Kontak Kami   |   FAQ   |   Link   |   Site Map
   |   Pencarian 

Selamat datang di website KBRI PORT MORESBY     |       Kunjungi Website Portal Deplu     |       

Profil Negara dan Kerjasama

Papua Nugini

Sejarah singkat

Papua New Guinea (PNG) merdeka pada tanggal 16 Septrember 1975. Nama New Guinea diberikan oleh Ortis de rates, orang Spanyol yang mendarat dan memberikan nama New Guinea pada tahun 1545 karena penduduknya serupa dengan penduduk di Guinea, Afrika. Sedangkan Papua diberikan oleh seorang Portugal bernama Jorge de Manases pada tahun 1562 ketika menemukan pantai Barat Provinsi Papua, Indonesia. Papua artinya adalah berambut keriting. Tahun 1828, belahan Barat Papua yaitu Provinsi Papua mulai dikuasai Belanda. Selanjutnya pada tahun 1873. Kapten Moresby menyatakan belahan Timur pulau tersebut dibawah kekuasaan Inggris.

Pada tahun 1884, Jerman berhasil menguasai New Guinea, dan selanjutnya Inggris mengumumkan suatu protektorat yang meliputi bagian Tenggara pulau dan kepulauan di sebelah timurnya. Pada tahun 1895, Inggris dan Belanda menetapkan garis perbatasan wilayah yang dikuasinya. Pada tahun 1905 dengan papua Act Inggris menyerahkan pengusaan wilayahnya pada Australia yang kemudian diberi nama Wilayah Papua.

Pada Perang Dunia I, Australia berhasil menduduki wilayah New Guinea jajahan jerman dan pada tanggal 2 Mei 1921, Australia diberi mandat oleh liga bangsa-bangsa atas wilayah tersebut yang diberi nama Wilayah New Guinea. Pada tahun 1946, berdasarkan persetujuan PBB, Australia ditetapkan sebagai penguasa atas kedua wilayah papua dan New guinea, Pada tahun 1951 dibentuk Dewan Legislatif Papua dan New Guinea, namun pada tahun 1864 diganti dengan House of Assembly dengan jumlah 64 orang. Melalui Papua New Guinea Act ditetapkan perubahan nama menjadi Papua New Guinea (PNG) pada tahun 1971.

Pada tanggal 1 September 1973, PNG memperoleh pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh Chief minister yang dijabat oleh Michael Somare. Keudian pada tanggal 16 September 1975, PNG memperoleh kemerdekaan penuh dari Australia dan selanjutnya menjadi anggota Persemakmuran. Pada tanggal 10 Oktober 1975, PNG diterima menjadi anggota PBB sebagai anggota ke 142. Setelah merdeka Chief Minister diganti menjadi Perdana menteri dan diangkat seorang Gubernur Jenderal sebagai wakil Ratu Inggris.

Pemerintahan

  1. Eksekutif

    1. Nama Resmi : The Independent State Papua of Papua New Guinea.
    2. Ibu Kota : Port Moresby.
    3. Bentuk Negara  :  Demokrasi Parlementer.
    4. Kepala Negara : Ratu Elizabeth II yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Sir Paulias Matane.
    5. Kepala pemerintahan : Perdana Menteri Grand Chief Sir Michael T. Somare.
    6. Hari Nasional (Kemerdekaan) : 16 September 2009.
    7. Lagu kebangsaan : O All Rise.


  2. Yudikatif

  3. Parlemen Papua New Guinea mempunyai 109 anggota sebelumnya disebut House of the Assembly, dengan 89 anggota dipilih dari single-member "Open" electorates dan 20 anggota yang mewakili provinsi atau "Provincial" electorates”. Masa tugas anggota parlemen selama 5 tahun dan Pemilu terkahir bulan Juni-Juli tahun 2007 dan Pemilihan umum tersebut merupakan pemilihan umum yang pertama menggunakan sistim Limited Presferential Vote dimana pemilih memilih satu dari 3 calon anggota parlemen.


Kebijakan Dalam Negeri

Setelah memenangkan Pemilihan Umum pada tanggal 27 Agustus 2002, Perdana Menteri PNG, Michael Somare menjelaskan tiga program utama yaitu :
  1. Politik

  2. Good governance, yaitu dengan cara pembentukan stabuilitas politik di setiap tingkat pemerintahan termasuk peninjauan ulang The law on Intergrity, Political Parties and Candidacy dan UU tentang Provincial and Local Level Government dan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap level pemerintahan.

  3. Ekonomi

  4. Export Driven Economy, dengan fokus pengembangan utama adalah pertanian, perikanan dan kehutanan yang didukung oleh pengembangan sektor pertambangan, migas dan jasa. Diharapkan dengan pola export driven economy, akan mencipatakan stabilitas makroekonomi dan dapat meningkatkan investasi serta kompetisi.

  5. Kesejahteran sosial dan pembangunan pedesaan serta mengurangi kemiskinan.

  6. Prioritas anggaran belanja negara PNG ditujukan untuk meningkatkan sektor kesehatan, pendidikan dan pertanian. Hal ini akan diwujudkan dalam pembentukan pelatihan kerja dan pelatihan-pelatihan teknis di bidang pertanian yang diarahkan pada pembangunan dan pembinaan pertanian dan peningkatan usaha skala kecil di pedesaan.

  7. Swastanisasi

  8. Meninjau ulang rencana swastanisasi aset publik yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah Morauta. Menurut Somare, PNG masih membutuhkan partisipasi pemerintah dalam bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti listrik, air, transportasi dan telekomunikasi. Sungguhhpun demikian diakui bahwa terdapat bidang usaha yang akan menjadi lebih efisien apabila diserahkan kepada pihak swasta. Oleh karena itu pemerintahan Somare akan menjalankan kebijakan swastanisasi terbatas fungsional diserahkan kepada pihak swasta.

  9. Reformasi Sektor Publik

  10. Melakukan reformasi sektor publik (PNS PNG) agar sektor publik dapat secara transparan dan efisien dalam melayani m,asyarakat umum. Hal ini akan dilakukan melalui tiga cara : (1) Capacity building (2) Penajaman tanggung jawab fungsional dan (3) mengutamakan pendekatan sisitem dalam manajemen SDM PNS PNG.


Kebijakan Luar Negeri

  1. Look to the North

  2. Dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Michael Somare sejak tahun 2002, Pemerintah PNG telah menerapan kebijakan politik luar negeri yang cukup berani yaitu “Look to the North” yaitu mengadakan pendekatan kepada negara-negara di Asia. Selama ini Pemerintah PNG berkiblat kepada Australia dan Selandia Baru. Kebijakan luar negeri tersebut cukup berani mengingat bahwa Australia dan Selandia Baru merupakan negara terbesar yang memberikan bantuan kepada PNG.

  3. Proactive and Mature

  4. Yaitu PNG secara aktif mengembangkan pola hubungan yang dewasa saling menguntungkan terutama dengan negara-negara tetangga papua New guinea dan negara-negara sekitar kawasan.

  5. Selective Engagement

  6. Yaitu PNG akan berpengan pada prinsip tidak hanya melihat ke Utara dan negara-negara di kawasan pasifik, namum juga secara selektif melakukan kerjasama secara bilateral dan multilateral dengan berbagai negara untuk memenuhi kepentinmgan nasional PNG.

  7. Participative Accomodative

  8. Yaitu melibatkan masyarkat umum, LSM, Gereja, kalangan intelektual, kelompok profesional, mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarkata dalam pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri PNG. Selama ini kebijakan luar negeri PNG dirumuskan oleh politisi, diplomat dan akdemisi saja. Kelompok non pemerintah tersebut akan dilibatkan melalui dialog dan pendekatan intensif, dengan demikian msyarakat PNG merasa turut memiliki kebijakan luar negeri.


Geografis, Penduduk, Agama, dan Bahasa

  1. Letak : Antara 141 dan 161 derajat BT (2 100Km) dan 0 dan 14 garis LS( 1 575 Km).
  2. Perbatasan
    1. Barat : Indonesia.
    2. Utara : Federasi Mikronesia.
    3. Timur : Kepulauan Solomon dan Nauru.
    4. Selatan : Australia.
  3. Wilayah : 2.243 Km2 dan luas lautan 3.1 juta Km2 terdiri dari bagian Timur pulau Itrian dan 600 buah pulau kecil.
  4. Pembagian wilayah : terdiri dari 20 provinsi
    1. Propinsi Otonomi Khusus Bogainville dengan ibu kota Buka
    2. Propinsi Central dengan ibu kota Port Moresby
    3. Propinsi East New Britain dengan ibu kota Rabaul
    4. Propinsi East Sepik dengan ibu kota Wewak
    5. Propinsi Eastern Highlands dengan ibu kota Goroka
    6. Propinsi Enga dengan ibu kota Wabag
    7. Propinsi Western dengan ibu kota Daru
    8. Propinsi Gulf dengan ibu kota Kerema
    9. Propinsi Madang dengan ibu kota Madang
    10. Propinsi Manus dengan ibu kota Lorengau
    11. Propinsi Milne Bay dengan ibu kota Alotau
    12. Propinsi Morobe dengan ibu kota Lae
    13. National Capital District dengan ibu kota Port Moresby
    14. Provinsi New Ireland dengan ibu kota KAVIENG
    15. Provinsi Northern dengan ibu kota Popondeta
    16. Propinsi West Sepik dengan ibu kota Vanimo
    17. Propinsi Chimbu dengan ibu kota Kundiawa
    18. Propinsi Southern Highlands dengan ibu kota Mendi
    19. Propinsi West New Britain dengan ibu kota Kimbe
    20. Propinsi Western Highlands dengan ibu kota Mount Hagen
  5. Penduduk : 6.4 juta jiwa (est April 2009) yang terdiri dari suku Papuans, Highalnders, New Guineans, dan Islanders.
  6. Agama : Protestant 63% , Katholik Roma 31 %, Anglikan, Persekutuan Evangelist, Advent dan Agama kepercayaan serta islam dan Hindu (pendatang relative kecil).
  7. Bahasa : Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi 3%, bahasa Motu dan Pidgin.


Hubungan bilateral RI – PNG

Hubungan Indonesia – PNG telah dimulai sejak tahun 1973 yaitu dua tahun sebelum PNG memperoleh kemerdekaan tanggal 16 September 1975 dari Australia. Sejak itu, hubungan bilateral RI PNG mengalami peningkatan. Secara konsisten pemerintah PNG mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melarang keras kegiatan-kegiatan anggota-anggota kelompok TPN/OPM di wilayah PNG yang dapat merugikan kepentingan RI. Setiap tahunnya, aparat keamanan PNG telah menginstruksikan dengan tegas pengibaran bendera Bintang Kejora pada upacara peringatan HUT OPM yang dirayakan oleh sekelompok kecil masyarakat warga asal papua garis keras di PNG. Pada forum regional yaitu Pacific Island Forums Melanesian Spearhead Group, Pemerintah PNG selalu menolak agenda untuk membicarakan OPM.

Hubungan bilateral kedua negara cukup baik bahkan sangat baik dalam arti adanya peningkatan saling mengunjungi antara pejabat pemerintan maupun pihak non-pemerintah. Salin kunjung tersebut telah meningkatkan hubungan bilateral RI-PNG dalam berbagai bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan dan Pendidikan.

Dalam periode 2008 dan 2009, terdapat saling kunjung dari pejabat pemerintah setempat maupun antara kedua Negara. Peningkatan hubungan bilateral ditandai dengan adanya kunjungan Kepala Negara, PM Michael Somare ke Indonesia untuk menghadiri Coral Triangel Initiaves yang dilaksanakan di Manado tanggal 12 Mei 2009. Dalam rangka World Ocean Conference, di Bali tanggal 6-7 Desember 2008, Pemerintah PNG mengirimkan delegasi untuk menghadiri konferensi tersebut. Kunjungan delegasi Pemerintah PNG lainnya antara lain kunjungan delegasi PNG ke Cibinong dalam rangka membahas Joint Submission Landas Kontinen RI-PNG tanggal 16 – 20 Maret 2009. di Cibinong, Jawa Barat. Kunjungan Menteri Luar Negeri PNG beserta rombongan dalam rangka menghadiri The Third Bali Regional Ministerial on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes (Bali Process) tanggal di Bali, tanggal 14-15 April 2009.

Sedangkan kunjungan Pemerintah ke PNG antara lain kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta Rombongan untuk menghadiri CTI di PNG pada tanggal 10-12 Maret 2009.

Mengenai kerjasama perbatasan kedua negara, setiap tahunnya Pemerintah RI-PNG membahas pada forum Border Liaison Officer Meeting (BLOM). Border Liaison Meeting (BLM), Joint Border Committee dan Joint Ministerial Committee (JMC). Pada tahun 2008, Pemerintah RI dan PNG telah menyelenggarakan BLM ke 6 di Port Moresby pada tanggal 3-4 Nopember 2008 dan JBC ke 26 pada tanggal 6-7 Nopember 2008. Dalam pertemuan tersebut telah dibahas a.l. mengenai rencana pembangunan Pos lintas batas / dermaga Penyebrangan di sungai Fly dan pembentukan Joint Trade Committee. Pada forum JBC telah dibahas a.l. rencana pembukaan Pos Skow-Wutung dan perdagangan di perbatasan. Pada tahun 2008, forum JMC tidak dapat dilaksanakan dan akan diagendakan untuk diselenggarakan di Jakarta pada akhir tahun 2009 bersamaan dengan BLM dan JMC.


Gedung KBRI Port Moresby

Visa


APEC 2013


Facebook KBRI Port Moresby


Twitter KBRI Port Moresby

next pre
Hak Cipta 2009 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Syarat dan Ketentuan