Sambutan Menlu RI dalam Upacara Penganugerahan Udayana Award, 8 Oktober 2009

10/10/2009

 

 

DEMOKRASI: INDONESIA, KAWASAN DAN DUNIA

(PROYEKSI SISTIM NILAI DEMOKRASI DALAM DIPLOMASI INDONESIA)

 

Sambutan  Dr. N. Hassan Wirajuda Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

pada acara penganugerahan “Udayana Award”

Universitas Udayana, Denpasar, 8 Oktober 2009

 

Om Swastiastu,

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Yang terhormat Profesor Dr. dr. I Made Bakta, Rektor Universitas Udayana;

Yang terhormat Para Guru Besar dan civitas akademika Universitas Udayana;

Yang terhormat Para Direktur Jenderal Departemen Luar Negeri,

Undangan dan hadirin yang saya muliakan;

 

1.    Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya pagi ini kita dapat menghadiri acara penganugerahan Udayana Award yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana. Perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor, Para Guru Besar dan segenap civitas akademika Universitas Udayana atas “Anugrah Universitas Udayana” yang baru saja saya terima. Saya merasa berbahagia dan bangga dapat menerima penghargaan ini, yang saya maknai juga sebagai simbol kedekatan dan semakin kokohnya hubungan dan kemitraan Departemen Luar Negeri dan Universitas Udayana.

 

2.    Pada tanggal 10 Desember tahun yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali telah meresmikan Bali Democracy Forum. Persitiwa ini sangat bersejarah karena dari Bali kita mencoba menaburkan benih-benih demokrasi sebagai bagian dari peradaban baru di kawasan Asia. Forum ini adalah forum dialog antar pemerintah untuk berbagi pengalaman dan praktek-praktek terbaik dalam memajukan demokrasi di kawasan Asia. Untuk pertama kalinya pemajuan demokrasi menjadi agenda negara-negara di kawasan Asia, dari Lebanon di bagian barat ke New Zealand di bagian timur dan dari Mongolia di bagian utara ke Indonesia di bagian selatan.

 

3.    Bali Democracy Forum dihadiri oleh Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, para menteri dan pejabat tinggi dari kawasan Asia. Sebagai kegiatan kerjasama, upaya pemajuan demokrasi merupakan kegiatan terus menerus. Karena itulah menjelang acara peluncuran Bali Democracy Forum tahun lalu saya selaku Menteri Luar Negeri, dan Rektor Universitas Udayana menandatangani MoU untuk membentuk Institute for Peace and Democracy, yang berpusat di Universitas Udayana. Institut ini merupakan lembaga pelaksana (implementing agency) dari Bali Democracy Forum yang akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan konferensi, seminar, workshops, round tables, penelitian dan publikasi. Lembaga ini diharapkan menjadi laboratorium yang berharga untuk menunjang kegiatan akademis Universitas Udayana.

 

4.    Pemilihan Bali sebagai tuan rumah kami lakukan dengan pertimbangan yang seksama. Meminjam nama besar Bali, forum demokrasi ini dari judulnya saja mudah dikenal masyarakat dunia. Alasan lainnya adalah—dan ini lebih substantif—karena kultur masyarakat Bali identik dengan kultur demokrasi dan perdamaian yang dibangun di atas falsafah Tri-Hita-Karana, yang mengajarkan keseimbangan dalam hubungan yang harmonis antara Manusia, Tuhan dan Alam. Keberhasilan Bali Democracy Forum dan Institute for Peace and Democracy pada gilirannya dapat ikut membesarkan nama Bali dan Universitas Udayana.

 

Mengapa demokrasi dan mengapa diplomasi Indonesia ikut memajukan demokrasi?

 

5.    Demokrasi dalam artian harafiah adalah pemerintahan oleh rakyat. Berasal dari kata Yunani “demos”, yang berarti “people” atau rakyat dan “kratos“ yang berarti “rule” atau pemerintahan. Terminologi ini mempunyai tiga makna dasar dalam penggunaannya sekarang, yaitu (1) suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dilakukan langsung oleh seluruh rakyat yang bertindak di bawah aturan suara terbanyak. Biasanya dikenal sebagai demokrasi langsung; (2) suatu bentuk pemerintahan dimana rakyat menggunakan hak yang sama, tidak secara pribadi tetapi melalui wakil-wakilnya yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada rakyat, yang disebut sebagai demokrasi perwakilan; dan (3) suatu bentuk pemerintahan—biasanya demokrasi konstitusional—di dalamnya kekuasaan dari pemegang suara terbanyak dilakukan dalam kerangka batasan-batasan konstitusi yang menjamin semua warga menikmati hak-hak individu dan kolektif, seperti kebebasan berbicara dan beragama. Bentuk ke-tiga ini disebut sebagai liberal atau “constitutional democracy” (Ensiklopedia Brittanica).

 

6.    Sejak awalnya konsep demokrasi konstitusional terkait erat dengan penghormatan atas hak asasi manusia. Bahkan sekarang konsep demokrasi dikaitkan erat dengan hak asasi manusia dan pembangunan. Democracy, human rights and development merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketiadaan demokrasi melahirkan pemerintahan otoriter yang melanggar hak-hak asasi manusia. Sebaliknya keterbelakangan dalam pembangunan tidak akan menumbuhkan demokrasi dan akan mengurangi penikmatan hak-hak asasi, tidak hanya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tetapi juga hak-hak sipil dan politik. Dengan kata lain, diperlukan konsep pembangunan yang seimbang antara upaya memajukan pembangunan politik dan pembangunan sosial ekonomi.

 

7.    Dalam pengalaman kita hidup bernegara, pada masa orde baru kita mengalami ketimpangan konsep pembangunan itu. Selama 30 tahun lebih konsep pembangunan kita terlalu menekankan kepada pembangunan ekonomi. Demi pertumbuhan ekonomi diperlukan stabilitas politik dan demi stabilitas politik di bawah pemerintahan yang otoriter kebebasan dan hak-hak rakyat dikurangi. Dapat dipahami jika pada tahapan-tahapan awal pembangunan demi kepentingan pembangunan ekonomi, hak-hak rakyat sementara dikurangi, tetapi dari hasil pembangunan itu sendiri kita akan mencapai suatu titik, dimana kebebasan dan hak-hak asasi rakyat tidak dapat lagi dikesampingkan: suatu titik dimana karena keberhasilan pembangunan ekonomi, kebutuhan sandang dan pangan mulai tercukupi dan pemerataan pendidikan menjadikan rakyat lebih cerdas, maka tiada lain yang akan dituntut oleh rakyat kecuali kebebasan dan hak-hak asasinya.

 

8.    Kegagalan pembangunan pada masa orde baru, adalah kegagalan untuk menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi di satu pihak dan pembangunan politik, yang berarti pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia di pihak lain. Dengan dalih mencapai stabilisasi politik  dan kesatuan bangsa, kita memiliki pemerintahan yang sangat sentralistik demi kerugian pluralisme dan kebhinekaan bangsa. Moto nasional kita seolah-olah dibalik menjadi “tunggal ika bhineka”.

 

9.   Itulah yang kita alami di Indonesia sejak tahun 1970an sampai dengan akhir 1990an. Saya mengalami sebagai wakil Indonesia di   Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhir 1980an bagaimana sulitnya kita membela dan membenarkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tanah air. Ketika di dalam negeri kita diajarkan tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, di mata internasional kita menjadi bangsa pariah dan pesakitan pelanggar hak asasi manusia. Padahal sesungguhnya kata dalam sila ke-dua “kemanusiaan yang adil dan beradab” itu lebih indah dan sarat makna dibandingkan kata “hak asasi manusia”, yang sejak abad pertengahan sudah diperdebatkan apakah kata itu juga mencakup kewajiban hak asasi manusia sebagai padanannya.

 

10.  Pada titik itu saya sampai pada kesimpulan bahwa pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan impunitas itu terjadi karena tidak adanya demokrasi. Adanya monopoli kekuasaan oleh suatu kelompok masyarakat, maka kelompok itu juga memonopoli kebenaran. Pasti tidak ada check and balance serta mekanisme kontrol dan koreksi diri yang akibatnya menjadikan pelanggaran hak asasi manusia terus menerus terjadi. Sehebat-hebatnya diplomasi, dia tidak akan mampu untuk mengamankan kepentingan nasional “untuk membenarkan” pelanggaran-pelanggaran HAM dan untuk meningkatkan citra bangsa di luar negeri. Saya juga sampai kepada kesimpulan bahwa tidak cukup lagi diplomasi hanya menjadi ujung tombak untuk mencapai kepentingan nasional kita. Diplomasi juga punya kewajiban untuk mengomunikasikan perkembangan-perkembangan di dunia luar ke dalam negeri, sehingga jarak antara sisi domestik dan sisi internasional (faktor intermestik) kita tidak terlalu jauh. Ini konsekuensi dari era globalisasi dimana terdapat saling ketergantungan antar negara dan masalahnya yang semakin erat

 

11.  Karena itulah pada tahun 1989, saya tampil dengan gagasan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dengan tujuan agar komisi itu secara bertahap dapat mengerosi monopoli kebenaran yang menjadi sumber pelanggaran hak asasi manusia. Dan dengan begitu impunitas berkurang, dan hak asasi manusia dapat dilindungi. Itulah prestasi besar yang dicapai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sejak kelahirannya pada tahun 1993 sampai dengan reformasi digulirkan pada tahun 1999, dimana demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM menjadi pilar-pilar reformasi yang penting.

 

12.  Krisis moneter kawasan Asia Timur yang menerpa Korea Selatan, Thailand dan Indonesia pada tahun 1997, bagi Indonesia telah menjadi krisis multi-dimensional: ekonomi, sosial-politik dan keamanan. Ketimpangan konsep pembangunan yang tidak menjamin keseimbangan antara pembangunan politik dan pembangunan ekonomi menjadikan Indonesia collapse. Dalam refleksinya, sebagai bangsa kita memutuskan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan masa lalu kita, dengan menggulirkan reformasi atas pilar-pilar: demokratisasi, penegakkan hukum dan penghormatan HAM, pemajuan otonomi daerah serta upaya mengatasi krisis ekonomi.

 

13.  Sepuluh tahun proses itu, telah mentransformasi Indonesia menjadi negara demokrasi ke-tiga terbesar di dunia. Di Indonesia kita telah membuktikan bahwa demokrasi, Islam moderat dan modernitas serta pluralisme dapat hidup berdampingan dan bersamaan tumbuh subur. Di era demokrasi, Indonesia juga mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi—dan tahun ini kita mampu meraih angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (4,3%—tertinggi ke-tiga setelah China dan India) di tengah  krisis finansial global dewasa ini. Di era demokrasi yang seringkali gaduh dan hiruk pikuk, Indonesia juga mencapai suasana yang aman dan damai setelah mampu menyelesaikan situasi konflik di daerah melalui cara-cara dialog dan negosiasi.

 

14.           Apa keterkaitan proses reformasi dan hasil-hasil yang kita capai dalam negeri dengan perkembangan dunia di luar kita?

·       Jarak antara sisi domestik dengan sisi internasional kita semakin dekat. Indonesia bahkan menjadi bagian dari mainstream perkembangan global dimana sejak berakhirnya perang dingin, pluralistic democracy, open and competitive economy and respect for human rights mengemuka;

·       Indonesia telah mencapai point of no return, bahkan memasuki tahap konsolidasi guna memperkuat akar demokrasi dalam kehidupan masyarakat; keberhasilan rangkaian penyelenggaraan pemilu yang aman, damai dan yang demokratis telah menambah kredibilitas suara kita;

·       Demokrasi sudah merupakan bagian dari sistem nilai (value system) yang dapat diproyeksikan dalam misi diplomasi kita. Kemajuan yang kita capai di dalam negeri sangat dihargai oleh masyarakat internasional. Suara kita kredibel dan didengar oleh bangsa-bangsa lain. Tidak lagi kita dilihat sebagai bangsa pariah dalam kehidupan antar bangsa-bangsa.

 

Proyeksi sistem nilai demokrasi ke kawasan dan global

 

15.           Ketiadaan pembangunan politik di Asia Tenggara sekarang ini, mirip Indonesia pada masa pra-reformasi. ASEAN gemar berbicara mengenai kerjasama pembangunan ekonomi. Dan selama 35 tahun tidak pernah menempatkan pembangunan politik dalam kerjasama antara negara-negara anggotanya. Orientasi politik 10 negara anggota ASEAN juga sangat beragam: mereka terdiri dari negara-negara yang demokratis, setengah demokratis bahkan yang lebih ekstrim, junta militer. Kelangkaan proses demokratisasi dan penghormatan HAM di Myanmar telah menjadi isu yang memecah ASEAN. Kecuali kerjasama pembangunan politik diperhatikan, maka tidak akan mungkin ASEAN akan dapat menjadi organisasi yang kohesif. Karena itulah sejak tahun 2003 Indonesia telah memajukan konsep political and security community—disamping konsep economic and socio-cultural community—menjadikan ASEAN demokratis, menghormati HAM dan memajukan good governance. Prinsip-prinsip itu kini sudah dikukuhkan dalam Piagam ASEAN. Bahkan dalam waktu dekat, ASEAN juga akan memiliki Human Rights Comission.

 

16.  Peta yang sama mengenai pembangunan politik juga terdapat di kawasan Asia, yang tertinggal jauh dengan kawasan lain, tidak hanya dengan kawasan Eropa tetapi juga dengan Afrika dan Amerika Latin. Sebagai kawasan yang sangat beragam dan tingkat pembangunan yang sangat berbeda-beda, pemajuan demokrasi dan penghormatan HAM juga tidak pernah menjadi agenda pembicaraan antar pemerintah. Seperti juga di lingkungan ASEAN, kawasan Asia bangga dengan pertumbuhan ekonominya yang relatif tinggi namun alergi untuk berbicara guna memajukan kerjasama politik. Padahal pertumbuhan ekonomi di kawasan telah mencapai pada suatu titik dimana perkembangan politik juga tidak bisa dikesampingkan, apalagi di tengah era informasi (information age), lintas informasi antar negara, termasuk tentang demokrasi dan hak asasi manusia, tidak bisa lagi disekat-sekat.

 

17.  Pembentukan Bali Democracy Forum yang merupakan forum untuk berbagi pengalaman dan praktek terbaik dalam mengelola negara, sesungguhnya juga merupakan proses membagi pengalaman kita dalam memajukan konsep pembangunan yang seimbang antara pembangunan politik dan ekonomi. Pada pihak lain melalui kerjasama pada forum ini Indonesia juga dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain guna memperkuat proses konsolidasi demokrasi kita setelah 10 tahun reformasi. Kita menilai sudah pada gilirannya negara-negara Asia untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia agar tidak mengulangi kesalahan kita, dimana karena ketidakseimbangan itu kita mengalami krisis multi-dimensional. Apabila itu terjadi pada skala kawasan, itu juga berarti krisis yang membahayakan masa depan kerjasama negara di kawasan, yang dapat menciptakan gangguan keamanan dan stabilitas politik. Sebagai bagian integral dari ASEAN dan kawasan Asia, Indonesia berkepentingan agar kawasan tidak mengalaminya dan tentunya tidak ada dampak negatif terhadap Indonesia.

 

18.  Kemajuan proses demokratisasi dan suara Indonesia yang semakin kredibel meyakinkan banyak negara bahwa Indonesia merupakan negara yang tepat untuk memimpin proses pemajuan demokrasi di kawasan. Kita tidak memaksakan suatu model demokrasi, sebab benih-benih demokrasi yang kita semai melalui forum ini menumbuhkan proses demokrasi dari dalam dan ini menjadikan negara-negara peserta Bali Democracy Forum merasa nyaman. Tidak hanya pertemuan Bali Democracy Forum yang pertama tahun lalu dihadiri oleh 32 negara, tetapi juga sebagai forum yang inklusif, pertemuan itu dihadiri tidak hanya oleh negara-negara demokrasi, tetapi juga negara-negara yang mempunyai aspirasi untuk memajukan demokrasi. Tidak berlebihan bila saya katakan bahwa Bali Democracy Forum kini menjadi topik pembicaraan pemimpin-pemimpin dunia. Melalui forum ini, dari Bali, Indonesia juga mulai dikenal sebagai promotor upaya pemajuan demokrasi, melengkapi keterkenalan Bali karena keindahan alam, ketinggian seni budaya dan keramah-tamahan warganya.

 

Pemajuan demokrasi  di tataran global

 

19.  Ironis bahwa negara-negara maju selalu mendorong proses demokratisasi di negara-negara berkembang, tapi cenderung menghindari pemajuan demokrasi pada tataran global. Terdapat kesenjangan yang besar antara dorongan untuk memajukan good governance pada tingkatan nasional, sementara pada tingkatan internasional dunia mengalami krisis global governance. Idiom “might is right” masih berlaku dalam politik global—dan bukan “right is might” sebagaimana seharusnya. Dengan penguasaan modal, dominasi teknologi, dan kedigjayaan militer mereka, segelintir negara maju masih berpretensi mampu mengatur dunia dan kehidupan seluruh umat manusia. Pendekatan kekuasaan dan kekuatan (power based approach) daripada pendekatan demokrasi, dialog dan inclusiveness sangat menonjol pada Dewan Keamanan, dimana lima anggota tetap mempunyai kekuasaan yang luar biasa, termasuk hak veto, dan di Bretton Woods Institutions, seperti IMF, Bank Dunia serta Regional Development Banks dimana negara-negara ekonomi maju menjadi pemegang saham utama yang ditopang oleh weighted voting.

 

20. Komposisi keanggotaan dan proses pengambilan keputusan di banyak institusi global sudah tidak lagi merepresentasikan realitas dunia masa kini. Akibatnya institusi-institusi global tersebut cenderung semakin tidak efektif. Sementara di Indonesia kita gandrung untuk melakukan reformasi pada tataran global reformasi, global governance masih sangat alot, mereka yang selama 64 tahun menikmati hak-hak istimewa tidak mudah untuk mengurangi hak-haknya. Desakan untuk merubah biasanya mudah dipatahkan dengna penggunaan hak veto.

 

21.  Hikmah terpenting dari krisis finansial dan ekonomi global yang melanda dunia dua tahun terakhir ini adalah mulai munculnya kesadaran akan keperluan mereformasi lembaga-lembaga keuangan global dan regional. Negara-negara maju yang tergabung dalam G-8, menyadari bahwa untuk menanggulangi krisis ekonomi global, tidak bisa lagi ditangani oleh mereka sendiri, karena itu diperlukan partisipasi negara-negara emerging economies. Sebagai negara dengan GNP (Gross National Products) menurut ukuran Purchasing Power Parity (PPP) ke-16 terbesar di dunia, ekonomi yang sangat dinamis, posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan, Indonesia telah diundang menjadi anggota G-20 Summit.

 

22.   Terjemahan praktis dari perkembangan di atas adalah surutnya peranan G-8 yang merupakan kelompok eksklusif negara-negara maju. Peran mengatur kebijakan ekonomi dunia mulai digantikan oleh G-20, yang merupakan kelompok yang melibatkan baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Semakin pentingnya peranan G-20 tidak terlepas dari fakta bahwa kehadiran negara-negara berkembang seperti Indonesia telah membentuk perspektif yang lebih tepat dalam melihat masalah dan membangun solusinya. Seperti kita saksikan Indonesia segera setelah krisis moneter 1997/1998, krisis finansial dan ekonomi global telah mendorong dimulainya proses reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional dan global yang merupakan bagian dari sistem Bretton Woods dengan segala hak-hak istimewanya. Proses demokratisasi pada global economic governance sudah dimulai.

 

23.  Indonesia berkepentingan untuk mendorong reformasi pada badan-badan ekonomi global berhasil ke arah membangun suatu tatanan ekonomi dunia yang baru yang lebih adil dan memadai dalam perkembangan dunia dewasa ini. Indonesia dan juga negara-negara lain yang sehaluan berkepentingan untuk memanfaatkan momentum reformasi yang dilakukan oleh G-20 untuk mendorong reformasi di bidang-bidang global governance lainnya seperti bidang politik dan keamanan. Reformasi Dewan Keamanan PBB merupakan agenda penting dunia sekarang ini. Kita berada pada posisi yang sangat baik untuk melakukan itu karena sekarang ini, di era reformasi kita memiliki kredibilitas dan mempunyai hubungan yang baik dengan semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang dan yang senantiasa memprioritaskan cara-cara dialog dan kemitraan. Tetapi lebih dari itu kita mempunyai aspirasi dan semangat untuk menciptakan suatu tatanan dunia (world order) berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang diamanatkan oleh para pendiri Republik Indonesia.

 

24.  Sebagai penutup, perkenankan saya menyampaikan satu renungan yang merupakan argumen untuk memilih demokrasi—yang pertama kali saya sampaikan dalam pidato saya selaku Menteri Luar Negeri RI di Sidang Majelis Umum PBB bulan November tahun 2001.

 

·    “Sesungguhnya semua masalah yang kita hadapi dewasa ini, baik pada tingkat global maupun nasional, dapat kita telusuri hingga ke ujung pangkalnya—yaitu defisiensi dalam hubungan antar-manusia. Dimana ada ketidaksetaraan yang tentu tidak diterima oleh pihak yang lemah, disitu ada ketegangan dan konflik. Dimana yang kuat bebas menindas yang lemah, akan muncul rasa marah, dan disitu tidak akan ada stabilitas atau perdamaian. Dimana ada ketidakadilan yang didiamkan saja, disitu muncul kultur balas dendam.”

 

·     "Kalau pangkal masalahnya adalah ketidakseimbangan dalam hubungan antar-manusia, maka solusinya adalah memperbaiki keseimbangan—dengan pengakuan bahwa seluruh umat manusia adalah sejajar dan memiliki hak-hak yang sama dihadapan hukum Tuhan dan hukum manusia. Sebagai sesama, baik kelompok maupun individu manusia cenderung memiliki rasa menyayangi satu sama lainnya.”

 

·    "Sebagai sesama manusia, masing-masing bertanggungjawab atas perbuatannya dan atas dampaknya terhadap orang lain sehingga rasa keadilan setiap orang dapat terpenuhi. Solusi ini bukanlah yang saya temukan baru-baru ini. Ini adalah sesuatu yang telah kita kenali sejak lama, yang kita sebut selama ini sebagai demokrasi.”

 

Terima Kasih,

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.