Credit Rating Indonesia: Refleksi situasi perkembangan politik yang positif

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

American Indonesian Chamber of Commerce (AICC) Luncheon pada tanggal 24 November 2009 dengan tema Indonesia’s Credit Rating, telah menampilkan John Chambers, Managing Director, Sovereign Credit Ratings, Standard & Poor’s.(S&P) yang bertanggung jawab menentukan rating Indonesia.

Rating merupakan sebuah instrument acuan bagi investor dalam menilai kinerja suatu negara dan resiko yang terasosiasi dalam jual-beli surat hutang suatu negara.

Dalam paparannya, Chambers mengungkapkan bahwa credit rating di Indonesia masih bisa naik apabila pihak Pemerintah RI dapat merubah skema subsidi  BBM sehingga lebih efektif. dan tidak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Menurut Chambers, mengalirnya subsidi akan mengurangi fiscal accounts pemerintah dan membebani beban anggaran. Namun demikian,  perkembangan situasi politis di Indonesia, yang dapat menjadikan dasar reformasi struktural, serta pengelolaan hutang dan kehati-hatian fiskal terefleksikan secara positif dalam rating Indonesia.  
 
Menurut Chambers, terdapat beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam menentukan credit rating sebuah negara. Kriteria-kriteria tersebut diantaranya adalah kondisi politik dalam negeri, fondasi kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri, ketersediaan infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan ekonomi, serta faktor-faktor eksternal.

Chambers menjelaskan bahwa kondisi politik dan kebijakan dalam negeri suatu negara turut menentukan credit rating suatu negara karena situasi politik suatu negara baik secara langsung maupun tidak menentukan persepsi kepastian atau certainty dari para investor terhadap negara tersebut. Selain itu, para investor harus bisa diyakinkan agar mau berinvestasi melalui kebijakan-kebijakan politik yang kondusif bagi kegiatan ekonomi. Dalam kasus Indonesia, Chambers menyambut baik demokratisasi yang tengah berlangsung mengingat kini sistem "check and balances" menjadi lebih kuat".

Kriteria berikutnya yang diungkapkan oleh John Chambers adalah faktor struktur ekonomi. Chambers menjelaskan bahwa struktur ekonomi ditentukan oleh beberapa elemen yang diantaranya adalah Gross Domestic Product (GDP), tingkat kesejahteraan, daya beli masyarakat, serta pendapatan per kapita. Selain itu Chambers juga menjelaskan bahwasanya credit rating Indonesia juga ditentukan oleh beberapa faktor seperti sikap transparansi Indonesia dalam masalah pemberantasan korupsi, efektivitas public spending, serta pertumbuhan ekonomi per kapita.
 
Menurut Laporan S&P yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2009, credit rating Indonesia saat ini berada pada peringkat “BB-/Positive/B” untuk kategori Foreign Currency, “BB+/Positive/B” untuk kategori Local Currency, dan “axBBB+/--/axA2” untuk kategori ASEAN Regional Scale.

Secara umum, rating Indonesia mengalami kecenderungan terus membaik. mengingat pada 1998 Indonesia yang tengah melewati krisis ekonomi, masih menempati peringkat “CCC+”. Peringkat tersebut lalu naik pada tahun 2000 menjadi “B-“, dan tahun 2004 menjadi "BB".

Seiring dengan perkembangan positif tersebut dan melihat banyaknya dimensi yang menjadi konsiderasi S&P dalam menentukan rating suatu negara, maka dibutuhkan kerjasama yang lebih erat  antar para pemangku kepentingan untuk dapat mempertahankan, dan bahkan meningkatkan posisi rating Indonesia. (Sumber: KJRI New York)