Kalbar, Dua Pemkab Keluarkan Ijin Usaha di Hutan P

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIANAK, KAMIS  - Dua bupati di Kalimantan Barat diketahui telah mengeluarkan ijin usaha perkebunan dan ijin lokasi perkebunan di kawasan hutan, tanpa melalui pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu dari Departemen Kehutanan RI selaku pemerintah pusat. Padahal ketentuan dalam Pasal 19 Undang-undang No 41/1999 secara jelas mengatur bahwa perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan harus ditetapkan pemerintah dengan persetujuan DPR RI.

Sudah ada surat rekomendasi dari Departemen Kehutanan agar bupati mencabut ijin perkebunan yang tumpang tindih dengan wilayah pengelolaan hutan produki, kata Kepala Dinas Kehutanan Kalbar Agus Aman Sudibyo, Kamis (17/4), di sela-sela Rapat Monitoring Implementasi Program Revitalisasi Perkebunan Kalbar Tahun 2008.

Meski demikian Agus enggan menjelaskan secara rinci bupati mana yang telah mengeluarkan ijin perkebunan di kawasan hutan dan berapa ijin perkebunan yang dikeluarkan atas kawasan hutan tersebut. Ijin perkebunan yang dikeluarkan bupati sulit dipantau karena tidak pernah ada tembusan ke kami (Dishut), katanya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perkebunan Kalbar Idwar Hanis mengaku hingga saat ini belum menerima laporan adanya ijin perkebunan yang dikeluarkan bupati di kawasan hutan. Pada prinsipnya, ijin hanya boleh dikeluarkan di atas areal lahan kering, bukan di kawasan hutan, katanya.