Pertemuan Australia-Indonesia Ministerial Forum IX

4/5/2008

 
Hasil Pertemuan Australia-Indonesia Ministerial Forum ke-IX di Canberra, 10-12 November 2008

Hubungan bilateral Indonesia dan Australia semakin kuat dan stabil dengan dihasilkannya sejumlah kesepakatan penting dalam Pertemuan Forum Tingkat Menteri Australia-Indonesia (Australia-Indonesia Ministerial Forum/AIMF) ke-IX yang berlangsung pada 10-12 November 2008 di Canberra, Australia.

Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif, Menlu RI, Dr. N. Hassan Wirajuda, dan Menlu Australia, Stephen Smith, sebagai ketua masing-masing delegasi berhasil menandatangani Joint Ministerial Statement AIMF IX yang mencakup seluruh aspek yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang keamanan, hukum, pendidikan, lingkungan hidup, pertanian, perikanan, perdagangan dan investasi, transportasi, ketenagakerjaan serta kerjasama pembangunan lainnya, di samping Joint Ministerial Statement khusus mengenai “People Smuggling and Trafficking in Persons”.

Dalam aspek kerjasama keamanan, pertemuan AIMF ini juga berhasil menandatangani Rencana Aksi (Plan of Action) sebagai landasan hukum implementasi Perjanjian Kerangka Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia (Lombok-Perth Treaty) guna memperkuat kerjasama keamanan kedua negara yang telah ada. Para Menteri kedua negara juga menyambut baik berbagai kerjasama penegakan hukum, termasuk kerjasama antar kepolisian dalam penanganan kejahatan lintas batas (transnational crime), utamanya yang terkait dengan people smuggling and trafficking in persons, illicit trafficking in drugs dan terorisme. Dalam kerangka kerjasama ini pula, kedua negara menyambut baik kelanjutan program capacity building dalam kerangka kerjasama penegakan hukum melalui Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).

Terkait isu illegal fishing, kedua negara menyepakati adanya keterkaitan penanganan isu dimaksud dengan masalah kejahatan lintas batas yang terorganisir (transnational organized crimes) sehingga perlu mengeksplorasi cara dan langkah-langkah penanganan secara efektif. Selain itu, kedua negara mencatat perlu dikembangkannya cara-cara yang inovatif untuk memajukan segenap aspek pengelolaan perikanan yang tertuang dalam MoU Box 1974 dengan mengakui adanya kepentingan nelayan tradisional dan keberlanjutan sumberdaya perikanan.

Salah satu terobosan penting lainnya dalam pertemuan ini adalah disepakatinya pembahasan lebih lanjut mengenai “Bilateral Arrangement on Consular Assistance” yang merupakan usulan Indonesia dalam rangka perlindungan warganegara kedua negara.

Selain pembahasan mengenai kerjasama bilateral, kedua belah pihak turut mendiskusikan hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam menghadapi tantangan regional dan global, antara lain mengenai krisis keuangan global, perubahan iklim, lingkungan hidup, keamanan pangan dan energi, serta masalah keamanan manusia.

Secara khusus, Australia memberikan apresiasi atas peran dan prakarsa penting Indonesia, yakni kepemimpinan Indonesia dalam pembahasan isu perubahan iklim khususnya keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Para Pihak Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim pada bulan Desember 2007; Coral Triangle Initiative (CTI) on Coral Reefs, Fisheries and Food Security; serta rencana penyelenggaraan World Ocean Conference bulan Mei 2009; dan pembentukan Bali Democracy Forum yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama regional dalam isu demokrasi dan memperkuat institusi demokrasi melalui dialog dan lessons learned.

Di bidang kehutanan, kedua negara telah berhasil menandatangani Letter of Intent mengenai Kerjasama di bidang Kehutanan termasuk capacity building dalam pencapaian Sustainable Forest Management (SFM), penanganan masalah illegal logging, memperkuat penegakan hukum di bidang kehutanan dan governance, serta upaya pemberantasan illicit international trafficking produk-produk hutan.

Terkait upaya pemajuan hubungan di tingkat masyarakat, Indonesia dan Australia memiliki komitmen yang sama dan menyambut baik berbagai kerjasama dan inisiatif penting yang dirancang untuk menumbuhkembangkan saling pengertian dan mendorong pemajuan aspek people-to-people links di bidang pendidikan, kerjasama antar parlemen, penyelenggaraan interfaith dialogue dan intercultural dialogue, termasuk peran Australia-Indonesia Institute (AII) dan prakarsa Australia untuk menyelenggarakan konferensi mengenai hubungan bilateral pada tahun 2009. Selain itu, kedua negara menyepakati untuk menandatangani Work and Holiday Visa Memorandum of Understanding pada akhir tahun ini yang diharapkan dapat membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk menimba pengalaman bekerja di kedua negara.

Pertemuan AIMF ke-IX diakhiri dengan press conference bersama Menteri Luar Negeri RI dan Australia di hadapan sejumlah wartawan Indonesia dan Australia di Parliament House untuk menyampaikan hasil-hasil pertemuan AIMF ke-IX dan hubungan bilateral kedua negara.

Sehari sebelum diselenggarakannya pertemuan AIMF ini, di tempat terpisah telah ditandatangani MoU on Cooperation in Education and Training antara Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, dengan Menteri Pendidikan Australia, Julia Gillard. Kesepakatan ini bertujuan untuk mendorong semakin tingginya interaksi di tingkat masyarakat.

Disamping Menteri Luar Negeri RI, turut hadir dalam pertemuan Menteri Perdagangan, Dr. Mari Elka Pangestu; Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta; Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar; Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi; serta Menteri Pertanian, Anton Apriyantono.

AIMF ke-IX ini merupakan pertemuan pertama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia di bawah pemerintahan Partai Buruh yang memenangkan Pemilu pada November 2007. Kedua pihak menyepakati untuk mengadakan AIMF ke-X di Indonesia pada tahun 2009. (Sumber: KBRI Canberra)