Kaledonia Baru

KETERANGAN DASAR

Nama  Negara                       

Nouvelle Calédonie/ New Caledonia 

Status Negara

Wilayah Seberang Lautan (collectivité sui generis territoriale) Prancis di Pasifik sejak penandatangan Accord  de Nouméa 1998

Luas​

18.275,5  km 2 (daratan), 300 km2  (perairan), dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 1.422.543 km2. Terdiri dari pulau utama Grande Terre, beberapa pulau kecil : îles Belep di Utara, îles des Pins di Selatan, îles Loyauté di Timur (terdiri dari Ouvéa, Lifou, Tiga dan Maré) dan selanjutnya di bagian barat terdapat îles Chesterfield serta Karang récifs de Bellone.Secara administratif terbagi ke dalam 3 (tiga) propinsi: Utara, Selatan, dan Kep. Loyalty

Letak geografis

Kawasan Pasifik/Oseania, subregional Melanesia, ±1.500 km sebelah timur Australia, ±1.800 km sebelah utara New Zealand ±17.000 dari Metropolitan (métropole) Prancis/Pusat.

Ibukota

Noumea

Konstitusi

Konstitusi Prancis tanggal 4 Oktober 1958

Kepala Negara

 

Presiden Republik Prancis Francois Hollande (sejak 15 Mei 2012),

diwakili Komisaris Tinggi Vincent Bouvier (24 Juli 2014)


Hari nasional

  • Fête de la Federation Prancis, 14 Juli (1789);
  • Fête nationale de la Nouvelle-Calédonie, 24 September  (Prancis menganeksasi New Caledonia pada 1853)

Jumlah populasi

271.615 jiwa (Sumber : CIA Worldfact Book 2014-2015)

268.767 jiwa (Sumber : ISEE New Caledonia; Sensus per November 2014)​ 

Mayoritas etnis Melanesia 40.34%, Eropa 29.2%, Walis dan Futuna 4.96% , Caledonians 4.96%,  Tahiti 2,03%, Indonesia 1.62%, Vietnam  0.96%, Vanuatu  0.95%, Asia lainnya 0.7% , lainnya 0.21% (hasil sensus 2009)

Bahasa

Prancis (resmi), terdapat 28 bahasa etnis Melanesia dan bahasa etnis minoritas lain (Jawa, Vietnam, RRT)

Agama

Katolik Roma 60%, Protestan 30%, lainnya 10% (2004)

Mata uang

French Pacific francs/ XPF/ FCFP;

 dipatok ke Euro, EUR 1 = XPF 119,33

USD 1 = XPF 97,59 (23 Desember 2014)

GDP (current)

XPF 855 trilliun (USD 8,8 miliar) (2012 est; ISEE) ​​

Pertumbuhan Ekonomi

+ 0,2 % (2012 est; ISEE)
Pelabuhan Laut Port Autonome Nouvelle Caledonie
Bandar Udara Bandara Tontouta dan Bandara Magenta


 Jadwal Hari Libur New Caledonia

​Tanggal Keterangan
6 AprilHari Senin Paskah
1 MeiHari Buruh Internasional
8 MeiHari Kemenangan
14 MeiKenaikan Yesus Kristus
25 MeiHari Pentakosta
14 JuliHari Nasional Prancis
15 AgustusHari Kenaikan Bunda Maria
24 SeptemberHari Nasional New Caledonia
1 NovemberHari Raya Kudus
11 NovemberHari Peringatan Gencatan Senjata Perang Dunia I
25 DesemberHari Raya Natal

PERBANDINGAN RI – NOUVELLE CALÉDONIE

  

IndikatorINDONESIANEW CALEDONIA
Luas wilayah (km2)1,904,56918,576
Jumlah penduduk (per Juli 2015)255,993,674271,615
Pertumbuhan penduduk 2015 (%)0.921.38
PDB per kapita (US Dollar)10,70038,800
Angkatan kerja (jiwa)121,900,000106,400
Inflasi 2014 (%)6,40,2
Suku bunga kredit bank komersial 2014 (%)12,66
Pertumbuhan produksi industri 2014 (%)4,26

Sumber: CIA Worldfact Book (2014-2015)

  

 

 

PERKEMBANGAN DALAM NEGERI NOUVELLE CALÉDONIE

 

 
1.      Penjelajah Inggris James Cook “menemukan” wilayah ini yang terlihat mirip dengan tanah kelahirannya Caledonia/ Skotlandia (4 September 1774). Pemerintahan Napoleon III Prancis kemudian secara resmi mengambil alih wilayah Nouvelle Calédonie (1853). Setelah sempat menjadi koloni penjara (1864-1879), Prancis kemudian mendatangkan penduduk kolonis Eropa, mengeksplorasi sumber daya mineral, dan mendatangkan buruh pekerja asing, termasuk dari Indonesia (1874). Pada Perang Dunia II, AS menempatkan 600.000 tentara dan seusai perang, Prancis menjadikan Nouvelle Calédonie sebagai satu dari 12 Territoire d’Outre Mer/ Wilayah Seberang Lautan-nya (1946). Kini Nouvelle Calédonie merupakan wilayah Prancis dengan hak otonomi khusus sui generis collectivity dengan pembagian hak kedaulatan (Accord de Nouméa 1998).
 
2.      Nouvelle Calédonie merupakan pulau utama yang bergunung-gunung (Gunung Panie dan Gunung Humbolt >1.600 mdpl), dengan wilayah pulau-pulau atol di utara dan selatannya, serta Kepulauan Loyalty di timur yang datar dan berbatu karang. 
 
3.      Kelompok terbesar penduduk adalah etnis pribumi Kanak (Melanesia) dan penduduk keturunan Eropa. Disamping etnis pendatang lainnya, terdapat pula etnis Indonesia – sekitar 2,5% populasi -- yang kebanyakan merupakan keturunan para pekerja yang didatangkan Prancis dan Belanda dari tanah Jawa (1896). Untuk masyarakat pribumi, etnis Kanak berdasarkan pada klan/marga yang meskipun berasal dari nenek moyang yang sama, namun karena pola hidup berpindah dan isolasi geografis maka jarang berhubungan, sehingga di masa kini terdapat sekitar 28 dialek lokal Melanesia di Nouvelle Calédonie.
 
POLITIK
 
4.      Setelah resmi menjadi Wilayah Seberang Lautan (1946), Nouvelle Calédonie mengalami konflik antara warga pro-loyalis Prancis vis-a-vis gerakan pro-kemerdekaan etnis pribumi Kanak (Melanesia) dengan tokohnya Jean-Marie Tjibaou, yang berujung pada deklarasi pembentukan pemerintahan etnis Kanak di Provinsi Utara (1967-1985). PBB kemudian memasukkan Nouvelle Calédonie sebagai non-self governing territories (1986), yang perlu didekolonisasi sesuai Resolusi SMU PBB 1514 (XV) 15 Desember 1960, dengan tiga opsi: Sovereign state, free association, or integration with an independent state. Sejak saat itu, Komite C-24 PBB setiap tahunnya selalu membahas pandangan administering power Prancis maupun organisasi partai politik wakil Pro Kemerdekaan yaitu Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis/ FLNKS  dan  perwakilan Pemerintah  New Caledonia (dari partai loyalis).
 
5.      Perjanjian Matignon-Oudinot Accords (1988) sempat meredam konflik antara kaum pro-kemerdekaan Kanak dan warga pro-loyalis Prancis, melalui pembangunan ekonomi, amnesti dan rekonsiliasi. Akan tetapi ketidakpuasan terhadap implementasinya kemudian menuju pada kesepakatan baru yakni Nouméa  Accord (1998), dimana perjanjian ini menjamin hak pemerintahan sendiri/ sui generis collectivity (tercantum dalam Pasal 77 Konstitusi Prancis), pembagian kedaulatan Pusat–Wilayah dan pembentukan lembaga pemerintahan, dan peralihan kekuasaan dalam waktu 20 tahun ke depan melalui referendum.
 
Kewenangan Pemerintah Prancis
Kewenangan Pemerintah
Wilayah Nouvelle Calédonie
Imigrasi, Angkatan Bersenjata, Hubungan Luar Negeri, Peradilan, Hukum Perdata Umum, Pendidikan Tinggi
Kepolisian dan keamanan laut dan udara, Keamanan individu di Laut Territorial, Pendidikan dan pengajaran sekolah publik tingkat dasar (9 tahun), Pengaturan sekolah swasta tingkat dasar (6 tahun), Hukum Dagang dan Status Sipil, Perburuhan, Asuransi, Perpajakan, Investasi asing, Kekayaan alam nikel dan metalurgi, Akses pekerjaan ekspatriat, Hak tanah adat, Pos, Komunikasi Audiovisual, Administrasi dan Kelembagaan Pemda provinsi dan kota, termasuk hukum daerah.
                                                Tabel. Pembagian kewenangan Prancis - Wilayah Nouvelle Calédonie
                                                                                          (sumber: KJRI Nouméa )

 

 
4.      Terkait prospek kemerdekaan Nouvelle Calédonie, maka kiranya perlu mengkaji kekuatan FLNKS selaku organisasi politik pro-kemerdekaan, sebagaimana berikut:
·         Sejak terbunuhnya Ketua Jean Marie Tjibaou (1989) oleh militan pro-kemerdekaan, FLNKS sering mengalami konflik antara dua parpol pendirinya yakni UC dan UNI. Dewasa ini, FLNKS merupakan koalisi 11 parpol berhaluan pro-kemerdekaan       (UC, UNI, PALIKA, UPM, RDO, UC-R, LKS, FCCI, FDIL, PT, DUS);
·         Setelah lama tidak memiliki Ketua, akhirnya FLNKS sepakat memilih Victor Tutugoro dari UPM (Jubir FLNKS hasil Kongres FLNKS ke-32, Paita, 23 Maret 2013) sebagai Chairman pada Keketuaan MSG.
 
Pemerintahan di Wilayah Nouvelle Calédonie
 
5.      Pemilihan Umum Mei 2014, menghasilkan partai loyalis mendapatkan 29 kursi (60%) sedangkan partai pro-kemerdekaan 25 kursi (40%). Aktivis partai pro-kemerdekaan sangat vokal menyuarakan keinginan untuk merdeka, namun strategi dan cara untuk memperoleh kemerdekaan berbeda. Mayorita aktivis pro-kemerdekaan menikmati privilege dengan berasosiasi di bawah Perancis, dan mengharapkan agar Pemerintah Nouvelle Calédonie memperoleh keleluasaan otonomi pemerintahan sendiri. Apabila hingga tahun 2018 Kongres belum menentukan langkah kongkrit, maka sesuai dengan Nouméa  Accord, Pemerintah Perancis akan melakukan referendum.   
 
6.      Terkait masa depan New Caledonia, Presiden Prancis, Francois Hollande dalam  kunjungan resmi pertama ke New Caledonia pada tanggal 17 November 2014 menyatakan Pemerintah Prancis akan menyerahkan dan mendukung apapun keputusan masyarakat New Caledonia.
 
7.      Sesuai Nouméa  Accord 1998 dalam status “sui generis collectivity” maka pemerintahan Nouvelle Calédonie memiliki  kelembagaan politik sebagai berikut:
·         Komisariat Tinggi Prancis saat ini dijabat oleh Vincent Bouvier, bertindak sebagai Pelaksana Wewenang Pemerintah Prancis. Komisaris Tinggi diangkat Presiden Republik Prancis berdasarkan masukan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Seberang Lautan;
·         Perwakilan pada pemerintahan Prancis dan Uni Eropa yang terdiri dari 2 (dua) Wakil/Depu pada Parlemen Nasional Prancis Sonia Lagarde dan Philippe Gomes, 2 (dua) Senator pada Senat Prancis Pierre Frogier dan Hilarion Vendegou, dan 1 (satu) Wakil pada Parlemen Eropa Maurice Ponga; 
·         Kongres Teritorial: Lembaga legislatif unikameral, terdiri dari 54 anggota dengan masa jabatan lima tahun, dipilih melalui Pemilihan Umum (Mei 2014). Pemilu 2014 menghasilkan komposisi parlemen yaitu dari partai pro-kemerdekaan UC FLNKS (15 kursi), UNI (9 kursi) LKS (1 kursi) dan partai loyalis diantaranya FPU EPN (8 kursi), CE (15 kursi) dan UCF (6 kursi) Presiden/ Ketua Kongres Kaledonia sejak Mei 2014 adalah politisi FPU Gaël Yanno; 
·         Pemerintah Eksekutif terdiri dari 11 orang anggota dengan jabatan setingkat “Menteri”, dipilih Kongres berdasarkan asas proporsional hasil pemilu, dengan demikian memiliki unsur-unsur baik pro-loyalis maupun pro-kemerdekaan. Para “Menteri” memilih salah seorang untuk diangkat sebagai “Presiden Kabinet”/ Kepala Pemerintahan Wilayah [daerah tk.1]. Sejak Mei 2014, “Presiden Kabinet” dijabat Cynthia Ligeard (parpol UCF). Ke-11 anggota “Kabinet” eksekutif ini adalah:
1)    Cynthia Ligeard (Presiden Kabinet/ Président du Gouvernement, Publik, keamanan sipil, tranportasi udara internasional, kerjasama regional dan hubungan luar negeri);
2)    Gilbert Tyuienon (Infrastruktur umum, transportasi udara domestik, transportasi darat, transportasi laut);
3)    Jean-Louis d’Anglebermes (ekonomi, perdagangan LN, perumahan, bahasa Prancis);
4)    Antony Lecrén (pengelolaan lahan tanah dan urusan peradatan, ekologi, pembangunan  jangka panjang, manajemen dan pelestarian sumber daya alam, hayati dan  non-hayati, Zona Ekonomi Eksklusif );
5)    Philippe Germain (ekonomi, hukum, dagang, sistem perpajakan, bea cukai, perdagangan luar negeri dan energi, komunikasi audiovisual dan hubungan dengan Dewan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup);
6)    Thierry Cornaille (juru bicara pemerintah, anggaran, perumahan dan pembangunan digital dan tindak lanjut permasalahan keuangan, kredit dan hubungan dengan kongres);
7)    André-Jean Leopold (pendidikan tinggi dan penelitian, pengaplikasian layanan sipil);
8)    Déwé Gorodey (budaya, peranan wanita dan kewargaan “citoyenneté);
9)    Valentine Eurisouke (pemuda dan olahraga);
10) Bernard Deladriere (kesehatan,hak sipil, hak asuransi, hak urbanisme, koordinasi dan pembangunan pusat kesehatan Medipole Koutio, hubungan provinsi dan perkotaan, penyerdehanaan administrasi dan modernisasi administrasi);
11) Sonia Backes (perlindungan sosial, solidaritas dan penyandang cacat, pertanian, peternakan dan perikanan serta masalah kebijakan bantuan keluarga ).
 
·         Dewan Ekonomi dan Sosial, terdiri dari 39 anggota yang dipilih setiap lima tahun (terdiri dari 28 anggota masyarakat sipil, 2 Senat Adat, 9 wakil pemerintah).
·         Senat Adat dengan 16 anggota, dipilih masing-masing dua orang dari delapan kawasan adat, dengan wewenang pertimbangan terkait perdata, tanah, dan identitas.
·         Pemerintah Propinsi, terbentuk sejak tahun 1988 dan terdiri dari 3 (tiga) Province Nord, Province Sud, Province des Iles Loyautes. Wewenang pemerintah tingkat propinsi ini cukup luas, termasuk dalam hal perizinan di bidang pertambangan.
·         Perlindungan pertahanan dijamin oleh Angkatan Bersenjata Prancis di Nouvelle Calédonie (FANC) yang berkekuatan sekitar 2.000 personil lintas-matra. Mandat Pemerintah Prancis untuk FANC meliputi ketiga wilayah Prancis di Pasifik (Nouvelle Calédonie, Wallis dan Futuna, Polinesia Prancis) dan juga mewakili Prancis dalam kerja sama militer dan operasi militer selain perang/ MOOTW dengan negara-negara di Pasifik, termasuk Perjanjian FRANZ 1992 dengan Australia dan Selandia Baru. Panglima FANC adalah Jenderal Luc de Revel (sejak 1 Agustus 2013).
 
8.      Pemerintahan New Caledonia di bawah Cynthia Ligeard (Kepala Pemerintahan) dinyatakan bubar per 15 Desember 2014. Seluruh anggota kabinet mengajukan pengunduran diri kepada Komisaris Tinggi Prancis dan Ketua Kongres dan selanjutnya Kongres akan  membentuk kabinet pemerintahan yang baru dalam waktu maksimal 15 hari ke depan, atau per tanggal 31 Desember 2014. Pembubaran kabinet ini terjadi karena pengunduran diri dari salah satu partai loyalis Prancis dari susunan Kabinet akibat adanya perbedaan pendapat dalam inisiasi reformasi pajak. Kepala Pemerintahan selanjutnya diperkirakan akan tetap berasal dari partai loyalis Prancis.
 
Kegiatan Hubungan Luar Negeri
 
1.                  Fungsi hubungan luar negeri merupakan wewenang Prancis dijalankan oleh Komisaris Tinggi Prancis di Nouvelle Calédonie. Sesuai dengan perkembangan penyerahan wewenang secara bertahap, Pemerintah Prancis memberikan otorisasi untuk wilayah ini mengembangkan hubungan luar negerinya, di antaranya :
(1)  Menjadi anggota/peninjau organisasi internasional;
(2)  Memiliki perwakilan di negara dan organisasi internasional kawasan Pasifik;
(3) Membuat perjanjian bilateral sepanjang terkait dengan kewenangannya dan mendapatkan persetujuan dari Prancis.
 
2.      Nouvelle Calédonie menjadi anggota dan tuan rumah KTT Melanesian Spearhead Group/ MSG (2001 dan 2013), observer pada Pacific Islands Forum/PIF (2006), mitra utama Le Fonds Pacifique yang dibiayai Prancis, anggota Asosiasi Negara/Wilayah Seberang Uni Eropa (OCTA), dan menempatkan pejabatnya pada perwakilan Prancis di Pasifik.
 
3.      Sebagai catatan, di Nouvelle Calédonie terdapat Konsulat Jenderal Australia, KJRI, Konsulat Jenderal Selandia Baru, Konsulat Jenderal Vanuatu, Delegasi Komisi Eropa, dan Secretariat of the Pacific Community /SPC (organisasi regional tertua di Pasifik), di samping para Konsul Kehormatan  mewakili Belanda, Belgia, Italia, Jepang, Jerman, dan Swiss.
 
EKONOMI DAN PERDAGANGAN
 
Hak Ekonomi Khusus
 
4.      Terdapat kekhasan peraturan tersendiri yang diberikan oleh Prancis dan hanya berlaku di wilayah Nouvelle Calédonie. Mata uang yang berlaku adalah Franc Pasifik Prancis (Comptoirs Français du Pacifique-CFP/XPF) yang dipatok EUR 1= XPF 119.332, sedangkan fluktuasi nilai tukar Euro terhadap USD (USD 1 = XPF 97,59). Untuk melindungi ekonomi lokal, maka peredaran barang, jasa, tenaga kerja, dan modal usaha tunduk pada ketentuan setempat. Sesuai Undang-undang Organik no. 99-209/ 1999, Pemerintah Nouvelle Calédonie berwenang mengatur pajak dan bea impor. Nouvelle Calédonie tidak terikat secara langsung dengan rezim perdagangan dan bea cukai WTO maupun Uni Eropa, namun dapat mengikuti ketentuan yang sama, seperti misalnya peraturan sanitasi yang mengikuti Prancis dan Uni Eropa.
 
 
 
Kinerja Ekonomi Wilayah
 
5.      Pertumbuhan ekonomi Nouvelle Calédonie mengalami pertumbuhan yang stabil selama satu dekade terakhir, rata-rata sebesar 3,5% per tahun (2000-2011). Nilai Produk Domestik Bruto (GDP) mencapai XPF 3,3 juta (2011). Nouvelle Calédonie sebagai ekonomi kedua terbesar di kawasan Pasifik (diantara Australia dan Selandia Baru) dan ekonomi terbesar diantara Wilayah Seberang Lautan Prancis lainnya.
 
6.      Sektor penggerak perekonomian Nouvelle Calédonie utamanya adalah investasi modal (43% GDP), proyek metalurgi (pertambangan dan peleburan nikel) dan properti, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja pada sektor industri, konstruksi, perhubungan.
 
7.      Perekonomian Nouvelle Calédonie memiliki ketergantungan pada impor dari luar negeri untuk pasokan barang-barang kebutuhannya, sehingga mempengaruhi neraca perdagangan. Tingkat inflasi Nouvelle Calédonie 2,1%/ tahun (2007-2012), relatif lebih tinggi dari Prancis, terutama didorong oleh tingginya harga-harga pangan dan sektor jasa. Oleh karena itu, Pemerintah Nouvelle Calédonie memberikan insentif bagi pengusaha industri pertanian dan industri substitusi impor lainnya guna menjamin kestabilan harga-harga untuk konsumen. 
 
8.      Tujuan ekspor terbesar adalah Prancis, Jepang, Taiwan, Republik Korea, China, dan
       Australia,  dengan produk ekspor andalan Nouvelle Calédonie adalah nikel dan ferro-nikel.
 
9.      Sumber pasokan barang impor terbesar bagi Nouvelle Calédonie adalah Prancis, Singapura, Australia, RRT, Selandia Baru, dan AS. Nouvelle Calédonie mengimpor terutama energi/ bahan bakar, barang modal, barang  pangan dan konsumsi, dan produk otomotif.   
 
10.  Tingginya harga-harga kebutuhan hidup telah menimbulkan aksi unjuk rasa dan blokade di Nouméa  dan kota-kota lainnya selama 11 hari (15-26 Mei 2013). Komisaris Tinggi Prancis, Pemerintahan, pengusaha, dan masyarakat Nouvelle Calédonie akhirnya mencapai kesepakatan 14 protokol rencana aksi untuk mengakhiri konflik dimaksud (27 Mei 2013). Termasuk di antaranya adalah: (1) Penurunan segera harga-harga, (2) implementasi UU Ekonomi dan Sosial yang disahkan Kongres Nouvelle Calédonie, (3) pengaturan arus pasokan dan distribusi untuk mencegah tingginya harga-harga kebutuhan pangan maupun tingginya ongkos jasa transportasi, perbankan, telekomunikasi, dan (4) sanksi pemotongan gaji dan hak cuti bagi pelaku mogok kerja. Kebijakan akan segera berakhir pada 31 Desember 2014. Diperkirakan harga bahan kebutuhan  pokok akan  naik sekitar 15%.      
 
Komoditas Ekspor Andalan: Nikel
 
11.  Nouvelle Calédonie disebutkan memiliki cadangan nikel kedua terbesar di dunia setelah Australia (diikuti Brazil, Rusia), kini mengembangkan pertambangan dan pengolahan ferro-nikel, khususnya pabrik milik Koniambo, SAS ( di Vavouto, Kone, Provinsi Utara) dan pabrik Goro-Vale (Provinsi Selatan). Sektor nikel berkembang dengan adanya kemitraan perusahaan Posco (Republik Korea) dengan SMSP (lokal), sehingga menyerap tenaga kerja trampil yang terbilang langka di Pasifik. Produksi nikel diyakini akan mencapai puncak 60.000 ton (2014). Fluktuasi harga nikel di dunia cenderung mempengaruhi perekonomian Wilayah.
 
Industri Pariwisata
 
12.  Turis yang datang ke New Caledonia pada tahun 2013 berjumlah 107.750 orang, turun dari tahun sebelumnya 112.200 orang. Mayoritas turis berasal dari Prancis  (39.183 orang), Jepang (15.674 orang), Australia (15.722 orang), Selandia Baru (6.334 orang) dan negara lainnya (30.840 orang). Data ini hanya didasarkan pada data kedatangan turis di bandara namun tidak memperhitungkan kedatangan turis yang menggunakan kapal pesiar (cruise) atau one day visit. Rata-rata terdapat 3 – 4 kapal pesiar yang singgah di pelabuhan New Caledonia untuk one day visit setiap minggunya.
 
13.  Kegiatan promosi pariwisata terutama dilakukan oleh badan promosi pariwisata Sofinor (Provinsi Utara) dan Promosud (Provinsi Selatan). Sebagai salah satu tujuan wisata kelas dunia di Pasifik Selatan, Nouvelle Calédonie menikmati keunggulan aset sebagai berikut: (1) Keindahan alam, dengan perairan laguna yang disebut terluas di dunia, (2) iklim sejuk subtropis, musim semi sepanjang tahun, (3) pertemuan kebudayaan Eropa dan Melanesia, (4) standar keamanan, kenyamanan, dan kuliner a la Prancis, (5) prasarana transportasi (pelabuhan, bandara) taraf internasional, melayani penerbangan antara lain ke Prancis, Australia, Selandia Baru, Jepang, Rep. Korea.   
 
Industri Perikanan
 
14.  Dengan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas, maka Pemerintah Nouvelle Calédonie mengembangkan industri kelautan dan perikanan (kerang, udang karang, tuna), termasuk dengan memberikan insentif terkait kendali mutu bagi para perusahaan modal asing. Produk unggulan Nouvelle Calédonie dalam hal ini adalah udang western blue prawn (Litopenaeus stylirostris).
 
 
HUBUNGAN BILATERAL RI-NOUVELLE CALÉDONIE
 
POLITIK
 
15.  Terdapat sekitar 1,62% penduduk keturunan etnis Jawa yang didatangkan ke Nouvelle Calédonie pada akhir abad ke-19. Secara historis, pada 16 Februari 1896 terdapat 170 pekerja asal Pulau Jawa yang didatangkan untuk pertama kalinya ke Nouvelle Calédonie untuk bekerja di pertambangan nikel, atas dasar kesepakatan Prancis-Belanda. Kedatangan para pekerja asal Nusantara pada tahun-tahun berikutnya, pembauran dan perkawinan campur dengan penduduk setempat telah semakin mempererat hubungan Nouvelle Calédonie dengan Indonesia masa kini. 
 
16.  Hubungan RI dengan Nouvelle Calédonie saat ini berada dalam kerangka hubungan bilateral RI-Prancis. Wilayah Nouvelle Calédonie memiliki nilai strategis bagi kebijakan look east RI ke Pasifik, untuk memagari kedaulatan NKRI dan untuk memperkuat hubungan atas dasar ikatan kultural dengan Indonesia yang memiliki penduduk etnis Melanesia terbesar.
 
17.  Perluasan hubungan bilateral RI-Prancis hingga mencakup Wilayah Nouvelle Calédonie terlihat dari hal-hal sebagai berikut:
1)      Surat Tauliah/ Letter of Commission Kepala Perwakilan RI untuk Nouvelle Calédonie dan Surat Balasan/ Letter of Exequatur Presiden Prancis;
2)      Pengaturan penerbitan dokumen perjalanan yang dilakukan masing-masing oleh Kedutaan Besar Prancis di Jakarta dan Kedutaan Besar RI di Paris;
3)      Pembukaan Perwakilan RI pertama di Nouméa  pada tingkat Konsulat (15 Mei 1951) dengan pendahulunya adalah Perwakilan Kerajaan Belanda saat mendatangkan pekerja asal tanah Jawa (1896);
4)      Peningkatan status Konsulat menjadi KJRI (Keppres RI Nomor 45 Tahun 1993, Kepmenlu RI Nomor 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004), yang menyatakan Konsul Jenderal RI berkedudukan di Nouméa  bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri RI, dengan wilayah kerja Nouvelle Calédonie dan tugas pokoknya memajukan hubungan dan kerja sama ekonomi, promosi sosial-budaya, pelayanan kekonsuleran, dan perlindungan tenaga kerja asal Indonesia. Penanganan KJRI Nouméa  berada dibawah tugas dan fungsi Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI. 
 
18.  Indonesia diterima dengan status observer pada organisasi kawasan MSG (KTT MSG di Suva, 31 Maret 2011), di mana FLNKS merupakan salah satu anggota pendirinya meskipun merupakan entitas non-negara. Namun demikian, Pemerintah Prancis dan Pemerintah Nouvelle Calédonie bukan anggota MSG.
 
 
Posisi RI terhadap Status Dekolonisasi Wilayah Nouvelle Calédonie
 
19.  Posisi terakhir RI mengenai dekolonisasi Wilayah Prancis telah dikemukakan oleh Delri (Minister Counsellor/Politik II PTRI New York) M. Hery Saripudin, bahwa Indonesia menghormati apapun pilihan politik rakyat Nouvelle Calédonie untuk masa depannya, melalui proses yang transparan dan demokratis (pada acara “Pacific Regional Seminar on the Implementation of the Second International Decade for the Eradication of Colonialism: Assessment of Decolonization Process in Today’s World”, Nouméa  18-20 Mei 2010). Posisi dimaksud telah sesuai dengan Resolusi SMU PBB 1514 (XV) tanggal 15 Desember 1960 tentang opsi masa depan wilayah non-self governing territories.
 
20.  Sebelumnya, Wakil Tetap RI untuk PBB Dr. R.M. Marty M. Natalegawa yang saat itu menjabat sebagai Ketua C-24 telah menerima kunjungan Delegasi “Presiden” Nouvelle Calédonie Philippe Gomes (Gedung PTRI New York, 7 Oktober 2009), atas permohonan Watap Prancis untuk PBB. Menanggapi pernyataan komitmen Philippe Gomes bagi dialog dan proses politik yang inklusif dalam implementasi Nouméa  Accord menuju emansipasi Nouvelle Calédonie, Watapri NY menyambut baik tawaran Gomes untuk seminar dekolonisasi dan visiting mission di Nouméa  bagi negara-negara anggota Komite C-24 PBB. Kunjungan dimaksud telah meningkatkan saling pemahaman antara kedua pihak.
 
21.  Secara umum, Pemri mendukung hak menentukan nasib sendiri rakyat Nouvelle Calédonie, sebagaimana Menlu Mochtar Kusumaatmadja, “In the South Pacific region, the Kanak people under the leadership of the FLNKS are engaged in a just struggle to attain independence for their country. Indonesia reiterates its support for self-determination and early transition to an independent New Caledonia, in accordance with the rights and aspirations of the indigenous people and in a manner which guarantees the rights and interests of all its inhabitants.” (SMU PBB ke-41, New York, 26 September 1986)
 
22.  Menanggapi pernyataan Watap Prancis mengenai kepantasan Indonesia berkomentar tentang Nouvelle Calédonie, Watapri Ali Alatas menyampaikan, “… Indonesia’s support on this question, as on all similar questions, is based on principle that has been the cornerstone of Indonesia’s foreign policy ever since independence -- a principle that is even enshrined in our constitution. It is the principle of anti-colonialism and anti-neocolonialism in all their forms – it is a principle for self-determination and decolonization of peoples. A principle that we hold so dear that cannot be compromised, not even by considerations of the friendly and mutually beneficial relations that exist between France and my country. We regret the fact that this point of view is not acceptable to France and the representative of France continues to link Indonesia’s position to rather artificial references and contexts.” (SMU PBB ke-41, 1 Desember 1986)
 
23.  Pada tanggal 11 Desember 2014, Panglima Angkatan Bersenjata New Caledonia, Brigadier Jenderal Luc de Revel secara lisan telah menawarkan kepada Pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam latihan gabungan penanggulangan bencana. Kerja sama ini dapat diawali dengan partisipasi pasukan TNI sebagai observer.
 
Saling Kunjung
 
24.  Delegasi New Caledonia (NC) yang dipimpin oleh Ketua/ Presiden Kongres Roch Wamytan bersama Wakil Kepala/ Presiden Pemerintah Wilayah Gilbert Tyuienon telah melakukan kunjungan ke Indonesia pada 17-22 November 2013. Mereka menjajaki hubungan kerja sama yang berkelanjutan dengan RI, mengingat posisi Indonesia sebagai pemain ekonomi di Asia, status anggota G20, dan berpenduduk ras Melanesia yang signifikan di kawasan.
 
25.  Wakep Tyuienon menggarisbawahi bahwa tujuan utama kunjungan adalah untuk menjalin kerja sama NC dengan Indonesia dalam hal mengendalikan tingkat harga nikel yang menjadi sumber ekspor utama NC. Delegasi NC disebutkan terinspirasi UU RI No. 4 Tahun 2009 terkait hilirisasi/ larangan ekspor bijih mineral mentah yang berlaku sejak Januari 2014. Oleh karena itu, kerja sama dipandang akan dapat mengendalikan perilaku bursa London Metal Exchange dan penimbunan nikel oleh pembeli besar seperti RRT/ China.
Catatan: Gilbert Tyuienon (UC) dan Roch Wamytan (FLNKS) merupakan tokoh pro kemerdekaan yang menjadi anggota organisasi kawasan MSG. FLNKS memiliki posisi pro-kemerdekaan NC dan mendukung aktivitas kelompok separatis Papua di Indonesia.
 
26.  Program acara Ketua Wamytan dan Wakep Tyuienon selama berada di Indonesia adalah untuk menghadiri 3rd Asia Nickel Conference dan bertemu dengan sejumlah pejabat senior ekonomi di Jakarta (18-20 November 2013), serta melakukan kunjungan kerja ke tambang PT Antam Tbk di Pomala, Ternate dan tambang PT Weda Bay Nikel di Halmahera.
 
27.  Dengan fasilitasi KJRI Nouméa  dan Kedubes Prancis di Jakarta, Delegasi Nouvelle Calédonie telah bertemu dengan Sekmen PDT H.M. Nurdin (18 November 2013), Dirjen Kerjasama Industri Internasional, Kemperin Agus T. Wirakusumah (19 November 2013), Direktur KSBM BKPM Guyub S. Wiroso,  Dirjen Minerba Kem ESDM Thamrin Sihite, Dirjen Daglu Kemendag Bachrul Chairi, dan Asdep Migas Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso (21 November 2013).
 
28.  Sebagai tindak lanjut dari kunjungan pada bulan November 2013 ini, pemerintah NC kembali melakukan kunjungan ke Indonesia menghadiri Smelter Summit di Grand Hyatt, Jakarta pada 25-28 Februari 2014.
 
29.  Pemerintah Nouvelle Calédonie melalui Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Hubungan Eksternal New Caledonia (SCRRE), Mr. François Bockel, telah mengonsultasikan rencana tindak lanjut kerja sama dengan Indonesia di bidang nikel termasuk kerangka hukumnya kepada Pemerintah Prancis sejak 20 Desember 2013. Namun demikian hingga saat ini Pemerintah Prancis belum memberikan  jawaban resmi.  
 
EKONOMI
 
Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan
 
30.  Hubungan di bidang perdagangan RI dengan Nouvelle Calédonie saat ini berlangsung surplus bagi Indonesia, setidaknya selama satu dekade terakhir. Volume perdagangan dua-arah mencapai USD  23.85 juta (2013), hampir seluruhnya didominasi ekspor RI. Perdagangan mencatat pertumbuhan volume, ekspor, dan surplus yang cukup baik, bagi Indonesia rata-rata diatas 13 % selama lima tahun  terakhir (2009-2013).
 
31.  KJRI Nouméa  mencatat produk ekspor andalan Indonesia ke Nouvelle Calédonie yang cukup beragam, yaitu peralatan industri, mesin, aluminium, kertas, kayu, perabotan, alas kasur, lampu, pakaian dan asesoris, produk bahan kue, alas kaki, dan peralatan elektronik. Sementara itu, Indonesia mengimpor terutama produk aluminium, plastik, barang konsumsi, dan farmasi dari Nouvelle Calédonie. Produk-produk Indonesia dapat masuk ke Nouvelle Calédonie diantaranya melalui importasi oleh perusahaan ritel Prancis seperti Carrefour dan Casino Nouvelle Caledonie, dan diketahui banyak berlangsung melalui pihak ketiga di Singapura atau Sydney. Mulai pertengahan  tahun 2014, Toyota Fortuner buatan Indonesia mulai masuk ke pasar otomotif di New Caledonia, dan terjual sebanyak 15 unit.
 
32.  Pada tahun 2013 terjadi peningkatan volume perdagangan RI-Nouvelle Calédonie yang mencapai 33% dibandingkan tahun sebelumnya.
 

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA dengan NEW CALEDONIA

Periode: 2014– 2015

 

Uraian2013Trend(%) 2009-20132014Trend(%) 2010-2014Jan-SepPerub.(%) 2015/2014
20142015
Total Perdagangan23.851,113,2013.492,8-159.476,69.142,1-3.53
Migas0,00,0000000
Non Migas23.851,113,2013.492,8-159.476,69.142,1-3.53
Ekspor23.469,513,6112.868,1-15.559.063,38.836,2-2.51
Migas0,00,0000000
Non Migas23.469,513,6112.868,1-15.559.063,38.836,2-2.51
Impor381,6-2,35624.710.03413.2305.8-25.99
Migas0,00,0000000
Non Migas381,6-2,35624.710.03413.2305.8-25.99
Neraca Perdagangan23.087,814,0512.243,4-16.138.650,18.530,4-1.38
Migas0,00,0000000
Non Migas23.087,814,0412.243,4-16.138.650,18.530,4-1.38

 

Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade 2015

Unit: Ribu USD

​ 

Kendala Ekspor ke New Caledonia

 

Meskipun barang-barang Indonesia telah mulai banyak dijumpai di pasar New Caledonia, namun jumlahnya masih lebih sedikit daripada barang ekspor dari Singapura dan Thailand. Para eksportir Indonesia yang kami temui disini menyampaikan beberapa kendala yang harus dicermati, guna meningkatkan jumlah ekspor Indonesia ke New Caledonia.

a.    Prosedur birokrasi ekspor Indonesia yang terlalu berbelit dan sering membebankan biaya tambahan terhadap barang yang akan diekspor. Hal ini terutama terjadi pada pengusaha kecil dan menengah yang mengekspor barang-barang furniture maupun handicraft ke New Caledonia.

b.     Perlunya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sehingga kualitas produk ekspor dapat lebih ditingkatkan.
c.    Sistem transportasi dan jalur distribusi barang melalui laut maupun darat Indonesia yang masih kurang memadai sehingga mengganggu ketepatan waktu penyampaian barang dan efisiensi biaya. Hal tersebut membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara tetangga New Caledonia seperti Australia dan Selandia Baru yang memiliki jarak dekat dan distribusi yang cepat ke New Caledonia.

d.   Munculnya negara-negara eksportir baru yang memproduksi barang serupa dengan Indonesia dengan harga yang lebih bersaing.
e.    Sejak diberlakukannya pasar bebas antar negara/anggota Groupe Fer de Lance Melanésien/MSG terdapat beberapa produk sejenis (paling banyak makanan) didatangkan dari negara Melanesia tetangga

f.      Proteksi terhadap barang impor meningkat dengan mengimplikasikan peraturan yang ketat dan pajak yang berlipat. 

 
Kegiatan Promosi Ekspor RI
 
33.  Dengan identifikasi budaya dan letak geografis yang relatif dekat bila dibandingkan dengan negara-negara sumber impor lainnya, Indonesia berpotensi untuk meningkatkan ekspornya ke Nouvelle Calédonie. KJRI Nouméa  telah mengadakan berbagai upaya promosi produk, seperti diantaranya melalui acara tahunan Bazaar Nusantara setiap 15 Mei (perayaan HUT KJRI Nouméa ), solo exhibition, acara journee recreative yang diadakan organisasi PMIK (Persatuan Masyarakat Indonesia dan Keturunannya) setiap bulan Agustus dan Pacific Fair.
 
34.  Untuk mempromosikan produk Indonesia, KJRI Nouméa  melalui berbagai acara juga membina hubungan dengan kalangan pengusaha setempat, diantaranya melalui Kamar Dagang Usaha Kecil dan Menengah (CMA), Perkumpulan Pengusaha (MEDEF-NC), maupun dengan pengusaha WNI dan keturunan Indonesia yang diketahui banyak bergerak dalam usaha restoran dan katering, sewa mobil, dan ritel.
 
Hubungan antar Bisnis
 
35.  Telah terdapat kunjungan PT Aneka Tambang/ Antam dipimpin oleh GM External Relations Erry Kurniawan (2 Maret 2012) untuk meninjau pabrik nikel di Koniambo, Propinsi Utara Nouvelle Calédonie. PT Antam mengelola Weda Bay Nickel (WBN) Halmahera bekerjasama dengan perusahaan Prancis Eramet, yang juga mengelola Societe le Nickel (SLN) di Koniambo. PT Antam juga mengunjungi proyek Koniambo Nickel SAS yang tergabung dalam kelompok Xstrata dan Goro milik Vale-Inco.
 
36.  Terjadinya boom mega proyek nikel di Koniambo telah mendorong didatangkannya tenaga kerja trampil dari berbagai negara (Prancis, Kanada, China, Australia, Filipina, Indonesia), terlebih lagi karena insentif upah tinggi yang menarik. Para pengusaha cenderung merekrut pekerja pendatang karena dinilai memiliki etos kerja yang lebih tinggi daripada penduduk setempat. Namun demikian, pembatasan untuk menjamin secara eksklusif pekerja lokal pada 531 profesi telah diberlakukan (Januari 2012). Untuk pekerja asal Indonesia/ TKI, sekitar 200 orang TKI telah didatangkan perusahaan-perusahaan Australia yang berbasis di Nouvelle Calédonie seperti Socalmo dan Kaefer (Januari 2012). Namun dengan selesainya proyek di Koniambo, maka terakhir tersisa sekitar 13 TKI yang bekerja sebagai awak kapal pada tug boat proyek Koniambo (per Januari 2013).  
 ​oke
Arus Pariwisata Indonesia
 
37.  Indonesia menjadi salah satu negara tujuan yang diminati para wisatawan asal Nouvelle Calédonie terutama bagi keturunan Jawa. Selain itu, para wisatawan asal Kaledonia juga mengunjungi negara lainnya seperti Prancis, Australia, Selandia Baru, Vanuatu, Wallis & Futuna, Polinesia Prancis, Jepang, AS, Thailand dan Fiji. Minat berwisata ke luar negeri cukup tinggi (outbound sekitar 50% penduduknya/ tahun) mengingat tingkat pendapatan per kapita yang cukup tinggi. Kunjungan wisata meningkat pada akhir tahun Desember- Februari, saat masa liburan sekolah dan musim panas. KJRI Nouméa  mencatat jumlah wisatawan Nouvelle Calédonie ke Indonesia sekitar 2.000 orang/ tahun (berdasarkan Angket Wisatawan 2013, ISEE). Sedangkan, bila dilihat dari penerbitan visa oleh KJRI, setiap tahun terdapat 1.100 aplikan visa (2013), dan selebihnya diperkirakan menggunakan fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan/ VKSK.
 
Angkutan Udara
 
38.  Garuda Indonesia belum memiliki perjanjian code-sharing dengan maskapai Nouvelle Calédonie Air Caledonie International/ AirCalin. Sebelumnya, GM Garuda di Auckland pernah menjajaki pembukaan rute penerbangan Auckland- Nouméa - Nadi, namun kemudian tidak diteruskan mengingat rute dinilai tidak ekonomis (2002). AirCalin, dengan pertimbangan ekonomis juga tidak membuka rute penerbangan ke Indonesia. Meskipun demikian, AirCalin memiliki perjanjian interline maupun code-sharing dengan maskapai penerbangan dunia seperti Qantas (Sydney-Jakarta) dan Singapore Airlines (Sydney-Singapura). AirCalin kini memiliki rute penerbangan ke Auckland, Brisbane, Nadi, Osaka, Papeete, Port Vila, Seoul, Sydney, dan Tokyo.
 
SOSIAL DAN BUDAYA
 
 
Masyarakat Keturunan Indonesia
 
39.  Sebanyak 1,62% penduduk Nouvelle Calédonie atau sekitar >6.000 jiwa merupakan etnis keturunan Indonesia (Jawa). Secara historis, migrasi pertama kali dari Pulau Jawa ke Indonesia dilakukan atas dasar kesepakatan Prancis-Belanda, sebanyak 170 orang pekerja (16 Februari 1896), yang kemudian dilanjutkan dengan pengiriman pekerja migran berikutnya yang mencapai sekitar 19.510 orang yang didatangkan dengan sekitar 87 kapal (1896-1949). Tidak lama kemudian, didirikanlah Konsulat RI di Nouméa  (15 Mei 1951). Bahasa Jawa ngoko  menjadi bahasa sehari-hari diaspora Indonesia di Nouvelle Calédonie hingga generasinya yang ke-empat pada masa kini, yang kemudian dilanjutkan dengan penyebaran Bahasa Indonesia sejak dekade 1970-an. Pengakuan terhadap warisan bangsa Indonesia terlihat dari dukungan Pemerintah Nouvelle Calédonie untuk mendirikan tugu peringatan 100 tahun kedatangan orang Indonesia di daerah Vallon du Gaz, Baei de l’Orphelinat (1996) dan di kota-kota lainnya seperti La Foa, Farno, Bourail, dan Kone.
 
40.  Persatuan Masyarakat Indonesia dan Keturunannya (PMIK) didirikan pada tahun 1984 untuk mempromosikan dan melestarikan budaya Indonesia. Saat Bernard Grasset menjabat sebagai Komisaris Tinggi Prancis untuk Nouvelle Calédonie (1988-1991), Indonesia diumumkan sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Nouvelle Calédonie. PMIK setiap 16 Februari menyelenggarakan kegiatan peringatan kedatangan orang Indonesia. Sekretariat PMIK memiliki lahan seluas 3 Ha dan fasilitas Wisma Masyarakat Indonesia dengan kapasitas 300 orang, selain cabang asosiasi di berbagai kota (Kone, La Foa, Païta, Poindimiè). Ketua PMIK kini adalah WN Prancis Jean-Max Wiria (per Maret 2012).
 
41.  Selain PMIK, organisasi ke-Indonesiaan lainnya adalah termasuk Asosiasi Marsudi Budaya Indonesia (AMBINC), Asosiasi Indonesia di Timur Laut (AICO), Asosiasi Indonesia di Barat Laut (AINO), Persatuan Umat Islam Masyarakat Indonesia dan Keturunannya (PUIMIK), Asosiasi Katolik Indonesia (ACI), Asosiasi Dakwah Sosial Indonesia (ADSI), dan Kumpulan Kematian Bangsa Indonesia (KKBI).
 
Bahasa dan Seni-Budaya Indonesia di Nouvelle Calédonie
 
42.  Penggunaan dan penyebaran Bahasa Indonesia diantara penduduk keturunan etnis Jawa merupakan aset penting dalam peningkatan hubungan antara masyarakat Indonesia dengan Nouvelle Calédonie. Penggunaan bahasa Indonesia mulai berkembang sejak kedatangan sekitar 800 orang pekerja dari perusahaan Prancis di Indonesia CITRA (kontraktor proyek Waduk Jatiluhur, Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok) yang saat itu mendapatkan tender proyek konstruksi di Nouvelle Calédonie. Para pekerja asal Indonesia aktif berkesenian dan membantu pembangunan Wisma Masyarakat Indonesia (1974) milik PMIK di daerah Magenta, Nouméa . Dalam perkembangannya, Wisma Masyarakat Indonesia di Magenta dijual dan dibangun kembali di daerah Robinson, Mont-Dore (1984).
 
43.  Keberadaan berbagai asosiasi masyarakat keturunan Indonesia dan KJRI Nouméa  telah membantu mempromosikan dan melestarikan seni-budaya Indonesia. Konsulat RI Nouméa  menyelenggarakan Kursus Bahasa Indonesia dengan bahasa Prancis sebagai pengantar (1978). Sejak itu, kursus menjadi program rutin KJRI Nouméa  tanpa dipungut bayaran. Pesertanya tidak hanya etnis Jawa, tetapi juga Vietnam dan pribumi Kanak serta keturunan Prancis. Motivasi mereka belajar selain untuk kegemaran juga keperluan praktis komunikasi dengan kerabat, mitra dagang, maupun untuk berlibur ke Indonesia. Pada tahun 2014, Penyelenggaraan Kursus Bahasa Indonesia diselenggarakan 2 kali seminggu, dengan tenaga pengajar ibu Sherly Timan.
 
44.  Selain itu, KJRI Nouméa  juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan seni dan budaya, di antaranya: Tari Jawa dan Gamelan di bawah bimbingan Bapak Suratno, Tari Bali oleh Sophie Dwi Soejitno. Di samping itu KJRI juga membina Tim Kesenian Angklung yang  diasuh Bapak Amsy Djoemadi; Pencak Silat Merpati Putih dipimpin Bapak Supinarno.
 
45.  Program pelatihan seni dan budaya tersebut merupakan program unggulan KJRI Noumea mengingat besarnya jumlah diaspora di wilayah ini. Namun demikian, program ini terancam tidak dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2015 mengingat usulan anggaran Belanja Barang Non-Operasional (BBNO) pada DIPA KJRI Noumea tidak disetujui oleh Pusat.
 
46.  Pada 18 Desember 2014, Direktur Pusat Kebudayaan Tjibaou (Centre Culturel Tjibaou), Emmanuel Tjibaou mengutarakan ketertarikannya untuk mengetahui secara langsung perkembangan seni  budaya kontemporer terutama dari wilayah timur Indonesia. Emmanuel juga menawarkan kerjasama untuk melakukan pagelaran kesenian kontemporer Indonesia program acara tahun 2016 dan seterusnya. Mereka merencanakan untuk mengunjungi pusat-pusat seni dan budaya kontemporer Indonesia pada awal tahun 2015.
 
Kerja Sama Teknik
 
47.  Selama ini telah terdapat kerja sama di berbagai bidang antara Indonesia dan New Caledonia, di antaranya, yaitu:
 
a.    Skema Pacific Island Forum (PIF)
Beasiswa BSBI dari Kemlu. Telah terdapat tiga alumni, yang juga merupakan diaspora keturunan Indonesia.
 
b.    Skema Beasiswa Darmasiswa dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Beasiswa ini telah ditawarkan kepada masyarakat NC, namun demikian belum ada peserta yang mengikuti dikarenakan beberapa hal seperti:
-       Tidak ditanggungnya tiket pesawat pergi-pulang yang harganya sekitar US2000;
-       Beasiswa tersebut adalah non-degree dan menggunakan  Bahasa Inggris.
 
c.    Skema Melanesian Spearhead Group (MSG)
Berbagai pelatihan di bidang perikanan telah ditawarkan, namun hingga saat ini belum dapat diikuti karena kendala bahasa.
 
d.   Skema Kerja Sama Prancis-Indonesia
Selama ini telah terdapat kerja sama di bidang kelautan dan perikanan, di mana Indonesia telah berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan Prancis di New Caledonia. Selama 2012-2014, terdapat empat peneliti Kementerian Kelautan dan perikanan, selain dua orang mahasiswa S-3 yang melakukan penelitian di NC. Kerja sama tersebut antara lain dilakukan melalui Institut Reserche du Development (IRD), Secretariat Pacific Community.
 
Bidang Kekonsuleran
 
48.              Jumlah WNI di Nouvelle Calédonie yang tercatat di KJRI Nouméa  sebanyak 386 orang (Desember 2014). Mereka di antaranya adalah ibu rumah tangga, pensiunan, dan pekerja di sektor pertambangan, perkapalan, dan jasa lainnya. Mereka rata-rata bermukim di Nouméa  dan sekitarnya, sedangkan sebagian lainnya tinggal dan bekerja pada proyek pertambangan nikel di Provinsi Utara. Pelayanan kekonsuleran yang menonjol adalah pemberian bantuan penerjemahan (proses pemeriksaan dokter dan dokumen catatan sipil terkait).
 
---o0o ---
 
Noumea, 24 Desember 2014