Proses Pengurusan Visa dan Izin Tinggal Pelajar Asing

2/11/2015

 
Beberapa hal yang harus diperhatikan bagi calon pelajar/mahasiswa asing, sebagai berikut:
1.     Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau “Visa on Arrival” kiranya tidak diberikan bagi warga Negara asing yang bermaksud studi di Indonesia.
2.     Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB) dimungkinkan untuk dikeluarkan oleh Perwakins bagi calon pelajar/mahasiswa asing dari wilayah akreditasi, namun tidak disarankan, karena harus dialihkan status keimigrasiannya dari Visa Sosial Budaya menjadi izin tinggal.
3.     Disarankan untuk mencari tahu terlebih dahulu mengenai status (akreditasi) sekolah/perguruan tinggi tersebut kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4.     Pelajar Asing diharuskan melampirkan surat keterangan dari Kedutaan/Perwakilan RI asal pelajar asing tersebut.
5.     Perhatikan perbedaan ijazah antara Indonesia dan Negara asal perlajar asing tersebut.
6.     Disarankan agar pelajar asing yang berniat menempuh pendidikan/shortcourse di Indonesia selama 3 bulan, 6 bulan atau 2 tahun mengajukan Visa Tinggal Terbatas (Vitas).
7.     Vitas dapat diurus di Perwakilan RI di luar negeri dengan persyaratan calon pelajar harus melengkapi semua kelengkapan administrasi 3 bulan sebelum kedatangan ke Indonesia agar dapat disampaikan kepada Kementerian terkait di Indonesia untuk proses Clearing House.
8.     Jika semua prosedur telah diikuti dengan benar dan lengkap, lama proses hingga dikeluarkan izin diperkirakan akan memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) minggu.
9.     Ditjen Imigrasi tidak akan memproses izin tinggal jika kelengkapan administrasi yang disyaratkan tidak dipenuhi oleh Pelajar Asing.
Menurut Surat Edaran Plt. Pejabat Imigrasi No. IMI-12-01.10-2017 tertanggal 7 Juni 2010, berikut adalah persyaratan vsa dan izin tinggal terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing:
1.     Persyaratan Visa, terdiri dari:
a.     Identitas Pemohon;
b.     Pas Foto ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
c.     Paspor/Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; dan
d.     Rekomendasi Instansi/Kementerian Teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional.
2.     Persyaratan pemberian Izin Tinggal Terbatas:
a.     Surat Permintaan dan Jaminan serta keterangan identitas dari penjamin;
b.     Fotokopi serta asli paspor kebangsaan atau surat perjalanan yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
c.     Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
d.     Rekomendasi Instansi/Departemen Teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional; dan
e.     Membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.     Persyaratan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas:
a.     Surat Permintaan dan Jaminan serta keterangan identitas diri penjamin;
b.     Fotokopi dan asli paspor kebangsaan atau surat perjalanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas Orang Asing yang bersangkutan yang sah dan berlaku;
c.     Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
d.     Rekomendasi Instansi/Kementerian Teknis berupa:
1)    Bagi pelajar/mahasiswa asing yang mengikuti pendidikan di Sekolah Negeri/Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dengan melampirkan Surat Rekomendasi Kepala Sekolah/Rektor Perguruan Tinggi Negeri;
2)    Bagi pelajar/mahasiswa asing yang mengikuti pendidikan di Sekolah Swasta/Peguruan Tinggi Swasta di Indonesia dengan melampirkan Surat Rekomendasi Kementerian Pendidikan Nasional dan data laporan perkembangan pendidikan/mahasiswa yang bersangkutan.
e.     Membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.     Pemberian Visa Tinggal terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing dapat diberikan untuk jangka waktu Izin Tinggal Terbatas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut serta setiap kali perpanjangan diberikan lama 2 (dua) tahun;
5.     Pemberian Izin Tinggal Terbatas dilaksanakan oleh kepala Kantor Imigrasi tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Up. Kepala Divisi Keimigrasian ataupun Direktur Jenderal Imigrasi;
6.    Izin Tinggal terbatas tidak dapat dialih statuskan/dikonversikan menjadi Izin Tinggal Tetap.