Kenya

KERJASAMA INDONESIA DENGAN UNEP DAN UN-HABITAT
 
Kantor PBB Nairobi (United Nations Office in Nairobi/UNON) merupakan satu-satunya Markas Besar PBB (UN Headquarters) yang berlokasi di negara berkembang. Selain sering digunakan sebagai lokasi berbagai sidang/konferensi besar PBB (dan regional), UNON juga menjadi lokasi markas besar 2 (dua) Program PBB yaitu United Nations Environment Programme (UNEP) dan United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat).
 
KBRI Nairobi selain merupakan perwakilan bilateral juga adalah Perutusan Tetap RI untuk dua Program tersebut, sehingga Duta Besar RI di Nairobi juga merupakan Wakil Tetap RI (Permanent Representative) pada UNEP dan UN-Habitat.
 
UNEP adalah organisasi utama PBB di bidang lingkungan hidup, yang pada dasarnya melakukan pemantauan dan penelitian secara ilmiah pada tingkat global dan regional serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. UNEP juga melakukan kemitraan dan dukungan kapasitas pada tingkat nasional, dengan tujuan untuk mengangkat isu lingkungan dalam pembangunan (environment for development).
 
Sedangkan UN-Habitat adalah organisasi PBB yang menangani masalah pemukiman penduduk dan isu urbanisasi. UN-Habitat lebih difokuskan untuk pemenuhan dan dukungan kepada negara-negara berkembang terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air dan sanitasi serta perumahan yang layak. Isu perkotaan (urbanisasi) juga menjadi fokus perhatian UN-Habitat terutama masalah perkumuhan (slum) yang terus berkembang di negara-negara miskin.
 
Badan pengambilan keputusan tertinggi untuk kedua organisasi tersebut adalah Sidang Governing Council tingkat Menteri (Governing Council / Global Ministerial Environment Forum (GC/GMEF)), yang melakukan pertemuan secara reguler guna memberikan arahan kepada organisasi baik terkait program kerja dan anggarannya maupun keputusan-keputusan penting terkait organisasi dan program aktifitas ke depan.
 
Salah satu keputusan penting dari GC UNEP yang berhasil diselesaikan di Indonesia adalah “Bali Strategic Plan for Technology Support and Capacity Building” (BSP) dan disahkan pada Sidang UNEP GC/GMEF tahun 2005 pada saat Menteri Lingkungan Hidup RI menjabat Presiden GC UNEP untuk periode 2005-2007. BSP sampai saat ini menjadi rujukan UNEP guna melangsungkan program dan kegiatan peningkatan kapasitas dan dukungan teknologi kepada negara-negara berkembang.
 
Sidang UNEP GC/GMEF yang terakhir (Sesi Reguler ke-25) telah diadakan pada bulan Februari 2009 di Nairobi. Untuk pertemuan tahun 2010, Sidang Special Session ke-11 UNEP GC/GMEF akan dilangsungkan di Bali pada 24-26 Februari 2010. Pertemuan ini akan didahului oleh pertemuan Special Extraordinary Conference of Parties for the Basel, Stockholm and Rotterdam Conventions pada tanggal 22-24 Februari 2010.
 
Untuk UN-Habitat, selain memiliki GC, organisasi ini juga memiliki wadah konsultasi dengan berbagai pihak guna membahas isu urbanisasi dengan sebutan World Urban Forum (WUF), dan juga dalam kerangka kerjasama regional masing-masing seperti halnya dengan Asia-Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD). Sebagai informasi, pertemuan APMCHUD berikutnya pada tahun 2010 akan berlangsung di Solo, Indonesia.
Indonesia dan UNEP
 
Bagi Indonesia, kedua organisasi baik UNEP maupun UN-Habitat merupakan organisasi penting yang dapat mendukung kepentingan pembangunan nasional. Keterkaitan isu-isu lingkungan hidup dan pemukiman penduduk senantiasa diarahkan untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan program pemerintah.
Kerjasama Indonesia dengan kedua Program PBB tersebut lebih diarahkan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi dukungan pencapaian pembangunan nasional. Dukungan tersebut antara lain, membangun kemitraan dengan jaringan kerjasama internasional dan regional, peningkatan kapasitas dan dukungan teknis serta rekomendasi kebijakan berdasarkan kajian dan penelitian ilmiah.
 
UNEP selama ini telah melakukan berbagai aktivitas yang sangat bermanfaat bagi Indonesia, baik dalam bidang peningkatan kapasitas seperti melalui pelatihan; workshop; dan kerjasama teknis, maupun juga melalui berbagai kajian ilmiah dan analisa tentang masalah-masalah lingkungan hidup yang sedang dihadapi Indonesia.
 
Beberapa kerjasama pokok dengan UNEP dalam beberapa tahun terakhir adalah pemberian dukungan pelatihan untuk pemahaman isu perubahan iklim serta workshop untuk pemahaman mengenai hukum lingkungan (nasional maupun regional) kepada aparatur pemerintah terkait di Indonesia. Di samping itu, UNEP sejak tahun 2008 juga memberikan pelatihan di Sekolah Pendidikan Luar Negeri di Deplu.
 
Beberapa kegiatan lainnya yang juga sedang dilakukan adalah kerjasama untuk masalah pengelolaan limbah (waste management), baik dalam kerangka kerjasama UNEP maupun Konvensi Basel; pengembangan kerjasama untuk penggunaan NAM Center for South-South Technical Cooperation untuk fokus pada bidang lingkungan hidup; penjajakan dalam pengembangan green economy initiative bagi Indonesia; kerjasama guna penurunan sulfur dan pemantauan terhadap Danau Tondano di Sulawesi Utara agar danau tersebut dapat digunakan secara baik dan tidak merusak lingkungan sekitarnya.  
 
Indonesia dan UN-Habitat
UN-Habitat juga ikut mendukung pelaksanaan atau program yang terkait dengan pemukiman penduduk. Beberapa program atau aktivitas yang cukup menonjol beberapa tahun belakangan ini antara lain adalah peran UN-Habitat pada saat rekonstruksi pemukiman penduduk pasca tsunami di Aceh, dimana UN Habitat telah menjadi koordinator bersama beberapa badan-badan PBB lainnya untuk pembangunan pemukiman penduduk yang layak. Selain itu, UN Habitat juga tengah melakukan pilot project slum upgrading facilities (SUF) untuk kota Solo dan Yogyakarta.