"BATAS"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidak hanya polpuler di kota Vanimo dan Provinsi Sandaun, West Sepik, tapi istilah “batas” yang bahasa Indonesia ini telah sampai ke kota Wewak dan Propinsi East Sepik, bahkan telah merebak ke propinsi-propinsi tetangga lainnya sampai ke ibu kota Port Moresby. Kata boleh sama, tapi makna bisa berbeda. Inilah yang terjadi dengan istilah “batas” termaksud. Bagaimana bisa? “Batas” bagi kita ya batas, yang dalam bahasa Inggris diterjamahkan dengan border. Tapi lain lagi bagi masyarakat PNG, yang namanya “batas” itu adalah pasar dadakan semi permanen di perbatasan wilayah Indonesia tempat mereka bisa belanja murah meriah. Bagimana persis asal-muasalnya tak begitu jelas. “Batas” tersebut muncul begitu saja dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat mengikuti hukum ekonomi yang paling hakiki, yakni ada permintaan ada penawaran. “Rakyat” yang dimaksudkan disini adalah warga Indonesia disebelah sini batas sebagai penjual dan warga PNG disebelah sana batas sebagai pembeli. Menurut sumber setempat, “batas” itu mulai ada sejak tahun 2006. Dari tahun ke tahun semakin berkembang dan semakin ramai terus, dan sekarang sudah ada 180 kios pedagang gabung di sana. Bagaimana sih suasana dan kondisi “batas” tersebut? Sulit membayangkannya sebelum melihat sendiri. Betul kata pepatah, seratus kali mendengar dan membaca tidak akan seampuh sekali melihat. Orang boleh menampik ungkapan tersebut, tapi itulah yang terucap secara spontan dari Dubes Andreas Sitepu setelah mengunjungi, melihat-lihat dan bercakap dengan pelaku pasar di sana. Seperti apa sih yang disebut “batas” itu? “Batas” tersebut tidak lebih dari pasar kios “darurat” seperti Pasar Senen pada tahun 70an. Jenis barang yang dijual sangat beragam dan kesemuanya terkait dengan kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan makanan pokok, makanan olahan, barang pecah belah, pakaian jadi, elektronik, pokoknya hampir semua kebutuhan orang kebanyakan kalangan menengah ke bawah. Yang lebih mengesankan suasana tak pernah sepi, paling tidak dari suara hingar bingar musik yang merakyat. Gema musik dangdut dan melayu seakan terpantul oleh alam pegunungan lebat pohon yang membentengi wilayah perbatasan RI-PNG itu. Suasana meriah berangsur sepi menjelang maghrib sesudah pukul 5 petang, jam ditutupnya pintu batas oleh petugas. Dan selanjutnya awan tebal menyelimuti pegunungan sekitarnya sebelum dibalut oleh kelamnya malam dengan terpaan angin malam yang dingin mencekam, dan hari pun berakhir dalam sepi. Beginilah rutinitas suasana di “batas” yang unik sebagaimana diangkat sebagai bahan cerita kita kali ini. Memangnya, apanya sih yang unik? Mau memandang dari mana dan dengan kaca mata apa? Pemerintah kah? Rakyat kah? Kalaupun dari kaca mata rakyat, rakyat mana, Indonesia kah? PNG kah? Dari mana pun dan dengan kacamata apa pun kita memandangnya, pengembangan dan penataan “batas” itu mutlak dan medesak bagi kepentingan rakyat dan kepentingan kedua Negara RI dan PNG. Itulah sebabnya isu mengenai “batas” ini telah menjadi salah satu agenda tetap dalam setiap pertemuan tahunan Border Liason Meeting (BLM) between Prov. Papua Barat (RI) dan Prov. Sandaun (PNG) yang hasinya akan dilaporkan pada Joint Border Committee (JBC) RI-PNG pada tingkat menteri. BLM ke-18 dilaksanakan di Jayapura tanggal 6 April 2011 sementara JBC ke-28 diselenggarakan di Batam tanggal 12-15 Juni 2011. Apa pentingnya “batas” yang terletak di wilayah Indonesia di gerbang perbatasan Skow-Wutung itu bagi masyarakat Wutung dan Vanimon khususnya dan bagi daerah-daerah PNG lain umumnya? Sulit untuk dituturkan, tapi yang jelas masyarakat sekitar perbatasan yang berpenghasilan kecil tidak mungkin lagi lepas dari “batas” tersebut. Dengan sedikit uang yang mereka miliki, mereka tidak dapat hidup layak tanpa”batas”, begitu lah kira-kiranya. Kok bisa? Mungkin begitu anda membatin. Kalau anda agak bingung, kami pun pada mulanya begitu juga. Namun secara perlahan tabir itu tersimak jua. Ikuti ceritanya. Sepanjang perjalanan dari Vanimo (PNG) ke arah perbatasan Wutung-Skow, Pak Dubes nyaris tak berkedip menyaksikan keaslian, kesuburan dan kekayaan alam yang begitu luar biasa dari alam PNG ini. “Kok dari tadi tidak terlihat seekor sapi, atau kambing, bahkan seekor ayam sekalipun yang berkeliaran di pekarangan sepanjang jalan?” Pertanyaan Pak Dubes yang tiba-tiba itu menyentak staf Kosulat RI Vanimo yang ikut mendampingi. Rumput gajah yang tumbuh subur di pinggir jalan dirambah dan dibiarkan kering di tempat. Tanah-tanah pekarangan menyemak yang rindang oleh pohon-pohon kelapa disepanjang pantai dibiarkan seolah tak butuh. Hal ini mengundang tanya juga. Sepulangnya dari peninjauan pos perbatasan RI-PNG tersebut, dalam diskusi yang asyik dan produktif dengan acting konsul dan staf lainnya menjadi agak jelas permasalahan yang dialami oleh masyarakat setempat. Menjadi lebih jelas lagi setelah bertukar pikiran dengan Uskup Vanimo, Cesare Bonivento yang telah puluhan tahun mengabdi disana. Bahwa tidak terlihatnya hewan piaraan berkeliaran sepanjang jalan ke perbatasan yang berjarak 40 Km itu mungkin saja karena penduduknya tidak tahu, tidak mau atau tidak berinisiatif (seperti orang selalu katakana) untuk melakukannya, akan tetapi ada hal lain yang juga ikut berperan, yaitu aturan pemerintah setempat dan juga budaya. Demi kepentingan umum, persisnya kesehatan lingkungan masyarakat, tidak diperbolehkan atau dilarang memelihara hewan tanpa ijin. Dari aspek budaya, menurut orang setempat, memelihara ternak dan sejenisnya harus dilakukan secara komunal, tidak pribadi-pribadi. Demikian pula dalam urusan jual makanan di jalanan alias buka warung, tidak boleh sembarangan berjualan masakan kapan saja dan dimana saja, ketat aturannya. Bagi yang perlu makan, paling praktis lari ke supermarket atau toko resmi beli makanan jadi, karena tidak ada “warteg”. Ini lah yang membuat hidup biaya tinggi tapi penghasilan rendah bagi masyarakat setempat. Muncul dan berkembangnya “batas” menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat PNG sekitar perbatasan sehingga bisa keluar dari “jerat hidup biaya tinggi” di negari sendiri. Secara pukul rata, harga-harga barang kebutuhan yang sama di “batas” bisa sepertiga dari harga di supermarket di Vanimo dan daerah sekitarnya. Pada hari pasar yang dibatasi oleh Pemerintah Daerah Sandaun hanya 3 kali seminggu (senin, rabu, sabtu) berbondong-bondong masyarakat Wutung, Vanimo bahkan dari Wewak datang berbelanja kebutuhan sehari-hari di batas. Disini naluri bisnis orang kita muncul. Puluhan ojek mangkal di no-man land di antara garis batas untuk mengangkut calon pembeli ke “batas” yang berjarak 300 meteran. Jasa tukang angkut/pikul yang menggunakan kereta dorong (yang peruntukan aslinya untuk angkut batu dan pasir namun disini beralih fungsi menjadi kereta pembawa barang belanjaan) juga marak. Kereta dorong yang sarat dengn barang belanjaan jalan beriringan ke garis batas PNG. Di sekitar “batas” kios atau kereta dorong yang jual makanan juga rame pengunjung. Kereta penjual bakso banyak diminati oleh pengunjung. Ternyata orang-orang PNG tersebut juga doyan bakso, tapi hanya bisa menikmatinya di “batas”. Sayang juga di kota Vanimo tidak ada warung bakso atau kerea dorong bakso di jalanan. Yah.. begitulah, lain padang, lain pula belalangnya. Itulah masyarakat PNG dan inilah masyarakat Indonesia. Masing-masing dengan cara sendiri mencari dan menjalani kehidupan mereka. Yang pasti “batas” merupakan kepentingan bersama masyarakat RI dan PNG di wilayah perbatasan Skow-Wutung, khususnya, dan dapat menjadi embrio pengembangan Free Trade Zone yang jelas-jelas merupakan kepentingangan kedua Negara (RI dan PNG) di masa depan. Uniknya, berbelanja di “batas” bisa menggunakan dua jenis mata uang, yaitu Kina dan Rupiah. Di sini ungkapan “don’t worry, be happy” sangat membumi di kalangan masyarakat di perbatasan. Inilah wajah Indonesia di perbatasan Skow-Wutung. Bagaimana pula pemerintah dan politisi memandang “batas” tersebut? Baik kita simak dalam tulisan berikutnya. Port Moresby July 2011