Sambutan Menteri Luar Negeri RI Pada Pertemuan dengan Para Eselon I Kabinet Indonesia Bersatu Mengenai "Piagam Asean dan Transformasi Asean", 14 Februari 2008

2/19/2008

 

Kamis, 14 Februari 2008

SAMBUTAN MENTERI LUAR NEGERI RI
PADA PERTEMUAN
DENGAN PARA ESELON I KABINET INDONESIA BERSATU MENGENAI
“PIAGAM ASEAN DAN TRANSFORMASI ASEAN”
RUANG NUSANTARA,

 

14 FEBRUARI 2008


Bapak-bapak dan Ibu-ibu para Eselon I dan para pejabat Departemen dan Instansi Pemerintah,
Para Hadirin yang saya hormati,

Assalamualaikum warohmatullahi wabarrakatuuh,
dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama, ijinkan saya untuk mengucapkan rasa terima kasih saya atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir di tempat ini pada pertemuan pagi ini, dalam rangka pemaparan proses transformasi ASEAN khususnya setelah penandatanganan Piagam ASEAN (ASEAN Charter). Pertemuan ini dirancang sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden agar instansi-instansi Pemerintah memahami Piagam ASEAN dan ASEAN Economic Community Blueprint.

Hadirin yang saya hormati,

Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN telah menandatangani Piagam ASEAN di Singapura pada tanggal 20 November 2008, pada saat berlangsungnya KTT ASEAN yang ke-13. Penandatanganan Piagam ASEAN memulai babak baru kerjasama ASEAN yang didasarkan atas landasan hukum serta memperkuat posisi kolektif ASEAN dan kerjasama institusional setelah 40 tahun berdirinya ASEAN.

Piagam ASEAN disusun secara singkat namun lengkap dan ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya Piagam tersebut akan berfungsi sebagai landasan hukum atau konstitusional dalam memperkuat kerjasama dan kelembagaan ASEAN agar dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan tantangan dan peluang dan mentransformasi ASEAN sebagai organisasi yang solid dan kuat.

Penguatan kelembagaan ASEAN didukung pula dengan telah disahkannya Deklarasi mengenai Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN pada KTT Singapura. Cetak Biru Ekonomi ASEAN merupakan master plan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan kompetitif, dimana terdapat kebebasan lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, pembangunan ekonomi yang setara, dan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015. Sementara itu,  ASEAN tengah mempersiapkan ASEAN Political-Security Blueprint dan ASEAN Socio Cultural Community Blueprint.

Piagam ASEAN menjadikan ASEAN sebagai subyek hukum serta organisasi regional yang tunduk kepada ketentuan hukum (rules-based) dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat (peoples-oriented). Piagam ASEAN akan menjadi landasan hukum pembentukan Komunitas ASEAN tahun 2015.


Hadirin yang saya hormati,

Di dalam Piagam ini, tertuang tujuan-tujuan utama ASEAN, yang antara lain bertujuan untuk menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas, membentuk pasar tunggal dan basis produksi, mengurangi kemiskinan, memperkuat demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak fundamental memberantas kejahatan lintas batas negara, mengembangkan sumber daya manusia, serta memajukan pembangunan berkelanjutan.   

Piagam ASEAN juga membawa sejumlah perubahan fundamental bagi ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya. Untuk pertama kalinya Negara-Negara Anggota ASEAN secara bersama-sama bersedia untuk patuh pada suatu aturan hukum yang bersifat mengikat terhadap hak-hak dan kewajibannya di dalam organisasi. Kerjasama ASEAN juga untuk pertama kalinya pula memiliki mekanisme monitoring terhadap kepatuhan (compliance), serta mekanisme untuk menjamin compliance terhadap ketentuan dalam Piagam maupun berbagai perjanjian dan keputusan ASEAN. Piagam ASEAN juga menegaskan peranannya sebagai driving force dalam hubungan eksternal dan perkembangan arsitektur regional.

Sejalan dengan hal-hal di atas, Piagam ASEAN juga telah membawa implikasi bagi Negara-Negara Anggotanya, baik secara hukum, politis, ekonomis, dan kehidupan sosial-budaya masyarakatnya. Dalam kerangka inilah, pertemuan pagi ini dimaksudkan, yaitu untuk memberikan gambaran bagi para pejabat Departemen dan Instansi Pemerintah mengenai proses yang sedang berlangsung dalam kerjasama ASEAN, khususnya dengan telah ditandatanganinya Piagam ASEAN. Perkembangan baru ini tentunya akan sedikit banyak berdampak pada kehidupan kita dalam bernegara dan tentunya akan juga berpengaruh pada bidang tugas yang Bapak dan Ibu tangani.

Dapat saya kemukakan di sini, bahwa sejumlah implikasi tersebut antara lain adalah:

·         Mekanisme pemantauan compliance yang memberikan peran kepada Sekjen ASEAN, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang akan diselesaikan dalam suatu time-frame yang disepakati. Mekanisme penyelesaian sengketa juga memandatkan bahwa penyelesaian akhir terletak pada KTT yang akan memutuskan bagaimana suatu sengketa akan diputuskan.

·         Pembentukan Dewan Komunitas ASEAN dengan berdasarkan atas tiga pilarnya, masing-masing Dewan Komunitas Politik-Keamanan, Dewan Komunitas Ekonomi, dan Dewan Komunitas Sosial-Budaya. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada masing-masing departemen / lembaga / unit kerja yang Saudara pimpin.

·         Pembentukan ASEAN Coordinating Council yang bertanggung jawab kepada KTT.

·         Pembentukan Badan HAM ASEAN, sebagai mekanisme pemajuan dan perlindungan HAM dan Kebebasan Fundamental. Untuk pertama kalinya, ASEAN memandatkan anggotanya untuk memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental rakyatnya.

·         Pembentukan Permanent Representative untuk ASEAN yang dengan gelar Duta Besar dan berkedudukan di Jakarta dan akan mengkoordinasikan penyusunan dan implementasi berbagai kebijakan ASEAN.

·         Piagam ASEAN juga memandatkan pelibatan dan interaksi entitas-entitas yang berhubungan dengan ASEAN seperti  legislasi, organisasi kemasyarakatan dan sektor swasta dalam mekanisme konsultasi. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap ASEAN dan untuk memperkuat ikatan people-to-people diantara negara-negara anggota ASEAN.


Ini hanya sebagian dari implikasi yang timbul dari Piagam ASEAN, yang tentunya akan dijabarkan lebih lanjut oleh Dirjen Kerjasama ASEAN.

Hadirin yang saya hormati,

Beberapa pemikiran di atas kiranya akan mengawali pertukaran pikiran dan brainstorming yang diharapkan memunculkan gagasan-gagasan baru bagi kita semua dalam menyongsong era baru ASEAN. Gagasan-gagasan baru semacam ini sangat diperlukan dalam membawa ASEAN dalam menghadapi tantangannya dan memanfaatkan peluang di masa yang akan datang, khususnya memanfaatkan peluang tersebut bagi kepentingan Indonesia. Kerjasama dan Koordinasi di antara seluruh instansi pemerintah dalam hal ini tentunya merupakan keniscayaan dalam upaya kita mencapai kepentingan nasional dimaksud.

Piagam ASEAN, dalam hal ini, tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada dan mungkin timbul di kawasan ini. Namun tentunya, masih terdapat peluang bagi kita untuk memperbaiki implementasinya di dalam negeri, dan memperkuat kerjasama ASEAN melalui konstitusi yang “legally binding”.

Akhir kata, dengan Piagam ASEAN dan ASEAN Economic Community Blueprint yang mewajibkan kita melaksanakan secara efektif berbagai kesepakatan perlu kiranya mulai tahun ini memasukkan kerjasama dan kepentingan ASEAN dalam perencanaan pembangunan nasional.

Harapan kami, tentunya dengan adanya Piagam ASEAN dan ASEAN Economic Community Blueprint dan kesiapan pemerintah khususnya departemen-departemen dan lembaga-lembaga di berbagai sektor, kita dapat memanfaatkan secara opsional berbagai kesempatan yang timbul sebagai akibat adanya Piagam ASEAN serta dengan meningkatnya kerjasama ASEAN di masa mendatang.

Selamat mengikuti pertemuan ini dan semoga membawa manfaat bagi kita semua.


Terima kasih.

Jakarta, 14 Februari 2008