Diplomasi Isu Lingkungan Hidup bagi Indonesia?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indonesia telah mengambil inisiatif mengadakan pertemuan informal Kelompok 77 dan China (G77) Chapter Nairobi mengenai tata kelola lingkungan hidup internasional atau disebut dengan International Environmental Governance (IEG) pada tanggal 3 Oktober 2009 di lingkungan KBRI Nairobi. Pertemuan merupakan inisiatif Dubes/Wakil Tetap RI pada UNEP di Nairobi melalui kerjasama dengan Ketua G77 Chapter Nairobi, Dubes Nigeria. Hadir pada pertemuan sejumlah Duta Besar/Wakil Tetap negara-negara anggota G77 di Nairobi serta kedua pimpinan tertinggi UNEP yakni Executive Director dan Deputy Executive Director.
 
Artikel singkat ini ingin menjelaskan bahwa inisiatif dari pertemuan informal ini merupakan manifestasi dari peranan diplomasi lingkungan hidup Indonesia yang lebih besar untuk menjaga dan mementingkan kepentingan nasional serta membangun peningkatan citra internasional. Lantas, diplomasi dan politik luar negeri untuk isu lingkungan hidup yang bagaimana ingin dibangun Indonesia?
 
Pertemuan informal G77 yang berlangsung di KBRI Nairobi pada tanggal 3 Oktober 2009 bertujuan sederhana yakni untuk mendapatkan pemahaman yang berarti dan sama diantara negara berkembang mengenai pembahasan tata kelola lingkungan hidup internasional (IEG). Namun dari cara yang modest tersebut sebenarnya memiliki daya tarik yang begitu besar dari substansinya, yaitu pokok pembahasan yang sedang dimasak dalam proses Consultative Group of Ministers and High-Level Representatives on IEG. “Consultative Group on IEG” ini dibentuk dari hasil keputusan Sidang Governing Council/Global Ministerial Environment Forum (GC/GMEF) bulan Februari 2009 di Nairobi.
Consultative Group on IEG dimandatkan untuk memberikan opsi perbaikan tata kelola lingkungan hidup internasional untuk disampaikan pada sidang UNEP special session ke-11 GC/GMEF yang telah disepakati pada bulan Februari 2010 di Bali, Indonesia. Yang kemudian hasil tersebut akan menjadi masukan pada Sidang Majelis Umum PBB (UN General Assembly) di New York. 
 
Pembahasan mengenai IEG sebenarnya telah berlangsung cukup lama, namun tidak mengalami kemajuan berarti. Hal ini terutama oleh kerumitan permasalahannya, antara lain menyangkut belum jelasnya bentuk struktur dan mekanisme (governance) serta tujuan dan fungsi yang diinginkan, pendanaan dan dukungan bagi negara berkembang yang belum terjamin, adanya duplikasi dan tumpang tindih berbagai konvensi maupun program kerja PBB terkait lingkungan hidup dan sebagainya. Disamping itu adanya benturan kepentingan yang cukup dalam dan luas baik antara negara maupun kelompok negara.
Upaya pembahasan IEG juga pernah dilakukan melalui Informal Consultations di New York yang diketuai oleh Mexico dan Switzerland namun mengalami kemandekan pada tahun 2008. Untuk mengatasi kebuntuan ini, sidang UNEP GC/GMEF di Nairobi pada tahun 2009 kemudian mensahkan suatu keputusan untuk membentuk suatu Consultative Group on IEG dimaksud.
 
Consultative Group on IEG telah melakukan dua kali pertemuan, pertama di Beograd bulan Juni 2009 dan kemudian dilanjutkan di Roma akhir Oktober 2009. Hasil-hasil pertemuan tersebut kemudian akan dibawa untuk disahkan pada sidang UNEP GC/GMEF di Bali mendatang guna memperoleh arahan lebih lanjut dan sesuai mandat Consultative Group tersebut.
 
Pembahasan isu IEG memang sangat kompleks dengan alasan-alasan yang telah disebut diatas, namun hasil pertemuan di Beograd dan terakhir di Roma telah menunjukan adanya kesamaan pemikiran yang dapat dibangun bersama. Hal ini dapat dilihat dari kesamaan prinsip dan pendekatan yang menjadi kesepakatan. Prinsip dan pendekatan utama tersebut diantaranya pertama, ‘form should follow function’ yakni memperjelas fungsinya terlebih dahulu sebelum menyepakati suatu bentuk. Kedua, incremental changes, yaitu perubahan yang bertahap jika ingin melangkah menuju suatu reformasi yang lebih luas (broader institutional reforms); ketiga, pembahasan IEG dalam konteks environmental sustainability dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development); keempat, pembahasannya diarahkan pada nuansa politis.
Bagaimana pandangan Indonesia terhadap IEG? Selama ini Indonesia berpandangan “open minded”, dengan maksud bahwa isu IEG sebenarnya memiliki merit dan rationale untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini memang disadari bahwa penanganan isu-isu lingkungan pada konstelasi internasional saat ini sangat terfragmentasi dan adanya saling tumpang tindih. Sehingga pendanaan yang seharusnya dapat lebih diwujudkan dalam program banyak terserap pada urusan administrasi dan sekretariat di berbagai kantor Konvensi Lingkungan Hidup (multilateral environmental agreements) yang jumlahnya lebih dari 400. Pandangan tegas beberapa negara saat ini terutama negara-negara kepulauan kecil (small island states) dan negara-negara di Afrika sudah lantang mengemukaan bahwa isu lingkungan hidup merupakan isu penting menyangkut “life or death” atau “matter of survival” terutama bila dikaitan dengan isu climate change yang telah mereka rasakan dampaknya. Tidak kecuali bagi Indonesia, dampak perubahan iklim dan kerusakan atau degradasi lingkungan hidup telah mempengaruhi aspek-aspek pembanguan, dan bila tidak diantisipasi secepat dan sedini mungkin biaya dan kesusahan yang harus ditanggung nantinya diperkirakan jauh lebih besar dan lebih berat. Kekuatiran ini bukan isapan jempol balaka, tetapi berdasarkan hasil-hasil penelitian mendalam yang telah dilakukan banyak pihak.
 
Bagi Indonesia, sebagai negara yang dikarunia keindahan dan kekayaan alam lingkungan dan sumber daya alam yang luas dan melimpah, serta faktor lingkungan hidup yang sangat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Seperti, hutan tropis di Indonesia dianggap menjadi “paru-paru” dunia yang keberadaannya sama penting seperti hutan Amazon di Amerika Latin dan hutan Congo di belahan Afrika Tengah. Indonesia diakui sebagai salah satu pemilik keanekaragaman hayati besar di dunia (mega diverse countries). Kekayaan sumber daya alam baik di darat maupun laut juga mempengaruhi Indonesia dalam mengambil berbagai inisiatif pada tingkat regional maupun internasional baik dengan maksud melindungi, mengkonservasi maupun dalam penggunaannya yang berkelanjutan (sustainable use). Inisiatif seperti “Coral Triangle Initiative” dan “World Ocean Conference”, promotor Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD), pemrakarsa “Forest-11” adalah diantara berbagai usaha yang telah dibangun melalui diplomasi Indonesia yang dengan sendirinya membawa citra positif di tingkat internasional.
Isu besar dewasa ini yang menjadi perhatian semua pihak yakni perubahan iklim (climate change). Barangkali, kita masih ingat pada akhir tahun 2007, Indonesia menjadi tuan rumah sidang besar internasional Climate Change Conference COP-13/MOP-3. Perhatian dunia saat itu sepertinya tertuju di ruang sidang Bali International Convention Centre di Nusa Dua. Delegasi tingkat Menteri dan sejumlah diplomat kawakan Indonesia termasuk mendiang Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas ikut merumuskan hasil-hasil utama di Bali hingga pukul 4 dini hari dan harus kembali lagi pukul 9 pagi di ruang sidang. Melalui negosiasi yang intensif diantara negara-negara kunci dan terutama peranan diplomasi Indonesia, akhirnya konferensi di Bali 2007 berhasil mencapai dengan hasil utamanya (key decision) yang disebut dengan “Bali Roadmap” atau “Bali Action Plan”. Secara singkat Bali Roadmap telah berhasil menjembatani (brigde) kepentingan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang maupun benturan kepentingan negara-negara lainnya. Bali Roadmap dibangun melalui empat elemen utama (building blocks) yakni mitigation, adaptation, financing, technology and capacity. Bali Roadmap menegaskan untuk menyelesaikan negosiasi hingga tahun 2009 pada saat COP-15/MOP-5 yang penyelenggaraannya kini di Kopenhagen, Denmark dengan maksud mempersiapkan selesainya periode Protokol Kyoto yang akan berakhir 2012.
 
Sampai artikel ini dibuat, komunitas internasional masih bertanya-tanya, hasil apa yang akan dicapai di Kopenhagen? Dapatkah Kopenhagen menyelesaikan tugasnya sesuai mandat Bali Roadmap? Presiden SBY hingga jajaran delegasi Indonesia pada sidang climate change banyak dihubungi oleh mitranya masing-masing yang mengharapkan peranan Indonesia, peranan “bridge builder”?
 
Peranan Indonesia sebagai bridge builder baik dalam isu climate change, IEG, forum UNFCCC maupun UNEP, ada hal utama yang perlu diperhatikan dalam membangun jembatan tersebut. Jembatan yang dibangun tidak hanya untuk kehebatan dan pencitraan (glory) semata tetapi harus adanya tujuan yang benar-benar dapat diperoleh (gold) segenap bangsa dan negara Indonesia. Kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversity) pada hutan tropis yang dimiliki Indonesia misalnya dapat menjadi political leverage yang dapat dimanfaatkan dalam diplomasi dan politik politik luar negeri. Ibaratnya, Indonesia dengan “kemampuan besar” dan wisdom memiliki “senjata massal” yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Apalagi wajah Indonesia dewasa ini sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia, dan masuk dalam jajaran elit ekonomi internasional melalui forum G-20, maka sangatlah pantas bila Indonesia ingin memberanikan diri sebagai bridge builder isu lingkungan hidup untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan dengan sarat tidak hanya pencapaian “glory” tetapi juga “gold”.

Nairobi, 19 Nopember 2009