Mengatasi Perubahan Iklim Perlu Komitmen Global untuk Kepentingan Dunia

Menjelang pelaksanaan United Nations Framework on the Convention of Climate Change 21st Conference of Parties (COP 21), Prancis selaku tuan rumah COP 21 bersama dengan Peru selaku Presiden COP 20, menyelenggarakan  Informal Consultation on COP 21 tingkat Menteri bagi negara-negara kunci di Paris tanggal 20 – 21 Juli 2015. Pertemuan ini dihadiri oleh lebih dari 40 pejabat setingkat Menteri/Wakil atau pejabat setingkat menteri beserta wakil dari Uni Eropa, PBB, dan Sekretariat UNFCCC.


Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius selaku designated president COP 21 menegaskan bahwa Prancis akan mendorong pembentukan kesepakatan melalui rangkaian forum pembahasan pra-konferensi. Ia menyatakan pentingnya Paris Process dalam rangka penyusunan kesepakatan baru untuk menggantikan Kyoto Protocol.

Utusan Khusus Presiden RI untuk Perubahan Iklim, Rahmat Witoelar hadir mewakili Indonesia dan bersama negara-negara lain telah menyuarakan dukungan atas Keketuaan Prancis pada COP 21 serta langkah-langkah yang diambil Prancis guna menjamin tercapainya kesepakatan dalam COP 21 akhir tahun nanti.

Utusan Khusus Presiden RI juga memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menegaskan dukungan Indonesia atas perlunya kesepakatan baru yang mengikat bagi seluruh negara pihak. Saat ini, meningkatnya dampak perubahan iklim serta urgensi pencegahan pemanasan global membutuhkan komitmen dunia, tidak hanya dari sisi pemerintah, namun juga segenap pemangku kepentingan termasuk kalangan bisnis dan civil society.

Komitmen ini antara lain ditunjukkan melalui Intended Nationally Determined Contribution. Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa upaya tersebut harus memperhatikan situasi  dan karakteristik yang dihadapi oleh masing-masing negara. Upaya pencegahan perubahan iklim bagi negara berkembang juga membutuhkan dukungan finansial dan transfer teknologi. Di sisi lain, komitmen yang diserukan masing-masing negara perlu dibarengi oleh transparansi untuk menampilkan secara jelas hasil dan capaian dari target-target itu sendiri.


Bagi Indonesia, upaya untuk mengatasi perubahan iklim tidak hanya berhenti di upaya mitigasi, namun juga diarahkan pada upaya adaptasi sebagai aspek yang tak terpisahkan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang, dengan mempertimbangkan keberagaman kondisi dan kemampuan yang berbeda dari setiap negara. Prinsip common but differentiated responsabilities and respected capabilities tetap dipandang relevan sebagai dasar implemetasi kesepakatan di masa mendatang. 


Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan yang digagas oleh Prancis. Pertemuan tingkat Menteri ini diharapkan dapat memberikan dukungan politis bagi upaya negosiasi dan memberikan arahan bagi para negotiator untuk dapat mencapai kesepakatan pada bulan Desember 2015 di Paris. Fokus diskusi pada pertemuan kali ini tema target ambisi serta diferensiasi. (KBRI Paris/NH)