Rapat Kerja KPU-PPLN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapat Kerja KPU – PPLN : Evaluasi Penyelenggaraan
Pemilu 2009 di Luar Negeri
KBRI New Delhi, 12 Oktober 2009
 
 
Pada tanggal 9 - 10 Oktober 2009 telah dilaksanakan Rapat Kerja KPU - PPLN : Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2009 di Luar Negeri oleh KPU dan Pokja PLN yang dibuka secara resmi oleh Duta Besar RI - New Delhi, Letjen TNI (Purn) Andi M. Ghalib, SH., MH. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Anggota KPU, Sri Nuryanti, S.IP., MA dan I Gusti Putu Artha, SP, M.Si., Sigit Joyowardono (Sekretariat KPU), Anggota Pokja PLN, Eddy Basuki dan Asharyadi serta PPLN Colombo, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Mumbai, Penang, Songkhla, Yangoon, Cairo dan New Delhi.

Dalam sambutan pembukaan Duta Besar RI - New Delhi menyampaikan perlunya evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2009 guna peningkatan proses penyelenggaraan pemilu pada masa yang akan datang. PPLN sebagai penyelenggara pemilu di luar negeri juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan pemilu di luar negeri. Dubes RI - New Delhi juga menyampaikan adanya partisipasi pemilih yang tinggi dalam pemilu kali ini, seperti yang dicapai oleh PPLN New Delhi (sebesar 94%) tidak terlepas dari kesungguhan dan kerja keras yang dilakukan segenap anggota PPLN New Delhi. Persentase tersebut juga telah melebihi target 70 % saat dilakukan Raker KPU - PPLN tanggal 6 - 7 Desember 2008 lalu di KBRI New Delhi untuk wilayah Asia Selatan dan Asia Tengah. 

Anggota Pokja PLN menyampaikan raker kali ini lebih membahas evaluasi dan memberikan saran serta rekomendasi guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di luar negeri pada masa yang akan datang, terutama terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi para pemilih di luar negeri dalam menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu, Anggota KPU, Sri Nuryanti dan I Gusti Putu Artha dalam paparannya menjelaskan berbagai hal terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam penyusunan DPT LN dan upaya meningkatkan partisipasi pemilih di luar negeri. Anggota KPU juga menekankan berbagai aspek juridis dalam hal pelaksanaan pemilu di luar negeri bagi WNI yang juga sekaligus merupakan hak konstitusional dan hak politik bagi setiap warga negara Indonesia. Secara khusus juga disampaikan bahwa KPU juga telah berupaya mengakomodir kesulitan yang dihadapi PPLN dengan adanya kemungkinan melakukan TPS mobile dan pos antaran pada saat pelaksanaan pemilu yang lalu guna lebih meningkatkan partisipasi pemilih di luar negeri.
 
Selama penyelenggaraan Raker, para peserta telah membahas secara intensif dan komprehensif berbagai persoalan dan masalah yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 di luar negeri sekaligus berupaya merumuskan solusi terbaik, serta mengidentifikasi sejumlah aspek positif dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pemilu di luar negeri berikutnya. Permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pembahasan Raker antara lain, tingkat partisipasi WNI di luar negeri dalam pemilu, DPTLN, logistik dan anggaran pemilu, mekanisme pemilu di luar negeri, bimbingan teknis, regulasi dan pengaturan teknis / metode pemungutan suara, penentuan sah atau tidaknya surat suara, serta mekanisme TPS Mobile dan pos antaran. Dalam raker yang dipimpin Ketua PPLN New Delhi, Leonard F. Hutabarat, Ph.D., juga telah disampaikan sejumlah saran dan rekomendasi kepada KPU dan Pokja PLN terkait dengan penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Pada kesempatan akhir Raker, peserta menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada KPU dan Pokja PLN atas persiapan dan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden / Wakil Presiden tahun 2009, serta kepada Duta Besar RI di New Delhi dan seluruh jajaran KBRI New Delhi serta PPLN New Delhi yang telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja KPU - PPLN.
 
New Delhi, 12 Oktober 2009