masih panjang jalan yang akan ditempuh oleh ABG membangun dan menentukan masa depannya. Ada optimisme, sebagimana diungkapkan oleh John Momis, bahwa dibawah kepemimpinannya, Bougainville akan mandiri dalam pengelolaan keuangannya dalam 5 atau 6 tahun ke depan. Pengelolaan sumberdaya alam yang melimpah ruah secara displin menjadi tawaran bagi investor luar. Cina sudah masuk dan sudah memantapkan kuda-kudanya, Australia ingin kembali menghidupkan tambang Paguna yang pernah melegenda, AS tidak akan tinggal diam karena telah menyatakan secara terbuka bahwa dia akan kembali ke Pasifik Selatan, dan bagaimana kita Indonesia dengan Look East Policy-nya?