Rusia

INDONESIA - RUSIA
Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Rusia
1945 - 2011
 
Peranan Uni Soviet dalam Perjuanga Pengakuan Kemerdekaan Indonesia di Dunia Internasional
Periode 1945-1950 merupakan periode perjuangan diplomasi bangsa Indonesia untuk mencari pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peranan Uni Soviet dalam perjuangan bangsa Indonesia ini besar.
 
Uni Soviet merupakan salah satu negara yang menyambut baik lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka dan Uni Soviet mengecam segala bentuk kolonialisme. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan RI mengharapkan dukungan dan bantuan dari Uni Soviet. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Uni Soviet berkali-kali mengangkat masalah Indonesia dan menuntut PBB untuk menghentikan agresi militer Belanda, serta menghimbau dunia internasional untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka.
 
Empat hari setelah mulai bekerjanya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), di London pada tanggal 21 Januari 1946 Delegasi Uni Sovet yang merupakan utusan dari Soviet Ukraina, Dmitry Manuilsky dalam pertemuan DK PBB mengangkat masalah mengenai keadaan di Indonesia dan mengecam Agresi Militer Belanda yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan, serta menghimbau DK PBB melakukan langkah-langkah untuk mengentikan agresi tersebut. Selain itu, Uni Soviet membela Indonesia dalam pertemuan-pertemuan di organisasi PBB serta organisasi internasional lainnya. Misalnya, pada tahun 1947-1948 dalam sidang ECOSOC diajukan sejumlah usulan untuk diakuinya kedaulatan Indonesia dan dalam konferensi Delhi, Januari 1949 Uni Soviet mengecam Agresi Militer terhadap Indonesia dan menghimbau dunia internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia.
 
Dukungan Uni Soviet tersebut disambut gembira oleh bangsa Indonesia dan berbagai ungkapan rasa terima kasih tercermin dari surat atau pidato-pidato yang disampaikan antara lain oleh Ali Sastroamidjojo, Djuanda, Sartono, Wilopo dan Adam Malik kepada utusan Uni Soviet di PBB, seperti A.A. Gromyko, D.Z. Manuilsky, Ya.A. Malik dan V. Zorin.
 
Diplomat Indonesia yang merupakan Wakil Indonesia di PBB, L.N. Palar menyampaikan bahwa sejak tahun-tahun pertama keberadaan PBB, sudah terjalin hubungan tidak resmi antara delegasi kedua negara di PBB. Ditambahkan bahwa bangsa Indonesia menyampaikan ungkapan terima kasih atas dukungan yang diberikan delegasi Uni Soviet terhadap delegasi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pada rapat tanggal 1 Mei 1946 di Yogyakarta, Presiden Soekarno menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia siap menjalin hubungan dengan Uni Soviet dan mendirikan perwakilan masing-masing di Jakarta dan Moskow.
 
Untuk memperjuangkan Indonesia di wilayah Eropa Timur, wakil Indonesia di Praha, Suripno mempunyai surat mandat yang ditandatangani Presiden Soekarno pada bulan Desember 1947 untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam melakukan perundingan dan menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet.
 
Pada bulan Mei 1948 dilakukan perundingan antara Duta Besar Uni Soviet untuk Czechoslovakia, M. Silin dengan Suripno dan disepakati untuk menjalin hubungan kedua negara pada tingkat konsul. Persetujuan Konsuler ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Haji Agus Salim. Ini menunjukan adanya hubungan antara Indonesia dengan Uni Soviet pada masa revolusi di Indonesia. Tetapi kesepakatan tersebut tidak dapat terealisasi sehubungan dengan gejolak politik dalam negeri Indonesia, seperti peristiwa Madiun dan Agresi Militer Belanda.
 
Pembukaan Hubungan Diplomatik Indonesia – Uni Soviet
Pada tanggal 25 Januari 1950 Menteri Luar Negeri Uni Soviet A. Vyshinsky menyampaikan secara tertulis kepada Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Moch. Hatta bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, dan keinginan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik hal tesebut. Pada bulan Mei 1950 Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh N. Palar dengan anggotanya terdiri dari Yusuf Wibisono, Yamin dan Hadinoto berkunjung ke Moskow untuk melakukan perundingan dan hasil dari perundingan tersebut disampaikan pada Sidang Kabinet yang dihadiri Presiden Soekarno, 16 Mei 1950, yaitu kesepakatan untuk saling membuka Kedutaan Besar dan tanggapan positif Uni Soviet mengenai masuknya Indonesia menjadi anggota PBB.
 
Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke VIII bulan September 1953 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sunarjo memberitahukan kepada Menteri Luar Negeri Uni Soviet, A. Vyshinsky mengenai keinginan Pemerintah Indonesia untuk membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Uni Soviet dan pada tanggal 30 November 1953 Menteri Sunarjo mengirimkan maksud tersebut secara tertulis. Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 17 Desember 1954 A. Vyshinsky menyampaikan kepada Sunarjo bahwa Pemerintah Uni Soviet menyambut positif keinginan Pemerintah Indonesia dan siap menerima Duta Besar Indonesia di Moskow. Di samping itu, pihaknya siap membuka perwakilannya di Jakarta.
 
Pada tanggal 21 Januari 1954 Pemerintah Uni Soviet memberikan agreement kepada Dr. Soebandrio sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Pada tanggal 13 April 1954 Dr. Soebandrio didampingi oleh Kumoro, Hudiono Sujoko, Gusti Rusli Noor, Supeno dan Sukamto menyerahkan Surat-Surat Kepercayaan kepada Ketua Presidium Dewan Tertinggi Uni Soviet, Voroshilov di Kremlin yang turut hadir pula Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Fedorenko, Kepala Bagian Protokol, Molochkov dan Kepala Departemen Asia Tenggara, Maksimov. Pada saat itu Kedutaan Besar Republik Indonesia berkantor sementara di Hotel Metropol, kemudian pindah ke sebuah gedung di jalan Sadovo-Somatechnaya 14. Selanjutnya sejak tahun 1960-an sampai sekarang berlokasi di jalan Novokuznetskaya 12-14 tidak jauh dari Lapangan Merah dan Istana Presiden Rusia “Kremlin”.
 
Pada tanggal 24 Mei 1954 Pemerintah Indonesia menyampaikan persetujuannya menerima D. Zhukov sebagai Duta Besar Uni Soviet di Jakarta. Pada tanggal 19 Agustus 1954 rombongan pertama diplomat Uni Soviet yang terdiri dari Sekretaris Kedua Vzhos dan Atase Sholmov tiba di Jakarta untuk mempersiapkan pembukaan perwakilannya. Untuk sementara mereka tinggal di salah satu bekas hotel Belanda “Des Indes” yang kemudian diketahui bahwa di hotel tersebut pernah berkantor Konsulat pertama Rusia, M. Bakunin (1894-1899).
 
Pada tanggal 14 September 1954 D. Zhukov tiba di Jakarta sebagai Kepala Perwakilan Uni Soviet dan kedatangannya disambut oleh Kepala Keprotokolan Departemen Luar Negeri RI, Kusumo Utoyo. Pada tanggal 20 September 1954 D. Zhukov didampingi oleh Sekretaris Kedua Vzhos, Sekretaris Ketiga Sholmov, Sekretaris Ketiga Kurochkin dan Sekretaris Ketiga Sharobarov dan Atase Yuri Sholmov menyerahkan Surat-surat Kepercayaan kepada Presiden Soekarno. Acara ini dihadiri pula oleh Perdana Menteri/Pejabat Sementara Menteri Luar Negeri, Ali Sastroamidjojo, Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Ruslan Abdulgani, Kepala Departemen Eropa dan Afrika Nazir Datuk Pamuncak dan Kepala Bagian Protokol R.M.A. Kusumo Atmojo. 
 
“Kemesraan” Hubungan Indonesia-Uni Soviet
Tahun 1956-1962 merupakan puncak “kemesraan” hubungan Indonesia-Uni Soviet. Hal ini tercermin dari kedekatannya hubungan kedua kepala negara dengan adanya saling kunjung. Pada tanggal 28 Agustus-12 September 1956 Presiden Soekarno berkunjung ke Moskow. Dalam kunjungan tersebut, pada tanggal 11 September 1956 dihadapan Presiden Soekarno dan petinggi-petinggi Uni Soviet seperti Mikoyan, Voroshilov, Kaganovich dan Malenkov, Menteri Luar Negeri Indonesia Ruslan Abdulgani dan Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet Gromyko menandatangani Kesepakatan Bersama (Joint Statement). Pada bulan Juni 1961 Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Uni Soviet dan pada tahun 1957 Ketua Presidium Uni Soviet Tertinggi K.Y. Voroshilov serta pada Februari 1960 Perdana Menteri Nikita Khuschev berkunjung ke Indonesia.
 
Hasil dari saling kunjung tersebut dicapai kesepakatan-kesepakatan peningkatan hubungan dan kerjasama di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, maupun militer, seperti pengucuran bantuan dana, pembangunan berbagai proyek dan pemasokan peralatan militer dari Uni Soviet untuk Indonesia. Proyek-proyek pembangunan bantuan Uni Soviet untuk Indonesia seperti pembangunan Rumah Sakit “Persahabatan”, stadion “Gelora Bung Karno”, Hotel Indonesia, pembangunan jalan, jembatan dan lapangan terbang di sejumlah daerah di Indonesia, pembangunan pabrik baja dan fasilitas-fasiltas lainnya.
 
Peranan Uni Soviet dalam pembebasan Irian Barat
Masalah Irian Barat merupakan salah satu dasar kedekatan hubungan Indonesia dengan Uni Soviet. Pemerintahan Presiden Soekarno berupaya untuk mengakhiri secara tuntas sisa-sisa kolonialisme Belanda di bumi Pertiwi, terutama di Irian Barat. Pada tahun 1952 Belanda secara sepihak memasukan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaannya, sedangkan Indonesia menganggap bahwa Irian Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
 
Untuk menjaga terjadinya perang terbuka dengan Belanda, Indonesia memerlukan Angkatan Bersenjata dengan peralatan militer yang kuat. Indonesia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu melakukan pendekatan kepada Amerika Serikat atau Uni Soviet untuk pengadaan peralatan militer. Di antara kedua negara tersebut sedang terjadi Perang Dingin dan saling berebut pengaruh terhadap negara-negara lain yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia dengan prinsip politik luar negeri “bebas aktif” tidak memihak pada salah satu blok. Sebelumnya Indonesia melakukan penjajakan pengadaan peralatan militer dari Amerika Serikat. Namun, tidak berhasil mengingat Belanda adalah sekutu Amerika Serikat. Kemudian Indonesia mencoba melakukan penjajakan ke Uni Soviet dan mendapat sambutan yang baik dari Pemerintah Uni Soviet. Dalam pertemuan dengan Jenderal TNI A.H. Nasution di Moskow, Perdana Menteri Nikita Khruschev menyampaikan bahwa Indonesia dapat memperoleh semua peralatan militer di Uni Soviet.
 
Pada tanggal 28 Desember 1960, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan peralatan militer dan pada awal tahun 1962 peralatan militer mulai dikirim secara berkesinambungan ke Indonesia. Dalam kurun waktu yang singkat Angkatan Bersenjata Indonesia menjadi kuat yang dilengkapi dengan sejumlah kapal selam, pesawat tempur dan perlatan militer lainnya. Dengan melihat keadaan demikian, masalah Irian Barat dapat diselesaikan melalui jalan damai dan Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
 
Hubungan di Era Orde Baru
Pada tahun 1965 Indonesia dihadapkan pada gejolak sosial dan politik dalam negeri dan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia. Setelah berhasil mengatasi hal tersebut, secara nasional ditandai dengan komitmen pembangunan ekonomi yang sangat membutuhkan investasi, perdagangan luar negeri dan bantuan negara industri maju, khususnya dari Barat yang mendorong berdirinya era Orde Baru.
 
Pada awal Orde Baru hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Soviet tidak begitu dekat seperti terjadi pada awal tahun 1960-an. Oleh karena itu, Uni Soviet seolah-olah jauh dari “radar” Indonesia. Akan tetapi upaya-upaya untuk mengatasi kemandekan hubungan bilateral terus berlangsung.
 
Terobosan untuk memajukan kembali hubungan kedua negara dimulai dengan kunjungan Presiden Soeharto ke Uni Soviet pada tanggal 7-12 September 1989, di mana ditandatangani Pernyataan mengenai Dasar-dasar Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antara Indonesia dengan Uni Republik-republik Soviet Sosialis pada tanggal 11 September 1989. Dokumen tersebut mempunyai arti penting yang menggariskan dasar-dasar hubungan persahabatan dan kerjasama guna mengembangkan lagi kerjasama di berbagai bidang.
 
Huhubungan setelah Uni Soviet Bubar
Pada tahun 1990-an terjadi perubahan geopolitik di fora internasional yang ditandai antara lain dengan runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet sebagai tanda berakhirnya “Perang Dingin”. Hal ini berdampak pula pada hubungan Indonesia dan Rusia.

Uni Soviet yang dibentuk pada tanggal 30 Desember 1922, dinyatakan bubar pada tanggal 25 Desember 1991. Pada tanggal 28 Desember 1991 melalui surat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ali Alatas yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Andrei Vladimirovich Kozyrev, Pemerintah Indonesia mengakui secara resmi Federasi Rusia sebagai “pengganti sah” (legal successor) Uni Soviet.
 
Memasuki tahun 1990-an hubungan kedua negara mulai menunjukan peningkatan baik di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan perdagangan.
 
Pada tahun 1991 Deputi Perdana Menteri Yury Maslyukov melakukan kunjungan ke Indonesia. Pada tahun 1997 Menteri Koordinator Bidang Keuangan, Ekonomi dan Industri Ginanjar Kartasasmita dan Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie berkunjung ke Rusia. Sementara itu, kerjasama antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia semakin erat yang didasarkan pada Protokol Konsultasi Bersama yang ditandatangani pada tahun 1988. Menteri Luar Negeri kedua negara sering melakukan pertemuan dalam berbagai kegiatan, seperti pada saat Sidang Umum PBB atau dalam pertemuan-pertemuan organisasi internasional lainnya.
 
Keinginan kedua negara untuk lebih meningkatkan hubungan dan persahabatan tercermin dengan adanya keinginan untuk memperbaharui Pernyataan mengenai Dasar-dasar Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antara Indonesia dengan Uni Republik-republik Soviet Sosialis yang ditandatangani Presiden Soeharto dan Presiden Mikhail Gorbachev pada tanggal 11 September 1989. Suatu rancangan deklarasi telah dipersiapkan untuk ditandatangani pada saat kunjungan Presiden Boris Yeltsin ke Indonesia pada tahun 1997, namun kunjungan tersebut tidak terlaksana.
 
Di penghujung abad XX, tepatnya pada tahun 1997-1998 kedua negara menghadapi masalah dalam negeri sebagai dampak dari krisis ekonomi.
 
Hubungan pada Abad Milenium
Memasuki abad Milenium hubungan dan kerjasama Indonesia dengan Rusia memasuki babak baru dan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan saling kunjung Kepala Negara dan para pejabat pemerintahan kedua negara, serta saling dukung di forum internasional. Hubungan dan kerjasama bilateral tidak hanya tercipta pada tingkat government to government (G to G contact), namun pada tingkat-tingkat lainnya, yaitu pada tingkat antar pelaku usaha (B to B contact), antar masyarakat (P to P contact), antar media massa, antar tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan lainnya.
 
Pada tingkat tinggi telah tercatat beberapa kali pertemuan antara kedua kepala negara, antara lain:
  1. Pertemuan pertama antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Abdurahman Wahid di sela-sela “Summit Millenium” di New York, September 2000,
  2. Pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Megawati Soekarnoputri di sela-sela forum APEC di Sanghai, Oktober 2001,
  3. Pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Megawati Soekarnoputri pada saat kunjungan Presiden Megawati ke Rusia, 20-22 April 2003,
  4. Pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sela-sela forum APEC di Busan, 19 November 2005,
  5. Pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Rusia, 29 November-1 Desember 2006,
  6. Pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat kunjungan Presiden Putin ke Indonesia, 6 September 2007.
 
Tonggak baru hubungan Indonesia-Rusia
Hubungan bilateral Indonesia-Federasi Rusia mengalami perkembangan yang sangat signifikan setelah ditandatanganinya Deklarasi Kerangka Kerjasama Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam Abad ke-21 (Declaration of the Republic of Indonesia and the Russian Federation on the Framework of Friendly and Partnership Relations in the 21st Century) oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Vladimir Putin pada saat kunjungan Presiden Megawati ke Rusia, 21 April 2003. Dokumen tersebut membentuk landasan baru hubungan kerjasama strategis dalam tingkatan global, regional dan bilateral. Dalam pertemuan antara kedua kepala negara tersebut dibahas peluang-peluang yang besar dalam mengaktifkan hubungan kedua negara di bidang politik, ekonomi dan perdagangan, teknologi dan teknik militer.
 
Persetujuan-persetujuan yang ditandatangani pada saat kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Rusia adalah Persetujuan kerjasama di bidang Teknologi Antariksa dan Pemanfaatannya antara LAPAN dan Badan Penerbangan dan Antariksa Rusia, Persetujuan kerjasama Teknik-Militer antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Rusia, Persetujuan kerjasama dan Pertukaran Informasi antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Federasi Rusia, Persetujuan kerjasama antara Vnesheconombank (the Bank for Foreign Economic Affairs of the USSR) dan PT. Bank Mandiri, dan Persetujuan kerjasama antara Vneshtorgbank (Bank of Foreign Trade) dan Bank Mandiri.
 
Pada saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Rusia, 1 Desember 2006, telah ditandatangani 10 Persetujuan, antara lain Persetujuan kerjasama di bidang nuklir untuk maksud-Maksud damai, Persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, Persetujuan kerjasama di bidang kedirgantaraan, Persetujuan kerjsama sister city Jakarta-Moskow, Persetujuan kerjasama Kejaksaan Agung, Persetujuan kerjasama di bidang pariwisata dan kerjasama antar KADIN.
 
Bagi Indonesia, kunjungan Presiden Federasi Rusia, 6 September 2007 memiliki arti strategis dan bersejarah karena merupakan kunjungan Presiden Federasi Rusia pertama ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, ditandatangani sejumlah Persetujuan bilateral kedua negara di bidang lingkungan hidup, pendidikan, kebudayaan, olahaga dan kepemudaan, investasi, pariwisata, perbankan dan state loan dari pemerintah Rusia kepada pemerintah Indonesia senilai US$1miliar untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan produk Rusia.
 
Pada tahun 2010 Indonesia dan Rusia merayakan 60 Tahun Hubungan Diplomatik. Berbagai kegiatan diselenggarakan baik di Indonesia maupun di Rusia, seperti:
  1. Pemberian ucapan selamat kedua kepala negara;
  2. Rountable discussion: “60 Years Indonesia-Russia Relations, Achievements, Opportunities and Challenges” pada bulan April 2010 di Moskow;
  3. Kunjungan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI ke Rusia bulan Mei 2010;
  4. Festival Budaya Indonesia Tim Kesenian Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta pada bulan Mei 2010 di tiga kota Rusia (Moskow, Tver dan St. Petersburg);
  5. Pagelaran budaya Indonesia Tim Kesenian Sumatera Utara pada bulan Mei 2010 di Moskow;
  6. Pameran lukisan Bali karya seniman-seniman Rusia pada bulan April-Mei 2010 di Moskow;
  7. Think-tank Seminar: “Advancing Indonesia-Russia” pada bulan Juni 2010 di Jakarta;
  8. Penerbitan buku “Sahabat Lama Era Baru” pada bulan Juni 2010 di Jakarta;
  9. Indonesian Culinary Week pada bulan Juli 2010 di Moskow;
  10. Promosi budaya dan ekonomi Sulawesi Utara pada bulan Juli 2010 di Moskow;
  11. Pemberian penghargaan kepada “Friends of Indonesia” pada bulan Agustus 2010 di Moskow;
  12. Pagelaran budaya Indonesia Tim Kesenian ISI Bali pada bulan Agustus 2010 di tiga kota Rusia (Moskow, Tula dan Kazan);
  13. Kunjungan Menteri Perdagangan RI ke Rusia bulan September 2010;
  14. Business Forum Indonesia-Rusia pada bulan September 2010 di Moskow dan St. Petersburg);
    15) Peluncuran Artistic Stamped Envelop dalam rangka 60 Tahun RI-Rusia pada bulan September 2010 di Moskow;
  15. Pameran dagang dan Investasi pada bulan Mei dan September 2010 di Moskow;
  16. Kunjungan Menteri Luar Negeri RI ke Rusia pada bulan Oktober 2010; 
  17. Pagelaran budaya Indonesia Tim Kesenian Sulawesi Selatan pada bulan Oktober 2010 di empat kota Rusia (Vladimir, Moskow, Kazan dan St. Petersburg);
  18. Penerbitan commemorative cover 60 tahun Hubungan Indonesia-Rusia pada bulan November 2010 di Jakarta;
  19. Round Table Discussion: “Years End Conference 2010” pada bulan Desember di Moskow.
 
Kerjasama yang intensif terjalin pula antar parlemen kedua negara. Sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Parlemen kedua negara bahwa kedua negara sepakat untuk mendorong hubungan langsung antar pejabat tinggi parlemen dan koordinasi dan kerjasama dalam berbagai forum parlemen internasional dan kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, kedua parlemen selalu berpegang teguh pendirian menghormati sistem politik yang dianut masing-masing negara. Menganut politik co-eksistensi dan tidak mencampuri politik dalam negeri bahkan bila diperlukan saling membantu untuk menghormati kedaulatan masing-masing negara. Untuk melaksanakan tugasnya, kedua parlemen membentuk group kerjasama antar parlemen di Rusia dan di Indonesia.
 
Pada bulan Juli 2011 Ketua DPR RI Marzuki Ali beserta delegasi berkunjung ke Rusia untuk memenuhi undangan Ketua Parlemen Rusia “Duma Negara”.
 
Peningkatan kerjasama kedua negara tidak hanya terjadi pada bidang politik, ekonomi, perdangan dan investasi, sosial dan budaya, pendidikan, tetapi juga pada bidang lainnya, seperti militer, pariwisata, perhubungan, penanggulangan bencana, pemberantasan terorisme, olahraga, keagamaan hingga masalah pemilihan umum.
 
Pada bulan Maret 2011 di Moskow Indonesia dan Rusia telah menandatangani Air Service Agreement. Selain itu, pada bulan Juni 2011 di Moskow telah ditandatangani pula perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Federasi Rusia.